Transcript PELATIHAN FEASIBILITY STUDY

MANAJEMEN RISIKO USAHA
Oleh
Purwono
DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2
PENDAHULUAN
 Agribisnis adalah salah satu bisnis yang sangat




komplek
Aspek yang dikelola meliputi sumberdaya alam
dan sumberdaya manusia
Jangka waktu usaha relatif lama dan banyak
faktor non teknis yang turut menentukan
keberhasilan usaha.
Risiko yang dihadapi tidak dapat dihindari tetapi
harus dikelola dengan baik
Pemahaman jenis resiko harus difahami utk
mendapatkan solusi pemecahan dan mitigasi
yang tepat.
3
SUMBER RISIKO
ASPEK LEGAL
• Peruntukan lahan
• Kesesuaian tata ruang
• Perijinan usaha
ASPEK TEKNIS
• Kesesuaian lahan dan iklim
• Jenis tanaman dan varietas
• Teknik budidaya dan teknologi
ASPEK SOSIAL
•
•
•
•
Endogeneous culture & people
Adaptasi pendatang
Pengaruh teknologi
Kemitraan
ASPEK
KELEMBAGAAN
•
•
•
•
Pasar/tataniaga
Keuangan dan permodalan
Kelompok/koperasi
Kebijakan
RESIKO
4
RISIKO BISNIS
 Pembangunan dan pengembangan usaha
tidak lancar
 Investasi tidak aman
 Produktivitas di bawah standar
 Rugi sehingga pengembalian kredit tidak
lancar
 Kredit bermasalah dengan ancaman
agunan dilelang
 Konflik dengan masyarakat
 Tuntutan hukum
5
KONSEP AGRIBSINIS
PRODUKSI, PENGADAAN,
DAN PENGORGANISASIAN
SARANA PRODUKSI
SUMBER DAYA
ALAM
MANUSIA
PENGORGANISASIAN
PRODUKSI
(TANAM-PANEN)
Modal
Kelembagaan
Koperasi
Lemb. Penyuluhan
Lemb.Penelitian
Transportasi
Pasar
PASACAPANEN
INDUSTRI HASIL PERTANIAN
(TRANSFORMASI HASIL)
PEMASARAN
KONSUMEN
6
RANTAI PRODUKSI
TANAH
IKLIM
KESESUAIAN LAHAN
PENANGKAR
BENIH
VARIETAS
UNGGUL
PANEN &
PASCAPANEN
BIBIT
UNGGUL
TEKNOLOGI
PRODUKSI
PRODUK
PRIMER
HASIL OLAHAN
INDUSTRI
PENGOLAHAN
LIMBAH
PESTISIDA
PUPUK
PENGELOLAAN
LIMBAH
7
ALUR KAJIAN KELAYAKAN USAHA
SESUAI
PERUNTUKAN
TIDAK SESUAI
SEMENTARA
KESESUAIAN
LAHAN
Teknologi khusus
dan mahal
CALON
AREAL
Dipengaruhi
klas lahan
dan target hasil
Pengelola sangat penting
sebab mengelola agribisnis
pada prinsipnya
adalah mengelola SDM
TIDAK SESUAI
SESUAI
(S1, S2, S3)
TEKNOLOGI
AMAN
REKAYASA
SOSIAL
KEAMANAN
INVESTASI
POTENSI
KONFLIK
COST
KELAYAKAN
FINANSIAL
PROSES
PRODUKSI
• PENGELOLA
• PENGALAMAN
• SDM
LAYAK
YIELD
Klas lahan
Teknologi
TIDAK LAYAK
8
ALUR KEBIJAKAN INVESTASI
KEBIJAKAN SPASIAL
KEBIJAKAN SEKTORAL
RTRW NASIONAL
RPJM NASIONAL
RTRW PROVINSI
RPJM PROVINSI
RTRW
KABUPATEN/KOTA
RPJM
KABUPATEN/KOTA
MASTER PLAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA
STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA
RENCANA PROGRAM INVESTASI
9
LEGALITAS USAHA
Dalam rangka pengusahaan perkebunan, ijin
wajib yang harus dimiliki perusahaan adalah
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Akta Pendirian Perusahaan.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Izin Prinsip dan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah
Hak Guna Usaha (HGU tanah).
Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP), yang harus
didahului studi AMDAL dan pola kemitraan
10
STATUS LAHAN
 Status lahan untuk perkebunan yang paling kuat
adalah HGU (Hak Guna Usaha) atau Sertifikat
Hak Milik (SHM). Lahan HGU dapat dikuasai
sampai 90 tahun.
 Lahan dengan luas > 25 ha harus berstatus HGU
 Lahan HGU dapat berasal dari
 Kawasan hutan yang dilepas (konversi)
tanah negara
 Lahan milik masyarakat dengan status APL
• Pembelian dari masyarakat
• Sistem bagi lahan  masyarakat menyerahkan
sebagian lahannya untuk dijadikan HGU dan
sebagian lagi menjadi hak milik mereka
(plasma). Dalam hal ini tidak dikenal
pembebasan lahan.
11
PERUNTUKAN LAHAN HUTAN
HUTAN LINDUNG DAN
KONSERVASI
HUTAN PRODUKSI
TERBATAS
HUTAN
HUTAN PRODUKSI
HTI
HUTAN PRODUKSI
DAPAT DIKONVERSI
APL
12
PROSES HGU DARI KAWASAN HUTAN
Ijin Prinsip
(Disertai Peta Arahan Penggunaan Lahan)
Ijin Lokasi
(Disertai Peta Ijin Lokasi)
Proses Pengelepasan Kawasan Hutan
Proses Sosialisasi (Panitia B)
KAJIAN KAWASAN
HUTAN DAN
KESESUAIAN LAHAN
PENGUKURAN
TATA BATAS
KAWASAN
PENGUKURAN
BATAS CALON
AREAL
PENYELESAIAN
KLAIM
MASYARAKAT
PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT HGU
13
PROSES HGU DARI LAHAN MASYARAKAT
Ijin Prinsip
(Disertai Peta Arahan Penggunaan Lahan)
KAJIAN KESESUAIAN
LAHAN
Ijin Lokasi
(Disertai Peta Ijin Lokasi)
Proses Sosialisasi dan Pembebasan Lahan
KAJIAN SKALA
EKONOMI DAN
POTENSI KONFLIK
PENGUKURAN LUAS
LAHAN DAN
PENETAPAN HARGA
PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT HGU
14
IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
 Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 25 ha
atau lebih wajib memiliki IUP
 IUP diberikan oleh


Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada
lintas wilayah Kabupaten atau Kota
Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan
berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota
 Luas usaha maksimum adalah 20.000 ha dalam satu
provinsi atau 100.000 ha untuk nasional kecuali tebu
 Untuk tebu luas maksimum adalah 60.000 ha dalam satu
provinsi dan 150.000 ha untuk seluruh Indonesia.
 Setiap pengembangan usaha pengembangan
perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani
pekebun  kemitraan
15
TITIK KRITIS DAN MITIGASI
16
ASPEK LEGAL
 Status lahan dalam hubungannya dengan kawasan
hutan. Pengusahaan pertanian tidak boleh di kawasan
hutan  harus di Kawasan Budidaya Non Kehutanan
(KBNK) dengan status Area Penggunaan Lain (APL)
kecualai karet boleh ditanam di HTI
 Kesesuaian dengan tata ruang wilayah yang tercantum
dalam RTRW.
 Penguasaan lahan : aspek legalitas kepemilikan lahan.
Status terkuat adalah sertifikat baik SHM ataupun HGU.
 Proses perolehan lahan sejak ijin lokasi sampai
dengan sertifikasi.
17
FISIK DASAR
 Kesesuaian lahan
 Kesesuaian lahan : sangat menentukan tingkat
produktivitas dan jenis teknologi yang harus
digunakan.
 Kesesuaian agroklimat
 Ketersediaan air menjadi titik kritis bagi tanaman .
Sebaran curah hujan harus diperhatikan agar
terjamin kecukupan air di lapangan.
 Infrastruktur dasar
 Aksesibilitas dari lokasi ke jalan besar dan ke
pasar/pabrik
 Ketersediaan sarana transportasi
18
Pertumbuhan di Lahan Pasir
19
Panen
20
Sarana Transportasi
21
Teknik Budidaya
 Bibit
 Jenis yang ditanam harus unggul
 Benih/Bibit palsu
 Kriteria bibit  harus memenuhi syarat untuk ditanam
 Populasi tanaman
 Produktivitas ditentukan individu dan jumlah tanaman
per ha
 Pemupukan :
 Tanaman membutuhkan unsur hara yang cukup untuk
menunjang produktivitas yang tinggi
 Pemeliharaan
 Pengendalian gulma
 Pengendalian organisme pengganggu tanaman
22
Panen dan Pascapanen
 Pelaksanaan panen
 Tenaga panen
 Pelaksanaan panen
 Mutu panen : menentukan harga
 Pascapanen
 Lamanya waktu antara panen dan pengolahan 
mutu hasil
 Pengangkutan  biaya dan kerusakan hasil
23
Sosial Ekonomi
 Pasar
 Tempat penjualan
 Kelembagaan tataniaga
 Harga
 Penetapan harga
 Distribusi tiap level pelaku tataniaga
 Kemitraan
 Pola yang diambil
 Pengelolaan kebun
 Keamanan kebun
 Potensi pencurian
24
Potensi Konflik di Lapangan
Aspek/Aktivitas
Sumber Konflik
Persiapan
Asal peserta
Lokal (menyerahkan lahan) vs pendatang
(tidak bawa apa-apa)
Pembebasan lahan
Perbedaan pemahaman tentang hak milik
(hukum adat/”kikitir” vs sertifikat), dan tidak
ada ganti rugi
Pembangunan kebun
Manajemen Tenaga
Kerja
Petani peserta memiliki usaha/pekerjaan lain
sehingga yang bekerja tenaga lain
Penanaman dan
pemeliharaan
Kekurangan tenaga terampil, serta jarak dan
kualitas kebun tidak sama
Distribusi saprodi
Kualitas tidak homogen dan tidak tepat waktu
25
Aspek/Aktivitas
Panen dan Pascapanen
Sumber Konflik
Pemanenan
Kesesuaian jadwal panen dengan kebutuhan
petani dan kemampuan pabrik
Penimbangan hasil
Kebenaran dan transparansi
Sortasi produksi
Heterogenitas mutu antar petani dan antar
kelompok tani
Pengangkutan hasil
Kondisi jalan, cuaca, kendaraan, dan keterbatasan
dana
Penentuan harga
Transparansi dan perhitungan yang benar
Rantai pemasaran
Adanya penjualan antar petani, dan penjualan ke
luar perusahaan mitra
Pembayaran
Masalah waktu (ketepatan dan kecepatan) dan
transparansi
26
Aspek/Aktivitas
Kredit
Sumber Konflik
Kredit dan angsuran Jumlah kredit yang ditanggung petani, besar
angsuran, transparansi, dan potongan lain-lain
Pelayanan terhadap Dana terbatas, tidak merata, bersaing dengan
anggota
usaha anggota, tidak ada perlindungan
Lain-lain
Pemilihan
pengurus/ manajer
Pertikaian, tidak berbakat/terampil, tidak mewakili
petani
Kebersamaan
Rasa saling menolong menurun
Wilayah kerja
koperasi
Penentuan wilayah kerja koperasi primer antara
skala desa vs skala kebun
27
Mitigasi Titik Kritis
Aspek
Lahan
Bahan tanaman
Persiapan tanam
Penanaman
Komponen
Mitigasi
Kawasan
Cek ke peta KHP
Dinas Kehutanan
Status
Cek ke BPN
Kesesuaian
Lakukan perbaikan lahan
Jenis
Periksa sertifikat
Varietas
Lihat tipologi
Land clearing
Lakukan dengan benar
Lubang tanam
Buat sesuai ukuran
Cara tanam
Polibag harus dibuka
Pupuk dasar
Waktu tanam
Sesuaian dengan kondisi air tanah
Umur Bibit
Sesuai rekomendasi
28
Mitigasi Titik Kritis
Aspek
Pemeliharaan
Panen
Pasca panen
Komponen
Mitigasi
Pemupukan
Dosis rekomendasi
Aplikasi yang tepat
Pengendalian OPT
Analisis OPT dominan
Lakukan pengendalian terpadu
Lakukan sanitasi lingkungan
Taksasi
Lakukan taksasi dengan baik
Pelaksanaan
Tenaga kerja terampil
Sistem panen yang baik
Transportasi
Jalan kebun harus baik
Alat transportasi memadai
Sortasi
Lakukan sortasi sesuai standar
Pisahkan hasil busuk
Penyimpanan
Sesuaian KA dengan sifat hasil
Gunakan wadah yang memadai
29
TERIMA KASIH
Purwono
Departemen Agronomi dan Hortikultura
Fakultas Pertanian IPB
Email : [email protected]
Web: puripb.blogspot.com
Mobile phone : 08129310195
30