Transcript Mekanisme Pengelolaan dan Sistem Akuntansi Hibah

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
2012
Dasar Hukum
2
Temuan BPK atas LKPP 2010
Temuan Sistem Pengendalian Intern:
Penerimaan hibah secara langsung pada 18 KL
minimal senilai Rp868,43 miliar belum
dikelola di dalam mekanisme APBN, sehingga
tidak dilaporkan dalam LRA.
3
Pengertian Hibah dan Hibah Langsung
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah
Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat
berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak
perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri
atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut,
pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang
digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau
diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD.
Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah
yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau
pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN
yang pengesahannya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN.
4
Jenis-jenis Hibah
Berdasarkan Sumber Dana:
o Hibah Dalam Negeri
o Hibah luar Negeri
Berdasarkan Bentuknya:
o Uang, terdiri-dari:
Uang Tunai
Uang untuk Membiayai Kegiatan
o Barang/Jasa;
o Surat Berharga
Berdasarkan Mekanisme Pencairan:
o Hibah Terencana
o Hibah Langsung
5
Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
Hibah Dalam Negeri, dapat berasal dari:
o Lembaga keuangan dalam negeri
o Lembaga non keuangan
o Pemerintah Daerah
o
o
o
o
Perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia
Masyarakat dan kelompok masyarakat
Lembaga lainnya
Perorangan
Hibah Luar Negeri, dapat berasal dari:
o Negara Asing
o Lembaga di bawah PBB (UNDP, WHO)
o Lembaga Multilateral
o Lembaga keuangan dan non keuangan Non Asing
6
7
Pengertian Hibah Langsung
Uang
Kementerian
/ Lembaga
Donor
PENDAPATAN
Hibah
UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5):
“Semua penerimaan yang menjadi hak
dan pengeluaran yang menjadi kewajiban
negara dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam
APBN.”
Rekanan /
Pihak III
BELANJA
Yang Bersumber dari Hibah
UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2)
“Semua penerimaan dan
pengeluaran negara dilakukan
melalui Rekening Kas Umum
Negara.”
8
On Budget & Off Treasury
Tahapan Pengesahan
Penyesuaian pagu
hibah dalam DIPA
(revisi DIPA)
Hibah Langsung
Pengesahan pendapatan
hibah langsung bentuk
uang dan belanja yang
bersumber dari hibah
langsung ke KPPN (Kuasa
BUN)
Atas Pendapatan Hibah & Belanja yang Bersumber dari Hibah
9
Tahapan Pengesahan Hibah
Langsung Bentuk Uang
10
Pengajuan Nomor Register
• Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA
mengajukan permohonan nomor register atas hibah
langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur
EAS.
• Permohonan nomor register dilampiri:
− Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain
yang dipersamakan; dan
− Ringkasan Hibah (Grant Summary).
• Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah
• Output:
NOMOR
REGISTER
11
Pengajuan Permohonan Nomor Register
Hibah sesuai SE-02/PB/2011
SA TKER
DJPU
Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun
tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli
bertandatangan basah) ke:
Gedung Prijadipraptosuhardjo II lantai 2
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710,
Telp. 021-3864778, Fax 021-3843712, email:
[email protected]
Pengelolaan Rekening Hibah
• K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan
Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN
• Lampiran:
− surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK
No.57/PMK.05/2007
− Register Hibah
• Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh
Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu.
• Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum
berlakunya PMK ini wajib dilaporkan
dan dimintakan persetujuan.
13
Pengajuan Permohonan Nomor Register
Hibah sesuai SE-02/PB/2011
SA TKER
DJPU
Lampiran:
• Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (format sesuai
PMK Nomor 57/PMK.05/2007) serta mencantumkan Nomor
Register Hibah
• KPPN Melaporkan persetujuan rek hibah ke Dit. PKN.
Pengelolaan Rekening Hibah
• K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari
hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan
pembukaan rekening hibah.
• Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus
ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali
ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen
yang dipersamakan.
• Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah
disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan
lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang
dipersamakan.
• BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan
monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.
15
Pengelolaan Rekening Hibah
− Hibah yang terlanjur ditampung dalam Rekening Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan dan dana hibah tersebut telah
habis digunakan (nihil), satker melaporkan penggunaan
hibah tersebut ke Dit. PKN dengan melampirkan Surat
Pernyataan Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah.
− Apabila masih terdapat sisa dana hibah, maka satker
mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening
hibah ke Dit. PKN dan memindahkan dana hibah tersebut.
− Penggunaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
hanya dipergunakan untuk tahun 2011.
16
REVISI DIPA DI K/L
 Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L
 Revisi tersebut bersifat on-top
Revisi DIPA:
1. Satker Pusat ke Dit. PA, DJPB,
2. Satker Daerah ke Kanwil DJPB setempat.
3. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang
direncanakan akan dilaksanakan dalam 1
tahun, setinggi-tingginya sebesar
Perjanjian Hibah.
17
PERSYARATAN REVISI DIPA K/L
Ringkasan Naskah
Perjanjian
Nomor Register
Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan
penggunaan dana hibah sesuai standar biaya
dan peruntukan
Persetujuan Pembukaan
Rekening Penampung
18
PENGESAHAN
 Pengesahan atas Pendapatan Hibah dan
Belanja yang bersumber dari Hibah.
 Dokumen Pengesahan:
◦ SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah
Langsung)
◦ SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)
• Lampiran:
−
−
−
−
copy Rekening atas Rekening Hibah;
SPTMHL;
SPTJM; dan
copy surat persetujuan pembukaan rekening
untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
19
PENGESAHAN
• Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut
tidak dapat melampirkan dokumen
Persetujuan Pembukaan Rekening maka
dapat menggunakan Surat Pernyataan
Penggunaan Rekening Bendaharan untuk
Hibah sebagai dokumen yang
dipersamakan.
20
Perlakuan Sisa Hibah
• Dikembalikan kepada Donor;
• Disetor ke Kas Negara;
• Dipergunakan/dibelanjakan di tahun
berikutnya;
21
Pengembalian Hibah ke Donor
 Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat
dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen
yang dipersamakan.
 Dokumen yang digunakan:
Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung (SP4HL) dan Surat Pengesahan Pengembalian
Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
 Lampiran SP4HL:
− Copy Rekening atas Rekening Hibah;
− Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
− SPTJM.
 Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh
bernilai negatif.
22
Pengembalian Hibah ke Donor
Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:
• Dalam Pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat
sebesar nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama
dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang
telah direalisasikan).
• Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi
Hibah. Transaksi pengembalian dana kepada Pemberi Hibah
cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor
Rp.20,- maka SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80,
Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 dikembalikan ke donor
tanpa melalui SP4HL. Cukup diungkapkan dalam CaLK.
23
Pengembalian Hibah ke Donor
Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan (telah
diterbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterima seluruhnya,:
• maka satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah
yang dikembalikan ke donor.
• Penerbitan SP4HL disesuaikan dengan tanggal dan tahun
pengembalian ke donor.
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor
Rp.20, telah diterbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100,
sisa dana Rp.20. maka KL harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.
24
Sisa Hibah disetor ke Kas Negara
Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:
• maka pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat
sebesar nettonya.
• Kemudian Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara
melalui Bank Persepsi dengan SSBP Kode Akun 43XXXX
(sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), Kode
BA.999.02, Kode Satker 960186 Keterangan “penyetoran
sisa dana hibah langsung tahun 2011”. SSBP kemudian
dikirim ke DJPU.
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara
Rp.20,- maka SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80,
Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 disetor ke bank
persepsi.
25
Sisa Hibah disetor ke Kas Negara
Hibah yang telah dilakukan pengesahan sebesar yang
diterima seluruhnya maka:
• maka sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara
melalui Bank Persepsi dengan SSBP Kode Akun 43XXXX
(sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), Kode
BA.999.02, Kode Satker 960186 Keterangan
“penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 20XX”.
SSBP dikirim ke DJPU.
• Kemudian untuk keperluan pembukuan maka satker wajib
membuat SP4HL dengan dilampiri copy SSBP. Dokumen
SP4HL juga harus disampaikan ke DJPU.
• Tahun SSBP harus sama dengan tahun SP4HL/SP3HL.
26
Sisa Hibah disetor ke Kas Negara
Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor
ke Kas Negara Rp.20, telah diterbitkan SP2HL
Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisa dana
Rp.20. maka KL menyetor Rp.20 ke Bank Persepsi
dan juga harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20. .
27
Sisa Hibah dipergunakan di
tahun berikutnya
• Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke
Donor dan/atau tidak disetor ke Kas Negara (masih
di rekening Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah
langsung dapat digunakan pada tahun berikutnya.
• Kementerian/Lembaga mengajukan Revisi DIPA.
28
29
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga
Penandatanganan BAST dan penatausahaan
dokumen pendukung lainnya
No. Register dan Pengesahan Pendapatan
Hibah ke DJPU
Tidak Perlu Ijin Rekening
Tidak Perlu Revisi DIPA
Memo Pencatatan ke KPPN
BAST
• Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah
dalam bentuk B/J/S membuat dan
menandatangani BAST bersama dengan
Pemberi Hibah.
• BAST sekurang-kurangnya memuat:
−
−
−
−
−
−
Tanggal serah terima;
Pihak Pemberi dan Penerima;
Nilai nominal;
Bentuk hibah;
Tujuan BAST; dan
Rincian harga per barang.
31
Pengajuan Permohonan Nomor Register
• Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker
selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan
nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS,
dilampiri:
− Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
dan
− Ringkasan hibah (Grant Summary).
• Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas,
dilampiri dengan:
− Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)
−
SPTMHL.
32
Pengesahan ke DJPU
• PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU
c.q. Direktur EAS dengan dilampiri:
− BAST; dan
− SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam
Rupiah).
33
Nilai Barang/Jasa/Surat Berharga
 Nilai B/J/S dalam mata uang asing, dikonversi
ke Rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada
tanggal BAST.
 Dalam BAST/dokumen pendukung lainnya tidak
terdapat nilai B/J/S, Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA
penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar
atas B/J/S yang diterima.
34
Pengesahan ke DJPU
• DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam
dengan ketentuan:
rangkap 3
− Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
− Lembar ke-2, untuk PA/Kuasa PA guna dilampirkan pada
pengajuan MPHL-BJS; dan
− Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
35
Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga ke KPPN
• PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga
(MPHL-BJS)
• Untuk keperluan pencatatan:
− Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
− Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
− Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset
Lainnya dari Hibah
− Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga
dari Hibah dan;
− Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga
36
Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga ke KPPN
• PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke
KPPN dengan dilampiri:
− SPTMHL;
− SP3HL-BJS lembar kedua; dan
− SPTJM.
• Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan
MPHL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan:
− Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
− Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS
dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan
− Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
37
Akuntansi
• Pendapatan Hibah dalam bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga dan Belanja
untuk Pencatatan Barang/Jasa/Surat Berharga
dari hibah merupakan transaksi non kas
sehingga dilaporkan secara terpisah dengan
transaksi kas di dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan tidak dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas (LAK).
38
PELAPORAN
39
REKONSILIASI
Rekonsiliasi
(Pencocokan data hibah)
DONOR
Dit. PKN
DJPU
KPPN
K/L
REKONSILIASI HIBAH
- DJPU melaksanakan rekonsiliasi atas penerimaan hibah
dengan Kementerian/Lembaga setiap triwulan .
- Kementerian/Lembaga melaksanakan rekonsiliasi atas
belanja yang bersumber dari hibah dengan KPPN
setiap bulan .
Dokumen sumber untuk Rekonsiliasi :
• SP2HL/SPHL
• SP4HL/SP3HL
• Rekening koran (untuk hibah uang)
• SP3HL-BJS/Memo Pencatatan Barang/Jasa/Surat Berharga
• BAST (untuk hibah barang/jasa/Surat Berharga).
Sanksi
• Kementerian/Lembaga yang menerima hibah
dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat
berharga yang tidak mengajukan register
dan/atau pengesahan diberikan sanksi
administrasi.
• Hibah yang diterima langsung yang tidak
dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan
ini menjadi tanggung jawab penerima
hibah.
43
Ketentuan Lain-lain
Hibah Ineligible:
• Dalam hal terjadi klaim dari pihak pemberi donor
atas hibah yang tidak diajukan register dan/atau
pengesahan oleh K/L, maka pengeluarannya tidak
ditanggung oleh Negara.
• Namun terhadap hibah yang telah diajukan register
dan pengesahan oleh K/L, dapat ditanggung oleh
Negara melalui DIPA K/L ybs.
44
PERAN APIP
• Membantu menginventarisasi Hibah
yang diterima baik terencana maupun
langsung
• Memastikan satker yang menerima
hibah mengikuti ketentuan yang
berlaku
• Memastikan terdapat SOP dan telah
dilaksanakan dengan baik.
• Reviu Laporan Keuangan.
45
Terima Kasih