petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa
Download
Report
Transcript petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Dasar :
Surat Dirjen PMD No.414.2/1408/PMD tanggal 31
Maret 2010, diluncurkan petunjuk teknis guna :
perencanaan partisipatif dilakukan
aspirasi
dapat diakomodir serta munculnya rasa
memililki masyarakat
mengoptimalkan partisipasi masyarakat
RPJM-Des dan RKP-Des menjadi bahan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
program masuk desa sehingga pembangunan
dapat efisien dan efektif
Perencanaan Pembangunan
Desa
Proses penyusunan tahapan-2 kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam
jangka waktu tertentu
Wujud perencanaan pembangunan desa adalah
dokumen RPJM-Des dan dokumen RKP-Des
RPJM-DES
Dokumen perencanaan untuk periode 5 th yang
memuat :
arah kebijakan pembangunan desa
arah kebijakan keuangan desa
kebijakan umum
program
program SKPD
program lintas SKPD
program prioritas kewilayahan
rencana kerja
RKP-DES
Dokumen perencanaan untuk periode 1 th
yang merupakan penjabaran dokumen
RPJM-Des yang memuat :
Rancangan kerangka ekonomi desa (dengan
kerangka pendanaan yang dimutakhirkan)
Program prioritas pembangunan desa
Rencana kerja dan pendanaan
Perkiraan maju yang dilaksanakan pemdes,
atau melalui partisipasi masyarakat yang
mengacu pada RKPD dan RPJM-Des
Kaidah Penyusunan
Rencana
Spesifik
Terukur
Dapat diterima
Realistis
Kerangka waktu jelas
Sesuai kemampuan desa untuk
melakukannya
Tim Penyusun / Perumus
RPJM-Des
Jumlah minimal 11 orang
Unsur :
kepala desa (sebagai penanggung jawab dan
koordinator tim)
sekretaris desa
minimal 2 orang pengurus LPMD
minimal 2 orang KPMD (salah satunya
perempuan)
minimal 2 orang kepala dusun
Minimal 3 orang wakil masyarakat (salah satunya
perempuan
Ditetapkan melalui SK Kades
Masa tugas hingga ditetapkannya Perdes
RPJM-Des
Mekanisme Pembentukan Tim Perumus /
Penyusun Dokumen RPJM-Des
Sosialisasi oleh pemerintah desa
Pengumuman pendaftaran / perekrutan calon anggota
Proses pendaftaran
Pengumuman daftar calon anggota
Menampung aspirasi masy terhadap calon anggota
Rapat pembentukan tim :
penetapan jadwal, sarana-prasarana, dan undangan oleh
pemerintah desa
Rapat dipimpin kepala desa
Agenda rapat meliputi :
Pembukaan,
Penjelasan materi rapat (proses penyusunan dokumen RPJM-Des,
tugas dan tanggung jawab tim penyusun, penyampaian hasil
pendaftaran/perekrutan calon, penjelasan ketentuan pembentukan
tim penyusun)
Proses pemilihan anggota
Penandatanganan berita acara rapat
Penetapan anggota tim penyusun melalui SK Kades
Tahap Penyusunan Dokumen RPJM-Des
Persiapan (penugasan KPMD & LPMD untuk pengkajian
keadaan desa, arsip dokumen MMDD / Pegas tahun
sebelumnya, sarana dan alat pendukung, jadwal dan
agenda pelaksanaan)
Pengkajian keadaan desa
menggali secara obyektif, cermat dan lengkap tentang potensi,
masalah, dan kebutuhan
Dilakukan oleh KPMD & LPMD
Menggunakan instrumen peta sosial, kalender musim, dan
diagram Venn
Penyusunan rencana / rancangan dokumen
Perumusan rancangan
Disusun berdasarkan urusan (wajib & pilihan)
Urusan wajib mencakup bidang (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3)
sarana-prasarana, (4) lingkungan hidup, (5) sosial budaya, (6)
pemerintahan (7) koperasi dan usaha masyarakat
Urusan pilihan berdasarkan kondisi dan potensi, meliputi (1)
pertanian, (2) kehutanan, (3) pertambangan, (4) pariwisata, (5)
kelautan
Rumusan rencana kegiatan disusun berdasarkan kaidah
penyusunan rencana
Rapat penyusunan
Dilakukan di forum rapat tim penyusun yang
dipimpin kepala desa dan sekretaris desa
Rapat dilakukan beberapa kali hingga tersusun
rancangan dokumen yang lengkap dan layak
Rapat pertama tim adalah untuk membahas
agenda dan tata cara rapat
Rapat terdiri dari rapat komisi dan rapat pleno
Rapat komisi dilakukan berdasarkan urusan (wajib
dan pilihan) serta jumlah anggota tim
Dilakukan setelah pengkajian keadaan desa
selesai dilakukan
Hasilnya berupa rancangan / draft awal dokumen
RPJM-Des
Pembahasan rancangan
Dilakukan bersama masyarakat di forum musrenbang desa
Musrenbang khusus ini dilaksanakan 5 th sekali dengan
dihadiri oleh tim penyusun, wakil-2 dari klp masy, ormas,
LSM, klp perempuan, masy miskin, lembaga kemasyarakatan
desa, dan unsur lainnya.
Forum difasilitasi oleh KPMD & LPMD
Proses pembahasan :
Pembukaan & pengarahan camat
Pemaparan kepala desa tentang proses penyusunan
rancangan dokumen
Pemaparan draft awal rancangan dokumen oleh tim penyusun
Pembahasan rancangan dokumen oleh peserta melalui diskusi
kelompok
Pembahasan pleno atas hasil pembahasan klp
Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan oleh kepala desa
Penutupan oleh kepala desa
Hasilnya berupa rancangan / draft akhir dokumen RPJM-Des
Penetapan rancangan RPJM-Des
Dilakukan di forum rapat BPD dengan dipimpin oleh pimpinan BPD
Unsur peserta terdiri dari :
Semua anggota BPD
Kepala desa
Sekretaris desa
Semua kepala urusan
Anggota tim penyusun dokumen RPJM-Des
Pengurus ormas / LSM
Wakil masyarakat
Proses pembahasan
Persiapan
Pengajuan rancangan perdes oleh kades kepada BPD maksimal 1
minggu setelah musrenbang pembahasan rancangan awal RPJM-Des
Maksimal 2 minggu setelah rancangan perdes diterima, BPD melakukan
rapat penetapan
Pelaksanaan
Pembukaan & pengantar oleh pimpinan rapat
Penyampaian nota pengantar rancangan perdes RPJM-Des oleh kades
Tanggapan anggota BPD
Jawaban kades
Pengambilan keputusan / penetapan perdes
Penandatanganan naskah perdes oleh kades & ketua BPD
Hasilnya berupa peraturan desa tentang RPJM-Des
Penyusunan Dokumen RKP-Des
Pembentukan dan penetapan tim penyusun
oleh kades di forum rapat dan dikukuhkan
dalam SK Kades
Jumlah tim penyusun minimal 11 orang
terdiri dari unsur kades, sekdes, LPMD,
tomas, dan KPMD dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan
Dokumen RKP-Des ditetapkan melalui SKKades
SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM-DES
Bab I : Pendahuluan
1.1. Latar belakang
1.2. Dasar hukum
1.3. Pengertian
Bab II : Profil Desa
2.1. Kondisi desa
2.1.1. Sejarah desa
2.1.2. Demografi
2.1.3. Keadaan sosial
2.1.4. Keadaan ekonomi
2.2. Kondisi pemerintahan desa
2.2.1. Pembagian wilayah desa
2.2.2. Struktur organisasi pemerintah desa
Bab III : Potensi dan masalah
3.1. Potensi
3.2. Masalah
Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa
4.1. Visi dan Misi
4.1.1. Visi
4.1.1. Misi
4.2. Kebijakan pembangunan
4.2.1. Arah kebijakan pembangunan desa
4.2.2. Potensi dan masalah
4.2.3. Program pembangunan desa
4.2.4. Strategi pencapaian
Bab V : Penutup
Lampiran
1. Peta sosial desa
2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan
pemecahan masalah
3. Tabel rencana pembangunan desa
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPDes
Bab I : Pendahuluan
1.1. Latar belakang / Pendahuluan
Contoh -1
1.2. Visi dan misi desa
1.3. Landasan hukum
1.4. Tujuan
Bab II : Arah kebijakan keuangan desa
2.1. Pendapatan desa
2.2. Belanja desa
Bab III : Prioritas Pembangunan Desa
3.1 Masalah dan tantangan
3.2. Program & kegiatan indikatif
Bab IV : Kaidah pelaksanaan
Bab V : Penutup
Lampiran
1. Matriks program kegiatan
2. Rencana anggaran biaya tahunan
3. Proses penyusunan program dan kegiatan
(lokakarya, musrenbang desa)
4. BA musyawarah (lokakarya, musrenbang desa)
5. Daftar hadir musyawarah (lokakarya,
musrenbang desa)
6. Peta desa
7. Foto kegiatan
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPDes
Bab I : Pendahuluan
1.1. Latar belakang
1.2. Dasar hukum
Contoh -2
1.3. Tujuan dan manfaat
1.4. Visi dan misi desa
Bab II : Kebijakan keuangan desa
2.1. Kebijakan pendapatan desa
2.2. Kebijakan belanja desa
Bab III : Rumusan Prioritas Masalah
3.1 Identifikasi masalah pembangunan th sebelumnya
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan
supra desa
3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan
darurat
Bab IV : Kebijakan dan Program Pembangunan
Desa
4.1. Prioritas program & kegiatan skala
desa
4.2. Prioritas program & kegiatan skala
kecamatan/kabupaten/kota
4.3. Pagu indikatif program & kegiatan
masing-2 bidang / sektor
Bab V : Penutup
Lampiran
1. Matriks program & kegiatan beserta rancangan
anggaran & sumber dana
2. BA musrenbang RKP desa