Transcript Kebijakan Penyusunan Perda Tanah Ulayat

KEBIJAKAN PENYUSUNAN
PERDA TANAH ULAYAT
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan – BAPPENAS
Jakarta, 16 Januari 2014
Kasus Pertanahan Indonesia
• Maraknya kasus pertanahan yang terjadi pada tahun 2012,
diantaranya merupakan konflik pertanahan berskala besar, data
BPN pada Tahun 2012 mencatat terdapat 7.196 kasus
pertanahan, dan baru 4.291 kasus yang telah selesai.
• Tahun 2013 BPN mencatat terdapat 4.223 kasus pertanahan di
Indonesia dan 2.014 diantaranya telah selesai, sisa kasus yang
belum terselesaikan sebanyak 2.209.
• Jumlah kasus pertanahan yang terjadi pada tahun 2012 dan
2013 meningkat tajam jika dibandingkan dengan kasus
pertanahan pada tahun 2006 yaitu 2.810 kasus.
• Kenaikan jumlah kasus menunjukkan sistem pengelolaan
pertanahan yang masih belum cukup baik sehingga perlu
dilakukan perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional.
Kasus Pertanahan Indonesia
• Maraknya kasus-kasus dan sengketa pertanahan, antara lain
disebabkan oleh:
– Pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan
yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU) baik yang
masih berlaku maupun yang sudah berakhir;
– Tumpang tindih penguasaan kawasan hutan;
– Sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertambangan;
– Tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas Hak Milik
Adat;
– Sengketa pemindahan hak;
– Kasus yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
Permasahalan dan Isu Strategis Bidang
Pertanahan
Permasalahan
ISU STRATEGIS
1. Tingginya kasus pertanahan
2. Penyelesaian kasus yang
berlarut larut
3. Rendahnya cakupan peta dasar
4. Belum semuanya tanah
tersertipikat
5. Ketimpangan proporsi SDM
Pertanahan (juru ukur)
6. Ketersediaan tanah untuk
pembangunan bagi
kepentingan umum
7. Ketimpangan penguasaan tanah
8. Masalah adat ulayat
1. Kepastian Hukum Hak Atas
Tanah
2. Ketimpangan pemilikan,
penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah (P4T)
serta kesejahteraan
masyarakat
3. Peningkatan pelayanan
pertanahan
4. Penyediaan lahan bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum
Arah Kebijakan Bidang Pertanahan
2015-2019
Arah Kebijakan:
Tercapainya Kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
Fokus Prioritas :
1. Redistribusi Tanah dan Access Reform
2. Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
3. Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan
4. Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
5. Peningkatan Kualitas Proporsi SDM Bidang Pertanahan
6. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Kepastian Hak Tanah Masyarakat
Hukum Adat
• Program dan Kegiatan 2015-2019 dalam rangka
memberikan kepastian hak tanah masyarakat hukum adat:
– Inventarisasi tanah masyarakat hukum adat
– Pemetaan tanah adat ulayat
– Advokasi masyarakat adat
Dasar Hukum Pengakuan Tanah Ulayat
• Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3
“pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi”.
Definisi Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat
“kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh
masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil
manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam
wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya,
yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun
temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat
tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.
(Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 1)
Syarat Pengakuan Hak Ulayat
Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 2
1. Masyarakat, terdapat sekelompok orang yang masih merasa
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut
dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Tanah, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut
dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Aturan, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan
ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Pengecualian Pengakuan Hak Ulayat
Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 2
• Pengakuan Hak Ulayat tidak lagi dilakukan terhadap bidangbidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah
pada kondisi berikut:
– Bidang tanah yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau
badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut
Undang-undang Pokok Agraria
– Bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau
dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau
perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang
berlaku.
Penentuan Keberadaan Hak Ulayat
Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 2
• Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut
sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat
yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya
masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber
daya alam.
• Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang
masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran
tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan
apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta
mencatatnya dalam daftar tanah.
Permasalahan Tanah Ulayat
1. Tuntutan terhadap tanah ulayat yang telah dikuasai dan
diserahkan pada pemerintah.
2. Tuntutan tanah ulayat (seluruh/sebagian) oleh lebih dari satu
suku, baik yang belum maupun yang sudah diserahkan kepada
pihak ke 3.
3. Tuntutan terhadap tanah ulayat yang telah diserahkan oleh
satu atau beberapa suku kepada suatu badan hukum dengan
pemberian ganti kerugian, kemudian dilakukan tuntutan
kerugian oleh suku lain.
4. Tuntutan untuk mengembalikan HGU yang telah berakhir
kepada masyarakat adat tertentu
Maria S Sumarjono (Tanah Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Sinergi Hukum Positif Agraria dengan Hak
Ulayat
1. Pemahaman yang objektif terhadap tanah negara, tanah ulayat
dan tanah hak dalam konteks hukum adat dan hukum positif.
2. Pelaksanaan pendekatan persuasif – edukatif , bukan
pendekatan secara sepihak.
3. Pendekatan kultural keagamaan melalui 3 unsur
kepemimpinan yaitu pimpinan adat, pimpinan agama dan
pimpinan formal yang mengetahui masalah hukum adat dan
hukum positif (UUPA dan pelaksanaannya)
Maria S Sumarjono (Tanah Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya)
TERIMAKASIH
Perda Tanah Ulayat
1. Perda Kabupaten Lebak No.32 Tahun 2001 tentang
Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy
2. Perda Prov. Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.