Transcript possibility

PROVINSI X, Y, Z
PAST & PRESENT
PAST
(1949-1950)
X, Y, Z
ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT
POSSIBILITY
KELEMAHAN
1. Belum terbentuk
struktur
pemerintahan dgn
jelas
2. Sistem
pemerintahan
sentralistis NRI
3. Belum ada DPRD
4. SDM birokrasi
kurang mendukung
5. Banyaknya suku
diperintah oleh rajaraja tradisional
KELEBIHAN
1. Sumber daya
alam
berlimpah
2. Bekas
karesidenan
pada jaman
Belanda
=
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi
KONFLIK ETNIS-RELIGIUS
tampaknya belum bisa
terwujud mengingat potensi
perebutan sumber daya
alam yang berlimpah akan
melahirkan kompetisi sukusuku yang diperintah rajaraja tradisional. Ditambah
lagi, bangunan kelembagaan
pemerintahan yang sangat
lemah, warisan karesidenan
di jalam Belanda tidak dapat
dimanfaatkan secara optimal
dalam wadah bangunan
negara kesatuan.
PAST
(1949-1950)
X, Y, Z
PARTISIPASI POLITIK
POSSIBILITY
KELEMAHAN
1. Kedudukan presiden
terbatas sbg kepala
negara hy dlm
pemilu
2. Masih diakuinya
demokrasi liberalpartai politik
berperan lebih kuat
1.
2.
3. Belum adanya
DPRD
4. Adanya keinginan
pihak asing
menduduki kembali
Tapanuli eks Negara
Sumatera Timur
3.
4.
KELEBIHAN
Keterlibatan
warga dalam
pengambilan
kebijakan
Pempus
mengeluarkan
maklumat:
membentuk
parpol termasuk
di tapanuli
Ada misionaris
kristen protestan:
penasehat
Persekutuan
berlandaskan
agama
=
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi
PARTISIPASI POLITIK
tampaknya ada
kemungkinan terwujud
setelah terbentuknya parpol
disertai dengan bantunan
nasehat pembangunan
organisasi masa
berlandaskan semangat
keagamaaan dari misionaris
asing. Walaupun DPRD
belum terbentuk, namun
keberadaaan persekutuan
gereja misalnya memberikan
ruang masyarakat berembuk
dalam pengambilan
kebijakan.
PAST
(1949-1950)
X, Y, Z
DESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN
KELEMAHAN
KELEBIHAN
POSSIBILITY
1.
….
1.
….
1.
….
2.
…..
2.
….
2.
….
3.
….
3.
….
3.
….
4.
….
4.
….
4.
….
5.
….
5.
….
5.
….
6.
….
6.
….
6.
….
7.
….
7.
….
7.
….
8.
….
8.
….
8.
….
9.
….
9.
….
9.
….
10. …..
10. ….
=
10. ….
PRESENT
(1998-PRESENT)
X, Y, Z
ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT
1.
2.
3.
KELEMAHAN
Konflik kesukuan
berdasarkan agama
(Islam vs. protestan)
Tidak adanya
pemerataan dlm
pengisian jabatan
publik (bataknisasi)
Pusat
penyelenggaraan
administrasi rentan
perebutan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KELEBIHAN
UU 22/1999 revisi
UU 32/2004
SDM mendukung
(pendidikan, ex.
Pola pikir masy.)
Sumber daya alam
mendukung
Banyaknya tokoh2
nasional berasal dari
tapanuli
Rasa nasionalisme
Tapanuli meningkat
dalam kesukuan
Tapanuli utara
sebagai kabupaten
percontohan
kemajemukan suku
POSSIBILITY
=
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi
KONFLIK ETNIS-RELIGIUS
tampaknya mungkin
terwujud karena faktor
pendorong berupa
perundangan yang sangat
ramah pada kemandirian
daerah. Tapanuli memiliki
kelebihan dari segi
representasi tokoh di tingkat
nasional didukung oleh rasa
kesukuan Tapanuli yang
tinggi. Namun demikian,
Tapanuli masih menyimpan
potensi konflik kesukuan
berlandaskan agama bila
suku batak tetap
mendominasi segala aspek
kehidupan masyarakat
Tapanulil.
PRESENT
(1998-PRESENT)
X, Y, Z
PARTISIPASI POLITIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KELEMAHAN
Elit tapanulimemperjuangkan
prov-berada di luar
tapanuli
Lemahnya peranan
elit DPRD
memperjuangkan
prov tapanuli
Terjadinya
pemekaran wilayah
tapanulimelemahkan power
Ada suku batak
termargimalkan
Tokoh kepala
daerah bukan
berasal dari suku
dominan/mayoritas
suku batak tidak
akur dengan suku
Melayu, dllnya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KELEBIHAN
Banyak elit tapanuli yg
berhasil di luar
tapanuli/pusat
Peran masyarakat
tapanuli sangat
mendukung provinsi
tapanuli
LSM pro tapanuli
Ormas pro tapanuli
Mahasiswa/akademisi
Adanya dukungan
beberapa kabupaten
untuk Provinsi Tapanuli
=
POSSIBILITY
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi
PARTISIPASI POLITIK
tampaknya agak berkurang
mengingat telah terjadi
peristiwa yg mengakibatkan
tercorengnya citra suku
batak dlm memarginalkan
suku lainnya, lemahnya
peran elit di DPR dan DPRD
serta pemekaran wilayah
Tapanuli memecah kesatuan
perjuangan. Namun
demikian, sebagai catatan
kekuatan Tapanuli terletak
pada elit yang berhasil di
luar Tapanuli, begitupula
peran masyarakat dan
ormas dalam
memperjuangkan Provinsi
Tapanuli yg cukup besar jgn
sampai menjadi bumerang
dlm usaha pembentukan
Provinsi Tapanuli.
PRESENT
(1998-PRESENT)
X ATAU Y ATAU Z
DESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN
KELEMAHAN
KELEBIHAN
POSSIBILITY
1.
….
1.
….
1.
….
2.
…..
2.
….
2.
….
3.
….
3.
….
3.
….
4.
….
4.
….
4.
….
5.
….
5.
….
5.
….
6.
….
6.
….
6.
….
7.
….
7.
….
7.
….
8.
….
8.
….
8.
….
9.
….
9.
….
9.
….
10. …..
10. ….
==
10. ….
X, Y, Z
PAST & PRESENT
COMPARED
KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY
KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNISRELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud
mengingat potensi perebutan sumber daya
alam yang berlimpah akan melahirkan
kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja
tradisional. Ditambah lagi, bangunan
kelembagaan pemerintahan yang sangat
lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda
tidak dapat dimanfaatkan secara optimal
dalam wadah bangunan negara kesatuan.
PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI
POLITIK tampaknya ada kemungkinan
terwujud setelah terbentuknya parpol disertai
dengan bantunan nasehat pembangunan
organisasi masa berlandaskan semangat
keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun
DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan
persekutuan gereja misalnya memberikan
ruang masyarakat berembuk dalam
pengambilan kebijakan.
DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK
ANGGARAN POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi POLITIK
ANGGARAN
PAST
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNISRELIGIUS tampaknya mungkin terwujud
karena faktor pendorong berupa perundangan
yang sangat ramah pada kemandirian daerah.
Tapanuli memiliki kelebihan dari segi
representasi tokoh di tingkat nasional didukung
oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi.
Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan
potensi konflik kesukuan berlandaskan agama
bila suku batak tetap mendominasi segala
aspek kehidupan masyarakat Tapanulil.
TAPANULI
KONFLIK ETNIKRELIGIUS
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi
potensi KONFLIK
ETNIK-RELIGIUS cukup
menjanjikan
PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI
POLITIK tampaknya agak berkurang
mengingat telah terjadi peristiwa yg
mengakibatkan tercorengnya citra suku batak
dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya
peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran
wilayah Tapanuli memecah kesatuan
perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan
kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang
berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran
masyarakat dan ormas dalam
memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup
besar jgn sampai menjadi bumerang dlm
usaha pembentukan Provinsi Tapanuli.
DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK
ANGGARAN POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi potensi POLITIK
ANGGARAN
PRESENT
PARTISIPASI POLITIK
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi
potensi PARTISIPASI
POLITIK tampaknya
agak kurang
menguntungkan
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi
potensi
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
FUTURE
KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNISRELIGIUS tampaknya bisa terwujud
mengingat adanya tokoh-tokoh daerah yg loyal
pada Luwu, memperjuangkan kepentingan
daerah ditambah adanya dukungan kerajaan
Luwu yg masih kuat. Kendala dalam
pembentukan Provinsi Luwu terletak pada
pertentangan antar suku dilandasi agama dan
pendidikan masyarakat yg rendah ditambah
dgn struktur organisasi yg belum solid
mendukung tatanan negara kesatuan Republik
Indonesia dari bangunan negara serikat.
KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNISRELIGIUS tampaknya mungkin agak sukar
terwujud karena faktor pendorong berupa
kebijakan otonomi daerah dan kesadaran
masyarakat Luwu untuk otonom tidak mampu
mendorong persatuan di dalam masyarakat
etnis Luwu. Di samping itu absennya tokoh
pemersatu membuat ego sektoral menjadi
tinggi sehingga romantisme masa lalu akan
kejayaan Luwu harus sedikit demi sedikit
dibangkitkan kembali melalui perjuangan
bersama.
LUWU
KONFLIK ETNIKRELIGIUS
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi
KONFLIK ETNIKRELIGIUS agak sukar
terwujud
PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK
tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah
peran raja-raja Luwu dan tokoh-tokoh
pemersatu mengakar kuat di dalam
perjuangan Provinsi Luwu ditambah oleh janji
Presiden Soekarno memberikan status
provinsi kepada Luwu. Namun demikian, oleh
karena tingkat pemahaman masyarakat
rendah berikut status administratif yg tdk
memberikan ruang banyak bagi partisipasi
politik, berikut juga dgn iklim politik yg krg
berpihak pada daerah2 eks RIS, maka
kemungkinan besar sukar terwujud.
DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK
ANGGARAN POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi POLITIK ANGGARAN
PAST
PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK
tampaknya mungkin terwujud walaupun lambat
asalkan elit-elit di DPR maupun DPRD mampu
menyatukan suara demi pembentukan Provinsi
Luwu Raya. Dukungan dari masyarakat/ormas
tampaknya sudah banyak, namun perlu
diwaspadai kepentingan gerakan tersebut
dalam rangka pembentukan Provinsi Luwu
bersama-sama atau ada kepentingan dalam
perebutan sumber daya alam.
DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK
ANGGARAN POSSIBILITY
Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi POLITIK ANGGARAN
PRESENT
PARTISIPASI POLITIK
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi
PARTISIPASI POLITIK
tampaknya mungkin
terwujud walau lamban
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
FUTURE
LUWU
TAPANULI
KONFLIK ETNIKRELIGIUS
KONFLIK ETNIKRELIGIUS
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi
PARTISIPASI POLITIK
agak sukar terwujud
PARTISIPASI POLITIK
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi
potensi PARTISIPASI
POLITIK tampaknya
agak kurang
menguntungkan
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
TAPANULI dari segi
potensi
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
FUTURE
COMPARED
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Tapanuli dari segi
potensi KONFLIK
ETNIK-RELIGIUS cukup
menjanjikan
PARTISIPASI POLITIK
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi
PARTISIPASI POLITIK
tampaknya mungkin
terwujud walau lamban
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
Kemungkinan akan
terbentuknya Provinsi
Luwu dari segi potensi
DESENTRALISASI
FISKAL & POLITIK
ANGGARAN
FUTURE
KONFLIK ETNIK-RELIGIUS
Kemungkinan akan terbentuknya
Provinsi Tapanuli lebih besar
daripada Provinsi Luwu
PARTISIPASI POLITIK
Kemungkinan akan terbentuknya
Provinsi Tapanuli akan lebih
banyak menemui kendala
daripada Provinsi Luwu yang
bergerak lamban tapi tidak
seekstrem Tapanuli
DESENTRALISASI ‘FISKAL &
POLITIK ANGGARAN
Kemungkinan akan terbentuknya
Provinsi Tapanuli lebih besar
daripada Provinsi Luwu
KESIMPULAN SEMENTARA
KEMUNGKINAN AKAN
TERBENTUKNYA PROVINSI
TAPANULI AKAN LEBIH BESAR
DIBANDINGKAN PROVINSI LUWU
RAYA
REKOMENDASI
PROVINSI TAPANULI PROVINSI LUWU RAYA