Transcript MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

PEMBANGUNAN JATIDIRI BANGSA
INDONESIA
(Membangun Masyarakat Pancasila)
TEMA
PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN AKHLAK MULIA DAN
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA[1]
(Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam rangka Membangun Social Capital
Bangsa dengan Paradigma Kritis Konstruktif menghadapi Globalisasi)
Universitas Airlangga (UA) dan Jawa Timur Sebagai Pylot Project
[1]Nama Komisi 4 yang dibentuk sebagai implementasi salah satu isu pokok pembangunan pendidikan nasional
yang diselenggarakan Mendiknas pada 02 -04 Maret 2010.
pada Rembuk Nasional Pendidikan 2010
Oleh
Ajar Triharso
Dasar Semangat
Puruhito, Prof. Dr.at al., Jati Diri Bangsa dalam Ancaman
Globalisasi, Hasil Kongres Guru Besar Seluruh Indonesia I
(Pertama) 2007, Airlangga University Press, Surabaya,
2008.
Berbagai Seminar dan Saresehan Tentang Pancasila di
Indonesia serta Kongres Pancasila I 2009 (di UGM) dan II
2010 (di Universitas Udayana)
“... bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat
menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan
sendirinya. Tidak ada satu weltanschauung dapat
menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan
perjuangan!”. (Pidato Bung Karno 1 Juni 1945)
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK), MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB),
DAN MATA KULIAH BERMUATAN KEPRIBADIAN, KEBUDAYAAN SEBAGAI DASAR KEPRIBADIAN NASIONAL
UU NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
BAB X KURIKULUM
Pasal 36
(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 37
Ajat (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan
kewarganegaraan; dan c. bahasa.
Ajat (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 38
(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan
tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk
setiap program studi.
PP NOMOR 19 TAHUN 2005 Tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)
BAB I : KETENTUAN UMUM : Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan
independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional
pendidikan;
BAB III STANDAR ISI
Bagian Kedua: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Pasal 9
(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan untuk setiap program studi.
(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan
kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi
program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta
mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh
perguruan tinggi masing-masing.
UU 20/2003 Sisdiknas : Pasal 36
PP 19/2005 Tentang SNP : Pasal 9 Ayat (2)(3)
SK Dirjen Dikti No. 44/Dikti/Kep/2006
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB):
Ilmu Kealaman Dasar (IKD)
Ilmu Sosial Dasar dan Budaya Dasar (ISBD)
UU 20/2003 Sisdiknas : Pasal 37 ayat 2
PP 19/2005 Tentang SNP: Pasal 9 Ayat (2) (3)
SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006
Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan,
Bahasa Indonesia
Misi dan Standar Kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilainilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalamkehidupansehari-hari,
; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis .... (Pasal 2 dan 3 ayat 1). Misi dan Standar Kompetensi MBB
adalah ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan Iingkungan hidup secara arif.
Implementasi MPK DAN MBB dalam satu wadah (Pasal 12 SK DIRJEN 43/44) - MAWU - UA
Implementasi UU 20/2003 ps. 36,37 dan PP 19/2005 Tentang SNP ps. 9 Pasal 9
Ayat (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi
program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian (Pancasila),
kebudayaan (Daerah/Nasional), serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
GAMBAR 1
PANCASILA, TRISILA, EKASILA
Pancasila
Trisila
Ekasila
GAMBAR 2
COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV.) APPROACH IN
THE BASIC NATIONAL CHARACTER AND PERSONALITY
BUILDING IN THE HIGHT EDUCATION (PT)
M
U
L
T
Y
M
U
L
T
Y
C
U
L
T
U
R
A
L
D
I
C
I
P
L
I
N
PROSES PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SK DIRJEN DIKTI NO. 43 DAN 44/2006
(PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT)
COGNISI/AFEKSI
(Oleh Dosen MAWU)
Pembelajaran Pembinaan
Kebersaman Mahasiswa
Baru (PPKMB)
WAJIB NASIONAL:
MPK (Pengemb Kepribadian)
1 . PEND. AGAMA
2. PEND.PANC. dan KEWRG.
3. BAH. IND
MBB (Berkehidupan Bermasy.)
1. IAD
2. ISBD
WAJIB PT (MAWU):
(Kegiatan akademik yang relevan)
1. FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA
2. ETIKA
3. KEWIRAUSAHAAN
AFEKSI/PSIKOMOTORIK
(Difasilitasi Oleh Sebuah Komisi)
SOFT SKILL Kebersamaan:
UU 20/2003 ps 2-PP19/2005ps9
BERKEPRIBADIAN DAN
BERKEHIDUPAN BERMASYRAKAT
(BERJATIDIRI)
UNIVERSITAS, DAERAH DAN NASIONAL
BERDASARKAN NILAI-NILAI
PANCASILA, TRISILA
EKASILA (GOTONG ROYONG)
dengan MASALAH (problem) DASAR BANGSA
KEBERSAMAAN mewujudkan
MASYARAKAT BHINEKA TUNGGAL IKA
dengan metoda Community Development
(Comdev.)
DENGAN PENDAMPING/FASILITATOR
GURU BESAR DARI BIDANG KEILMUAN
MASING-MASING
MENUJU
excellent with morality
GAMBAR 3
I
N
T
E
R
I
N
T
E
R
D
I
C
I
P
L
I
N
C
U
L
T
U
R
A
L
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
C
H
A
R
A
C
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
C
H
A
R
A
C
T
E
R
PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI USAHA PEMBANGUNAN IDEOLOGI NASIONAL DI MASYARAKAT
KOMISI IMPLEMENTASI PANCASILA (KIP)
ASOSIASI FASILITATOR
Lembaga Pelaksana Program Nasional (Pronas)/ Daerah (Proda)
PEMBERDAYAAN IDEOLOGI NASIONALDALAM RANGKA
PEMBANGUNAN SOCIAL CAPITAL MENUJU
MASYARAKAT WARGANEGARA INDONESIA YANG GOTONG ROYONG (EKASILA)
Asosiasi Guru dan Dosen Pendidikan Pancasila (AGDPP)
METODE COMMUNITY DEVELOPMENT
PELAYANAN
PEMBINAAN
KEANGGOTAAN
(Sertifikasi)
PENDIDIKAN PARTISIPATIF
PENDIDIKAN PANCASILA
Metode Pendampingan Comdev.
COORDINATOR
COMDEV.
MONITORING DAN EVALUASI PROSES
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN
PEMBERDAYAN DAN IMPLEMENTASI
PANCASILA
LINK AND MATCH
KOORDINASI
KEANGGOTAAN
(Sertifikasi)
FASILITASI
PENDIDIKAN
Perilaku Pancasila
(GOTONG ROYONG)
Warganegra
Fasilitator
COMDEV.
RT, RW, Desa, Kab. Prop, Nas,
Kelompok Masyarakat
(POKMAS)
SARANA - PRASARANA
PENDIDIKAN
Perilaku Pancasila
(GOTONG ROYONG)
Warganegara
PENDAMPINGAN
MEMBANGUN KEGOTONG ROYONGAN
-Diseminasi/Sosialisasi Materi
- Penggalian Gagasan (Cognisi) – SA+PCM
- Perencanaan Kegiatan (Afeksi) - SA+PCM
- Pelaksanaan Kegiatan (Psikomotorik) - Implement
-Evaluasi Hasil Pendampingan
SUPERVISI
Partisipan
(Target Group)
PARTISIPASI
REKOMENDASI
- Kepakaran
- Narasumber
KEMITRAAN
MENGHASILKAN
Warganegara Indonesia
Berkepribadian
GOTONG-ROYONG
- MASYARAKAT WARGANEGARA
(Individu, Ormas)
-DUNIA PENDIDIKAN
-(Dasmen, Dikti)
-BIROKRASI
(SIPIL – MILITER)
- PARTAI POLITIK
GAMBAR 4
Ajar Triharso
PENDIDIKAN JATIDIRI SEBAGAI PENDIDIKAN IDEOLOGI NASIONAL DI DUNIA PENDIDIKAN MELALUI KOMISI
KOMISI IMPLEMENTASI IDEOLOGI (KII) SEKOLAH/PT
Lembaga Pelaksana Program Sekolah/PT
PEMBERDAYAAN IDEOLOGI NASIONAL
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SOCIAL CAPITAL BANGSA
MENUJU MASYARAKAT GOTONG ROYONG (EKASILA) DI DUNIA PENDIDIKAN
ASOSIASI FASILITATOR
Asosiasi Guru dan Dosen Pendidikan (Ideologi) Pancasila (AGDPP)
METODE COMMUNITY DEVELOPMENT
PELAYANAN
PEMBINAAN
KEANGGOTAAN
(Sertifikasi)
PENDIDIKAN PARTISIPATIF
PENDIDIKAN PANCASILA
Metode Pendampingan Comdev.
coordinator
COMDEV.
MONITORING DAN EVALUASI PROSES
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN
PEMBERDAYANDANIMPLEMENTASI
PANCASILA DI DUNIA PENDIDIKAN
Fasilitator
COMDEV.
Kelompok Murid/Mhs./Dosen/Tenpend.
FASILITASI
PENDIDIKAN
Perilaku
GOTONG ROYONG
Warga
Sekolah/Kampus
(POKMAS SEKOLAH DAN PT)
SARANA - PRASARANA
PENDIDIKAN
Perilaku
GOTONG ROYONG
Warga
Sekolah/Kampus
PENDAMPINGAN
MEMBANGUN KEGOTONG ROYONGAN
-Diseminasi/Sosialisasi Materi
- Penggalian Gagasan (Cognisi) – SA+PCM
- Perencanaan Kegiatan (Afeksi) – SA+PCM
- Pelaksanaan Kegiatan (Psikomotorik) - Implement
-Evaluasi Hasil Pendampingan
SUPERVISI
Partisipan
(Target Group)
PARTISIPASI
REKOMENDASI
- Kepakaran
- Narasumber
KEMITRAAN
GAMBAR 5
LINK AND MATCH
KOORDINASI
KEANGGOTAAN
(Sertifikasi)
Ajar Triharso
MENGHASILKAN
Warga Sekolah dan Kampus
Berkepribadian
GOTONG-ROYONG
-MASYARAKAT SEKOLAH DAN PT
-MASYARAKAT WARGANEGARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PIMPINAN LPPM
SEKRETARIS
ISI
DLL.
KOMISI
STUDI LINGKUNGAN
KOMISI
STUDI WANITA
(INVIRONMENTAL STUDIES)
PEER GROUP
(GENDER STUDIES)
PEER GROUP
KOMISI
PENGKAJIAN JATIDIRI DAN KEBANGSAAN
(SK Ketua LPPM-UA No. 08/H3.13/LL/2009 )
PEER GROUP
USULAN KOMISI/POKJA
PENGEMBANGAN JATIDIRI
( IMPLEMENTASI IDEOLOGI)
GAMBAR 7
KOMS
DLL.
REKTOR UA
DIREKTORAT
SDM
DIREKTORAT
KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT
AKADEMIK
LPPM-UA
(KPJK)
KOMISI/POKJA
Komisi Pendidikan Pancasila (KPN)
di Sekolah dan Kampus
PROYEK-PROYEK
PENDAMPINGAN/
FASILITASI PEMBANGUNAN
KEBERSAMAAN SIVITAS
AKADEMIKA UA
GAMBAR 8
ASOSIASI
FASILITATOR
FASILITATOR
KOMISI IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN PANCASILA (JATIDIRI)
DAN SK DIRJEN DIKTI 43/44/2006
MENGEMBANGKAN KEPRIBADIAN (MPK) DAN
BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB)
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL DAN PARADIGMA IPTEK
MANAJEMAN
PENDIDIKAN
DOSEN MAWU
MPK/MBB
PROGRAM
STUDI
MANAJEMEN
FUNGSIONAL
DAN
KURIKULUM
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
MENGIMPLEMENTASIKAN NILAINILAI PANCASILA
DIREKTORAT
AKADEMIK/
PENDIDIKAN
PEER GROUP
PENELITIAN BAHAN AJAR DAN
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
PANCASILA
KPJK
FASILITASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
PENGABDIAN MASYRAKAT
DAN PUBLIKASI
LPPM
GAMBAR 9
MASYARAKAT
PENDIDIKAN,
PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT UMUM
MEMBANGUN MASYARAKAT BERKARAKTER DAN BERJATIDIRI PANCASILA
PEMERINTAH
BAPENAS/PROP/KAB/KOT
RELEVANSI FUNGSIONAL
PEER GROUP PENGEMBANGAN KARAKTER DAN
JATIDIRI
KOMISI
LPPM/LITBANG
KOMISI
IMPLEMENTASI
IDEOLIGI
ASOSIASI
ASOSIASI
DI TINGKAT NAS-PROPKAB/KOT
(DIUSULKAN KOMISI E
DPRD JATIM)
FASILITATOR
IMPLEMENTASI
IDEOLOGI
GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN
PANCASILA (AGDPP)
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN
KESADARAN NASIONAL,
KERUKUNAN, KEHARMONISAN
DAN KEGOTONG-ROYONGAN
BERDASARKAN NILAI-NILAI
PANCASILA DI BIROKRASI DAN
MASYARAKAT
DUNIA PENDIDIKAN
KADER-KADER
YANG SUDAH
TERSELEKSI DAN
DITUGASI OLEH
DAERAH, BIDANG,
SEKTOR DAN
PROFESI MASINGMASING
MASYARAKAT UMUM
(SUDAH BERDIRI DI JATIM ATAS
SARAN KOMISI E DPRD JATIM)
KADER-KADER GURU DAN
DOSEN YANG SUDAH
TERSELEKSI DAN
DITUGASI OLEH JURUSAN
DAN PROGRAM STUDI
MASING-MASING
PENGEMBANGAN
KARAKTER DAN
JATIDIRI
DI SEKOLAH DAN PT
(DIUSULKAN KPJK-UA)
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN
KESADARAN NASIONAL,
KERUKUNAN, KEHARMONISAN
DAN KEGOTONG-ROYONGAN
BERDASARKAN NILAI-NILAI
PANCASILA DI DUNIA
PENDIDIKAN
MASYARAKAT PENDIDIKAN
KEBERADAN KOMISI PENGEMBANGAN KARAKTER DAN JATIDIRI LPPM-UA: PYLOT PROJECT
GAMBAR 10
KOMISI DI PEMERINTAHAN
Melaksanakan tugas-tugas
pemerintah tertentu yang sifatnya
interdepartemental dan sektoral yang
menjadi prioritas untuk mencapai
kinerja yang maksimal
Komisi Pelaksanaan Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KOMISI DI PENDIDIKAN TINGGI (PT)
Melaksnakan tugas-tugas tridharma PT
tertentu yang sifatnya
interdepartemen dan bidang ilmu
yang menjadi prioritas untuk
mencapai kinerja yang maksimal
PEMIKIRAN
KOMISI
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
PEMIKIRAN
KOMISI
Pelaksanaan Belajar Bersama Masyarakat
RELEVANSI FUNGSIONAL
PEMIKIRAN
Komisi Palaksanaan Sosialisasi Ideologi Nasional
Komisi Pendidikan Pancasila (KPN)
di Masyarakat
GAMBAR 11
PEMIKIRAN
Komisi Palaksanaan Sosialisasi Ideologi Nasional
Komisi Pendidikan Pancasila (KPN)
di Sekolah dan Kampus
PANCASILA = GOTONG ROYONG
•
•
•
•
•
Arti autentik gotong-royong dalam hal ini terkandung di dalam isi pidato ilmiah Ir.
Sukarno pada sidang BPUPKI 1Juni 1945 yang antara lain menyebutkan:
“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu,
maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan
Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara
gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong!
Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari
“kekeluargaan” Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah suatu faham yang
statis, tetapi gotong-royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal,
suatu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarno satu
karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan,
amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang
bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan Bantu-binantu
bersama. Amal semua buat semua. Holobis-kontul baris buat kepentingan
bersama! Itulah Gotong –royong!
Prinsip Gotong-royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara
yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan
peranakan untuk menjadi bangsa Indonesia. Inilah Saudara-saudara yang
saya usulkan kepada Saudara-saudara. Pancasila menjadi Trisila. Trisila
menjadi Ekasila.” (Depen-RI, 1945: 26; LPPKB, 2005: 54-55)
Dengan kata lain ideologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang harus
direvitalisasi dan terus dipertahankan serta dikembangkan adalah sistem
nilai yang menjadi dasar prilaku kebersamaan dalam konsep gotongroyong.
GAMBAR 12
Tugas Komisi Implementasi Nilai-nilai Pancasila: Mewujudkan melalui proses pendampingan/fasilitatasi prinsip Gotong-royong
diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan di
dunia pendidikan dan masyarakat.
•
•
•
•
Berdasarkan Sila 1 (Pertama) Pancasila yaitu kehidupan berKetuhanan Yang Maha Esa (moral agama)
pendamping/fasilitator, atas penugasan dari Komisi, mendapingi/ memfasilitasi dunia pendidikan dan masyarakat
membangun Gotong-royong antara individu-individu yang kaya (rezeki banyak) dengan yang miskin (rejiki kurang) diwujudkan
ke dalam pemberian Sodakoh/zakat (Islam) Persepuluhan/kolekte (Kristen/Katolik) dan Dane punye (Hindu/Budha) Angpao
(Konghuchu)? dalam rangka melaksanakan 4 Sila lainnya. Dalam rangka Pembangunan Masyarakat secara keseluruhan,
Gotong-royong yang terbangun akan dilengkapi dengan Block Grand dari Pemerintah.
Unit pertama dan utama Gotong-royong di masyarakat adalah RT (Rukun Tetangga) yang terbagi ke dalam dasa wisma. RT
membuka rekening untuk dana sodaqoh, kolekte, danepunye dan angpao warga. Sebagai fungsi koordinasi RT terbagi dalam
dasa wisma. RT diwakili oleh kader RT membangun kegotong-royongan antar RT di RW (Rukun Warga), RW membuka rekening
untuk menampung kontribusi RT dan Blog grand dari Kabupaten/kota. RW-RW diwakili kader-kader yang terpilih, membangun
kegotong-royongan Desa dan melalui kader desa membangun kegotong-royongan Kabupaten. Kabupaten/kota membangun
kegotong-royongan di tingkat propinsi dan dilanjutkan pada tingkat nasional (Inonesia Inc.)
Unit utama Gotong-royong di dunia pendidikan adalah siswa, mahasiswa , tenaga pendidik/guru dan dosen, tenaga
kependidikan/ tenaga administrasi. 1. Siswa dan mahasiswa yang tergabung dalam OSIS dan Himaprodi dibagi ke dalam
kelompok perkelas/angkatan dan kelompok dasa siswa dan dasa mahasiswa (pembagian kelompok student centerd learning
– SCL) didampingi fasilitator membangun kegotong-royongan siswa dan mahasisiwa melalui kegiatan ekstra kuirkuler; 2.
Tenaga pendidik yang tergabung di dalam asosiasi (paguyuban) tenaga pendidik bidang ilmu masing-masing yaitu asosiasi
guru sejenis (wilayah sekolah) dan dosen jurusan/departemen (di PT) sebagai tenaga fungsional dan intelektual/profesional;
3. Tenaga kependidikan atau pegawai administrasi atau tenaga kependidikan di sekolah dan PT tergabung dalam Korps
Pegawai. Dengan proses seperti di RT-RW, prinsip Gotong-royong dilaksanakan dengan membuka rekening pada unit asosiasi
terkecil (Jurusan/departemen – untuk Dosen PT dan kantor wilayah kabupaten/kota– untuk guru sekolah) kemudian melalui
kader-kader dari unit-unit gotong royong masing-masing komunitas membangun kegotong-royongan dalam asosiasiasosiasi (paguyuban-paguyuban) dalam komunitas yang lebih luas hingga tingkat nasional (Indonesia Inc.).
Dikalangan pegawai negri sipil lainnya dan militer serta kepolisian gotong-royong dibangun sesuai dengan struktur dan
tupoksi departemen dan atau kementerian masing-masing.
Gambar 13
UNIT-UNIT GORONG ROYONG DI PT
LINGKUNGAN DIKTI
ASOSIASI/PAGUYUBAN DOSEN PENGAJAR
INDIVIDU
FAKULTAS C
FAKULTAS B
OTONOMI KELOMPOK
DOSEN DEPARTEMEN
DEPT B
KORPRI DI PT
ANGKATAN B
(TENAGA PENDIDKAN DAN
KEPENDIDIKAN PT)
ANGKATAN A
A
OTONOMI
FAKULTAS A
DEPT F
ANGKATAN C
OTONOMI
MAHASISWA
DEPARTEMEN
OTONOMI
UNIVERSITAS
DEPT D
DEPT E
FAKULTAS E
ANG F
DASA MAHASISWA/KEL. SCL
ANGKATAN D
FAKULTAS D
DEPT C
ANGKATAN E
MAHASISWA HIMAPRODI
PER-ANGKATAN
GAMBAR 14
FAKULTAS F
UNIT-UNIT GORONG ROYONG DI PT
LINGKUNGAN
DIKDASMEN
ASOSIASI/PAGUYUBAN GURU SEJENIS DIKDASMEN
KABUPATEN C
KABUPATEN B
OTONOMI KELOMPOK GURU
SEKOLAH SEWILAYAH
SANAWIAH
KORPRI DI PT
(TENAGA PENDIDKAN DAN
KEPENDIDIKAN SEKOLAH)
KELAS 1
KELAS 2
SD
OTONOMI
DIKDASMEN
KABUPATEN
A
ALIAH
KELAS 3
OTONOMI
SISWA
SEKOLAH
SMU
OTONOMI
DIKDASMEN
PROPINSI
SMK
KABUPATEN E
KLS 12
DASA SISWA/KEL. SCL
KELAS -
KABUPATEN D
SMP
KELAS -
SISWA PER-KELAS
GAMBAR 15
KABUPATEN F
UNIT-UNIT GORONG ROYONG DI MASYARAKAT
LINGKUNGAN NASIONAL
ANGGOTA ASOSIASI PROFESI/USAHA SEJENIS
KABUPATEN
KABUPATEN
OTONOMI RUKUN
TETANGGA/RT
RW
RW
RW
RW
DESA
RW
RW
RW
RW
RT
RW
OTONOMI
RUKUN
WARGA/RW
RW
RW
DESA
DESA
DESA
RT
KABUPATEN
DASA WISMA
GAMBAR 16
OTONOMI
KABUPATEN
RW
RT
RT
OTONOMI
PROPINSI
RW
OTONOMI DESA RW
RW
RT
KABUPATEN
DESA
RT
KABUPATEN