Transcript KETUT AILEND AURORA 0614081041 MHT

Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Aktivitas pengambilan
karang untuk membangun pondasi rumah di
sekitar pantai Karang Maritim
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Rumah terbuat dari terumbu karang
 Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang
tidak bertanggung jawab dan illegal
logging menyebabkan:
 Erosi
 Penurunan keanekaragaman hayati
 Kehilangan sumber plasma nutfah
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 Pemanfaatan sumberdaya perikanan
yang merusak (illegal fishing) dgn
menggunakan racun, bom ikan, arus
listrik, dan penangkapan ikan yang
melebihi MSY  “Overfishing”. (MSY=
maximum sustainable yield= hasil
tangkapan maksimum lestari).
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Bom ikan dan racun sianida
dpt merusak terumbu
karang
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
4. Industrialisasi
 Industri dapat merusak & mencemari lingkungan
pada tahap konstruksi maupun saat produksi.
 Pada saat konstruksi kerusakan dan pencemaran
lingkungan terjadi pada kegiatan:
 Land clearing
 Mobilisasi alat berat
 Pengangkutan bahan bangunan, dll.
 Pada tahap produksi dapat menghasilkan limbah
padat, cair, gas, yang dapat mencemari
lingkungan perairan, tanah dan udara.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
6. SAMPAH
 Sampah:
 suatu benda yg tdk digunakan atau tdk
dikehendaki dan harus dibuang, yg
dihasilkan oleh kegiatan manusia
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Jenis sampah padat:
 Sampah yg mudah membusuk (garbage)  sisa





makanan
Sampah yg tdk mudah membusuk (rubbish)  yg
mudah terbakar & yg tdk mudah terbakar.
Sampah bangkai binatang (dead animal)
Sampah berupa abu pembakaran (ashes)
 pembakaran kayu, arang, batubara
Sampah padat hasil industri (industrial waste)
 potongan besi, kaleng, kaca
Sampah yg berserakan di jalan-jalan (street
sweeping)
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Pengelolaan sampah:
A. Pembakaran (inceneration/incenerasi)
 Pembakaran sampah dilakukan di tempat tertutup
dengan mesin khusus
 Praktis dilakukan, tetapi mahal biaya pembuatan dan
pengoperasiannya
B. Penumpukan (dumping)
 Dilakukan dengan penumpukan sampah di atas tanah
terbuka  tanpa ada perlakuan
 Biaya murah, tetapi berpengaruh buruk thd lingkungan:
sumber penyakit, bau, dan sampah dpt terbawa aliran
permukaan ke perairan umum
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
TPA Bantar Gebang = dumping
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
C. Penimbunan berlapis (sanitary landfill)
 Sampah ditimbun secara berlapis dgn
tanah dg ketebalan ± 20-30 cm,
kemudian dipadatkan dan ditimbun scr
berlapis-lapis.
 Sampah yg telah rata dan padat
ditimbun dgn tanah dg ketebalan 10-15
cm
Sistem landfill = dumping di tanah cekung
(bukan sanitary landfill)
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Skema Sanitary Landfill
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Concept illustration of a Typical Sanitary Landfill Site
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
7. LIMBAH B3
Limbah B3:
 Limbah yg mengandung bahan berbahaya
dan atau beracun, yg krn sifat dan atau
konsentrasinya, baik secara langsung
maupun tdk langsung, dapat merusak dan
mencemari lingk. hidup, dan atau
membahayakan kesehatan manusia
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Limbah yg termasuk B3 memenuhi
kriteria (salah satu atau lebih):







Mudah meledak
Mudah terbakar
Bersifat reaktif
Beracun
Menyebabkan infeksi
Bersifat korosif
Limbah lain, yg apabila diuji toksisitasnya dapat
digolongkan sbg B3
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Pengelolaan limbah B3
memerlukan biaya mahal.
Di Indonesia ada
perusahaan yg menangani
limbah B3, yaitu di
Cibinong (Bogor)
4.2 RESPON THD LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA
A. Konferensi ttg Lingk. Hidup se-dunia
•
•
Konferensi internasional I ttg LH oleh
PBB di Stockholm (Swedia) 5-16 Juni
1972. Setiap tgl 5 Juni  diperingati
sbg “Hari Lingkungan Hidup Dunia”
Juni 1982: UNEP (United National
Environment Progam= Prog. LH PBB)
mengadakan di Nairobi (Kenya)
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 Juni 1992: KTT Bumi diadakan di Rio de
Janeiro (Brasil). KTT Bumi menghasilkan
kesepakatan internasional yg terdiri dari 5
dokumen:
 Dokumen Deklarasi Rio ttg Lingk. &
Pembangunan
 Dokumen Agenda 21 yg membahas program
kerja menyongsong abad 21
 Dokumen ttg prinsip-prinsip kehutanan
 Dokumen Konvensi Perubahan Iklim
 Dokumen Konvensi Keanekaragaman Hayati
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 KTT Bumi 2002: World Summit on
Sustainable Development (WSSD)
 26 Agustus – 3 September 2002 di
Johannesburg Afrika Selatan
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
B. Kelembagaan & Peraturan
Perundang-undangan ttg LH di
Indonesia
 Respon pemerintah RI thd LH:
 Sejak 1973 aspek LH masuk dlm GBHN
 1978 dibentuk menteri negara pengawasan
pembangunan & LH (Menneg PPLH)
 1982 Menneg PPLH diubah Menteri Negara
Kependudukan dan LH (KLH)
 1993 Menneg KLH diubah menjadi Menteri Negara LH
 Di tiap provinsi: Biro Bina LH (BLH). Thn 1998 BLH
diganti menjadi Bapedalda (Badan Pengendalian
Dampak Lingk. Daerah). Sejak 2009 Bapedalda menjadi
BPLHD (Badan Pengelolaan LH Daerah)
 1990 dibentuk Bapedal Pusat
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Peraturan Perundang-undangan ttg LH
 UU no 32 thn 2009 ttg Perlindungan dan





Pengelolaan LH
UU No. 26 thn 2007 ttg Penataan Ruang
UU No. 27 thn 2007 ttg Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU No. 5 thn 1990 ttg Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No 41 thn 1999 ttg Kehutanan.
UU No.7 thn 2004 ttg Pengelolaan Sumber
Daya Air
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
Peraturan Pemerintah:
 PP No.27 thn 1999 ttg Amdal
 PP No. 41 thn 1999 ttg Pengendalian
Pencemaran Udara
 PP No. 82 thn 2001 ttg Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 PP No.74 thn 2001 ttg Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
 dan lain-lain
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
4.3 PENGENDALIAN MASALAH
LINGKUNGAN
N0
INDIKATOR
NEGARA MAJU
1
Tingkat kesadaran
masyarakat thd kerusakan
dan pencemaran lingk.
Tinggi & responsif
Rendah & kurang responsif.
Masy. masih memikirkan
pangan
2
Perhatian pemerintah thd
reaksi masyarakat
Tinggi, cepat
bertindak
Rendah, lambat bertindak
3
Teknologi dlm proses
produksi
Canggih
Limbah memenuhi
baku mutu
Seadanya.
Limbah sering melampaui
baku mutu
4
Teknologi dlm
penanggulangan masalah
lingk yg timbul
Canggih
Tanggung jawab
tinggi
Kurang tersedia.
Tanggung jawab kurang
5
Penerapan sanksi hukum
Ketat & konsisten
Sering mengalami kendala dlm
pembuktian.
Kurang diterapkan
(pertimbangan tenaga kerja,
pajak)
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
NEGARA BERKEMBANG
Terima kasih