Transcript e- catalog - Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

PERAN SEKTOR KEFARMASIAN DALAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERAN SEKTOR KEFARMASIAN
DALAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALKES
Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D.
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
RAPAT KONSULTASI NASIONAL PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKES
BANDUNG, 27 FEBRUARI 2013
SISTEMATIKA PENYAJIAN
 ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN
 KONDISI SAAT INI
 KONDISI YANG AKAN DICAPAI
 RENCANA AKSI
 PERAN DINAS KESEHATAN
 PENUTUP
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PENCAPAIAN TARGET MDGs KESEHATAN
MDGs 2000 - 2015
RENCANA STRATEGIS
2010 - 2014
• Pemberantasan Kemiskinan dan
Kelaparan
• Peningkatan Umur Harapan
Hidup menjadi 72,0 tahun
• Pendidikan Dasar untuk Semua
• Penurunan AKI menjadi 118 per
100.000 KH
• Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
• Penurunan AKI
• Penurunan AKB
• Pemberantasan HIV/AIDS dan
Penyakit Menular
• Kelestarian Lingkungan
• Kemitraan untuk Pembangunan
• Penurunan AKB menjadi 24 per
1.000 KH
• Cakupan Imunisasi Dasar
mencapai 90%
• Jaminan Kesehatan mencapai
universal coverage
DERAJAT
KESEHATAN
MASYARAKAT
YG SETINGGITINGGINYA
• Penurunan prevalensi TB dan
kasus malaria
• Pengendalian prevalensi HIV
AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN ESENSIAL, TERMASUK VAKSIN
Arah Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu,
efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes
OBAT
ALAT KESEHATAN
.
1. Aksesibilitas
. Aksesibilitas
1.
2. Keterjangkauan
2. Need Assesment
3. Penggunaan obat yang
rasional
3. Penggunaan alkes yang tepat
guna
4. Jaminan keamanan, mutu
& manfaat
4. Jaminan keamanan, mutu &
manfaat
.
Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk
pelayanan kefarmasian
Landasan Kebijakan Obat Nasional
Obat harus diperlakukan sebagai komponen yang tidak
tergantikan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dalam kaitan
ini aspek teknologi dan ekonomi harus diselaraskan dengan aspek
sosial dan ekonomi.
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan
dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat
Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab
untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional
Landasan Kebijakan Obat Nasional
Pemerintah melaksanakan binwasdal obat, sedangkan pelaku
usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat
sesuai dengan fungsi usahanya. Tugas pengawasan dan
pengendalian yang menjadi TJ pemerintah dilakukan secara
profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan
Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang
benar, lengkap dan tidak menyesatkan. Pemerintah
memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan pengobatan
STRATEGI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN TAHUN 2013
PEMANTAPAN DAN AKTUALISASI MANAJEMEN
PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
REGULASI DAN MONEV PELAYANAN KEFARMASIAN
PADA IMPLEMENTASI JKN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PELAYANAN PUBLIK
STANDARISASI MUTU AKTIVITAS
PENGEMBANGAN INDUSTRI ALKES DALAM NEGERI
PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL PADA PEMBINAAN
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
KONDISI SAAT INI MENUJU
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Aksesibilitas
 Pemerintah menjamin ketersediaan obat generik untuk PKD




mengacu pada DOEN
Pemerintah menjamin ketersediaan obat dan vaksin program
kesehatan (P2PL, Gizi KIA, Keswa dan Vaksin Haji)
Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar di
Kabupaten/Kota sektor pemerintah 92,85% (capaian 2012)
Manajemen pengelolaan obat di Puskesmas diselenggarakan
melalui Instalasi Farmasi Kab/Kota (perencanaan,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan monitoring &
evaluasi)
Pendanaan obat untuk sektor publik sebagian besar melalui
APBN (DAK dan APBN Kemenkes)
Aksesibilitas
Lanjutan
 90% Kebutuhan obat nasional dipenuhi dari
industri farmasi dalam negeri, dan 90% alkes masih
dipenuhi dari impor
 TKDN alkes rendah karena bahan baku alkes masih
impor
 Sarana produksi dan distribusi di 33 propinsi:
 208 industri farmasi (BUMN, PMDN, PMA)
 234 sarana produksi alkes
 2.463 PBF
 21.852 apotek
 5.625 toko obat berizin
 368 penyalur alkes
Keterjangkauan
 Dalam rangka mengendalikan harga obat,
Pemerintah mengatur (Perpres 72 tahun 2012 tentang SKN) :
1.
2.
3.
Harga obat generik untuk pengadaan
Pemerintah/BPJS (melalui mekanisme e-catalog)
Harga eceran tertinggi obat generik
Harga Alat Kesehatan
 Harga obat generik bermerk (branded-generic) dan
paten, serta alkes ditentukan oleh mekanisme pasar
 Pemerintah mendorong penggunaan obat generik
pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
 Monitoring pembiayaan obat dan alkes
Penggunaan Obat Rasional
 Pemerintah melakukan upaya peningkatan POR
melalui:
 Penetapan DOEN, Formularium JAMKESMAS,
dan pedoman (pengobatan di Puskesmas,
penggunaan antibiotik, dll)
 Peningkatan peran masyarakat dalam POR
 Pemantauan dan evaluasi peresepan
 Advokasi, sosialisasi dan promosi penggunaan
obat generik
 Persentase peresepan obat generik di RS masih
rendah (70,61%) *
* Data Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes tahun 2012
KONDISI YANG AKAN
DICAPAI DALAM
PELAKSANAAN JKN
DISAIN PENYELENGGARAAN JKN
Jaminan Kesehatan Nasional
Pemerintah
Kendali Biaya & kualitas Yankes
BPJS Kesehatan
Regulator
Peserta
Jaminan Kes
Memberi Pelayanan
Mencari Pelayanan
Sistem Rujukan
Fasilitas
Kesehatan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi) Kualitas
Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif
Pelayanan Kesehatan,
Single payer, regulated, equity
PREDIKSI KONSUMSI OBAT
UNTUK UNIVERSAL COVERAGE
300
7
5,88
Penduduk (juta)
4,82
5
200
4
150
100
50
2,05
245,3
201,18
3
2
93,4
1
0
0
2010
2014
2012
Tahun
2019
2014
Kebutuhan Obat (Triliun)
6
250
Penduduk
Obat
Tantangan Pelayanan Kefarmasian & Alkes dalam
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Perluasan
Cakupan
Peningkatan
Penggunaan
Obat Generik
Jaminan
Ketersediaan
dan Distribusi
Penyelarasan
Manfaat
Kompetensi
Tenaga
Kefarmasian
Sinkronisasi
Kepesertaan
Peningkatan
Penerapan dan
Kepatuhan
terhadap
Formularium
Peningkatan Produksi Bahan
Baku Obat dan Obat
Tradisional dengan
Pemanfaatan Kekayaan Alam
AKSESIBILITAS
 Pemerintah menjamin ketersediaan obat dan BMHP yang dibutuhkan
dalam pelayanan kesehatan
 Pemerintah menjamin ketersediaan obat program (AIDS, TB, Malaria,
Ibu, anak, Gizi dan Penyakit Menular) dan Buffer stock Nasional
 Manajemen pengelolaan obat di Puskesmas diselenggarakan
melalui Instalasi Farmasi Kab/Kota (perencanaan,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan monitoring &
evaluasi)
 Pendanaan obat :
 BPJS
 APBN
 APBD
•
Pemerintah menyusun formularium nasional dan BMHP yang akan
dijamin oleh BPJS
PENGGUNAAN OBAT DALAM JKN
JENIS OBAT YANG DIGUNAKAN
PENETAPAN DAFTAR OBAT
UNTUK JKN OLEH MENKES
OBAT
TEREGISTRASI
YANKES
TERSIER
YANKES
SEKUNDER
YANKES
PRIMER
FORNAS
DOEN
DOEN
Puskesmas
Fasilitas yankes yang dimaksud adalah yang bekerjasama dengan BPJS
Formularium Nasional berisi daftar obat yang dijamin oleh BPJS
Aksesibilitas Alat Kesehatan
 Penambahan fasyankes dlm JKN akan meningkatkan kebutuhan
alkes
 Seluruh Fasyankes memiliki alkes sesuai standar pelayanan yang
diberikan
 Jaminan mutu dan manfaat alat kesehatan serta HTA untuk
menunjang pengadaan alat kesehatan yang efisien sehingga biaya
pengadaan alat kesehatan akan lebih optimal dan menurunkan
biaya pelayanan kesehatan
•
e- planning alat Kesehatan
•
e- catalog alat Kesehatan
•
Penyusunan Standar alkes sesuai tingkat pelayanan kesehatan
Keterjangkauan
 Dalam rangka mengendalikan harga,
Pemerintah mengatur harga obat dan alkes yang
termasuk dalam formularium nasional melalui
e-catalog
 Harga obat generik bermerk (branded-generic)
dan paten akan lebih terkendali
Penggunaan Obat Rasional
 Pemerintah melakukan upaya peningkatan POR
melalui:
 Penetapan Formularium Nasional dan BMHP
 Penetapan DOEN
 Implementasi pedoman (pengobatan di Puskesmas,
penggunaan antibiotik, dll)
 Peningkatan peran masyarakat dalam POR
 Pemantauan dan evaluasi peresepan dan kepatuhan
terhadap Formularium Nasional dan BMHP
 Akreditasi sarana pengelolaan dan pelayanan
kefarmasian
PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN
YANG TEPAT GUNA
 Penyusunan dan implementasi standar
penggunaan alkes di setiap tingkat pelayanan
kesehatan
 Penyusunan dan implementasi standar
pemeliharaan alkes setiap tingkat pelayanan
kesehatan  kalibrasi
 Penelitian terhadap fungsi alkes melalui penerapan
HTA
NEED ASSESMENT
 Analisa kebutuhan alkes
 Efisiensi dana yang tersedia untuk penyediaan alkes yang
sesuai dengan kebutuhan
 Mengutamakan penggunaan alkes produksi dalam negeri
•
Penerapan HTA
•
Penyusunan daftar/standar alkes yang dibutuhkan pada
fasyankes sesuai tingkatannya
•
Pengembangan industri alkes agar dapat meningkatkan
produk DN yg sesuai standar
•
Penyusunan regulasi yg berpihak pd produk DN
JAMINAN MUTU, MANFAAT DAN
KEAMANAN ALKES
 Perlu disusun standar mutu produk alkes
 Perlunya sistem regulasi yg efektif terhadap alkes
 Perlunya sistem pengawasan yang kuat
 Peningkatan kualitas dan kuantitas lab pengujian
kesesuaian alkes yang terakreditasi
•
e- registrasi alat kesehatan
•
e- pelaporan distribusi dan adverse event report
•
Audit sarana dan produk alat kesehatan
PELAYANAN KEFARMASIAN
DALAM JKN
FASYANKES TINGKAT PERTAMA
PUSKESMAS
KLINIK
PRATAMA
• Penyediaan obat & alkes dilaksanakan di tingkat Kab/Kota
• Pemanfaatan sistem pengelolaan obat yang sudah ada di tingkat
Kab/kota (sarana, sdm, manajemen pengelolaan)
• Akses terhadap penyedia barang terjamin
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker sesuai standar
pelayanan kefarmasian di Puskesmas
• Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat & alkes dilaksanakan
oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker sesuai standar
pelayanan kefarmasian di Klinik
• Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat & alkes
PRAKTEK
dilaksanakan di Apotek dalam jejaring fasyankes yang
DOKTER
bekerjasama dgn BPJS
UMUM/GIGI • Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker sesuai
standar pelayanan kefarmasian di Apotek
FASYANKES TINGKAT KEDUA DAN KETIGA
RUMAH
SAKIT
• Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat & BMHP
dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi RS melalui sistem satu
pintu
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker sesuai
standar Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
KLINIK
UTAMA
• Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat & BMHP
dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan
kewenangan
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker sesuai
standar pelayanan kefarmasian di Klinik
PRAKTEK
DOKTER
SPESIALIS
• Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat & BMHP
dilaksanakan di Apotek dalam jejaring fasyankes yang
bekerjasama dgn BPJS
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker sesuai
standar pelayanan kefarmasian di Apotek
RENCANA AKSI
ROADMAP PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES
E-CATALOG
 Sesuai Perpres 70 Tahun 2012, untuk tahun 2013
penetapan harga melalui lelang harga satuan (ecatalog) dengan harapan agar pengadaan obat dapat
mengikuti aturan, lebih mudah, dan efisien dengan
tetap menjamin ketersediaan obat
 Lelang harga obat melalui e-catalog merupakan
kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)
LKPP
E-CATALOG
KEMENKES
E - LOGISTIC
TUJUAN
 Untuk meningkatkan efektifitas pemantauan ketersediaan obat
khususnya obat program di daerah
 Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke
daerah yang kekurangan obat, bila dipandang perlu
SASARAN
• Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang
akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan
bidang kesehatan khususnya obat
• Dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan online yang
terkait dan merupakan bagian dari Siknas
SDM Kefarmasian
 Praktik kefarmasian dilakukan oleh Apoteker, dapat
dibantu oleh TTK (AA/ D3 Farmasi)
 Jumlah Apoteker sudah memadai namun
penyebarannya belum merata, shg diusulkan:
1. Menjadi tenaga kesehatan strategis
2. Program PTT bagi tenaga kefarmasian.
3. Pemda mengalokasikan (wajib) tenaga apoteker di
sarana kefarmasian dan pelayanan kesehatan
PERAN DINAS
KESEHATAN
PERAN DINAS KESEHATAN
 Pelaksana kebijakan Pusat di tingkat Provinsi dan




Kab/Kota
Pelaksana kegiatan guna mendukung pencapaian
indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan
obat-obat lainnya sesuai skala wilayah
Fasilitator pelaksanaan kebijakan pengembangan
industri farmasi dan alat kesehatan nasional
Pemantauan kepatuhan penggunaan Formularium
Nasional dan BMHP sesuai ketentuan
PERAN DINAS KESEHATAN… (2)
 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
kefarmasian di sarana fasyankes
 Memanfaatkan e-catalog dan e-logistic system
dalam manajemen pengelolaan obat di Provinsi
dan Kab/Kota
 Implementasi daftar/standar alkes yang
dibutuhkan pada fasyankes sesuai
tingkatannya
 Advokasi penggunaan obat generik di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota
PENUTUP
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dalam mendukung JKN
 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus dapat
meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penyusunan
dan implementasi kebijakan terkait penyediaan akses
terhadap obat
 Peningkatan kinerja Program tidak hanya menjadi
tanggung jawab satker Pusat, tetapi juga satker di
daerah dan Kab/Kota
 Diperlukan koordinasi yang intensif antara pelaksana
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di PusatProvinsi-Kab/Kota