Transcript File PPT - Hukum Pajak

PERTEMUAN KE 6
HUTANG PAJAK DAN
PENAGIHAN PAJAK
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
1
TATA CARA DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Cara Pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu :
a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata,
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
Undang-Undang. Misalnya : penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat
ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan.
c. Stelsel campuran (Fictieve Stelsel)
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya disesuaikan dengan
keadaan yang sebenarnya.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
2
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
a. Official Assessment System
Adalah suatu sisitem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak itu sendiri.
2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
3
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan )
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si Wajib Pajak.
Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada
pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
4
TARIF PAJAK
Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :
a. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak
yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan
pajak.
b. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan
semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.
c. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase
tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya
semakin meningkat.
d. Tarif Pajak Tetap yaitu tarif pajak yang besarnya tetap, tanpa mengikuti
besarnya dasar pengenaan pajak.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
5
TIMBULNYA HUTANG PAJAK
Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh
masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan,
perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme
yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan
perundang – undangan, seperti Undang – undang Nomor 19 tahun
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Menurut Pasal 1 point 8 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang
dimaksud dengan “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus
dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa bunga. denda atau
kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat
sejenisnya
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:2 12).
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
6
Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang
mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu
Taatbestand (sasaran perpajakan), yang terdiri dari : keadaankeadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu.
Yang sering terjadi ialah karena keadaan dan perbuatan , seperti
pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau
kekayaan, dikenakan atas keadaan ekonomis Wajib Pajak.
Dengan adanya keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, atau
perbuatan tertentu dan sesuai Undang – undang telah terpenuhi
persyaratan terjadinya pajak, maka ada kewajiban masyarakat
kepada negara untuk membayar hutang pajak.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
7
Ada 2 ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak
1. Ajaran Formil
Yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat
Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official
Assessment System.
Contohnya : hutang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, si A tidak
mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan, jika fiskus
belum menerbitkan SKP nya.
2. Ajaran Materiil
Yaitu hutang pajak timbul karena berlakunya undang – undang.
Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan.
Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System.
Contohnya : syarat timbulnya hutang pajak bagi si A dalam
contoh di atas menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan dan
Undang-Undang Perpajakan Lain.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
8
Manfaat mengetahui Saat Timbulnya Hutang Pajak
Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi
negara dan Wajib Pajak, dalam hal berikut :
Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting,
dalam hal berikut :
1. Pembayaran atau Penagihan Pajak biasanya menentukan jangka
waktu setelah saat terutang pajak untuk pelunasan hutang
pajaknya. Jika hutang pajak pada saat jatuh tempo tetapi belum
dibayar maka akan dilakukan penagihan oleh kantor pelayanan
pajak setempat dan untuk pembayaran terlambat, maka akan
dikenai sanksi administrasi berupa denda karena keterlambatan
membayar pajak.
2. Memasukkan Surat Keberatan :Surat keberatan hanya dapat
dimasukkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya
surat ketetapan pajak atau surat terutangnya pajak menurut
ajaran formal, lebih dari tiga bulan pengajuan surat keberatan
dianggap daluarsa.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
9
3. Penentuan Daluarsa : Daluarsa dalam pajak dihitung lima tahun sejak terutangnya
pajak. Ada yang dihitung sejak awal tahun dan ada pula yang dihitung sejak akhir
tahun, atau sesuai produk hukum lain mis STP/SKP/SKPT, dll.
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan : Surat
Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan hanya dapat diterbitkan
dalam jangka waktu lima tahun sejak terutang pajaknya.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
10
Hapusnya Hutang Pajak
Selain hutang pajak dapat timbul, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus.
Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh :
1. Pembayaran : Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena
pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke
Kas Negara.
2. Kompensasi : Kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak
tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak
mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan
pembayaran pajak yang menjadi hak Wajib Pajak dikompensasikan dengan pajakpajak lainnya yang terutang.
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
11
3. Daluarsa :. Daluwarsa atau lewat waktu sebagai salah satu sebab berakhirnya
utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk
membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam
undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak akan daluarsa setelah
lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya
masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk
memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun
daluarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran
dan Surat Paksa.
4. Pembebasan : Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi
karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya,
tetapi terhadap sanksi administrasi.
5. Penghapusan : Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan,
tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya Wajib Pajak telah
meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak
badan yang telah selesai proses pailitnya, Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat
lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, maka
piutang pajak ini dapat dilakukan penghapusan
Hutang Pajak dan Penagihan Pajak
12