Transcript materi audiensi bappeda dengan dirjen planologi

Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
PAPARAN AUDIENSI
Disampaikan pada
Audiensi Pemprov Jawa Barat dengan
Dirjen Planologi Kemenhut
Jakarta, 1 Oktober 2014
Didukung oleh Sosok Sumber Daya Insani Jawa Barat Yang Agamis Dengan Penciri Utama:
5 NILAI-NILAI LUHUR :
1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN
7 KARAKTER :
1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
6. BERINTEGRITAS TINGGI
7. BERMARTABAT
2
3
Geospasial Kawasan Lindung
Rasio Thd Luas Jabar
(%)
224.040,3
6,04
179.500,6
4,84
Kawasan Lindung
Luas Kawasan (Ha)
Kaw. Hutan Lindung
Kaw. Hutan Konservasi
(Suaka Alam dan Pelestarian Alam)
Kaw. Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kaw. Bawahannya
Topografi 3D
menunjukkan KL
Jabar berada
pada lokasi yang
berlereng terjal
dan rentan
bencana
a. Kaw. Yang Sesuai Utk Hutan Lindung (Skor>175)Fungsi Penyangga
b. Kaw. Resapan Air
Kaw. Rawan Bencana Alam
472.870,4
12,75
49.116,6
1,32
430.952,8
11,62
757.675,9
20,42
a. Kaw. Rawan Letusan Gn. Api
68.844,3
1,84
b. Kaw. Rawan Gerakan Tanah
658.226,8
17,64
c. Kaw. Rawan Tsunami
Kaw. Perlindungan Geologi
39.429,0
1,06
58.591,4
1,58
1.692.678,7
45,62
(Cagar Geologi dan Karst)
Jumlah
Persoalan Krusial Terkait Aspek Kehutanan
Urgent untuk Dikonfirmasikan dengan Kementerian Kehutanan
Substansi
Materi Yang Akan
Dikonfirmasi
Kasus
Output Yang Dimohon
Perubahan Fungsi Hutan
Konservasi Menjadi Hutan
Lindung
Perubahan Fungsi Cagar
Alam menjadi Hutan
Lindung a.n. PT. Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
dalam rangka Kegiatan
Pengembangan Panas Bumi
Usulan Gubernur ke
Menteri Kehutanan untuk
Perubahan Fungsi
• Aturan mengenai tata
cara perubahan fungsi
belum tersedia
• Dasar Gubernur
mengusulkan perubahan
fungsi
Perubahan Peruntukan
Hutan Produksi menjadi
Kawasan Industri
Perubahan Peruntukan
Hutan Produksi Menjadi
Kawasan Industri melalui
Mekanisme Tukar Menukar
a.n. PT. Suryacipta Swadaya
Rekomendasi Gubernur
untuk Tukar Menukar
Kawasan Hutan
• Aturan kehutanan
memang memungkinkan
perubahan peruntukan
HP
• Dasar penetapan
/rujukan untuk
Rekomendasi Gubernur
4
Pertanyaan Mendasar
Untuk di-audiensi-kan
Aturan perundangan sektor kehutanan (UU, PP, maupun
Permenhut) menyatakan bahwa keputusan pemberian persetujuan
untuk perubahan fungsi maupun perubahan peruntukan kawasan
hutan berada di tangan Menteri Kehutanan.
Mohon penjelasan untuk kepentingan/urgensi apa Gubernur
memberikan rekomendasi atau usulan? Apa implikasinya
terhadap keputusan Menteri Kehutanan? Apakah setiap
permohonan harus disertai rekomendasi/usulan/persetujuan
Gubernur?
5
1
Kasus Perubahan Fungsi Hutan Konservasi Menjadi Hutan Lindung
Pertamina Geothermal Energy
Permohonan
Usulan Perubahan Fungsi Cagar Alam Kamojang (Hutan Konservasi)
Menjadi Hutan Lindung seluas 338 Ha
di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
Untuk Kegiatan Pengembangan Panas Bumi
Surat PT. PGE kepada Gubernur No.
585/PGE000/2012-SD tanggal 10 Juli 2013
perihal Permohonan Usulan Perubahan Fungsi
Cagar Alam Kamojang menjadi Hutan Lindung
6
1
Kasus Perubahan Fungsi Hutan Konservasi Menjadi Hutan Lindung
MATERI YANG PERLU DIKONFIRMASIKAN
1. Aturan perundangan terkait proses dan tata cara perubahan fungsi hutan
konservasi menjadi hutan lindung belum tersedia
2. Bila keputusan berada di tangan kementerian, mengapa Gubernur yang
harus mengusulkan? Mengapa bukan pemohon yang mengusulkan?
3. Dalam hal ini, apa dasar penetapan usulan gubernur yang dapat dijadikan
sebagai rujukan?
• Berdasarkan kesesuaian lahan?
• Berdasarkan RTRW?
• Berdasarkan kebijakan Pusat/Kementerian?
SARAN/MASUKAN
1. Perlu revisi peraturan perundangan menyangkut tata cara perubahan
fungsi hutan konservasi sebagai rujukan Gubernur dalam mengajukan
usulan
2. Perlu kajian mandiri yang dilakukan oleh pemohon yang dapat dijadikan
bahan pertimbangan oleh Gubernur
7
2
Kasus Perubahan Peruntukan Hutan Produksi menjadi Kaw. Industri
PT. Suryacipta Swadaya
Permohonan
Rekomendasi Gubernur atas Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi
Seluas 1.000 Ha di KPH Purwakarta (Kabupaten Karawang)
Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri
Surat PT. Suryacipta Swadaya Nomor:
064/SCS-Dir?v/2013 tanggal 30 Mei 2013
kepada Gubernur Jawa Barat perihal
Permohonan Rekomendasi atas Rencana
Tukar Menukar Kawasan Hutan di KPH
Purwakarta untuk Perluasan
Pembangunan Kawasan Industri
Suryacipta
8
3
Kasus Perubahan Peruntukan Hutan Produksi menjadi Kaw. Industri
MATERI YANG PERLU DIKONFIRMASIKAN
1. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa status
kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
2. Permenhut P.32/2010 jo Permenhut P.41/2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
Pasal 4 ayat (1) butir a dinyatakan bahwa tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan
untuk pembangunan di luar kehutanan yang bersifat permanen, ayat (2) butir b yaitu
untuk kepentingan umum termasuk sarana penunjang salah satunya adalah bangunan
industri. Di dalamnya dipersyaratkan pemohon harus mendapat Rekomendasi Gubernur.
Pertanyaannya, apa dasar penetapan rekomendasi Gubernur?
• Berdasarkan kajian komprehensif?
• Berdasarkan RTRW?
• Berdasarkan kesesuaian lahan?
SARAN/MASUKAN
Menambahkan dalam peraturan perundangan, pemohon membuat kajian komprehensif
terkait usulannya sebagai bagian dari dasar pertimbangan pemberian rekomendasi
Gubernur
9
Review Keseluruhan Kasus
CATATAN PENTING UNTUK BAHAN DISKUSI
1. Setelah rekomendasi diberikan, apa tanggung jawab Pemerintah
Provinsi selanjutnya?
2. Mengingat kewenangan penetapan ada di Kementerian Kehutanan,
mungkinkah prosedur permohonan kawasan hutan dimulai dari
pemohon ke Menteri Kehutanan. Selanjutnya Menteri Kehutanan
berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk
menindaklanjuti permohonan tersebut.
10
TERIMA KASIH
Kronologis Proses Permohonan
Pertamina Geothermal Energy
28 Juni 2013
Audiensi Dirut PGE dengan Gubernur Jawa Barat di Pendopo (Gubernur
didampingi Kadishut dan Kadis ESDM)
10 Juli 2013
Surat PT. PGE kepada Gubernur No. 585/PGE000/2012-SD perihal
Permohonan Usulan Perubahan Fungsi Cagar Alam Kamojang menjadi
Hutan Lindung
Rekomendasi Bupati Bandung
Tanggal 27 Desember 2013 perihal dukungan perubahan
fungsi CA Kamojang menjadi hutan lindung
Surat Bupati Garut kepada Gubernur
Tanggal 15 Juli 2013 perihal permohonan usulan perubahan
fungsi CA Kamojang menjadi hutan lindung
‘’Pada prinsipnya Kab. Garut mendukung perubahan fungsi
kawasan CA Kamojang menjadi Hutan Lindung”
2 Agustus 2013
Surat Asisten 2 kepada Kepala Bappeda No. 673/3749/Admrek hal
Fasilitasi Rapat Pembahasan BKPRD
23 Agustus 2013
Audiensi tim PT. PGE dengan Kepala Bappeda di Kantor Bappeda
17 September 2013
Rapat Tim Teknis BKPRD berdasarkan undangan No. 660/1577/fisik hal
Rapat Pokja BKPRD Provinsi Jawa Barat
Masukan: PGE perlu melengkapi kajian teknis mengenai kontribusi pengembangan
Geothermal di CA Kamojang terhadap penyediaan energi Jawa Barat yang
membutuhkan lahan di kawasan hutan konservasi
12
Pertamina Geothermal Energy
Status Lahan:
Hutan
Konservasi
1
Kewenangan
Pengelolaan:
BBKSDA
Jawa Barat
Perubahan 2
Fungsi: Hutan
Konservasi
menjadi Hutan
Lindung
Permohonan
termasuk dalam
kategori
PERUBAHAN FUNGSI
KAWASAN HUTAN
SECARA PARSIAL
khususnya perubahan
fungsi antar fungsi
pokok kawasan hutan
Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 36
PERUBAHAN FUNGSI HUTAN KONSERVASI MENJADI HUTAN LINDUNG
Alasan
PERUBAHAN
FUNGSI
3
Persyaratan Usulan
Pasal 41 Ayat (2)
...hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik
kawasan hutan akibat fenomena alam,
lingkungan, atau manusia;
b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi
fungsi dan manfaat kawasan hutan; atau
c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi
oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat
pembangunan di luar kegiatan kehutanan
yang tidak mendukung kelangsungan proses
ekologi secara alami.
Geothermal Tidak
Disinggung
Perlu Revisi
Aturan Perundangan
TATA CARA 4
PERUBAHAN
FUNGSI
Pasal 43
1) Perubahan fungsi kawasan hutan
ditetapkan melalui Keputusan Menteri
2) Keputusan Menteri didasarkan oleh
usulan Gubernur untuk kawasan hutan
lintas Kab./Kota
5
Permenhut No. 34 TAHUN 2010 Tentang
TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Pasal 11
1) Usulan fungsi perubahan kawasan hutan pada
peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
2) Rekomendasi Bupati/Walikota apabila yang
mengusulkan Gubernur atau rekomendasi
Gubernur apabila yang mengusulkan
Bupati/Walikota pada peta dasar dengan skala
minimal 1:100.000; dengan memuat:
a) Persetujuan atas usulan perubahan fungsi
kawasan hutan berdasarkan pertimbangan
teknis Kepala Dinas; dan
b) Tanpa mencantumkan jangka waktu
rekomendasi
3) Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum
Perhutani apabila merupakan wilayah kerja
Perum Perhutani; dan
4) Rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan
kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan
yang diusulkan
PP NO. 10 TAHUN 2010 Tentang TATA CARA
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI
KAWASAN HUTAN
13
DIAGRAM MEKANISME PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN KONSERVASI MENJADI HUTAN LINDUNG
Interpretasi PP 10/ 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Gubernur
Pemohon Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan
1.
Mengirim Surat
ke Gubernur dilengkapi dengan:
proposal dan kajian teknis
Rekomedasi Bupati:
Persetujuan atas usulan perubahan
fungsi kawasan hutan berdasarkan
pertimbangan teknis Kepala Dinas
disetujui
Telaahan
Gubernur
Bupati
disetujui
2.
3.
Permohonan
ke
Kemenhut
Revisi
RTRWP
Kementerian Kehutanan
disetujui
Keputusan
Menteri
Kehutanan
PERUBAHAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI
PT. Suryacipta Swadaya
Status Lahan:
MENJADI PERLUASAN KAWASAN
INDUSTRI MELALUI MEKANISME TUKAR MENUKAR
1
Hutan Produksi
Kewenangan
Pengelolaan: Perum
Perhutani KPH
Purwakarta
Tata Cara PERUBAHAN
PERUNTUKAN
Permenhut 32/2010 jo Permenhut 41/2012
Tentang TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Pasal 7
1)
2)
Perubahan
Peruntukan:
4
a.
b.
c.
d.
e.
2
Hutan Produksi
menjadi Industri
Pasal 10
Perubahan peruntukan yang
dilakukan melalui tukar menukar
hanya dapat dilakukan pada:
a. hutan produksi tetap;
dan/atau
b. hutan produksi terbatas.
Alasan
3
PERUBAHAN
PERUNTUKAN
Pasal 11 Ayat (1)
Tukar menukar kawasan hutan dilakukan
untuk:
a. pembangunan di luar kegiatan
kehutanan yang bersifat permanen;
b. menghilangkan enclave dalam rangka
memudahkan pengelolaan kawasan
hutan; atau
c. memperbaiki batas kawasan hutan.
Tukar menukar kawasan hutan dilakukan berdasarkan permohonan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
4)
menteri atau pejabat setingkat menteri;
gubernur;
bupati/walikota;
pimpinan badan usaha; atau
ketua yayasan.
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan
d. koperasi.
Syarat Administrasi
5
Lanjutan syarat administrasi...............
3) Rekomendasi gubernur dan bupati/walikota atas kawasan hutan yang
dimohon dan usulan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas kawasan hutan yang
dimohon dan usulan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan hutan,
berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau
Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta tidak mencantumkan jangka
waktu rekomendasi.
4) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
a. status dan fungsi kawasan hutan yang dimohon dan status usulan
lahan pengganti; dan
b. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan,
selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
persyaratan lain, meliputi:
a. profil badan usaha atau yayasan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. akta pendirian berikut perubahannya; dan
d. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh
Akuntan Publik.
Syarat Teknis
Pasal 9
1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
meliputi:
a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan
hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta
dasar dengan skala minimal 1:100.000;
b. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan
kewenangannya;
c. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin
usaha;
d. rekomendasi gubernur dan bupati/walikota, dilampiri peta
kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada
peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
e. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon
kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan
tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
f. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon
kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi
pemohon badan usaha atau yayasan.
2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk
permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh
bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota
diberikan oleh gubernur.
6
Pasal 10
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
a. proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan
pengganti dan reboisasi/penanaman;
b. pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila
kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum
Perhutani; dan
c. hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan
yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan
pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin
kebenarannya, kecuali permohonan tukar menukar kawasan hutan
untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran
citra satelit.
PP NO. 10 TAHUN 2010 Tentang TATA CARA
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI
KAWASAN HUTAN
15
Kronologis Proses Permohonan
30 Mei 2013
PT. Suryacipta Swadaya
Surat dari PT. Suryacipta Swadaya kepada Gubernur Jawa Barat No. 064/SCS-Dir?v/2013 perihal Permohonan
Rekomendasi atas Rencana Tukar Menukar Kawasan Hutan di KPH Purwakarta untuk Perluasan Pembangunan
Kawasan Industri Suryacipta
Surat Bupati Karawang Nomor: 050/4382/Bapp tanggal 30 Oktober 2012 kepada Direktur PT. Suryacipta Swadaya perihal
Rekomendasi Peruntukan Ruang (dengan Rujukan Perda RTRW Karawang No.19/2004 peruntukan sebagai Kawasan Industri)
Surat Direktur Utama Perum Perhutani Nomor: 648/044.3/Can/Dir. Kepada Menteri Kehutanan RI perihal Permohonan Tukar
Menukar Kawasan Hutan a.n. PT. Suryacipta Swadaya untuk Pembangunan Perluasan Kawasan Industri
Keputusan Bupati Karawang No. 660.1/Kep.874-HUK/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana
Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri Suryacipta di Desa Mulyasari dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten
Karawang atas nama PT. Suryacipta Swadaya
11 Oktober 2013
Paparan PT. Suryacipta berdasarkan Surat Sekda Provinsi Jawa Barat No. 522.12/512/Binprod tanggal 7 Oktober
2013 hal Ekspose PT. Suryacipta Swadaya, bertempat di R. Rapat Sanggabuana Gd. Sate
Menindaklanjuti Surat Kadishut Provinsi Jawa Barat kepada Sekda Provinsi Jawa Barat No. 522.12/1411/Planologi
tanggal 29 Juli 2013 hal Pembahasan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Oleh BKPRD
Memperhatikan hasil rapat Pembahasan Mekanisme Penerbitan Rekomendasi Gubernur untuk Penggunaan Kawasan
Hutan pada 11 September 2013 di R. Rapat Ciremai Gd. Sate
Hasil Rapat: Rekomendasi Bupati Karawang tidak sesuai dengan Perda RTRW Karawang yang baru No 2/2013 dimana
peruntukannya semula Kawasan Industri menjadi Hutan Produksi (Perlu dibahas di BKPRD Provinsi)
22 Oktober 2013
Surat Sekda Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Nomor: 536/4956/Binprod tanggal
22 Oktober 2013 hal Tindak Lanjut Permohonan Rekomendasi Gubernur a.n. PT. Suryacipta Swadaya
4 November 2013
Rapat Teknis BKPRD berdasarkan Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat No. 660/1874/Fisik tanggal 29
Oktober 2013 hal Rapat Teknis Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan
Kesimpulan: permohonan tukar menukar kawasan hutan ini dimungkinkan untuk dapat diproses lebih lanjut bila ada
surat konfirmasi/penjelasan Bupati Karawang melengkapi Rekomendasi terdahulu yang merujuk pada RTRW Karawang
terbaru berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013
10 Februari 2014
Surat Bupati Karawang kepada Gubernur Jawa Barat No. 590/519/Bapp hal Telaahan Terkait Permohonan
Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Kawasan Industri (sebagai penjelasan/klarifikasi thd
rekomendasi terdahulu)
Surat Bupati Karawang Kepada Direktur PT. Suryacipta Swadaya No. 590/518/Pras-TR tanggal 10 Februari 2014 hal
Dukungan terhadap Permohonan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Kawasan Industri
16
DIAGRAM MEKANISME PERUBAHAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI
Interpretasi Permenhut 32/2010 jo Permenhut 41/2012 Tentang TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Pemohon Tukar Menukar
Kawasan Hutan
Mengirim surat permohonan
BUPATI
Ditambah syarat teknis
1.
2.
Kelayakan Lapangan oleh Tim
Terpadu Kabupaten
Pertimbangan Teknis Dinas
Kabupaten
disetujui
3. REKOMENDASI BUPATI
GUBERNUR
1.
2.
Kelayakan Lapangan oleh Tim
Terpadu Provinsi
Pertimbangan Teknis Dinas
Provinsi
Kementerian Kehutanan
Peninjauan Lapangan
Tim Terpadu
Pertimbangan Teknis
Tim Terpadu
Persetujuan DPR-RI
disetujui
Keputusan Menhut
tentang TMKH
(Tukar Menukar Kawasan Hutan)
disetujui
3. REKOMENDASI GUBERNUR
Bagian dari syarat administrasi
Perubahan Peruntukan Diakomodir dalam Revisi
Parsial RTRW Provinsi dan Kabupaten
Sesuai PP 15 Tahun 2010 ttg Penyelenggaran Penataan Ruang