Transcript pelayanan teknik sk dir rev-1. 2012

SK DIR NO. 210.K/DIR/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN
TEKNIK
DIREKTORAT OPERASI
JAWA - BALI
Distribusi
Jateng dan DIY
Pelayanan Teknik
BAB. I. UMUM
1.1. LATAR BELAKANG
 Padam listrik menjadi keluhan pelanggan yang rutin diterima
PLN.
 Penanganan yang lambat membuat pelanggan sangat kecewa.
 Listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat untuk
mendukung kegiatan sehari-hari.
 Tuntutan akan keandalanpun menjadi sesuatu yang harus
dipenuhi oleh PLN.
 Sejak
tahun 2008 PLN Distribusi se Jawa-Bali telah
menjalankan program outsourcing Pelayanan Teknik, dengan
pola dan pendekatan yang berbeda – beda, dengan hasil yang
masih belum optimal.
 Untuk memperoleh
Outsourcing Pelayanan Teknik yang
profesional, berkualitas dan beretika, sehingga dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan & integritas layanan PLN
2.1. TUJUAN
 Mempercepat waktu tanggap (response
time) terhadap
laporan pelanggan
yang melaporkan terjadinya
gangguan padam di rumah pelanggan .
 Mempercepat waktu pemulihan (recovery time) gangguan
Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan sambungan rumah
(SR) serta mengatasi sementara gangguan jaringan
tegangan menengah (JTM) dan Gardu Distribusi.
 Meningkatkan kualitas pelaksanaan
inspeksi secara
visual pada JTM, Gardu Distribusi, JTR, yang hasilnya
dipakai sebagai data masukan untuk pemeliharaan
preventif.
 Menurunkan kali gangguan pada jaringan ditribusi
tenaga listrik dengan meningkatkan pemeliharaan
preventif.
3.1. PRINSIP DASAR PELAYANAN TEKNIK
 Customer Focus yaitu semua aktifitas pelayanan teknik berfokus
pada kepuasan pelanggan dengan lebih tanggap dan lebih cepat
menindaklajuti keluhan pelanggan.
 Profesional di bidangnya yaitu menguasai cara kerja Pelayanan
Teknik (cara mempergunakan alat kerja dan alat ukur, cara
mendekteksi kerusakan dan cara memperbaikinya) sesuai dengan
ketentuan-ketentuan teknik yang benar
 Integritas yaitu bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai
kebijakan organisasi serta kode etik profesi, antara lain tidak
meminta imbalan jasa atau menerima suap dari pelanggan, dan
tidak melanggar etika
 Continuous Improvement, yaitu suatu upaya untuk mencapai
standar kualitas yang optimal melalui beberapa langkah perbaikan
yang sistematis dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
1.4. POLA PIKIR MEMBANGUN PELAYANAN TEKNIK
Kiat mewujudkan Pelayanan Teknik yg
berkwalitas
 Mitra Kerja yang berkwalitas
 Personil yang profesional & berintegritas tinggi :
 Sarana kerja yang cukup dan baik :
 Sevice Level Agreement (S L A) dan sanksi yang
seimbang
 Periode Kontrak kerja multi years
 Perbaikan yang berkelanjutan
BAB. II
KETENTUAN PELAKSANAAN YANTEK
2.1. RUANG LINGKUP PELAYANAN TEKNIK
 Pelayanan Perbaikan gangguan listrik yang dilaporkan
masyarakat atau pelanggan.
 Penanganan interim gangguan JTM dan Gardu
(pekerjaan yang dapat diselesaikan kurang dari 3 jam)
 Inspeksi visual jaringan distribusi JTM, JTR, SR
 Pemeliharaan Preventif JTM dan JTR
Diagram satu garis
Ruang Lingkup Kerja Pelayanan Teknik
RADIUS > 2,5 M , ADA
POTENSI BAHAYA
YANTEK
ROW, RADIUS 2,5 m
YAN
DU
GI
YANTEK
GANGG.
JTM/TRAFO
TRAFO DIS
20 kV
YANTEK
YANTEK
(penangana
n awal)
SR,
APP
JTR
SR
YANTEK
APP
INSPEKSI
JTM,JTR,SR
1.1. PERBAIKAN GANGGUAN LISTRIK YG DILAPORKAN
MASYARAKAT/ PELANGGAN
Lingkup kerja Pelayanan Perbaikan gangguan listrik adalah meliputi:
 Menanggapi (merespon) laporan gangguan listrik yang terjadi pada JTM, Gardu, JTR, SR dan
APP yang dilaporkan oleh masyarakat
 Melakukan perbaikan (recovery) gangguan listrik yang terjadi pada JTM, Gardu, JTR, SR dan
APP yang dilaporkan oleh masyarakat sehingga aliran listrik dapat segera pulih menyala
kembali.
Kinerja pelayanan untuk perbaikan gangguan JTR dan SR adalah :
 Kecepatan waktu tanggap (Response Time)
 Kecepatan waktu Pemulihan (Recovery Time)
 Recovery time untuk JTR, SR dan APP dihitung sampai dengan perbaikan selesai dan
aliran listrik kembali normal.
 Recovery time untuk JTM dan Gardu adalah waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan perbaikan sementara sehingga aliran listrik kembali normal. Perbaikan
permanen akan dilaksanakan oleh pihak lain.
Khusus gangguan JTM dan Gardu dilakukan pengamanan dan penanganan awal,
antara lain dengan melokalisir kerusakan yang terjadi sehingga daerah padam
berkurang atau dapat dinyalakan sementara
1.2. PENANGANAN INTERIM GANGGUAN JTM, GARDU, JTR, SR
DAN APP
 Penanganan interim gangguan JTM, Gardu, JTR, SR dan
APP adalah pekerjaan perbaikan gangguan yang dapat
dilaksanakan dengan skala pekerjaan kurang dari 3 jam.
1.3. INSPEKSI VISUAL JARINGAN DISTRIBUSI
 Inspeksi visual jaringan distribusi tenaga listrik JTM,
Gardu, JTR adalah pekerjaan pemeriksaan kondisi jaringan
distribusi tenaga listrik dengan cara :
 Melihat kondisi fisik secara visual pada bagian-bagian
jaringan distribusi tenaga listrik peralatan yg digunakan :
 Sigle line Diagram (topologi jaringan distribusi).
 Teropong.
 Camera digital 10 x zoom.
 Thermovition.
 Ultrasonic detector.
 Form inspeksi.
 Hasil inspeksi tersebut akan dipergunakan untuk membuat
rencana pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.
1.4. PEMELIHARAAN JTM, JTR
Pemeliharaan Preventif Jaringan Distribusi adalah kegiatan
pemeliharaan yang terencana berdasarkan hasil inspeksi
JTM dan JTR.
1. Pemeliharaan Preventif JTM meliputi :
 Pembersihan Right Of Way (ROW), minimum dalam radius 2,5 m harus bebas
dari gangguan pohon dan dari benda lain yang mengganggu (mis: kerangka
layang-layang, sarang burung).
 Pembersihan / pengamanan dari pohon atau benda lain yang berpotensi
mengganggu jaringan distribusi meskipun jarak radius amannya masih lebih
jauh dari 2,5 m. (pekerjaan pembersihan ini akan dibayar dengan biaya khusus
diluar anggaran biaya dalam kontrak berjalan) .
 Pemeliharaan Preventif JTR
2. Pemeliharaan preventif JTR meliputi :
 Pembersihan ROW untuk penghantar terbuka dalam radius 2,5 m harus bersih
dari gangguan pohon dan bersih dari benda lain yang mengganggu
 Pemeliharaan JTR dan perbaikan konstruksi Jaringan Distribusi (Tiang miring,
andongan kendor, peralatan pendukung rusak , konektor kendor dan lain-lain)
2.2. APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDUKUNG
PROSES BISNIS PELAYANAN TEKNIK
 Sehubungan belum adanya aplikasi standar untuk
mendukung proses bisnis pelayanan teknik maka
masing-masing distribusi dapat menggunakan
aplikasi yang ada saat ini.
 Selanjutnya akan ditetapkan aplikasi standar yang
digunakan diantaranya adalah EAM (salah satu
modul SAP), E-Map (PLN Distribusi Bali).
2.3. PELAKSANAAN
1. Perusahaan Pelaksana Pelayanan Teknik



Berbadan hukum dan memiliki SBUJK bidang
elektrikal mekanikal.
Memiliki penanggung jawab teknik yang memiliki
sertifikat keahlian (SKA) bidang elektrikal dari
Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi.
Mempunyai sertifikat ISO 9001:2008 bidang
pelayanan teknik. Bagi yang belum memiliki sertifikat
tersebut harus menyelesaikan sertifikasi paling
lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal kontrak.
2. Pelaksana/personil Pelayanan Teknik
 Seluruh personil Pelayanan Teknik harus mempunyai
sertifikat pelatihan bidang operasi & pemeliharaan
jaringan distribusi (ophar jardis) dari PT PLN
(Persero) Pusdiklat, atau Lembaga Pendidikan
lainnya yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero)
Pusdiklat.
 Khusus
untuk
Koordinator/Penanggungjawab
lapangan selain memiliki sertifikat pelatihan bidang
operasi & pemeliharaan jaringan distribusi juga
wajib memiliki Sertifikat Kompetensi bidang operasi
& pemeliharaan jaringan distribusi dari Lembaga
Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi.
3. Jumlah Pelaksana
 Jumlah pelaksana ditentukan berdasarkan pada :
lingkup kerja, jumlah Pelanggan, jumlah asset
distribusi, luas wilayah (geografis) dan kelas Area
Pelayanan (metro polis dan non metropolis) dan
memenuhi kaidah-kaidah K 2 di masing-masing
Unit
4. Sistim pengupahan (remunerasi)
 Sistem pengupahan (remunerasi) pelaksana
Pelayanan Teknik berpedoman pada Keputusan
Direksi
PT
PLN
(Persero)
Nomor
1040.K/DIR/2011.
2.4. PENGAWAS PEKERJAAN
 Pengawas Pekerjaan Pelayanan Teknik adalah ......... Asmen
Distribusi PLN Unit setempat .
 Tugas Pengawas Pekerjaan tersebut adalah :
• Mengawasi dan mensupervisi pekerjaan – pekerjaan sesuai ruang
lingkup kerja yang ada di dalam kontrak Pelayanan Teknik
• Menyusun rencana pekerjaan yaitu menentukan lokasi dan volume
inspeksi jaringan distribusi dan gardu distribusi serta pemeliharaan
JTM, JTR dan perlengkapan pendukungnya.
• Mengatur tugas pelaksanaan pengamanan sementara bila terjadi
gangguan JTM, Gardu
• Mengevaluasi hasil kerja dan membuat laporan hasil evaluasi mingguan
atas pelaksanaan pekerjaan seuai kontrak Pelayanan Teknik tersebut.
• Mengkoordinir rapat evaluasi Kinerja Pelayanan Teknik dan diskusi
setiap akhir bulan
• Menyusun laporan berkala bulanan realisasi kegiatan Pelayanan Teknik
BAB III.
KONTRAK PELAYANAN TEKNIK
3.1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Pelayanan Teknik adalah sebagaimana disebutkan pada
Bab II.1 dan harus memuat batasan-batasan kerja yang jelas termasuk batasan
geografis wilayah kerjanya.
3.2. PRA KONDISI ROW JTM
 Sebelum pelaksanaan kontrak Pelayanan Teknik, maka pihak pelaksana
berkewajiban membersihkan ROW jaringan secara menyeluruh yang
dibayar dengan biaya khusus (maksimum 1 kali) diluar biaya rutin sesuai
kontrak. Kondisi awal ini harus dipertahankan dengan melaksanakan
pemeliharaan preventif dan atau korektif sesuai kontrak.
3.3. PERIODE KONTRAK


Periode Kontrak Pemborongan pekerjaan Pelayanan Teknik, adalah multy years
selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang maksimal 1 kali periode kontrak.
Evaluasi Kinerja Kontrak Pelayanan Teknik dilaksanakan setiap 6 (enam ) bulan
sekali. Berdasarkan evaluasi tersebut kontrak dapat diputus secara sepihak.
3.4. SARANA PENDUKUNG

Sarana pendukung Pelayanan Teknik antara lain posko, mobil operasi, peralatan
keselamatan ketenagalistrikan, peralatan kerja dan alat ukur dijelaskan pada Bab IV
3.5. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
S L A adalah hasil kerja yang diminta oleh pemberi kerja
dan disepakati oleh Mitra kerja pelaksana. Hasil kerja
tersebut harus terukur dan masih dalam lingkup pekerjaan
sesuai kontrak
 SLA Pelayanan & Perbaikan Gangguan Listrik :


Waktu tanggap laporan pelanggan (Response Time),
Waktu pemulihan gangguan (Recovery Time).
 SLA Keandalan Jaringan Distribusi :


Kali gangguan Penyulang permanen
Kali gangguan Penyulang temporer
3.5. PENYIMPANGAN ATAS KONTRAK
Dikelompokkan menjadi :
 Penyimpangan atas persyaratan kontrak
Pelanggaran Persyaratan yang ada didalam Kontrak yaitu antara lain
kelengkapan sarana kerja, alat kerja, sarana transportasi, komunikasi.
 Penyimpangan integritas
Termasuk penyimpangan integritas antara lain adalah melanggar disiplin kerja,
merusak citra PLN, menerima gratifikasi
 Penyimpangan / tidak tercapainya SLA
Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap SLA adalah tidak tercapainya
target-target SLA yang sudah ditetapkan dan disetujui bersama.
 Penyimpangan terhadap volume kerja inspeksi dan pemeliharaan jaringan
distribusi yaitu :
 Tidak tercapainya volume kerja inspeksi jaringan distribusi JTM dan JTR
serta jumlah gardu distribusi yang harus diperiksa.
 Tidak tercapainya volume kerja Pemeliharaan preventif JTM dan JTR.
Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan
tabel 4
TABLE .1
SANKSI PELANGGARAN PERSYARATAN KONTRAK
JENIS PELANGGARAN
SANKSI ATAS PELANGGARAN
I
II
III
Tidak memenuhi persyaratan
Kontrak (mis : alat pelindung diri,
PERINGATAN
PEMUTUSAN
alat kerja, alat ukur tidak lengkap, PERINGATAN
TERTULIS II DAN
KONTRAK
mobil kerja tidak layak pakai, TERTULIS I
TERAKHIR
radio komunikasi tidak siap pakai
dll)
TABLE .2
SANKSI PELANGGARAN INTEGRITAS
JENIS PELANGGARAN
Pelanggaran Integritas (mis :
meminta / menerima
imbalan dari pelanggan yang
dilayani, melakukan
perbuatan yang merugikan
PLN dll)
SANKSI PELANGGARAN INTEGRITAS
I
II
III
PERINGATAN
TERTULIS I +
Pelaku
diberhentikan
PERINGATAN
TERTULIS II DAN PEMUTUSAN
TERAKHIR + Pelaku KONTRAK
diber-hentikan
TABLE .3
SANKSI ATAS PELANGGARAN SLA
NO
URAIAN
1
Jumlah Waktu tanggap > SLA
2
Jumlah Waktu Pemulihan > SLA
3
Kali gangguan penyulang JTM permanen
4
Kali gangguan penyulang JTM temporer
5
Kali gangguan Recloser Jaringan (Key Point)
6
Kecelakaan Kerja
REALISASI
a.
b.
c.
d.
≤ 2%
2% - <3%
3% - <4%
4% - <5%
e. >5%
a. ≤ 2%
b. 2% - <3%
c. 3% - <4%
d. 4% - <5%
e. >5%
a. SLA + 1
b. SLA + 2
c. SLA + 3
d. SLA + 4
e. SLA + ≥5
a. SLA + 1
b. SLA + 2
c. SLA + 3
d. SLA + 4
e. SLA + ≥5
a. SLA + 1
b. SLA + 2
c. SLA + 3
d. SLA + 4
e. SLA + ≥5
a. ≥1 kali
DENDA DARI TAGIHAN BULANAN
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
–
1%
1,5%
2%
2,5%
–
1%
1,5%
2%
2,5%
1%
2%
3%
4%
5%
1%
2%
3%
4%
5%
1%
2%
3%
4%
5%
a. 10%
TABLE .4
SANKSI ATAS TIDAK TERCAPAINYA INSPEKSI DAN HAR
NO
1
2
URAIAN
Inspeksi Jaringan distribusi lebih
rendah dari perintah kerja
Pemeliharaan JTM dan JTR lebih
rendah dari perintah kerja
REALISASI
a. ≥ 95 %
b. < 95 %
a. ≥ 95 %
b. < 95 %
DENDA DARI TAGIHAN
BULANAN
a.
–
b. 2,5 %
a.
–
b. 2,5 %
KETENTUAN TAMBAHAN
 Apabila pelaksana mendapatkan sanksi denda 3 (tiga) bulan berturut-turut






atau 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka diberikan Surat
Peringatan I
Apabila setelah mendapat Surat Peringatan I kinerja perusahaan tidak
meningkat dan medapatkan sanksi denda 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 3
(tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka diberikan Surat
Peringatan II dan Terakhir.
Apabila setelah mendapat Surat Peringatan II dan terakhir kinerja perusahaan
tidak meningkat dan medapatkan sanksi denda 1 (satu) kali dalam kurun waktu
3 (tiga) bulan, maka dilakukan Pemutusan Kontrak sepihak.
Denda maksimum (komulatif) 20 %
Denda kecelakaan kerja diluar butir 1 diatas
Apabila setelah mendapat Surat Peringatan I kinerja perusahaan tidak
meningkat dan medapatkan sanksi denda 3(tiga) bulan berturut-turut atau 3
(tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka diberikan Surat
Peringatan II dan Terakhir.
Apabila setelah mendapat Surat Peringatan II dan terakhir kinerja perusahaan
tidak meningkat dan medapatkan sanksi denda 1 (satu) kali dalam kurun waktu
3 (tiga) bulan, maka dilakukan Pemutusan Kontrak sepihak.
3.6. BIAYA
Unsur-unsur biaya yang dibayarkan pada kontrak Pelayanan Teknik :
1. Biaya tetap (fix cost) meliputi :
 Biaya Remunerisasi :
 Upah kerja sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 1040.K/DIR/2011
 Jaminan sosial tenaga kerja,
 Pakaian seragam,
 Tunjangan hari besar keagamaan dll
 Biaya pengadaan sarana kerja (kendaraan operasional, radio komunikasi, peralatan K2,
peralatan kerja, alat ukur)
2. Biaya insidentil tidak tetap (variable cost) diluar lingkup kerja meliputi :
Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan perintah khusus oleh Manajer Unit setempat,
berupa :
 Biaya inspeksi jaringan distribusi khusus diluar lingkup kerja:
 Pencarian penyebab gangguan tidak jelas yang berulang
 Inspeksi yang memerlukan peralatan khusus.
 Dan lain-lain.
 Biaya Pemeliharaan Jaringan distribusi:
 Pemangkasan/pemotongan pohon yang berpotensi mengganggu meskipun diatas radius
jarak aman ROW.
 Pemeliharaan peralatan jaringan distribusi lainnya diluar lingkup kerja
 Dan lain-lain
3. Risiko, overhead dan keuntungan (maksimum 810 % dari total biaya)
BAB. IV.
SARANA PENDUKUNG
4.1. POSKO DAN SARANA TRANSPORTASI
 Posko Pelayanan Teknik



Posko Pelayanan Teknik menggunakan ruang kantor pelayanan gangguan
yang ada di Unit-unit PLN .
Pada Posko Pelayanan Teknik agar di pasang papan nama Perusahaan
pelaksana Pelayanan Teknik yang jelas
Bagi Unit yang mempunyai daerah pelayanan sangat luas sehingga
memerlukan Posko tambahan, agar memanfaatkan mobil unit sebagai Posko
Lapangan yang dikendalikan dengan GPS.
 Sarana Transportasi




Sarana transportasi yang harus disediakan adalah kendaraan roda 4 dan
roda 2 dengan jumlah sesuai dengan luas daerah pelayanannya.
Kendaraan tersebut dilengkapi tempat penyimpan sarana kerja.
Untuk daerah layanan kota besar atau Metropolis kendaraan roda 4 tersebut
dilengkapi dengan GPS sebagai alat pengendali.
Untuk menjaga penampilan, kendaraan tersebut agar diberi warna yang
seragam yang ditentukan oleh masing-masing Unit PLN Distribusi, di beri
gambar Logo perusahaan dan nama perusahaan yang jelas dan mudah
dilihat.
4.2. SARANA KERJA
 Peralatan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2),
 Peralatan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) wajib
tersedia dan selalu dalam keadaan siap pakai dengan
jumlah yang memadai.
 K2 tersebut wajib dipakai sebelum petugas
melaksanakan pekerjaan.
 Daftar K2 minimum dapat dilihat pada tabel 5
Tabel 5.
DAFTAR PERALATAN KERJA K2 MINIMUM MOBIL UNIT
NO
JENIS PERALATAN
SATUAN
JUMLAH
Set
1
Buah
3
Pasang
2
1
Kotak P3k dan APAR
2
Helmet Kerja
3
Sarung Tangan Karet 20 kV dan 1 kV
5
Sabuk Pengaman Standar
Buah
3
6
Kaca Mata Ultra Violet
Buah
3
7
Rambu – Rambu
Set
1
8
Sepatu Berisolasi
Pasang
2
 Peralatan Kerja dan Alat Ukur
DAFTAR PERALATAN KERJA & ALAT UKUR MINIMUM
(DI MOBIL UNIT ) Tabel 6
JENIS PERALATAN
SATUAN
NO
1
Tangga Berisolasi 9 Meter
2
Tool Set
3
JUMLAH
Buah
1
Set
1
Martil/Hammer 3 Kg
Buah
1
5
Gergaji
Buah
1
6
Parang Atau Sejenisnya
Buah
1
7
Pengupas Kabel
Buah
1
8
Peralatan Grounding
Buah
1
9
Kunci Pas
Buah
1
11
Lampu Sorot
Buah
1
12
Lampu Senter
Buah
1
15
Tang Amper
Set
1
16
Pendeteksi Putaran Phasa
Set
1
Tabel 7
DAFTAR PERALATAN KERJA & ALAT UKUR MINIMUM
(DI SEPEDA MOTOR )
NO
JENIS PERALATAN
SATUAN
JUMLAH
1 Tool Set
Set
1
2 Martil/Hammer
Buah
1
3 Pengupas Kabel
Buah
1
4 Kunci Pas
Buah
1
5 Lampu Senter
Buah
1
6 Tang Amper
Set
1
 MATERIAL SIAP PAKAI (CONSUMABLE PART)
• Material siap pakai untuk memperbaiki atau mengganti yang rusak
disediakan oleh PLN Unit setempat dengan jenis dan jumlah material
sesuai tingkat kebutuhan di Unit tersebut berdasarkan statistik pemakaian
sebelumnya. Sebagian material tersebut disimpan di mobil unit dan
lainnya disimpan Posko.
• Pemakaian material siap pakai tersebut dipertanggung jawabkan oleh
Mitra kerja pelaksana Pelayanan Teknik secara mingguan dengan
membuat laporan pemakaian yang ditandatangani Pengawas PLN.
BAB V.
EVALUASI DAN PELAPORAN
5.1. EVALUASI HASIL KERJA PELAYANAN TEKNIK
 Evaluasi Harian
Evaluasi harian dilakukan setiap hari untuk :
• Mengevaluasi pekerjaan Pelayanan Gangguan
Evaluasi pelayanan gangguan dilakukan setiap hari untuk
mengetahui apakah ada laporan atau pengaduan pelanggan yang
belum dilayani atau memerlukan perbaikan lebih lanjut yang tidak
bisa diselesaikan pada hari tersebut.
• Mengevaluasi Inspeksi Jaringan Distibusi.
Evaluasi hasil inspeksi dilakukan setiap hari untuk melihat apakah
ada aset jaringan distribusi yang perlu perbaikan segera atau
penggantian material sekaligus menilai apakah pelaksanaan
inspeksi hari H sesuai dengan target harian yang harus diselesaikan.
• Evaluasi harian dilakukan oleh Pengawas dan dilaporkan hasilnya
kepada Manajer Area.
 Evaluasi Bulanan
Evaluasi bulanan dipimpin oleh ManajerArea / Cabang dihadiri oleh Pengawas
PLN, Penanggung jawab Pelaksana dari Mitra kerja, untuk menilai Kinerja
Pelayanan Teknik yang dilaksanakan selama bulan bulan berikutnya pada saat
Mitra kerja mengajukan permintaan pembayaran bulan. Sebelum seluruh berkas
ditandatangani agar dilakukan verifikasi dan diskusi untuk mengevaluasi hasil
kerja bulan lalu. Peran Manajer Unit sangat diperlukan pada acara evaluasi
bersama ini disamping sebagai fungsi kontrol juga untuk membuat langkahlangkah kemajuan untuk bulan berikutnya (continues improvment)
 Evaluasi Semesteran
Dilakukan setiap akhir semester yang diikuti oleh Manajer Unit, Direktur Mitra
kerja, Pengawas Pekerjaan dan staff terkait, untuk evaluasi Kinerja Mitra kerja
dalam melaksanakan Pelayanan Teknik secara menyeluruh dan menilai apakah
Kontrak kerja Pelayanan Teknik layak diteruskan atau diputus. Hasil evaluasi
dilaporkan kepada PLN Unit Induk untuk selanjutnya dilaporkan ke PLN Pusat.
Untuk memotivasi PLN Unit dan Mitra kerja Pelayanan Teknik, PLN Unit Induk
dapat memberikan penghargaan kepada PLN Unit dan Mitra kerja pelaksana
Pelayanan Teknik terbaik diantara PLN Unit Pelaksana dibawah pengelolaan
PLN Unit Induk dengan periode per smester atau per tahun.
5.2. PELAPORAN
 Untuk memantau proses pelaksanaan pelaksanaan Pelayanan Teknik,
PLN Unit Induk diminta membuat laporan triwulanan berupa rangkuman
hasil evaluasi seluruh Kontrak Pelayanan Teknik yang ada di Unit
Pelaksananya. Laporan tersebut agar dikirimkan ke Kepala Divisi
Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa Bali selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan.
PENUTUP