Transcript materi dikti

MEKANISME IJIN PENDIRIAN
DAN PERUBAHAN
PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2013
Kebijakan Pendidikan









(1)
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan , dan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP
No. 17 Tahun 2010. Diganti dengan PP No. 4 Tahun 2014.
PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia
Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian
Perguruan Tinggi
Keputusan Dirjen Dikti 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Program Studi
Keputusan Dirjen Dikti 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan
Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi
Kebijakan Pendidikan

(2)
PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (8 standar yaitu isi, proses, kompetensi
lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian pendidikan
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
Pasal 62 UU No. 20/2003
PP Nomor 66 Tahun 2010
Pasal 182
(1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini
formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya
(9a) Izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat
diberikan oleh Menteri atas usul pengurus atau nama lain
yang sejenis dari badan hukum nirlaba yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk Perguruan
Tinggi
Universitas
Institut
Sekolah
Tinggi
Politeknik
Akademi
Akademi
Komunitas
Dokumen persyaratan pendirian PTS (1)





Akta Notaris pendirian yayasan
SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan
yayasan
Sertifikat hak atas tanah atas nama yayasan atau
perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan
Notaris dengan jangka waktu minimal menggunakan
hak opsi.
Surat pernyataan bahwa yayasan sedang tidak
berada dalam sengketa
Studi kelayakan institusi sesuai dengan SK Mendiknas
No. 234/U/2000
Dokumen persyaratan pendirian PTS (2)





Laporan keuangan yayasan selama 3 tahun terakhir
Estimasi arus kas calon PTS selama 5 tahun ke
depan
Berita acara dan daftar hadir pengurus yayasan
yang menyatakan bahwa yayasan bersedia untuk
menanggung biaya operasional perguruan tinggi
selama 5 tahun pertama
Bukti kepemilikan dana yayasan.
Rencana strategis/ RIP
Dokumen persyaratan perubahan
bentuk PTS (1)









Telah meluluskan 5 angkatan
SK Pendirian PTS
SK awal pembukaan program studi
SK Perpanjangan ijin program studi PTS
Rencana strategis/RIP
Berita Acara dan Daftar Hadir pengurus yayasan
mengenai persetujuan perubahan bentuk PTS
Surat persetujuan dari Senat PTS
Surat persetujuan dari Senat Akademik
Surat persetujuan dari Senat Mahasiswa
Dokumen persyaratan perubahan
bentuk PTS (2)





Akta Notaris pendirian yayasan
SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan
yayasan
Sertifikat hak atas tanah atas nama yayasan atau
perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan
Notaris dengan jangka waktu minimal menggunakan
hak opsi.
Surat pernyataan bahwa yayasan sedang tidak
berada dalam sengketa
Studi kelayakan institusi sesuai dengan SK Mendiknas
No. 234/U/2000
Dokumen persyaratan perubahan
bentuk PTS (3)




Laporan keuangan yayasan selama 3 tahun terakhir
Estimasi arus kas calon PTS selama 5 tahun ke
depan
Berita acara dan daftar hadir pengurus yayasan
yang menyatakan bahwa yayasan bersedia untuk
menanggung biaya operasional perguruan tinggi
selama 5 tahun pertama
Bukti kepemilikan dana yayasan.
MEKANISME PROSES PENDIRIAN & PERUBAHAN
BENTUK PERGURUAN TINGGI
PENGUSUL
KEMBALI
KEMBALI
revisi
FORM
5
LENGKAPI PERSYARATAN
SK
Pemeriksaan
Kelengkapan
persyaratan
KEMDIKBUD/
DITJEN DIKTI
KEMBALI
ok
TIDAK LENGKAP
Tidak memenuhi
syarat
Memenuhi
syarat
PRESENTASI
LENGKAP
Evaluasi dokumen
oleh Tim
Kelembagaan
OK
VISITASI
TIDAK LENGKAP
LENGKAP
Usulan Program Studi
MENDAFTAR KE SISTEM IJIN PEMBUKAAN PS BARU ON-LINE
DIAJUKAN SECARA TERTULIS
(MELALUI SURAT)
DITERIMA JIKA PERSYARATAN
AWAL TERPENUHI
MENDAPAT NOMER REGISTRASI
DIKIRIM VIA E@MAIL
LOGIN VIA WEB
OLEH PENGUSUL
MENGGUNAKAN NOREG DAN NO.
SURAT PERMOHONAN
MENGUNGGAH FILE ON-LINE
(FORMULIR 4)
DILAKUKAN PENGOLAHAN
INFORMASI OLEH DIKTI
DIEVALUASI MENGAIT KESESUAIAN
PERSYARATAN
MENGUNGGAH FILE ON-LINE
(FORMULIR 5)
DILAKUKAN PENGOLAHAN
INFORMASI OLEH DIKTI
DIEVALUASI MENGAIT KESESUAIAN
PERSYARATAN
SURAT PERTIMBANGAN
13
BERKAS DITERIMA
BERKAS DIPERIKSA
DAPAT DISETUJUI ATAU DITOLAK