TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1.

2.

3.

Memahami dan menjelaskan tentang konsep negara hukum Memahami dan menjelaaskan tentang konsep negara hukum Eropa Kontinental dan negara hukum Anglo Saxon Memahami dan menjelaskan tentang negara hukum Inoonesia

Ubi societas ibi ius

, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Setiap negara di dunia ini memiliki hukumnya mading-masing, yakni hukum yg dibuat oleh masyarakatnhya sendiri dan harus pula dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

Persoalannya lagi adalah apakah hukum yg berlaku tsb responsif (otonom) ataukah hukum yg elitis/represif (menindas) yg sistem pmerintahaan yg dilaksanakan di negara tsb.

erat kaitannya dengan

Plato dlm bukunya Nomoi merumuskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yg baik adalah yg diatur oleh hukum.

Aristoteles hukum.

(murid Plato), dalam bukunya Politica, juga merumuskan bahwa suatu negara yg baik adalah negara yg diperintah dgn konstitusi dan berkedaulatan Bagi Aristoteles, yg memerintah dlm negara bukanlah manusia melainkann pikiran yg adil, dan kesusilaanlah yg menentukan baik buruknya suatu hukum.

Wirjono Prodjodikoro: negara hukum adalah suatu negara yg di dlm wilayahnya adalah: a.

b.

Semua khususnya pemerintah dlm tindakannya baik thd para warga negara sewenang-wenang, yg berlaku.

perlengkapan alat-alat negara, perlengkapan maupun dlm melainkan dari saling berhubungan nasing-masing, tidak boleh harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum Semua orang (penduduk) dlm hubungan kemasyarakatan hrs tunduk pd peraturan peraturan hukum yg berlaku.

Dilihat dr bentukn ya, negara hukum dibedakan sbb: a.

Negara hukum formal (Ngr. Hukum dlm arti sempit), yakni suatu negara hukum di mana pemerintah dlm berhubungan dgn warga negaranya bertindak laksana penjaga malam.

b.

Negara hukum material (dlm arti luas), yakni pemerin tah tidak saja berkewajiban melindungi wargaanya, tetapi juga hrs (aktif) memajukan kesejahteraan sosial rakyatnya.

Ciri-ciri Negara Hukum Eropa Kontinental (Rechtsstaat) menurut Immanuel Kant adalah: a.

Adanya perlindungan terhadap HAM b.

Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara tsb Berdasarkan rumusan Kant ini, lahirlah negara yg disebut konsep “negara hukum penjaga malam” atau “negara polisi”, di mana kekuasaan negara baru bertindak apabila terdapat perselisihan (sengketa) antar individu dlm masyarakat.

Dlm pemikiran Kontinental perkembangan negara banyak berikutnya, hukum dipengaruhi Eropa ole faham Liberal yg menjunjung faham negara kesejahteraan (welfare state), sehingga konsep negara hukum Eropa Kontinental bergeser ke arah bentuk negara hukum kesejahteraan. F. J. Stahl dlm teorinya merumuskan bentuk negara hukum kesejahteraan ini sbb:

a.

b.

c.

d.

Adanya jaminan thd perlindungan HAM Adanya pemisahan kekuasaan Adaanya pemerintahan berdasarkan UU Adanya peradilan administrasi negara Menurut Stahl, negara hukum bertujuan melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan UU.

Konsep negara hukum Anglo Saxon ini berkembang di Inggris dan AS yg dikenal dgn sebutan

rule of law.

Menurut A.V. Dicey. Ciri negara hukum adalah: a.

b.

c.

Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi negara adalah hukum Kesamaan di hadapan hukum Perlindungan terhadap HAM

pada Persamaan adanya antara konsep rechtsstaat dgn rule of law, yakni terletak keinginan untuk memberikan perlindungan penghormatan terhadap HAM.

dan Perbedaannya, jika pada negara hukum Anglo Saxon lebih menekankan kepada prinsip persamaan di depan hukum, maka pada negara hukum rechtsstaat (Ero kont) memasukkan

unsur peradilan administrasi negara

(PTUN) sebagai salah satu uns ngr hukum.

Perbedaan lainnya adalah, jika dlm negara hukum sumber hukumnya lebih mengutamakan

civil law Rechtsstaat (Eropa Kont)

(hukum terwujudnya kepastian hukum, maka dalam negara hukum tertulis)

Anglo Saxon

demi (rule of law) lebih mengutamakan (yurisprudensi) agar

keadilan.

common law

terwujudnya

Psl 1 ayat (3) UUD-1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan dipahami negara dan penegasan bahwa sgl ini tindakan dapat yg dilakukan atau diputuskan oleh alat masyarakat berdasarkan kepada hukum.

haruslah Hal ini telah menunjukkan adanya supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.

Jika dikaitkan dengan ciri-ciri negara hukum baik pada rechtsttaat begitu juga pada rule of law, maka negara hukum Indonesia tidak secara kaku (strict) mengacu pada salah satu dari kedua bentuk negara hukum tsb, tetapi adalah mengintegrasikan (konsep prismatik) nilai-nilai positif dari keduanya.

Hal ini dapat dijelaskan sbb:  Adanya supremasi hukum (Psl. 1 ayat (3) UUD-1945

 Adanya pemisahan kekuasaan (Psl. 2 s/d Psl 24 C UUD-1945  Adanya pemerintahan berdasarkan UUD (Psl. 4 ayat (1) dan Psl 9 ayat (1) UUD 1945  Adanya kesamaan dihadapan hukum (Psl 27 ayat (1) UUD-1945  Adanya Peradilan administrasi (Psl 24 ayat (2) UUD-1945  Adanya jaminan perlindungan HAM (Psl 28 A s.d Psl 28 J UUD-1945

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dlm suatu negara hukum, karena hanya dgn penegakan hukumlah maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan ketertiban akan dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, ada tiga hal penting yg harus diperhatikan dlm menegakkan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum .Sekaitan dgn ini, Satjipto Raharjo menyatakaan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemaanfaantan sosial menjadi kenyataan.

Studi tentang penegakan hukum selalu dikaitkan dgn paradigma sistem hukum sbgmn dikemukakan sistem sbb: Lawrence M.

Fiedman, yg membagi sistem hukum itu ke dalam 3 sub a.

b.

c.

Substansi hukum (legal dihasilkan oleh sebuah mesin substance) yg diibaratkan sbg apa yag dikerjakan atau Struktur Hukum diibaratkan sbg mesin (legal structur) yg Kultur hukum (legal cultur), yakni apa sajaa atau siapa saja yg memutuskan mesin itu digunakan.

Faktor-faktor yg penegakan hukum adalah: a.

b.

Faktor hukumnya sendiri hukum mempengaruhi Faktor penegak hukumnya, yakni pihak pihak yg membentuk maupun menerapkan c.

d.

e.

Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan hukum Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan di mana hukum tsb berlaku atau diterapkan Faktor kebudayaan, hyakni hasil karya, cipta dan rasa yg didasarkan pada karsa manusia di dlm pergaulan hidup.