Transcript alb1 b - surjono

1
RASIONALISME
• Pengaruh terhadap dunia Perencanaan
– Bergesernya Tradisi Perencanaan dari “Ilmu-ilmu
Teknik” ke “Ilmiah”
– Ilmu-ilmu sosial mendapat tempat dlm kehidupan
perencanaan, dg menggeser dominasi ilmu-ilmu teknik
• Ciri-ciri Perencanaan dg pengaruh Rasionalisme:
a. Planning merupakan suatu pola umum dr kegiatan
berpikir dan bertindak
b. Planning merupakan suatu aktivitas publik tempat
masy memutuskan & mengontrol pembangunannya
sendiri dg cara rasional
c. Esensi Planning adalah rasionalis atau penerapan akal
sehat utk kepentingan manusia
2
RASIONALISME
d. Planning hrs mencerminkan & mengarah pada cara kerja
ilmiah
e. Memiliki citra pasti & holistik (menyeluruh) atas
kemungkinan-kemungkinan yg ada.
f. Program-program dpt dievaluasi & membe-rikan peluang
bagi adanya tindakan-tindakan pemecahan masalah
(problem solving)
g. Pemerintah sbg organisasi dg pengambilan keputusan di
tingkat pusat
h. Mensyaratkan lembaga perencanaan yg serba tahu dan
serba bisa (think thank)
i. Mensyaratkan SDM berkualitas tinggi, berpandangan luas
yg mampu mengatasi masalah-masalah detail
j. Berorientasi Jangka panjang
3
RASIONALISME
• Bagaimana di Indonesia?
– Munculnya model perencanaan seperti:
• REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• P5D (Pedoman Perencanaan Pelaksanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah)
• RIK (Rencana Induk Kota)
• RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota)
• RUTRD (Rencana Umum Tata Ruang Daerah)
• RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
– Lembaga Perencanaan Pembangunan Kota
bergeser dari PU ke BAPPEDA
4
PRAGMATISME
• Pertimbangan
– Muncul krn adanya penolakan atau ketidakpercayaan
thd teori-teori yg sebelumnya pernah ada
– Perubahan bukan dituntun oleh pikiran-pikiran dari
luar, tetapi oleh pengalaman empiris langsung
• Muatan PRAGMATISME
– Kebenaran dicari melalui pengalaman praktis
– Berpedoman pada hal yang sensual, yg dpt dirasakan
langsung melalui pengalaman langsung
– Muara akhirnya adalah MANFAAT
•
Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan praktis, tidak
memiliki kekuatan kebenaran
5
PRAGMATISME
• Tokohnya:
– William James (1842-1910)
– John Dewey (1859-1952)
William James
John Dewey
6
PRAGMATISME
• Pengaruh thd bidang perencanaan adalah munculnya
PRAGMATIC PLANNING, sebagai kritik terhadap
procedural planning theory.
• Pragmatic Pl. menekankan pada “market decisionmaking”
– Pembangunan kota diserahkan sepenuhnya kepada
mekanisme pasar, tanpa intervensi lebih jauh dari
pemerintah.
• Sering disebut sebagai paradigma Anti Teori atau Anti
Planning
– Yg penting melakukan aksi & tindakan nyata (getting things
done)
– Orientasi utama pd manfaat, faedah, guna atau fungsi
7
PRAGMATIS
ME
• Model perencanaan lbh berdasarkan pd keadaan
pasar atau lapangan drpd teori-teori planning
• Merupakan produk dr sistem ekonomi ‘laissez faire’
(kompetesi pasar bebas)
• Bagaimana di Indonesia?
– Mulai Tahun 1980-1990
• Peran pemerintah dlm pembangunan kota mulai surut, akibat
jatuhnya harga minyak
• Peran swasta mulai menonjol
• Pembangunan kota menekankan pada INCREMENTALISME dan
MARKET DECISION MAKING
• Kota tumbuh bergerak ke arah vertikal
8
PRAGMATISME
• Munculnya supermarket, supermall, & mega mall,
yang sering mengorbankan bangunan bersejarah,
public space, pemerintahan
• Mis:
– Malang:
» Penjara Wanita menjadi Alun-alun Mall
– Semarang:
» Kantor Kabupaten Alun-alun jadi pusat pertokoan
– Bandung
» Alun-alun tumbuh menjadi pusat perdagangan
9
FENOMENOLOGI
• Aliran filsafat yg memberi perhatian kpd hal
yg nampak, yg terlihat, atau sesuatu yang
nampak pada dirinya sendiri
• Tokohnya:
– Edmund Husserl (1959-1938)
Husserl
– Max Scheller (1874-1928)
– Maurice Merleau Ponty (1908-1961)
– Martin Heidegger (1889-1976)
M.M. Ponty
Heidegger
10
FENOMENOLOGI
• Inti Ajarannya
1. Menekankan hal yg nampak atau yg menampakan
diri dg tujuan menemukan hakekat
2. Menghubungkan kesadaran subyek dg obyek
(bersatunya subyek & obyek)
3. Manusia merupakan bagian yg menyatu dr seluruh
aspek kehidupan
4. Menolak bentuk-bentuk konformitas
5. Realitas itu relatif, hanya dpt dpahami melalui
agregat individu
11
FENOMENOLOGI
• Pengaruh Fenomenologi pd dunia perencanaan:
a. Tdk percaya pada perencanaan yg bersifat menyeluruh
& berlaku umum (menolak comprehensive planning &
positive Planning)
b. Perencanaan hrs berorientasi pd kesejahteraan masy &
diarahkan pd tindakan nyata, bukan sbg alat penguasa
& pemilik modal
c. Perencanaan hrs responsif & mendukung terbentuknya
konsensus-konsensus baru atas dasar hubungan antar
individu
d. Perencana hrs mengambil peran sbg agen perubahan,
fasilitator, trainer (widyaiswara), atau organisator
12
FENOMENOLOGI
e. Tidak berawal dr tujuan maupun sasaran,
melainkan kritik sosial tentang kedaan saat ini
f. Tujuan dirumuskan ditengah-tengah
perjalanan bersama-sama masyarakat
g. Mendasarkan diri pada gerakan arus bawah
h. Gagasan-gagasan hrs dtng dr masyarakat
sendiri
i. Dengan bimbingan perencana, masy
merumuskan kebijakan, program, strategi,
desain, lokasi proyek & anggaran biaya sendiri
13
FENOMENOLOGI
• Bagaimana pengaruh di Indonesia?
– Mulai terasa pada awal 1990-an, dg
• munculnya perenc advokasi oleh konsultan-konsultan
pembangunan
• Digunakannya pendekatan pemberdayaan seperti IDT
• Maraknya gerakan-gerakan konservasi & preservasi
– Pada saat reformasi bidang Politik & Ekonomi
• Mengarah pada diperhatikannya hak-hak individu serta
lokal
• Terjadi dekonstruksi wacana perencanaan dari yg elitis &
holistik menjadi populis & pluralistik
Jenis RENCANA
RENC.TATA RUANG
PROGRAM
PROYEK
LEVEL AKTIVITAS
Kebijakan
Pengaturan
Operasional
PERENCANA
Unit Kerja Khusus
Institusi Permanen
Organisasi Temp.
ADRESSEE
Stakeholders yg
tidak jelas
Stakeholders yg teLah ditentukan
Stakeholders operasionl terpilih
FOKUS
Uraian Skenario
Penjelasan suatu
usaha
Spesifikasi Tindakan
ISI
Jenis & Lokasi Aturan
Jangkauan Aktivitas
Cara & Waktu Operasi
REFERENSI
Maksud & Tujuan
Proposal
Petunjuk
JANGKAUAN
Orientasi
Arahan/Guidelines
Cara & Waktu Operasi
DEADLINE
Terbuka
Kabur
Jelas
TOLOK UKUR
Kelayakan
Efektivitas
Efisiensi
CONTOH
•RTRW
•Peningk.Ekspor
•KB
•P3KT
•Proyek
14
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
15
Mekanisme
PENGENDALIAN
MONITORING
FAKTA
A
A
B
5
B
2
5
TINDAKAN
TUJUAN
REKOMENDASI
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
5
5
2
EVALUASI
16
Mekanisme
PENGENDALIAN
FAKTA
MONITORING
TUJUAN
Kondisi
yang ada/ kondisi yang
berkembang saat ini
Kaji Banding antara
kondisi yang
berkembang dengan
yang diharapkan
Kondisi atau Keadaan
yang diharapkan
(RENCANA)
TINDAKAN
REKOMENDASI
EVALUASI
Tindakan thd Kondisi yg
ada melalui INFORMASI,
MOTIVASI, REGULASI &
PEMBANGUNAN
Kesimpulan dari hasil
Kaji Banding untuk
menentukan Tind./
Intervensi atau Revisi
Evaluasi
atau Revisi
Tujuan/ Rencana
Level OPERASIONAL
Level MANAJERIAL
Level KONSEPSUAL
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
Wilayah dan Kota
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
nasional
regional
sub regional
NKRI
lokal
•Kabupaten
•Provinsi
•K o t a
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
•Kecamatan
•Desa
•Kelurahan
18
HIRARKI
KERUANGAN
19
PENGERTIAN
• DAERAH/ REGIONAL
– Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
fungsionalnya. (kamus Tata Ruang, Ditjen Cipta
Karya, Departemen PU & Kepmen Kimpraswil)
• ILMU WILAYAH
– Suatu disiplin yang mengkaji problem-problem
sosial, ekonomi, institusi & fisik ekologis dikaitkan
dimensi spasial atau regional dengan menggunakan
berbagai metode analitis & empiris
20
Definisi KOTA
• Bintarto
– Kota merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang
ditandai dengan :
•
•
•
kepadatan penduduk tinggi
tingkat sosial ekonomi yang heterogen
sistem kehidupan yang lebih individualis materialis
• Grundfield
– Statu kawasan dengan kepadatan penduduk lebih besar dari
pada rata-rata penduduk secara nasional dengan ciri-ciri :
•
•
•
mata pencaharian non agraris
tata guna lahan yang beraneka ragam
adanya bangunan-bangunan yang berdiri berdekatan
• BKS AKSI (Bdn Kerjasm Antar Kota Sel Ind)
– Sejumlah orang dengan jumlah tertentu dengan pola
hubungan rasional, ekonomis dan individualis
21
Definisi KOTA
• Jorge Harday
– Kota merupakan suatu kawasan yang mempunyai karakteristik
:
• berukuran & berpenduduk besar pd masa dan tempat itu
• struktur dan tata ruang perkotaan mengikuti jalar jalan dan ruang
perkotaan nyata
• memiliki fungsi perkotaan minimum (sebagian besar berupa sebuah
pasar)
• sebuah pusat adm atau pd sebuah pusat aktivitas intelektual
bersama dengan kelembagaan yang sama
• suatu heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hierarkhi pada
masyarakat
• sebuah pst ekonomi perkotaan pd masa & tempat itu
menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota &
memproses bhn mentah untuk pemasaran yang lebih luas
• sebuah pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat.
22
Definisi KOTA
• Daldjoeni (1998)
– Kriteria dalam definisi kota:
• Morfologi, terdapat perbedaan antara bentuk fisik kota dan
perdesaan. Pengg lhn kota didominasi oleh pengg lhn
terbangun; gedung-gedung yg tinggi & padat, sedangkan di
desa didominasi oleh lingkungan alam wajar fisis-biotis.
• Jumlah Penduduk, kota diukur berdasarkan jumlah
penduduknya. Jumlah penduduk tertentu menentukan ukuran
kota.
• Hukum, berkaitan dengan adanya hak-hak hukum tersendiri
bagi penghuni kota.
• Ekonomi, ciri kota adalah hidup yang non agraris. Kota lebih
berfungsi sebagai pusat budaya, industri, dan perdagangan.
• Sosial, hubungan antar penduduk di kota lebih bebas.
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
23
Definisi
KOTA
• Mumford (the cultura of city)
– …..is the point of max concretation for the
power and culture of community. It is the
place where the diffused rays of many
separate bearns of life fall into focus with gain
in sosial effectiveness and signification.
24
Definisi KOTA
Berdasarkan BPS
• Kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian (rumah
tangga pertanian < 25%).
• Kepadatan penduduk > 5.000 jiwa / Km2.
• Memiliki minimal 8 dari 16 fasilitas umum :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SD / SLTP / SLTA atau yang sederajat.
RS / RSB / Puskesmas / Klinik / Balai Pengobatan
Jalan yg dapat dilalui kend bermotor roda 3 dan 4.
Jaringan Telepon
Listrik umum ( PLN / Non PLN ).
Bank, Pabrik, Pasar (dengan bangunan)
Kelompok pertokoan / pusat perdagangan
Restoran / rumah makan
Gedung Bioskop
Usaha penyewan alat-alat pesta
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
• KEPMEN KIMPRASWIL 327/2002
– Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25
DEFINISI
menurut UU
26
• Kota Kecil
Kota
berdasarkan
Jumlah Pend
– yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk
yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa;
• Kota Sedang
– yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk
yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa;
• Kota Besar
– yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah yang dilayani
lebih besar dari 500.000 jiwa;
• Kota Metropolitan
– yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk
yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.
27
• Doxiadis dalam Jayadinata (1992)
Kota
berdasarkan
Jumlah Pend
– Pembagian kota berdasarkan jumlah penduduk, sebagai
berikut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dwelling group : 40
Small neighborhood
: 250
Neighborhood : 1.500
Small town
: 9.000
Town
: 50.000
Large city
: 300.000
Metropolis
: 2.000.000
Conurbation
: 14.000.000
Megalopolis
: 100.000.000
Urban region : 700.000.000
Urban continent: 5.000.000.000
Ecumenepolis : 30.000.000.000
28
Kriteria Kaw
Perkotaan
A. Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan
daerah Kota
1. Potensi daerah : merupakan cerminan tersedianya
sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan
memberikan sumbangan terhadap penerimaan
daerah dan kesejahteraan masyarakat, yg dpt diukur
dari :
•
•
•
•
•
•
•
Lembaga keuangan
Sarana ekonomi
Sarana pendidikan
Sarana kesehatan
Sarana transportasi dan komunikasi
Sarana pariwisata
Ketenagakerjaan
29
Kriteria Kaw
Perkotaan
2. Kemampuan ekonomi : merupakan cerminan hasil
kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu
daerah kota, yang dapat diukur dari :
•
•
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto);
Penerimaan daerah sendiri
3. Sosial budaya : merupakan cerminan yang berkaitan
dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat yang
dapat diukur dari :
•
•
•
Tempat peribadatan
Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya
Sarana olahraga
4. Sosial politik : merupakan cerminan kondisi sosial politik
masyarakat yang dapat diukur dari :
•
•
Partisipasi masyarakat dalam berpolitik
Organisasi kemasyarakatan
30
Kriteria Kaw
Perkotaan
5. Jumlah penduduk : merupakan jumlah tertentu
penduduk suatu daerah
6. Luas daerah : merupakan luas tertentu suatu
daerah
7. Pertimbangan lain : yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah dapat diukur
dari :
•
•
•
•
Keamanan dan ketertiban
Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
Rentang kendali
Kota yang akan dibentuk minimal telah telah terdiri
dari 3 kecamatan
31
Kriteria Kaw
Perkotaan
B. Kriteria Kawasan Perkotaan
–
–
–
–
Memiliki fungsi keg utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari
75 % mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan,
Memiliki jumlah pend sekurang-kurangnya 10.000 jiwa
Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per
hektar,
Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan
barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian
moda transportasi.
C. Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan
–
–
–
Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah
otonom yang saling berbatasan,
Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota inti berstatus otonom
dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem
fungsional,
Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan
melebihi 1.000.000 jiwa.
32
D. Kriteria Kawasan Perkotaan Baru
–
–
–
–
–
–
–
–
Kriteria Kaw
Perkotaan
Kaw yg memiliki kemudahan utk penyediaan PSP dg membentuk satu
kesatuan sist kaw dg kaw perkotaan yang ada,
Kaw yg memiliki daya dukung lingk yg memungkinkan untuk pengemb
fungsi perkotaan,
Kaw yg terletak di atas tanah yg bkn merupakan kaw pertanian
beririgasi teknis & bkn kaw rawan bencn alam,
Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya,
Kaw yg sesuai dg sist perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten,
Kaw yg dpt mendrg akt ekonomi, sesuai dg fungsi dan perannya,
Kaw yg memp luas kaw budidaya sekurang-kurangnya 400 ha &
merpkan satu kesatuan kaw yg bulat & utuh, atau satu kesatuan kaw
yg bulat & utuh, atau satu kesatuan wil perenc perkotaan dlm satu
daerah kab.
Kaw yg direncanakan berpenddk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa.
33
Peran
PERKOTAAN
• Peran pembangunan suatu Kota :
– Internal kota, yaitu :
• Pembangunan Prasarana dan Sarana
• Manajemnen Perkotaan (perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian)
– Eksternal (Nasional), yaitu :
• Pusat kegiatan nasional
• Pusat kegiatan wilayah
• Pusat kegiatan lokal.
34
Komponen
Regional
& Urban
•
•
•
•
Komponen SOSIO - KEPENDUDUKAN
Komponen EKONOMI
Komponen KELEMBAGAAN
Komponen FISIK - EKOLOGIS
Komponen Desa & Regional
INSTITUSI
SOSIOKEPENDU
DUKAN
Komponen
DESA
EKONOMI
FISIK EKOLOGIS
35
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
Komponen Regional
INSTITUSI
Nasional
Lembaga
Regional
Lokal
Masy.
EKONOMI
SOSIO-PEND
Penduduk
UNIT
OPERATIF
Barang
FISIK-EKO
Area
36
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
Pulau
Nasisonal
Kota
Kaw.Perkotaan
Kabupaten
Propinsi
Kel
Kecamatan
Hirarki Tata Ruang Wil
RTRK
(Renc.Teknik R.Kota)
RDTRK
(Renc.Detail Tt.Rg.Kota)
RTRW Kota
(Renc.Tata Ruang Wil.Kota)
RSTRKP
(Renc.Struktur TR.Kaw Perkotaan)
RTRW Kabupaten
(Renc.Tata Ruang Wil. Kabupaten)
RTRW Propinsi
(Renc.Tata Ruang Wilayah Propinsi
RTR Pulau
(Renc.Tata Ruang Pulau)
RTRWN
(Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)
37
38
RTRWN
• Pengertian : Strategi & arahan kebijakan pemanfaatan rg wil.
negara yg meliputi tujuan nasional & arahan pemanf.rg yg
memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi.
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
• Strategi & arahan kebijakaan pemanf.rg wil. propinsi yg
berfokus pada keterkaitan antar kawasan/ kabupaten/kota
39
RTRW
Propinsi
•
40
RTRW
Propinsi
Rencana Pewilayahan Jawa Timur
• Kebijakan arahan tata ruang untuk Kawasan Kabupaten dalam
jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang.
41
RTRW
Kabupaten
• Kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan
Perkotaan Metropolitan dlm jangka waktu sesuai dengan rencana
tata ruang.
42
RSTRK
Perkotaan
43
RSTRK Perkotaan
44
RDTRK
• Merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara
blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian
pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan
pelayanan utilitas kota.
45
RDTRK
46
RDTRK
47
RTRK
• Merupakan pengaturan geometris pemanfaatan rg yg
menggambarkan keterkaitan antara satu bang.dg.bang. lainnya,
serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas
kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll).
48
RTRK
49
Muatan Renc
Tata Ruang
• Rencana Struktur Tata Ruang
• Pola Pemanfaatan Lahan/Ruang
• Rencana Prasarana – Sarana
– Transportasi
– Telekomunikasi
– Drainase
– Listrik
– Persampahan
• Indikasi Program
• JAWA TIMUR
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota
dan Wilayah, 2006
50
Contoh Struktur
Tata Ruang
Contoh Str Tata
Ruang Kab Jember
KABUPATEN
LUMAJANG
51
KABUPATEN
BONDOWOSO
JELBUK
SUMBERBARU
SUKOWONO
SUMBERJAMBE
SUKORAMBIPAKUSARI
KABUPATEN
LUMAJANG
LEDOKOMBO
TANGGUL
KALISAT
BANGSALSARI
MAYANG
SEMBORO
SILO
RAMBIPUJI AJUNG
JOMBANG
MUMBULSARI
UMBULSARI
BALUNG
KENCONG
JENGGAWAH
TEMPUREJO
GUMUKMAS
Jalan Propinsi
WULUHAN
PUGER
AMBULU
P. NUSABARUNG
SAMUDERA INDOBESIA
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
KABUPATEN
BANYUWANGI
52
Contoh TGL
• Kota Surabaya
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006
53
Indikasi Prog RDTRK Gedebage
• Perenc Proyek yg sesuai dg TR dapat dilihat dlm indikasi program
No
Program
Proyek
Program Pengembangan Pusat Primer Kedua
1 Pengemb Pusat
• Perencanaan
Primer Kedua
(Penyusunan RTRK/
RTBL, AMDAL)
• Persiapan Konstruksi
• Konstruksi
• Monitoring Evaluasi
Program Pengembangan Pusat Sekunder
1 Peningkatan Pasar • Pemindahan Psr
Ciwastra
Burung
• Pemb Pasar Bunga
• Pemb Pasar Seni
Lokasi
PJ
Dimensi Waktu
1 2 3 4 5
5 th kedua
PJ
UL R2
BAPPEDA
& DTK
APBN,
APBD,
Swasta
UL M1
DTK &
Dinas Pasar
APBN,
APBD,
Swasta
Program Pengembangan Jaringan Jalan
1 Peningk. Kapasitas • Pengaturan Persimp
Jalan
Jalan Arteri Primer Sebidang Jl Skrn-Hatta Sukarno
• Pemb Persimp tdk
Hatta
sebidang Jl. Skrn Hatta
Dinas Bina
Marga
APBN,
APBD
2
Dinas Bina
Marga
APBN,
APBD
Peningk. Kapasitas • Peningkt Jl.Ciwastra
Jalan Arteri
• Peningkt Jl. Ter Moch
Sekunder
Toha & Buah Batu
UL M1
Sumber: Wicaksono, AD. Pelatihan Perencanaaan Kota dan Wilayah, 2006