Transcript Materi SKP
PELAKSANAAN DAN PENYIMPANGAN DALAM TUGAS PPAT
DISUSUN : SETIADJID, S.H
KASIE SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PERLU KITA RENUNGKAN
Anda tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila anda baru anda berkeras untuk mempertahankan cara-cara lama. Anda akan disebut baru, hanya bila cara-cara
PELAKSANAAN DAN PENYIMPANGAN DALAM TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 1. UMUM DASAR PENDAFTARAN AKTA OTENTIK SERTIPIKAT HAK
Persyaratan Formal Pembuatan Akta
a. Pejabat umum yang khusus diangkat untuk itu dengan akta yang dibuat dalam bentuk tertentu, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan dalam pembuatan akta didasarkan atas hukum yang berlaku, aktanya dapat dijadikan sebagai dasar telah dilakukannya perbuatan hukum tersebut secara sah dan dapat dijadikan alat pembuktian di depan hukum.
B.
c.
Tidak sengketa Bahwa dalam pembuatan akta pastikan benar-benar dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan keterangan yang sebenarnya dari para pihak yang bersangkutan Misalnya keadaan yang sebenarnya adalah bahwa dalam pembuatan akta itu benar benar para pihak berada dan menandatangani akta di hadapan PPAT, bukan dilakukan pembuatan aktanya di kantor tetapi penandatanganannya di rumah ada tersebut masing-masing.
temuan dari merupakan Perbuatan pengawas, pelanggaran demikian maka berat apabila perbuatan dan akan menjadi salah alasan untuk pemberhentian dari jabatan PPAT dan juga berpotensi terkena tindakan pidana dengan delik membuat pernyataan palsu di dalam akta otentik. Dalam tindakan ini bermakna harus terdapat kepastian mengenai subyek dari yang berkepentingan.
d.
Bahwa dalam rangka membuat Akta PPAT, walaupun tidak ada keharusan, namun disarankan sedapat mungkin dilakukan memastikan ada cek ke lapangan untuk tanahnya, letak pastinya dan keadaan tanahnya guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya sengketa tanahnya fiktif, Hal itu penting, karena salah syarat untuk membuatkan akta PPAT haruslah tanahnya bebas dalam sengketa, apabila PPAT membuatkan akta yang ternyata dan satu tanahnya dalam sengketa, maka PPAT tersebut telah melakukan pelanggaran berat, konsekwensi hukumnya tidak hanya terancam akan dicabut jabatan yang diembannya tetapi juga berpotensi menjadi bahan penyidikan oleh aparat hukum yang pada akhirnya dapat mengantarkannya ke dalam penjara. Dalam hal ini bermakna Kepastian mengenai obyek
Larangan PPAT
a. membuat akta untuk dirinya lurus vertikal tanpa pembatasan sendiri, suami atau istrinya, keluarga sedarah dalam garis derajat dan dalam garis menjadi para pihak atau kuasa Thn. 1998); ke samping derajat kedua, (psl 23 PP 37 b. membuat akta PPAT terhadap tanah yang dalam sengketa (psl 38 ayat 1 PP 37 Thn 1998).
PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN • • • • • • • • • • • • Akta dibawa bukan kepada yg berwenang Tandatangan bukan dikantor Orang mati bisa tanda tangan Akta tdk diberi nomor dan tgl tandatangan Wansprestasi walau kedua belah pihak tlh Akta ditandatangan dalam keadaan kosong Masalah luas Rekayasa/PUTUSAN, Menghilangkan salah satu ahli waris Berkas Banyak Yang Bolong Akte dibuat sebelum ijin peralihan tanah pertanian diterbitkan Legalisasi tanpa melihat aslinya RENVOI HRS DIPARAF SAKSI DAN PARA PIHAK DAN NOTARIS ATAU PPAT
SERTIPIKAT PALSU DAN YANG DIPROSES DIPOLDA JATENG
• • • • • Palsu Sebagian Palsu Seluruhnya Satu Sertipikat Palsu dapat Di cek lebih dari satu Notaris KTP palsu atau dipalsukan, Surat Kawin/KK Dipalsukan
CIRI SERTIPIKAT ASLI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
SAMPUL SERTIPIKAT BILA DILIPAT AKAN KEMBALI SEPERTI SEMULA DAN TIDAK AKAN MEMBEKAS GAMBAR PETA BIDANG TERANG DAN ASLI BUKAN FOTO COPY ALIAS BURAM KERTAS SERTIPIKAT BILA DITERAWANG AKAN KELIHATAN BURUNG GARUDA SEMUA LOGO DALAM SERTIPIKAT AKAN MUNCUL BILA DIBERI LAMPU ULTRAVIOLET KERTAS SERTIPIKAT YANG BARU ADA TULISAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG