Transcript IMPLIKASI PENERAPAN UU PT TERHADAP EMITEN

PEMAHAMAN YAYASAN
SEBELUM DAN SETELAH
DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
Disampaikan
AGUS RIYANTO,SH.,MH
1
Pendahuluan
 Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum adanya UU Yayasan
hanya berdasar atas pemahaman dan kebiasaan yang dianut oleh
masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan
memenuhi persyaratan secara materiil maupun formal
sebagaimana pendirian suatu badan hukum dilakukan.
 Sebagai persyaratan formal yang selama ini dilakukan bagi
pendirian Yayasan adalah adanya Akta Pendirian yang dibuat
secara Notariil. Selanjutnya Akta Pendirian tersebut didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan setempat dan diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara
 Fakta menunjukkan kecenderungan mendirikan Yayasan karena
mudahnya Yayasan memperoleh status Badan Hukum sehingga
masyarakat dapat berlindung dibalik status badan hukum Yayasan
dan digunakan tidak hanya sebagai wadah mengembangkan
kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan melainkan
adakalanya juga bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri,
Pengurus dan Pengawas.
2
 Selain kecenderungan tersebut dalam praktek timbul pula
berbagai masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang
dilakukan oleh Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud
tujuannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar,
sengketa antara Pengurus dengan Pendiri Yayasan atau pihak
lain bahkan terkadang Yayasan digunakan untuk menampung
kekayaan dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh
dengan cara melawan hukum.
 Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Yayasan No.
16 Tahun 2001 dan No. 28 Tahun 2004 diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat
mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum
serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum
dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan dan kemanusiaan.
3
Dasar Hukum Yayasan Setelah 6 Agustus 2001
 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UUY) yang diundangkan
06 Agusts 2001 dan berlaku efektif 06 Agustus 2002,
 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16
Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan 06 Oktober 2004
dan berlaku efektif 06 Oktober 2005.
 Peraturan Pemerintah No. 63 tanggal 23 September 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
Prinsip yang ingin diwujudkan dalam
Yayasan sebagai badan hukum nirlaba:
UU
1. Kemandirian badan hukum
2. Transparency dan
3. Accountability
4
Pengertian Yayasan
 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,
dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
5
Hakikat Yayasan
 Kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan di bidang
sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang diberi
status badan hukum, dan
 Tidak mempunyai anggota.
6
Pendirian Yayasan



Didirikan oleh satu orang atau lebih, atau berdasarkan
surat wasiat
Kekayaan awal dipisahkan dari kekayaan pendiri
minimal Rp. 10.000.000,- (pasal 6 ayat 1 PP No. 63)
dan minimal Rp. 100.000.000,- bagi yayasan yang
didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama
orang Indonesia (pasal 6 ayat 2 PP No. 63)
Akta Notaris
7
Pendirian Yayasan



Didirikan oleh satu orang atau lebih, atau
berdasarkan surat wasiat
Kekayaan awal dipisahkan dari kekayaan pendiri
minimal Rp. 10.000.000; (pasal 6 ayat 1 PP Nomor :
63) dan minimal Rp. 100.000.000; bagi yayasan yang
didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama
orang indonesia (Pasal 6 ayat 2 PP No.63)
Akta Notaris
8
Apakah Yayasan Dapat Melakukan
Kegiatan Usaha
Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan maksud dan tujuan
dengan acara :
Mendirikan badan usaha dengan kegiatannya sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan ada/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Ikut serta dalam suatu badan usaha dengan ketentuan :
- Sifat usaha badan usaha tersebut prospektif dan seluruh
penyertaan maksimal 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan
Maksudnya : Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara
langsung karena yayasan tidak boleh digunakan sebagai wadah usaha.
Larangan : organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai anggota
direksi/Pengurus dan/atau anggota dewan komisaris/Pengawas pada
badan usaha yang didirikan atau yayasan yang melakukan penyertaan
9
Organ Yayasan
Pembina



Pengurus
Pengawas
Masa tugas Pengurus dan Pengawas Yayasan 5 tahun dan
dapat diangkat kembali;
Pengurus minimal 3 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,
Bendahara;
Pengawas minimal 1 orang.
10

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kewenangan untuk :
a. memutuskan pengubahan Anggaran Dasar,
Penggabungan atau pembubaran Yayasan
b. Mengangkat dan memberhentikan anggota
Pengurus dan Pengawas
c. menetapkan kebijakan umum Yayasan
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
d. Menyetujui Program kerja dan Rancangan
Anggaran Tahunan
e. Mengesahkan laporan keuangan tahun buku yang
lampau
yang diangkat sebagai Pembina adalah orang
perorangan
sebagai
pendiri
yayasan
atau
berdasarkan keputusan rapat pembina.
11

Pengurus adalah organ yang mempunyai
kewenangan untuk :
a. melakukan pengurusan yayasan dan;
b. mewakili yayasan dalam maupun diluar
pengadilan
Pertanggungjawaban tugas pengurus, wajib
membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada
Pembina baik mengenai keadaan keuangan maupun
perkembangan kegiatan Yayasan, maksud dan tujuan
Yayasan adalah yang paling utama dalam
melaksanakan kepengurusan.
12

Sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang
bukan komersial maka Pasal 37 Undang-Undang
mengaskan bahwa Pengurus tidak berwenang
a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang
b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan
perseujuan Pembina; dan
c. membeani kekayaan Yayasan untuk kepentingan
pihak lain
13


Pengawas adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada
pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha Yayasan;
Pada dasarnya Pengawas tidak mempunyai fungsi eksekutif
walaupun anggaran dasar Yayasan dapat mengatur bahwa
untuk perbuatan hukum tertentu pengurus memerlukan
persetujuan
tersebut
bukan
merupakan
perbuatan
kepengurusan atau pemberian kuasa. Hanya dalam hal-hal
tertentu yaitu dalam hal terjadinya benturan kepentingan antara
Yayasan dengan seluruh anggota pengurus, maka Pengawas
berwenang mewakili Yayasan apabila hal tersebut diatur dalam
anggaran dasar
14
Pembubaran Yayasan
 Yayasan bubar karena :
 Jangka waktunya berakhir
 Tujuannya telah atau tidak tercapai
 Putusan pengadilan dengan alasan:
 Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 Tidak mampu membayar utang setelah pailit
 Asetnya tidak cukup melunasi utang setelah pailit dicabut
 Yayasan yang bubar harus dilikuidasi
15
Ketentuan Peralihan
Undang-Undang Yayasan

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tentang Yayasan :

Yayasan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Yayasan yang
telah:

Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara R.I; atau

Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin dari
instansi terkait;
tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka
waktu paling lambat 3 tahun sejak 06 Oktober 2005, yakni 06
Oktober 2008 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan
ketentuan UU.

Paling lambat 1 tahun sejak pelaksanaan penyesuaian anggaran
dasar, penyesuaian anggaran dasarnya wajib diberitahukan
kepada Menhukham.
16

Yayasan yang diakui sebagai badan hukum, tetapi tidak
menyesuaikan anggaran dasarnya dalam masa 3 tahun, yakni
paling lambat 06 Oktober 2008, tidak dapat menggunakan kata
“Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan
putusan pengadilan atau permohonan Kejaksaan atau pihak yang
berkepentingan.
Permasalahan yang timbul
Pasal 71 memuat beberapa ketentuan:
ayat 1: Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum, dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 6
Oktober 2005, berarti paling lambat 6 Oktober 2008 wajib
menyesuaikan Anggaran Dasarnya.
17
ayat 2: Yayasan yang telah didirikan tidak diakui sebagai badan
hukum dapat mengajukan status badan hukum dengan cara:
• Menyesuaian Anggaran Dasar dengan UU Yayasan.
• Mengajukan permohonan status badan hukum kepada
Menteri paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak 6
Oktober 2005, berarti paling lambat 6 Oktober
2006.
ayat 3: Penyesuaian Anggaran Dasar pada ayat (1) wajib
diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun
setelah pelaksanaan penyesuaian.
18
ayat 4: Akibat hukum bagi:
a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum
tetapi tidak menyesuaikan sampai batas waktu 6
Oktober 2008, dan
b. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum
sampai batas waktu 6 Oktober 2006 tidak
menyesuikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan,
 Tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan
namanya, dan
 Dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan
atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang
berkepentingan.
19
 Usulan perubahan Pasal 36 dan Pasal 39 Peraturan
Pemerintah No.63/2008:
 Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36
(1). Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya
Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan
hukum menurut undang-undang tetapi masih
melakukan kegiatan secara terus menerus sesuai
dengan Anggaran Dasarnya dan belum pernah
dibubarkan, dapat memperoleh status badan
hukum dengan cara mengajukan permohonan
pengesahan status badan hukum kepada Menteri.
20
(2).
Untuk memperoleh pengesahan badan hukum
yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
permohonan pengesahan diajukan dengan
melampirkan :
a. Salinan Akta Anggaran Dasar beserta perubahan
Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka
penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang;
b. Laporan kegiatan yayasan selama 5 (lima) tahun
berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran
Dasar yang ditandatangani oleh pengurus
yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
21
c.
d.
e.
f.
Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa
yayasan tidak pernah dibubarkan secara
sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan;
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan
yang telah dilegalisir oleh Notaris;
Surat pernyataan tempat kedudukan disertai
alamat
lengkap
yayasan
yang
telah
ditandatangani oleh pengurus yayasan dan
diketahui oleh lurah atau kepala desa
setempat;
Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang
memuat keterangan nilai kekayaan pada saat
penyesuaian Anggaran Dasar;
22
Surat
pernyataan
pengurus
mengenai
keabsahan kekayaan yayasan; dan
h.
Bukti penyetoran biaya pengesahan dan
pengumuman yayasan
(3).
Menteri
menerbitkan keputusan pengesahan badan
g.
hukum
yayasan
sebagaimana
setelah
ketentuan
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
terpenuhi.
(4).
Yayasan
memperoleh status badan hukum pada
23
 Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39
(1). Yayasan yang diakui oleh Undang-undang sebagai
badan hukum dan masih melakukan kegiatan
secara terus menerus sesuai Anggaran Dasarnya
serta belum pernah dibubarkan, untuk tetap dapat
memakai kata yayasan di depan namanya harus
melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya
dengan Undang-undang dan menyampaikan
pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar
yayasan kepada Menteri.
24
(2).
Pemberitahuan
perubahan
Anggaran
Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri dengan melampirkan:
a. Salinan Akta perubahan Anggaran Dasar yang
dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan
ketentuan Undang-undang;
b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
yang memuat Akta pendirian yayasan atau bukti
pendaftaran Akta pendirian di Pengadilan Negeri
dan izin melakukan kegiatan dari instansi
terkait;
25
c.
d.
e.
Laporan kegiatan yayasan selama 5 (lima) tahun
berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran
Dasar yang ditandatangani oleh pengurus
yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
Surat pernyataan pengurus bahwa yayasan
tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau
berdasarkan putusan Pengadilan;
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan
yang telah dilegalisir oleh Notaris;
26
f.
g.
h.
Surat pernyataan tempat kedudukan disertai
alamat lengkap yayasan yang ditandatangani
oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah
atau kepala desa setempat; dan
Neraca yayasan yang ditandatangani oleh
semua organ yayasan atau laporan akuntan
publik mengenai kekayaan yayasan pada saat
penyesuaian;
Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar
laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian
kekayaannya berasal dari bantuan negara,
27
i.
(3).
bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan
masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 72
Undang-undang; dan
Bukti
penyetoran
biaya
penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
yayasan dan pengumumannya .
Menteri
menerbitkan
surat
penerimaan
pemberitahuan dan pencatatan penyesuaian
perubahan Anggaran Dasar tersebut.
28

Diantara Pasal 39 dan pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 39A
(1). Yayasan yang sebelum berlakunya peraturan pemerintah
ini baik yang diakui sebagai badan hukum maupun yang
tidak diakui sebagai badan hukum oleh Undang-undang
dan tidak lagi melakukan kegiatan yayasan sebagaimana
ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, harus melikuidasi
kekayaannya dan menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
yayasan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari.
29
(2). Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh organ yang
berwenang membubarkan yayasan sesuai dengan
Anggaran Dasar yayasan.
30
Terima kasih atas perhatiannya
31