Transcript PRESEANCE PROVINSI (Psl 10 UU No. 9 Th

KEPROTOKOLAN
INDONESIA
052012
TATA TEMPAT
(PRESEANCE / ORDER OF PRECEDENCE)
BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG KEPROTOKOLAN
PEMATERI OLEH
Andrian, S.STP, M.Si
Kepala Bagian Pengumpulan dan Penyaringan
Informasi
Bagian Humas Protokol
Provinsi Sumatera Selatan
1
RUANG LINGKUP - 1
DEFINISI
PENGATURAN TEMPAT BAGI PEJABAT NEGARA, PEJ PEMERINTAH,
PERWAKILAN NA / ORGSI INT, TOKOH MSY TERTENTU DLM ACARA
KENEGARAAN / ACARA RESMI. (Psl 1 (4) UU No. 9 Th 2010)
KETENTUAN
PJN, PJP, PERW NA, ORGSI INT, TOMASTU DLM ACARA KENEGARAAN
ACARA RESMI MENDAPAT TEMPAT SESUAI DENGAN PENGATURAN
TATA TEMPAT. (Psl 8 UU No. 9 Th 2010).
JENIS TATA TEMPAT; NASIONAL, PROVINSI, KAB/KOTA,
DAN YANG BERSIFAT INDIVIDU
(ISTERI/SUAMI, WAKIL PEJABAT, MEWAKILI PEJABAT)
DLM HAL PENYELENGGARA NEGARA, PERW NA, ORGSI INT,
TOMASTU HADIR DLM ACARA RESMI DI PROV, KAB/KOTA
MENEMPATI URUTAN TEMPAT TERLEBIH DAHULU.
(Psl 10 (2) dan Psl 11 (2) UU No. 9 Th 2010).
TATA TEMPAT BAGI PENYELENGGARA DAN/ATAU PEJABAT TUAN
RUMAH MENDAMPINGI PRESIDEN/WK PRESIDEN ATAU PEJABAT
NEGARA / PEJABAT PEMERINTAH YG TERTINGGI KEDUDUKANNYA.
(Psl 13 UU No. 9 Th 2010).
2
PRESEANCE NASIONAL (Psl 9 UU No. 9 Th 2010)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
b. WAKIL PRESIDEN R.I;
c. MANTAN PRESIDEN, WK PRESIDEN;
d. KETUA MAJELIS PERM RAKYAT R.I.;
e. KETUA DEWAN PERW RAKYAT RI;
f. KETUA DEWAN PERW DAERAH RI;
g. KETUA BADAN PEMERIKSA KEU RI;
h. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI;
i. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI;
j. KETUA KOMISI YUDISIAL RI;
k. PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN;
l. DUBES/KAPERW NA/ORG INT;
m. WK KETUA MPR, DPR, DPD, GUB BI,
KETUA BP PEMILU, WK KETUA MA,
MK, KY REPUBLIK INDONESIA;
n. MENTERI/STNGKAT, ANGG DPR RI,
ANGG DPD RI, DUBES RI LBBP;
o. KASTAF TNI-AD, AU, AL;
p. PEMIMPIN PARTAI POLITIK;
q. ANGG BPK RI, KETUA MUDA DAN
HAKIM MA,, HAKIM MK, ANG KY;
a.
r. PEM LN SBG PN, PEM LN LAINNYA
YG DITETAPKAN UU, DEPUTI GUB
SENIOR DAN DEPUTI GUBERNUR
BANK IND, WK KETUA BP PEMILU;
s. GUBERNUR KEPALA DAERAH;
t. PEMILIK TANDA JASA DAN TANDA
KEHORMATAN RI;
u. PIMPINAN LPNK, WAKIL MENTERI,
WK KASTAF TNI-AD, AU, AL,
WK KAPOLRI, WK JAKSA AGUNG,
WAKIL GUBERNUR, KETUA DPRD
PROVINSI, PEJABAT ESELON I;
v. BUPATI / WALIKOTA, KETUA DPRD
KABUPATEN / KOTA;
w. PIMPINAN TERTINGGI
REPRESENTASI ORGANISASI
KEAGAMAAN TINGKAT NASIONAL
YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH,
MASYARAKAT.
3
PRESEANCE PROVINSI
(Psl 10 UU No. 9 Th 2010)
a. GUBERNUR;
b. WAKIL GUBERNUR;
c. MANTAN GUBERNUR, WK GUBERNUR;
d. KETUA DPRD PROVINSI/NAMA LAIN;
e. KEP PERW KONSULER NA DI DAERAH;
f. WAKIL KETUA DPRD PROV/NAMA LAIN;
g. SEKDA PROVINSI, PANG/DAN TI TNI,
KAPOLDA. KETUA PENGADILAN TI
SEMUA BDN PERADILAN, KAJATI;
h. PEMIMPIN PARPOL DI PROVINSI YG
MEMILIKI WK DI DPRD PROVINSI;
i. ANGGOTA DPRD PROVINSI/NAMA LAIN,
ANGG MAJELIS PERMUSYARATAN
ULAMA ACEH, DAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA;
j. BUPATI / WALIKOTA;
k. KEP KTR PERW BPK, KA KTR PERW BI,
KETUA KPU DAERAH;
l. PEMUKA AGAMA, PEMUKA ADAT, DAN
TOMASTU TINGKAT PROVINSI;
m. KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA;
n. WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA,
WK KETUA DPRD KAB/KOTA;
o. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA;
p. ASS SEKDA, KADIS, KEPALA KTR INST
VERTIKAL, KABAN PROV, PEJ ES II;
q. KABAG PEMDA PROVINSI, PEJ ES III.
PRESEANCE KAB/KOTA
(Psl 11 UU No. 9 Th 2010)
a. BUPATI / WALIKOTA;;
b. WAKIL BUPATI / WAKIL WALIKOTA;
c. MANTAN BUPATI/WALIKOTA, MANTAN
WK BUPATI/WK WALIKOTA;
d. KETUA DPRD KAB / KOTA;
e. WK KETUA DPRD KAB/KOTA;
f. SEKDA, DANTI TNI SEMUA ANGK,
KEPALA KEPOLISIAN, KETUA
PENGADILAN SEMUA BADAN
PERADILAN, DAN KAJARI;
g. PEMIMPIN PARPOL DI KAB/KOTA YG
MILIKI WK DI DPRD KAB/KOTA;
h. ANGG DPRD KAB/KOTA / NAMA LAIN;
i. PEMUKA AGAMA, PEMUKA ADAT, DAN
TOMASTU TK KAB/KOTA;
j. ASS SEKDA, KABAN, KADIS TK
KAB/KOTA, ESELON II, KA KANTR
PERW BI, KETUA KPU KAB/KOTA;
k. KAKANT INST VERT TK KAB/KOTA,
KANIT LAKNIS INST VERTIKAL, DAN
TI TNI DI KEC, DAN KEP POL KEC;
l. KABAG PEMDA, CAMAT, PEJ ES III;
m. LURAH/KADES/NAMA LAIN, DAN
PEJABAT ESELON IV.
4
PRESEANCE INDIVIDU


PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, KEPALA PERWAKILAN NEGARA
ASING DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL, DAN TOMASTU DALAM
ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI DAPAT DIDAMPINGI OLEH ISTERI
ATAU SUAMI. TATA TEMPAT SESUAI URUTAN SUAMI/ISTERINYA. (Psl 14 UU
Nomor 9 Tahun 2010).
DALAM HAL PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, KEPALA PERWAKILAN NEGARA
ASING DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL, DAN TOMASTU BERHALANGAN HADIR
DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI, TEMPATNYA TIDAK DIISI OLEH YANG
MEWAKILI. PEJABAT YANG MEWAKILI MENDAPAT TEMPAT SESUAI DENGAN KEDUDUKAN
SOSIAL DAN KEHORMATAN YANG DITERIMANYA ATAU JABATANNYA. (Pasal 15 UU No. 9
Th 2010).
DALAM HAL PENYELENGGARA NEGARA, PERWAKILAN NEGARA
ASING, ORGANISASI INTERNASIONAL, TOMASTU HADIR DALAM
ACARA RESMI DI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA MENEMPATI
URUTAN TATA TEMPAT TERLEBIH DAHULU.
(Psl 10 (2) dan Psl 11 (2) UU Nomor 9 Tahun 2010)
TATA TEMPAT BAGI PENYELENGGARA DAN/ATAU TUAN RUMAH
MENDAMPINGI PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN ATAU PEJABAT
NEGARA / PEJABAT PEMERINTAH YANG TERTINGGI
KEDUDUKANNYA.
(Psl 13 UU Nomor 9 Tahun 2010)
5
PELANTIKAN 5 KEPALA DINAS
RI 1
DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TANGERANG, 6 PEBRUARI 2011
RI 2
6
RI 1
RI 2
7
FORMAT 3;
CLASS ROOM
RI-1
BACK DROP
RI-2
PA
2
5
3
1
2
4
S
1
3
5
3
1
2
4
6
8
FORMAT 1 “THEATHER”
RI-1
BACK DROP
RI-2
STAGE
6
4
3
2
1
4
2
1
3
5
1
2
3
4
9
JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL
Keppres Nomor 18 Tahun 1972 dan Kepres Nomor 50 Tahun 1990
1. Pakaian Sipil
Terdiri dari 5 jenis :
a. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH
Dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnya
yang bersifat umum. PSH berupa celana panjang dan jas dengan potongan :
1). leher berdiri dan terbuka
2). lengan pendek
3). tiga saku, satu atas kiri dan kanan dua bawah kanan dan kiri
4). kancing lima buah
5). warna celana dan jas sama
b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR
Dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima
tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari. PSR berupa sama dengan
PSH, tetapi mempunyai lengan panjang
c. Pakaian Sipil Lengkap, disingkat PSL
Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar
negeri. PSL berupa celana panjang, kemeja dengan dasi dan jas (biasa disebut
suite)
10
d. Pakaian Sipil Dasi Hitam, disingkat PSDH
Dipakai pada jamuan resepsi/makan resmi atau kenegaraan, khususnya dalam
menjamu tamu-tamu resmi. PSDH terdiri dari :
1). celana panjang hitam
2). jas hitam atau putih
3). Ikat pinggang khusus hitam
4). dasi kupu-kupu hitam (biasa disebut black tie).
e. Pakaian Sipil Nasional, disingkat PSN
Dipakai untuk menghadiri acara-acara resmi/kenegaraan diluar negeri. PSN
terdiri dari :
1). celana panjang;
2). jas beskap tertutup;
3). sarung fantasi
4). dengan peci nasional
5). warna celana dan jas sama
6). kantong fantasi
7). apabila ada, bintang/lencana penghargaan dipakai pada PSN
f. Pakaian Dinas Harian Khusus, disingkat PDHK
Pakaian ini istilahnya berubah menjadi pakaian Dinas Harian (PDH), yaitu
pakaian kerja sehari-hari yang dikenakan di luar ruangan atau di lapangan.
11
PDH berupa celana pajang dan kemeja dengan potongan :
1). leher berdiri dan terbukua
2). lengan pendek atau panjang disesuaikan dengan acara
3). dua saku atas kanan dan kiri
4). lidah di bahu lengan
5). warna dan bahan celana dan kemeja sama
2. Penggunaan Jenis Pakaian dalam Suatu Acara
a. Penggunaan pakaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi
disesuaikan menurut jenis tersebut.
b. Dalam acara kenegaraan, digunakan PSL, Pakaian Dinas Upacara Kebesaran
(PDUK) atau Pakaian Nasional, yang berlaku sesuai dengan jabatan atau
kedudukannya dalam masyarakat
c. Dalam acara resmi, digunakan PSH, atau Seragam Organisasi, atau pakaian
resmi lainnya yang ditentukan.
d. Pakaian Batik, dapat pula dipakai untuk menghadiri acara-acara resmi dan
tidak resmi di luar jam kerja
e. PDHK, dipakai pada saat dinas sehari-hari, kunjungan kerja ke daerah, dan
kunjungan incoqnito
f. Bahwa selain ketentuan pakaian tersebut diatas, berlaku pula pakaian yang
disesuaikan dengan pakaian undangan
12
Penyesuaian Pakaian atau Padanan dalam Penggunaan Pakaian :
No.
Pria
Wanita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PSL
PDH
PSH
PDHK
PSR
Batik
Pakaian Nasional/
Kerja
Bebas Rapi
Bebas Rapi
Bebas Rapi
Pakaian Kerja
Batik
TNI/POLRI
PDU *)
PDH
PDH
PDH
PDH
PDH
Keterangan :
*) Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor :
SKEP/569/V/1975, tanggal 22 Mei 1975 tentang Penetapan Berlakunya
Sebutan dan Penggunaan Pakaian Seragam ABRI berikut Atribut-atributnya.
13
14