Transcript Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

Daerah Khusus Ibu Kota
(DKI) Jakarta
PLKJ Kelas VIII
SMP Labschool Jakarta
2012
Ibukota NKRI
DKI Jakarta
Kedudukan
Daerah khusus &
otonomi
Perbatasan
Tugas, hak,
kewajiban &
tanggung jawab
khusus
Staf Gubernur
Kewenangan &
Protokoler
Kerjasama & Tata
Ruang
Perbatasan DKI Jakarta
Utara: Laut Jawa
 Selatan: Kota Depok (Jawa Barat)
 Timur: Kota Bekasi & Kabupaten Bekasi
(Jawa Barat)
 Barat: Kabupaten Tangerang & Kota
Tangerang (Banten)

Staf Gubernur
Pemerintahan
Gubernur
Wakil
Gubernur
Kesejahteraan
Rakyat
Sekwilda
Ekonomi &
Pembangunan
Bappeda
Itwilprof
Dinas
Wakil Gubernur



Pemerintahan:
Pemerintahan, ketertiban, hukum, sosial,
agragria (pertanian), dan penerangan
Kesejahteraan Rakyat:
Perumahan, kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, olahraga, pemuda, pramuka,
sosial, tenaga kerja, agama, dan
kependudukan
Ekonomi dan Pembangunan:
 Pembangunan fisik, perhubungan, industri,
pertanian, peternakan, perikanan, ,
koperasi, pariwisata, lingkungan hidup
Sekwilda
Membantu
penyelenggaraan
pemerintahan
Bappeda
Membantu
perencanaan
pembangunan
Itwilprof
Pengawasan
umum
penyelenggaraan
pemerintahan
Dinas
Dinas Pendidikan,
Pertanian, dsb.
Gubernur
Tata ruang, SDA,
Lingkungan Hidup
Pengendalian
penduduk &
pemukiman
Kewenangan &
Protokoler
DKI Jakarta
Kerjasama & Tata
Ruang
Pendanaan
Transportasi,
industri,
perdagangan,
pariwisata
Menghadiri sidang
kabinet,
mendampingi
Presiden RI
TPA Bantar
Gebang (Jawa
Barat)
Kerjasama & Tata
Ruang
Ruang terbuka
hijau, kawasan
industri, hutan
kota
DKI Jakarta
APBN & APBD
Pendanaan
Pelestarian &
pengembangan
budaya Betawi
Kedudukan & Pelayanan
Pemda DKI Jakarta
Kedudukan & Pelayanan Pemda
DKI Jakarta
Kedudukan:
Menjaga ketertiban dan ketentraman,
melayani berbagai kebutuhan masyarakat
 Pelayanan:

Pelayanan
Pariwisata
Transportasi
Kesehatan
Pendidikan
Olahraga
Pemukiman
Enjoy Jakarta
Pariwisata
Revitalisasi
Kota Tua
Trans Jakarta
Pelayanan
Transportasi
Pembatasan
usia kendaraan
Mass Rapid
Transport
(MRT)
Kesehatan
JPK, Pelayanan
kesehatan
gratis
Wajib Belajar 9
tahun
Pendidikan
Biaya
Operasional
Sekolah (BOS)
Tunjangan
Guru
Pembinaan
(Perda No. 3
2001)
Pelayanan
Olahraga
Pengadaan
sarana
Perumahan
Rusunawa
(sewa)
Kebijakan Pemerintah
DKI Jakarta
Kebijakan
Dasar Hukum
Pengertian
Jenis
Kebijakan
Tata kota
Kependudukan
Transportasi
Ekonomi
Pariwisata
Dasar Hukum
UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH/DAERAH OTONOM
 UU. NO 29 TAHUN 2007 KEKHUSUSAN
DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA
 SEBAGAI DAERAH OTONOM DKI JAKARTA
MEMILIKI HAK, WEWENANG DAN KE
WAJIBAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA
SENDIRI

DALAM HAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
TERBAGI MENJADI 2 YAITU :
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT : SEPERTI,
POLITIK LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, YUSTISI/PRODUK HUKUM,
MONETER DAN FISKAL NASIONAL SERTA
AGAMA
2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH :
SEPERTI PEMILIHAN KEPALA
DAERAH(PILKADA),PAJAK RETRIBUSI
DAERAH, PENGELOLAAN SUMBERDAYA
ALAM DAERAH.
Pengertian Kebijakan
KEBIJAKAN berasal dari bahasa Inggris yaitu
policy adalah rangkaian konsep/ dasar yang
dijadikan rencana dalam menjalankan
pemerintahan.
 Proses pembuatan kebijakan :
1. Menganalisis permasalahan yang terjadi
2. Mengumpulkan tindakan penyelesaian
3. Mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan
4. Menetapkan pilihan yang dianggap baik
5. Melakukan evaluasi dan uji coba
6. Memberlakukan kebijakan dalam bentuk
peraturan

Jenis Kebijakan
Kebijakan tata kota : kegiatan pemerintah
untuk mengatur dan mengawasi
pembangunan kota contoh kebijakan tata
ruang, SDA dan pengembangan budaya
 Kebijakan kependudukan : kebijakan untuk
mengatur masalah kependudukan contoh
masalah penduduk dan pemukiman
 Kebijakan transportasi : masalah transportasi
didaerah
Contoh masalah transportasi dan kemacetan
 Kebijakan ekonomi : berkaitan dengan sektor
ekonomi contoh industri dan perdagangan

Kebijakan pariwisata ; pembinaan tempat
tempat wisata dan hiburan
 CONTOH PERATURAN YANG DIBUAT
PEMERINTAH DAERAH :
1. Perda no. 10 tahun 1994 tentang beasiswa
bagi pelajar dan mahasiswa
2. Peraturan gubernur (Pergub) no. 12 tahun
2007 tentang pelayanan RS dan Puskesmas
3. Keputusan Gubernur (Kepgub) no. 694
tahun 2006 tentang Pajak hiburan dijakarta
4. Instruksi Gubernur (InsGub) no. 113 tahun
2005 tentang Pekan Imunisasi Nasional
(PIN)
