Transcript Hukum Administrasi Negara

Oleh : I Gst Agung Bagus Widiana SH.MH
Peristilahan
 Hukum Administrasi Negara = Staats Administratif Recht ( Utrech )
 Hukum Administrasi
= Administratif Rech ( Ven Der Tas )
 Hhukum Pemerintahan
= Bestuur Recht
 Hukum Tata Pemerintahan
= Hukum Tata Usaha
 Verwaltung
= Hukum Administrasi Negara
 Verfasung Rech
= Hukum Tata Negara
Hukum negara
 Hukum Negara dalam arti luas (In Ruine Zin) mencakup Hukum
Negara dalam arti sempit.
 Hukum Negara dalam arti sempit = Hukum Konstitusional (Droit
Constitusionale) atau Verfasung Recht (HTN). Dikatakan dalam arti
sempit karena mengatur konstitusi atau tatanan negara.
 Jadi bahwa hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan
atau HAN dalam arti luas dikurangi hukum negara dalam arti sempit.
Perbedaan istilah Pemerintaan dengan Pemerintah.
Berdasarkan Pasal
. 2 UU N0.22 Tahun 1948.
Pemerintahan adalah bestuur Voerin (Pelaksana tugas Pemerintah)
Pemerintah berarti organ/Alat/Aparat yang menjalankan
Pemerintahan.
ISI Dan Luas HAN
 Obyek yang diselidiki.
Baik HAN maupun HTN keduanya menyelidiki dan
mempelajari negara dan alat perlengkapannya pada
umumnya ( In Algemeene ) seperti halnya Ilmu
Negara tetapi penyelidikannya khusus pada hukum
positif.
 Pertanyaan : apa beda HAN dengan HTN.
 Guna mengukur luas bidang HAN lasimnya orang
berpangkal pada ajaran Trias Politica dari
montesqueu.
Saalah satu bentuk teorinya dikenal dengan teori
Residu (aftrek Theorie) yang berbunyi:
Segala yang tidak termasuk fungsi perundangundangan (Legeslatif) dan fungsi Peradilan
(Yudikatif) adalah Pemerintahan (Eksekutif).
Trias Politica
Legeslatif
(DPR)
Eksekutif
(Pemerintahan)
Yudikatif
(Pengadilan )
Perbedaan HTN Dengan HAN
 Prof.Mr.J.Hopenheim.
HTN adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang
mengadakan alat-alat perlengkapan dan mengatur
kekuasaan.(Pada dasarnya mengatur Negara dalam
keadaan diam). Sedangkan HAN keseluruhan
aturan-aturan hk yg harus diperhatikan oleh alat
perlengkapan jika menjalankan kekuasaan ( pada
dasarnya negara dalam keadaan bergerak)
 Dr.Mr Romijn : HTN adakah keseluruhan aturan hk yg
mengatur negara dalam keadaan statis. Sedangkan
HAN mengatur negara dlm keadaan dinamis.
 Van Volenhoven.
Dlm kaitannya dengan teori “Ontrek van het
Administratie recht. HAN adalah keseluruhan
peraturan-peraturan tidak termasuk HTN, Hk Perdata
Materiildan Hk Pidana Materiil.
Van Volenhoven membagi HAN menjadi:
1. Bestuur Recht (Hk yg mengatur Pemerintahan).
2. Justitie Recht yaitu Hukum Peradilan.
3. Politie RECHT ( Hukum Kepolisian ).
4. Regelaar Recht (Hk Perundang-undangan).
 Politie Rech masih diperinci menjadi 4 bagian yaitu:
1. Hk Acara Tata Negara.
2. Hk Acara Perdata.
3. Hk acara Administrasi.
4. Hk Acara Pidana.
Dlm Kaitan ini Krannemberg berdasakna hk Perancis yaitu
Hk Publik Intern dibagi menjadi 3 Golongan:
1. HTN adalah Hk yg mengatur perlengkapan Negara.
2. HAN adalah Hk yang mengatur Adm dan alat
Perlengkapan.
3. Hk Keuangan adalah Hk yg mengatur keuangan.
 Prof. Mr.R. Krannemberg:
HTN adalah keseluruhan aturan-aturan Hk yg
mengatur stuktur/susunan umum dari negara ( UUD.
UU. PP dan sampai Perda. Sedangkan HAN
keseluruhan Hk yg mengatur komposisi dan
wewenang dari alat-alat perlengkapan negara.
Prof. Mr.Dr. Logemann.
HTN adalah ajaran tentang wewenang. Sedangkan
HAN adalah ajaaran tentang hubungan hukum
khusus.
 HTN mempelajari peraturan-peraturan tentang:
( 1). Penyusunan an susunan jabatan. (2). Penunjukan
para pejabatnya. (3). Kewajiban para pejabatnya.
(4), Wewenangt dari para pejabatnya (5). Batas-batas
kewenangannya. (6). Hubungan antara para pejabat.
(7). Penggantian jabatan. (8). Hubungan antar jabatan
dan pejabat.
HAN mempelajari sifat, bentuk dan akibat dari segala
perbuatan hk yg dilaksanakan oleh alat-alat
perlengkapan dlm menjalankan tugas.
KEKUASAAN PENGUASA
 Ajaran Trias Politica dari Montesque atau Tri Praja oleh
Wongsonegoro,SH.
 Kekuasaan Penguasa ini dibagi menjadi 4 Jenis istilah Prof.
Mr Kusumadi Pujosewoyo ( Catur Praja) yaitu :
1. Keuasaan Perundang-undangfan yaitu kekuasaan
pembentukan undang-undang.
2. Kekuasaan Peradilan yaitu kekuasaa nyg dilakukan oleh
Kops Yudikatif.
3. Kekuasaan Kepolisian yaitu kekuasaan untuk
mempertahankan hukum terhadap pelanggaran.
4. Kekuasaan Pemerintah,dlm arti sempit yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan aturan-aturan.
 Tugas pemerintah dlm arti sempit ini terdiri dari 1001
usaha atau perbuatan guna mempertinggi tarap hidup
masyarakat. Jadi usaha atau perbuatan yg bermanfaat
bagi masyarakat yg tkd dapat diatur secara terperinci.
1. Pemisahan kekuasaan penguasa yg demikian ini
dinamakan Catur Praja.
2. Kekuasaan Kepolisian dan kekuasaan pemerintah
(Pemerintah dlm arti sempit) merupakan rincian
kekuasaan eksekutif.
3. Catur Praja dari Van Volenhoven runtutannya agak
berbeda dengan runtutan Prof. Kusumadi.
 Catur Praja Van Volenhoven runtutannya adalah :
1. Kekuasaan Pemerintahan (dlm arti sempit)
2. Kekuasaan Kepolisian.
3. Kekuasaan Peradilan.
4. Kekuasaan Perundang-undangan.
Menurut Mr. Lemaire, Membagi pembagian tugas
penguasa dalam 5 jenis tugas atau fungsi :
(1).Bestuurszorg. (2). Bestuur. (3). Kepolisian.
(4). Peradilan. (5). Perundang-Undangan.
SUMBER-SUMBER HAN
 Sumber Hukum dalam arti Materiil Yaitu sumber hk
sebagai tempat asalnya hk itu. Setiap peraturan Hk
bagaimanapun bentuk dan sifatnya mempunyai
tempat asal dimana peraturan hk dihasilkan. Ini
merupakan hasil keputusan penguasa
yangmempunyai wewenang.
 Sumber Hukum dalam arti Formal, dimana hk ini
ditemukan. Keputusan penguasa yg berwenang itu
harus diberi bentuk tertentu. Bentuknya dapat berupa
suatu peraturan (Dlm arti Luas) dan dapat juga berupa
suatu ketetapan.
Sumber Hukum Dalam Arti Materiil
Sumber Hukum ini adanya wewenang untuk mengambil
keputusan itu merupakan syarat mutlak artinya setiap
penguasa sekalipun ia tidak berwenang dalam bidang
itu, tetapi diperbolehkan mengambil keputusan. Ini
tentunya akan menimbulkan kekacauan Hk dalam
masyarakat.
Contoh : Sumber Materiil air adalah mata air. Sumber
formal air adalah sungai, laut, kolam dll.
Jadi sumber HAN dalam arti materiil adalah
keputusan dari penguasa yang berwenang.
Sumber Hukum Dalam Arti Formal
Terhadap suatu tindakan yg sama dan tindakan itu
dilakukan berulang kali berdasarkan keyakinan (
wajar)bahwa tindakan yg demikian itu sudah sepatutnya
diturut atau diulangi, ini dinakana kebiasan.
Dalam Sumber HK HAN formal, Han yg merupakan
hukum kebiasaan (Tidak tertulis) tersebut itu dibentuk
dan dipertahankan dalam keputusan para pejabat HAN
(Praktek HAN).
Tidak semua Keputusan –keputusan para pejabat
administrasi negaramembentuk peraturan HAN
menjadi sumber Hk formal
Keputusan Pejabat Adm Neg
 Keputusan yg memberikan kesempatan kepada pihak
yg berkepentingan atau pihak yg dikenai keputusan
itu untuk mohon banding pada pengadilan.
 Keputusan yg tidak memberikan kesempatan yg
demikian itu (tetapi mungkin kepada alat administrasi
yg lebih tinggi, misalnya dalam hal permohonan).
Dlm hal yg pertama, maka yg membentuk HAN
bukanlah keputusan pejabat Adm Neg, melainkan
keputusan Hakim yakni Yurisprodensi (Hakim dedang
prodensi artinya kebijaksanaan)
 Di Nerland diartikan :
1. Kebijaksanaan Hakim.
2. Keputusan Hakim dari HR (Pengadilan Tinggi
Nederland)
3. Yurisprodensi ( Ilmu Pengetahuan)
Dalam haal kedua yg membentuk peraturan HAN
adalah keputusan pejabat Adm Neg.
Kodifikasi Hukum
 Kodifikasi : Peraturan yang mengatur salah satu
daerah Hukum secara bulat, lengkap dan tuntas ;
 Seperti :
1. WVS ( wetboek Van Strafrecht) atau KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana).
2. BW (Burgelijk Wetboek ) atau KUH Per (Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).
3. WVK (Wetboek Van Koophandel) atauKUHD (
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
 Dalam UUDS 1950, Pasal 102 yang dikenal dengan
Kodifikasi berbunyi : Hukum Perdata, Hukum
Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana
Militer, Hukum Acara Pidana (Prof Kusumadi )
menafsirkan bahwa tiap lapangan hukum yang disebut
secara sistimatis dan metodelogis berwujud Kitab
Hukum.
 Terhadap lapangan hukum yang tidak disebutkan
dalam Pasal 102 tidak ditentukan apa-apa oleh
pembentuk U.U (tdk perlu dikodifikasi) seperti HTN
dan HAN.
 Doner menyebut 2 alasan yang menjadi sebab mengapa
perbuatan kodifikasi HAN Belanda itu amat sukar:
1. Peraturan-peraturan HAN berubah secara cepat jika
dibandingkan dengan peraturan hukum Perdata dan
Hukum Pidana yang berubah secara berangsur-angsur.
2. Pembentukan Peraturan HAN tidak berada dalam satu
tangan. Selain pembentuk Undang-undang pusat boleh
dikatakan semua Departemen dan Pemerintah Daerah,
membentuk juga peraturan HAN yang sangat beraneka
warna dan tidak mempunyai suatu system tertentu.
HAN Merupakan HK Hetrogin
 Hk adalah suatu alat sosial untuk menjadi tujuan
tertentu, dilihat dari sudut ilmu hukum dapat dicapai
melalui 2 jalan :
1. Suatu tingkah tertentu diatur oleh suatu aturan
hukum. Yang diatur adalah tingkah laku yg
dianggap mewujudkan tujuan yang dikejarnya.
2. Membentuk atau mendirikan badan hukum yang
bertugas untuk mewujudkan tujuan yg hendak
dikejarnya.
 Badan Hukum Publik untuk mewujudkan suatu
tujuan tertentu ada 2 hal yang dipergunakan:
1. Jika tujuan yg hendak dicapai itu memerlukan
tingkah laku/perbuatan yg terlalu sulit atau terlalu
komplek dan cara teknis tidak mungkin diwajibkan
kepada individu maka perbuatan itu dijalankan
oleh Badan Hk.
2. Jika kebutuhan tersebut tidak terjamin oleh Badan
Hukum, maka dapat mendelegasikan tugasnya
dengan mendirikan Dinas-Dinas atau Jawatan.
BENTUK-BENTUK PERBUATAN ALAT ADM.NEGARA
I. PERBUATAN PEMERINTAH
Dalam melaksanakan fungsinya aparat pemerintah
mengadakan
hubungan
hukum
sesama
aparat
pemerintahan. Ada 3 pendapat satu sama lain saling
melengkapi pengertian Perbuatan Pemerintah:
1. Van Volenhoven : “Bestuur” adalah pemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan
tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah.”Spontan”
adalah suatu perbuatan yg dilaksanakan segera atas
prakarsa sendiri dalam menghadapi keadaan dan
keperluan yang timbul satu demi satu.
2. Roneyn : “Bestuurshandeling” adalah tiap - tiap
tindakan/perbuatan
alat-alat
perlengkapan
pemerintahan (bestuursorgaan) baik dalam
lapangan HTN misalnya Keagamaan, Peradilan
Dll.untuk menimbulkan akibat hukum dibidang
Hikum Administrasi.
3. Van Poelje :”Publiekrechtelijke” yaitu tindakan
dalam Hk publik adalah tindakan Hk yg dilakukan
oleh penguasa untuk menjalankan fungsi
pemerintahan (Perbuatan Pemerintah merupakan
manifestasi “Bestuur”
Unsur-Unsur Perbuatan Pemerintah
 Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah baik
kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai aparat
pemerintahan.
 Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan.
 Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk
menimbulkan akibat dibidang Hk Administrasi.
 Perbuatan Yg bersangkutan dilakukan dalam rangka
pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.
II. PERBUATAN ALAT ADM NEGARA.
PeruatanHK.(RechtsHandelingen)
HK Privat
Hk.Publik
Perbuatan
Perbuatan Yg Bukan Perbuatan Hk
( Feitlijke Handelingen)
Substansi Perbuatan Pemerintah
 Perbuatan
yg berujud (Pembuatan Peraturan
Perundang-Undangan baik yg bersifat Prefentig
maupun Reprensif.
 Perbuatan yg berujud pelayanan kepentingan umum
(public service) yg dapat diwujudkan dengan
mengadakan dinas-dinas, kantor-kantor.
 Perbuatan yg berbentuk perujudan apa yg diatur dan
dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan
sebagai peraturan dasar.
Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Pemerintah dapat melakukan kekuasaan yg bersifat
istimewa yang diberi nama “Beschikking” (ketetapan)
dapat dibedakan:
1. Perbuatan-perbuatan In-concreeto yg tergantung
dari kebutuhan pada suatu waktu dan suatu tempat
tertentu yg tidak mungkin diatur sebelunnya.
2. Pembentukan aturan-aturan Hk in-concreeto ini
didasarkan atas aturan=aturan Hk in=abtracto yg
memberi wewenang sedemikian kepada alat-alat
administrasi (ini merupakan hk administrasi).
Unsur-Unsur Ketetapan
1 . Prinsipil.
a.. Ketetapan dilakukan oleh setiap aparat Negara asalkan
akibat yg timbul terletak dalam bidang HAN.
b. Keputusan Pangreh merupakan perbuatan Hk yg
bersifat sepihak.
c. Dilakukan berdasarkan kewenangan khusus (istimewa)
yg ada pada aparat negara.
d. Perbuatan tsb berlandaskan peraturan Hk in-abtracto
sebagai dasar hukumnya.
e. Keputusan Pangreh untuk mengadakan perubahan
sesuatu hubungan Hk yg ada. Untuk menimbulkan
hubungan Hk yg baru.
2. Materiil.
a. Ketetapan itu hatus dibuat oleh perlengkapan yg
berwenang.
b. Karena Ketetapan adalah suatu pernyataan
kehendak,
maka
dalam
kehendak
ada
perlengkapan yg membuat ketetapan itu tdk boleh
ada cacadnya.
c. Ketetapan harus diberi bentuk.
d. Isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan
isi dan tujuan peraturan dasar.
Bentuk Ketetapan
 Ketetapan berbentuk Lisan.
a. Dalam hal tidak membawa akibat abadi dan tidak
begitu penting bagi administrasi.
b. Dalam hal belum dikehendaki tumbuhnya suatu
akibat dengan segera oleh pihak yg mengeluarkan
ketetapan itu.
 Ketetapan berbentuk Tertulis.
Ada berbagai bentuk ketetapan yg dikeluarkan oleh
berbagai alat perlengkapan yg memuat (Departemen).
Perbuatan Melanggar Hk oleh Penguasa
(Onrechtmatige Overheids Daad)
 Perbuatan melanggar hukum dalam Hukum Perdata
(Onrechtmatigedaat) diatur dalam Pasal 1365
KUHPerdata yaitu setiap perbuatan yg melanggarr Hk
mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu. Jika
karena kesalahannya telah ditimbulkan kerugian
untuk membayarnya kerugian itu.
 Pertanyaan:
Bagaimana Kalau pemerintah dalam menjalankan
fungsinya melakukan perbuatan melanggak Hukum?
 Dalam HAN dikenal suatu asas “Freies Ermessen”
yaitu asas yang memberikan kebebasan bertindak
kepada aparat Pemerintah khususnya dalam
melaksanakan fungsi administrasi. Kebebasan
bertindak ini dapat dilakukan oleh aparat pemerintah
dalam hal :
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yg
mengatur tentang penyelesaian in-konkrito
terhadap suatu masalah tertentu pada hal maslah
tersebut menurut penyelesaian yg segera
(menghadapi bencana alam)
2. Peraturan perundang-undangan yg menjadi dasar
berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan
sepenuhnya (Pemberian Ijin-Pasal 1 HO).
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya
aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk
mengatur sendiri, yg sebenarnya kekuasaan tersebut
merupakan kewenangan dari aparat yg lebih tinggi
tingkatnya (menggali sumber-sumber keuangan).
Pengelolaan Benda-Benda Dan Jasa Publik
 Pemerintah sebagai lembaga Hukum Publik yaitu
pemerintah bertindak merealisasikan tugas Hk publik
berdasarkan aturan-aturan Hk publik.
 Pemerintah sebagai lembaga Hk Privat, yaitu
pemerintah berkedudukan humum seperti subyek
hukum sebagai akibat perbuatan hukumnya.
 Barang/pelayanan
publik
diberikan
untuk
kepentingan masyarakat luas.
 Barang/Pelayanan Swasta peruntukannya dibatasi
hanya kepada konsumen diindenfikasi harga pasar.