Transcript penyusunan tor dan rab serta teknik perencanaan aktivitas

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA
TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan
POKOK BAHASAN
•
•
•
•
•
PENDAHULUAN
STRUKTUR ANGGARAN
KLASIFIKASI BELANJA
PENYUSUNAN TOR DAN RAB
TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta e-learning mampu:
• Memahami struktur anggaran
berbasis kinerja
• Memahami klasifikasi anggaran
berdasarkan jenis belanja
• Menyusun TOR dan RAB
• Menyusun perencanaan kegiatan
“perencanaan penganggaran yang baik akan
menghasilkan kinerja program atau kegiatan
yang baik”
DEFINISI T0R
• Dokumen yang menginformasikan
gambaran umum dan penjelasan
mengenai keluaran kegiatan yang
akan dicapai sesuai dengan tugas
dan fungsi kementerian
negara/lembaga.
• TOR memuat latar belakang,
penerima manfaat, strategi
pencapaian, dan biaya yang
diperlukan.
DEFINISI RAB
• Dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan,
rincian komponen-komponen masukan dan
besaran biaya dari setiap komponen suatu
kegiatan.
STRUKTUR
ANGGARAN
STRUKTUR
ANGGARAN
P R OG R AM
OUT C OME
K E G IAT AN
OUT
P UT
OUT
P UT
OUT
P UT
K E G IAT AN
OUT
P UT
OUT
P UT
OUT
P UT
S UB O UT P UT
K OMP ONE N
K OMP ONE N
K OMP ONE N
S UB
K OMP O
S NE
UB N
K OMP O
S NE
UB N
K OMP O NE N
DE T IL
DE T IL
B E L A NJ A DE T IL
B E L A NJ A
B E L A NJ A
CONTOH STRUKTUR ANGGARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KELUARAN (Output)
KOMPONEN MASUKAN
(INPUT)
Pengelolaan Anggaran
Negara
Pengembangan Sistem
Penganggaran
Peraturan Menteri
Keuangan
1. Uji Petik,
2. Rapat pembahasan Hasil
Survey
PROGRAM
• Program merupakan penjabaran dari
kebijakan yang sesuai dengan visi dan
misi K/L
• Rumusannya mencerminkan tugas dan
fungsi unit Eselon I atau unit K/L
• Isinya merupakan Kegiatan untuk
mencapai hasil dengan indikator
kinerja yang terukur
• Contoh: Program Pengelolaan
Keuangan Negara
(015-03-07)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
• instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat
Program, pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU
Program berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga
• Dalam menetapkan IKU Program, K/L berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan
• Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai
dengan rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen
Renja-K/L
• Hasil (Outcome) merupakan prestasi kerja yang berupa segala
sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari
Kegiatan dalam satu Program
KEGIATAN
• Penjabaran dari Program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi Satuan Kerja
(Satker) atau penugasan tertentu K/L yang
berisi komponen Kegiatan untuk mencapai
keluaran (output) dengan indikator kinerja yang
terukur
• Rumusan Kegiatan merupakan hasil
restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya
• Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L
harus sesuai dengan rumusan Kegiatan yang
ada dalam dokumen Renja-K/L
• Contoh: Pengembangan Sistem Penganggaran
(015-03-07-1653)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
• Instrumen yang digunakan untuk mengukur output
pada tingkat Kegiatan
• Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK
berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga
• Dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan
• Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai
dengan rumusan IKK yang ada dalam dokumen
Renja-K/L
OUTPUT
• Prestasi kerja berupa barang atau jasa
yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan
• Rumusan output dalam dokumen RKAK/L berupa barang atau jasa, sedangkan
rumusan output dalam dokumen RenjaK/L berupa output statement
• Contoh: Peraturan Bidang Penganggaran
(015-03-07-1653-01)
Rumusan OUTPUT
• Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas
dari setiap output yang mencerminkan tugas fungsi
unit Satker secara spesifik
• Volume output, merupakan data mengenai
jumlah/banyaknya kuantitas output yang dihasilkan
• Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan
ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran
kuantitas (volume) output sesuai dengan sesuai
karakteristiknya
KRITERIA OUTPUT
•
•
•
•
•
•
•
•
Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi
atau penugasan prioritas pembangunan nasional
Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker
penanggung jawab kegiatan
Bersifat spesifik dan terukur
Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang
dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker
Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan
Nasional) menghasilkan output prioritas pembangunan
nasional yang mempunyai dampak secara nasional
Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu
jenis
Setiap Output didukung oleh komponen masukan dalam
implementasinya
Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKAK/L dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi
Anggaran K/L
SUB OUTPUT
• Output-output yang mempunyai kesamaan
dalam jenis dan satuannya, digunakan sebagai
penjabaran dari masing-masing barang atau
jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis
yang dirangkum dalam satu output
• Sub output sifatnya opsional (boleh
digunakan, boleh tidak)
• Contoh: PMK Juknis RKAKL, SBU, SBK dan
Revisi RKAKL
KOMPONEN
• Tahapan dari proses pencapaian
output, yang berupa paket-paket
pekerjaan
• Komponen bisa langsung
mendukung pada output atau
pada Sub output
• Komponen disusun berdasarkan
relevansinya terhadap pencapaian
output, baik terhadap volume
maupun kualitasnya
SUB KOMPONEN
• Kelompok-kelompok detil belanja, yang
disusun dalam rangka memudahkan
dalam pelaksanaan Komponen
• Sub komponen sifatnya opsional (boleh
digunakan, boleh tidak)
DETIL BELANJA
• rincian kebutuhan belanja
dalam tiap-tiap jenis belanja
yang berisikan item-item
belanja
KLASIFIKASI BAGAN AKUN STANDAR
• KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI
Klasifikasi belanja berdasarkan struktur organisasi yg
menjadi pusat pertanggungjawaban.
• KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI
Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama
yang harus dilaksanakan oleh unit pemerintah.
• KLASIFIKASI MENURUT JENIS BELANJA (EKONOMI)
Klasifikasi belanja berdasarkan manfaat ekonominya
atau jenis belanja yang dikeluarkan
KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Belanja Pegawai (51)
Belanja Barang (52)
Belanja Modal (53)
Belanja Pembayaran Bunga
Utang (54)
Belanja Subsidi (55)
Belanja Hibah (56)
Belanja Bantuan Sosial (57)
Belanja Lain-lain (58)
BELANJA PEGAWAI
• adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun
barang yang diberikan kepada pegawai
pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil,
dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah
yang belum berstatus PNS) yang bertugas di
dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal dan/atau kegiatan yang mempunyai
output dalam kategori belanja barang
BELANJA BARANG
• pengeluaran untuk menampung
pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi
barang dan jasa yang dipasarkan
maupun yang tidak dipasarkan
serta pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan
atau dijual kepada masyarakat
dan belanja perjalanan
JENIS BELANJA BARANG
• Belanja Barang (Operasional dan Non Operasional)
dan Jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Barang
•
•
•
Operasional, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang termasuk
dalam kriteria ini adalah belanja barang operasional, antara
lain : 1). Keperluan sehari-hari perkantoran; 2).
Pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya
dibawah kapitalisasi; 3). Pengadaan bahan makanan; 4).
Penambah daya tahan tubuh; 5). Belanja barang lainnya
yang secara langsung menunjang operasional Kementerian
Negara/Lembaga; 6). Pengadaan pakaian seragam dinas; 7).
Honorarium pejabat pembuat komitmen
Belanja Barang Non-Operasional, yaitu pengeluaran yang
digunakan untuk membiayai kegiatan non-operasional
dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan satuan kerja.
Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini,
antara lain: 1). Belanja Bahan; 2). Belanja Barang transito;
3). Honor yang terkait dengan output
Belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang
kegiatan non-operasional.
Belanja Jasa
• pengeluaran-pengeluaran untuk langganan
daya dan jasa (listrik, telepon, gas, dan air),
jasa pos dan giro, jasa konsultan, sewa , jasa
profesi dan jasa lainnya;
Belanja Pemeliharaan
• pengeluaran yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset tetap
lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi
normal yang nilainya tidak memenuhi nilai
kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh
pemerintah dengan Peraturan Menteri
Keuangan
• Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain
pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan
bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan
bermotor dinas, perbaikan peralatan dan
sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan
mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Belanja Perjalanan Dinas
• pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas.
Belanja perjalanan terdiri dari Belanja Perjalanan
Biasa, Belanja Perjalanan Tetap dan Belanja
Perjalanan Lainnya
Belanja modal
• pengeluaran anggaran yang digunakan dalam
rangka memperoleh atau menambah nilai
asset tetap dan asset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
serta melebihi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan
pemerintah
• Aset tetap tersebut dipergunakan untuk
operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan
kerja
atau
dipergunakan
oleh
masyarakat/publik namun tercatat dalam
registrasi aset K/L terkait serta bukan untuk
dijual
Belanja Bantuan Sosial
Transfer uang atau barang yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada
anggota
masyarakat
dan/atau
lembaga
kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk
lembaga non pemerintah bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Kerangka Acuan Kerja atau Term Of Reference (KAK/TOR)
• penjelasan mengenai proses pencapaian
keluaran (output) kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga
• menjelaskan secara lengkap untuk setiap
suatu keluaran (ouput) dalam suatu kegiatan,
yang akan dilaksanakan dari mulai awal
sampai akhir pelaksanaan kegiatan, yang
memuat di dalamnya jenis pekerjaan,
penanggung jawab kegiatan, alasan mengapa
diperlukan kegiatan tersebut, strategi
pencapaiannya, sampai dengan besaran biaya
yang diperlukan dalam melaksanakan
kegiatan tersebut
KAK/TOR
• dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan
penjelasan terkait dengan lima W dan dua H, yaitu
terkait dengan apa (what), mengapa (why), siapa
(Who), kapan (When), lokasi (Where), bagaimana
(How), dan berapa perkiraan biayanya (How Much)
dari suatu keluaran suatu kegiatan
Sistematika KAK/TOR
•
•
•
•
•
latar belakang,
maksud dan tujuan,
indikator keluaran dan keluaran,
cara pelaksanaan kegiatan,
pelaksana dan penanggungjawab
kegiatan,
• jadwal kegiatan, dan
• biaya kegiatan
F
O
R
M
A
T
K
A
K
/
T
O
R
P
E
T
U
N
J
U
K
P
E
N
G
I
S
I
A
N
T
O
R
RAB
• suatu dokumen yang berisi tahapan
pelaksanaan, rincian komponen-komponen
(input) dan besaran biaya dari masing-masing
komponen suatu kegiatan
• penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan
biaya (how much) dalam rangka pencapaian
output kegiatan dalam TOR
RAB sekurang-kurangnya memuat:
– Rincian aktivitas/belanja
– Perhitungan harga satuan, volume,
dan jumlah harga masing-masing
komponen
– Jumlah total harga yang menunjukkan
harga keluaran/output
F
O
R
M
A
T
R
A
B
P
E
T
U
N
J
U
K
P
E
N
G
I
S
I
A
N
R
A
B
Alur Proses Perencanaan Kegiatan
Departemen/
Lembaga
Renstra dan
Renja K/L
Sasaran Strategis
(Outcome K/L)
Tupoksi
Penjabaran
Mendukung
pencapaian
Unit Eselon I
Program
Unit Eselon I
Outcome
IKU
IKU
IKU
Tupoksi
Penjabaran
Eselon II/
Satker
Eselon II/
Satker
Eselon II/
Satker
Tupoksi
Mendukung
pencapaian
Output
Kegiatan
IKK
IKK
IKK
Alur Pencapaian Output
SATKER
Tupoksi
Output 1
Detail
KEGIATAN
Komponen
Input-1
Detail
Detail
Output 2
Komponen
Input-2