Transcript peran hukum dalam pembangunan nasional

Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
FISIP UI
Desember 2011
Ukuran IPM (Indeks Pembangunan
Manusia)/ Human Development Index >
Aspek ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan
Ranking Indonesia
Tahun 2010 : ke – 108
Tahun 2011 : ke - 124
 Pembangunan ekonomi
1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan moneter
 Pendekatan pembangunan yang berpusat
pada rakyat (people-centered
development)
 Pendekatan pembangunan sosial
 Pembangunan berkelanjutan
 Pembangunan yang berwawasan
lingkungan
 Efek
menetes ke bawah…
 Pembangunan yang menekankan pada
pertumbuhan ekonomi
 Setelah pertumbuhan ekonomi mencapai
pertumbuhan yang baik diharapkan akan
berefek pada menetesnya ‘kemakmuran’
ke bawah
 Teori
tentang perubahan ekonomi, sosial,
dan politik yang mencoba menerangkan
situasi kemiskinan, kesengsaraan atau
instabilitas politik yang terjadi pada
negara2 miskin serta bekelanjutan dalam
kaitannya pada fakta dominasi/hegemoni
oleh negara2 maju.
 Adanya
fenomena ketergantungan dari
negara berkembang terhadap negara
maju, yang bukan disebabkan kurang
terintegrasinya negara2 miskin ke dalam
sistem perekonomian dunia/ global,
tetapi justru karena terlalu intensifnya
negara2 maju terintegrasi ke dalam
sistem ekonomi dunia yang dikuasai/
didominasi segelintir negara2 industri
yang kuat dan maju.
Tiga issue pokok untuk mengatasi
kesenjangan terhadap kesejahteraan
sosial :
1. Poverty alleviation (penanggulangan
kemiskinan)
2. Employment expansion (perluasan
kesempatan kerja)
3. Social integration (integrasi sosial)
 Memberikan
jaminan kepastian hukum
 Memberikan jaminan perlindungan
hukum
 Berperan sebagai alat bantu rekayasa
sosial
(law is a tool of social engineering –
Roscoe Pound)