Transcript Hukum Perdata Pertemuan 8

DEFINISI
: PERATURANPERATURAN HUKUM
YANG MENGATUR HAK
& KEWAJIBAN YANG
BERNILAI UANG.
•
SECARA UMUM DIBEDAKAN ATAS:
1. HUKUM HARTA KEKAYAAN MUTLAK
(HUKUM BENDA);
MENGATUR HAK-HAK KEBANDAAN .
MENGATUR HAK-HAK KEBENDAAN
YANG BERSIFAT MUTLAK =>HAK
TERHADAP BENDA YANG WAJIB DIAKUI
& DIHORMATI.
2. HUKUM HARTA KEKAYAAN
RELATIF
(HUKUM PERIKATAN);
MENGATUR KETENTUAN YANG
TIMBUL AKIBAT PERIKATAN.
MENGATUR HUBUNGAN YANG
BERSIFAT KEHARTAAN ANTARA DUA
ORANG ATAU LEBIH,
PIHAK PERTAMA BERHAK ATAS
PRESTASI,
PIHAK KEDUA WWAJIB MEMENUHI
PRESTASI.
•
PERBEDAAN ANTARA HAK KEBENDAAN
& HAK PERSEORANGAN (DALAM
PERIKATAN), YAITU :
– HAK KEBENDAAN BERSIFAT MUTLAK,
BERLAKU PADA SETIAP ORANG;
HAK PERSEORANGAN BERSIFAT RELATIF,
BERLAKU PADA ORANG TERTENTU.
– HAK KEBENDAAN BERLANGSUNG LAMA;
HAK PERSEORANGAN ADA JANGKA
WAKTUNYA.
– JUMLAH HAK KEBENDAAN TERBATAS PADA APA
YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG;
HAK PERSEORANGAN JUMLAHNYA TIDAK
TERBATAS APA YANG DITENTUKAN OLEH
UNDANG-UNDANG => BERDASARKAN
PERJANJIAN.
I.
Posisi Hukum Kebendaan dlm KUHPerdata
Pembidangan hukum perdata:
1. KUHPerdata
Buku I : Tentang Orang
Buku II : Tentang Benda
Buku III : Tentang Perikatan
Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa
2. Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata
- hukum perorangan
- hukum kekeluargaan
- hukum kekayaan
- absolut → hak kebendaan
- relatif → hak perseorangan
- hukum waris
6

Ilmu Pengetahuan
Hukum
Hukum Perorangan

KUHPerdata
Buku I Tentang Orang
Hukum Kekeluargaan
Absolut → Buku II Tentang
Benda
Hukum Kekayaan
Relatif → Buku III Tentang
Perikatan
Hukum Waris
Buku IV Tentang
Pembuktian dan
Daluwarsa
7
Materi yg diatur dlm Buku II
Tentang Benda,Hukum Benda,
dan Hukum Waris
Pasal 528 KUHPerdata → hak
waris identik dgn hak kebendaan
Pasal 584 KUHPerdata → “waris”
→ salah satu cara memperoleh
hak kebendaan
8
•
(Pasal 499 BW) Menurut paham undang-undang
yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang
dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak
milik.
=> SEGALA SESUATU YANG DAPAT DIHAKI
ATAU MENJADI OBJEK HAK MILIK (DAPAT
DIMILIKI).
Dalam sistem hukum perdata Barat (BW)
pengerian benda sebagai objek hukum tidak hanya
meliputi benda yang berwujud yang dapat
ditangkap dengan pancaindera, tetapi juga benda
yang tidak berwujud yakni hak-hak atas benda
yang berwujud.
Prof. Soebekti → dlm arti sempit → dpt dilihat saja
→ dlm arti luas → segala sesuatu dpt
di haki (objek hukum)
Prof. Mariam Darus → dlm KUHPerdata ada 2
istilah:
▪ Benda (Zaak) → benda dlm arti luas (ps 499
KUHPerdata)
▪ Goed (barang)
“Zaak” → segala sesuatu yg “dpt” dikuasai
manusia
“dpt” → membuka kemungkinan untuk
memasukkan “sesuatu” yg sebelumnya → tdk
memenuhi kriteria sebagai objek hukum
Misal: aliran listrik, program komputer
10
Arti lain dari “Zaak” dlm KUHPerdata:
1. Perbuatan Hukum → pasal 1792
KUHPerdata
“Last Geving” (pemberian kuasa) →
suatu perjanjian yg memberikan kuasa
dari seseorang pada seorang lainnya,
dimana si penerima kuasa akan
melakukan suatu “zaak” untuk
kepentingan pemberi kuasa.
2. Kepentingan → pasal 1354 KUHPerdata
→ diatur tentang seseorang yg dgn
sukarela akan menyelenggarakan suatu
“zaak” untuk kepentingan seseorang
lainnya baik “diminta” dan “tdk”
3. Kenyataan Hukum → pasal 1263
KUHPerdata → perikatan dgn syarat
tangguh/menunda yaitu perikatan yg
digantungkan pada “suatu kejadian” yg
akan datang dan belum pasti atau dari
suatu “zaak” yg sudah terjadi tetapi belum
diketahui para pihak.
12
Dua arti “zaak” adalah:
1. dilapangan hukum kebendaan (zaken
recht) → dpt dilakukan penyerahan,
umumnya dpt menjadi objek hak milik.
Misalnya kamar
yg disewakan, jika
dianggap bagian dari rumah berarti →
bahwa bagian tersebut tdk dpt dilakukan
penyerahan, karena ditinjau dari sudut
hukum benda merupakan bagian dari
eigendom (hak milik) atas rumah tersebut.
2. ditinjau dari hukum kekayaan relatif →
hukum
perikatan
“kamar”
tersebut
dijadikan objek sewa-menyewa → dgn
demikian kamar dianggap “zaak” dlm
pengertian hukum perikatan
=> KESELURUHAN PERATURAN YANG
MENGATUR MENGENAI HUBUNGAN
HUKUM ANTARA SESEORANG DENGAN
BENDA.
OBJEK
HUKUM BENDA
• MEMILIKI NILAI UANG
YANG EFEKTIF
• MERUPAKAN SATU
KESATUAN
• DAPAT DIKUASAI OLEH
SUBJEK HUKUM
 Menganut
sistem tertutup :
orang tidak dapat mengadakan hakhak
baru
selain
yang
sudah
ditetapkan dalam Undang-undang
sehingga
bersifat
memaksa
(dwingend Recht)
ASAS – ASAS UMUM HUKUM BENDA
1. Merupakan hukum yg memaksa (dwigen recht)
→ tdk memberi kewenangan lain selain yg
ditentukan dlm undang – undang.
2. Dapat dipindahkan
semua hak kebendaan dpt dipindahtangankan
kecuali hak pakai dan hak mendiami.
Catatan: setelah berlaku UUHT → hak pakai atas
tanah negara harus didaftarkan → dgn demikian
menurut sifat dan fakta hak pakai tersebut dapat
dipindahtangankan.
17
3. Individualis → objek hak kebendaan
adalah selalu benda yg dapat ditentukan
secara individual, artinya: orang hanya
dapat sebagai eigenaar dari barang
berwujud yg merupakan “kesatuan”
4. Asas totalitas → hak kebendaan selalu
terdiri atas kesatuan objeknya.
5. Asas prioritas → semua hak kebendaan
memberi wewenang yg sejenis dgn
kewenangan dari eigendom hanya
luasnya berbeda.
1.
SECARA KLASIK :
a. benda berwujud dan benda tidak
berwujud (Pasal 503 BW)
-
BENDA BERWUJUD BERUPA BENDA YANG
TERLIHAT OLEH MATA,
BENDA TIDAK BERWUJUD BERUPA HAK
KEBANDAAN YANG DIMASUKKAN KEDALAM
BENDA BERGERAK, SEPERTI SAHAM, CEK,
DLL
-
b. Benda yang habis dipakai dengan benda
yang tidak habis dipakai (pasal 505 BW)
– benda yang habis dipakai adalah benda-benda yang
pemakaiannya akan musnah, kegunaan/manfaat dari
benda-benda ini justru terletak pada
pemusnahannya.
contoh: makanan & minuman
– benda yang tidak habis dipakai, benda yang dalam
pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu
menjadi tidak musnah, tapi memberi manfaat bagi si
pemakai , contoh : cangkir, sendok, piring, mobil,
motor, dsb
c.
Benda yang dapat diperdagangkan
dan benda yang tidak dapat
diperdagangkan
– Benda yang dapat diperdagangkan adalah
benda yang dapat dijadikan objek suatu
perjanjian.
– Benda yang tidak diperdagangkan adalah
benda yang tidak dapat dijadikan obyek
pokok suatu perjanjian dilapangan, misalnya
benda-benda yang dipakai untuk
kepentingan umum
d. Benda yang dapat dibagi dengan benda tidak
dapat dibagi.
–
–
benda yang dapat dibagi
benda yang dapat dibagi adalah benda yang
apabila wujudnya dibagi tidak
mengakibatkan
hilangnya hakikat daripada
benda itu sendiri, contoh : beras, gula, dll
benda yang tidak dapat dibagi
benda yang tidak dapat dibagi adalah benda
yagn apabila wujudnya dibagi
mengakibatkan
hilangnya atau lenyapnya
hakikat benda itu sendiri , contoh: kuda, sapi,
uang dll
2. SECARA YURIDIS :
A. BENDA BERGERAK DAN BENDA
TIDAK BERGERAK
B. BENDA YANG TERDAFTAR DAN
BENDA YANG TIDAK TERDAFTAR
BENDA BERGERAK:
1.
Karena sifatnya : dapat
dipindahkan atau pindah
dengan sendirinya (Pasal
509)
2.
Karena
Tujuannya:
pemakaian tidak melekat
dengan tanah
3.
Karena ditetapkan oleh
Undang-undang : sebagai
benda bergerak (pasal 511),
ex : saham, obligasi
BENDA TIDAK BERGERAK :
1. Karena sifatnya : tidak dapat
dipindahkan (Pasal 506)
2. Karena
tujuannya
:
pemakaiannya
bergabung
dengan tanah (Pasal 507)
3. Karena
ditetapkan
oleh
Undang-undang : sebagai
benda tetap (Pasal 508)
1.
Sifatnya
• DAPAT DIPINDAHKAN = KENDARAAN ATAU
ALAT-ALAT PERKAKAS (KURSI, MEJA, ALATALAT TULIS, DSB)
2. Ketetapan UU
BERUPA BENDA TIDAK BERWUJUD
BERUPA HAK YANG MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG
DIMASUKKAN KEDALAM KATEGORI
BENDA BERGERAK
= SEGALA HAK ATAS BENDA BERGERAK =
HAK TERHADAP SURAT-SURAT BERHARGA
1.
Sifatnya
• TANAH
• SEGALA SESUATU YANG BERSATU DENGAN
TANAH
• YANG DIDIRIKAN DIATAS TANAH
2. Tujuannya
– PABRIK = MESIN ATAUPUN ALAT-ALAT
YANG SECARA TERUS-MENERUS
– PERKEBUNAN
– RUMAH KEDIAMAN = ALAT-ALAT YANG
MENEMPEL PADA DINDING
– BARANG-BARANG RERUNTUHAN DARI
SUATU BANGUNAN, JIKA DIGUNAKAN
KEMBALI.
3. Ketetapan UU
• HAK PENAGIHAN SUATU BENDA YANG
TIDAK BERGERAK = HAK TANGGUNGAN
• KAPAL YANG BERUKURAN 20 METER KUBIK
KEATAS.
1.
2.
Ketentuan bezit (hak menguasai) hanya berlaku
terhadap benda bergerak, sebagai eigendom
(hak milik), artinya siapa yang menguasai benda
itu, dianggap sebagai pemiliknya.
Levering (penyerahan) :
a. terhadap benda bergerak dapat dilakukan
penyerahan nyata,
b. terhadap benda tidak bergerak harus
didaftarkan/balik nama
3. Daluarsa (verjaring) :
a. benda bergerak tidak mengenal
daluarsa
b. Benda tidak bergerak mengenal
adanya daluarsa.
4. Pembebanan (Bezwaring) :
a. benda bergerak harus dilakukan gadai.
b. benda tidak bergerak dilakukan
Hipotik/Hak Tanggungan
B. BENDA YANG TERDAFTAR DAN BENDA
YANG TIDAK TERDAFTAR
- benda terdaftar diatur dalam berbagai
macam peraturan perundang-undangan
yang terpisah-pisah, contoh: peraturan
tentang pendaftaran tanah, pendaftaran
kapal, pendaftaran kendaraan bermotor, dll
dan dikenal juga dengan benda atas nama ,
yaitu benda yang dibuktikan dengan tanda
pendaftaran sertifikat.
- Benda yang tidak terdaftar adalah benda
yang tidak harus memiliki sertifikat
pendaftaran.