Transcript Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Part I)

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
(PART I)
© Christine, SE,Ak.,M.Int.Tax
AGENDA
Pengantar Perpajakan
NPWP dan NPPKP
Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penetapan dan Ketetapan Pajak
Pembukuan dan Pencatatan
NPWP DAN NPPKP
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
Fungsi NPWP
Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
 Sebagai sarana untuk pemenuhan kewajiban perpajakan
 Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi
perpajakan
 Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu

Kode NPWP
Terdiri dari 15 digit
xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx
9 digit kode wajib pajak, 6 digit kode administrasi
 Dicantumkan dalam setiap dokumen yang berhubungan
dengan perpajakan
 NPWP = NPPKP (mulai tahun 1998)

Tata Cara Memperoleh NPWP
Kewajiban perpajakan WP dimulai sejak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif
 Wanita kawin yang tidak pisah harta dapat
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Tata Cara Memperoleh NPWP
Berdasarkan sistem Self Assessment
 WP orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan
bebas & WP Badan wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP 1 bulan setelah usaha dimulai
 Tempat pendaftaran adalah KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kedudukan wajib pajak

Tata Cara Memperoleh NPWP
WP orang pribadi yang tidak menjalankan
usaha/pekerjaan bebas apabila sampai
suatu bulan memperoleh penghasilan
diatas PTKP wajib mendaftarkan diri
paling lambat akhir bulan berikutnya
 Tempat pendaftaran adalah KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
WP

Tata Cara Memperoleh NPWP

Pemberian NPWP/PKP secara jabatan,
persyaratan subjektif dan objektifnya
dibatasi 5 tahun ke belakang
Penghapusan NPWP
(Ps.2(6))
 Diajukan
permohonan penghapusan NPWP
oleh WP dan/atau ahli warisnya apabila WP
sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif
dan/atau objektif berdasarkan UU;
 WP
Badan dikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha
Penghapusan NPWP
(Ps.2(6))
 WP
BUT menghentikan kegiatan usahanya di
Indonesia; atau
 Dianggap
perlu oleh DJP untuk menghapuskan
NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif/objektif sesuai dengan UU
Penghapusan NPWP dilakukan
setelah melakukan pemeriksaan
paling lama 6 bulan untuk WP OP
dan 12 bulan untuk WP Badan sejak
permohonan diterima secara
lengkap.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( N P W P )
NPWP
SIAPA ?
KAPAN ?
DIMANA ?
YANG PENGHASILANNYA
> PTKP
Pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP)
Sesuai tempat tinggal /
tempat kedudukan yang
bersangkutan
Penghasilannya lebih kecil
dari PTKP dapat juga meminta
NPWP
Selambat-lambatnya pada
akhir bulan berikutnya
Dengan cara apa ?
Dengan mengisi form
pendaftaran WP
1. Fotocopy KTP
2. Surat keterangan dari
Perusahaan
3. Surat Kuasa Jika
Dikuasakan
4. KITAS (Keterangan Ijin
Tenaga Asing)
5. KIMS (Keterangan Ijin
Menetap Sementara)
6. Photocopy Pasport
FUNGSI ?
1. Identitas WP bahwa ia
telah Terdaftar
2. Untuk menjaga
ketertiban pembayaran
3. Untuk pengawasan
administrasi
4. Untuk keperluan surat
menyurat dengan DJP /
Instansi Lain
Format NPWP : 15 Digit
x x
x x x
x x x
9 Digit
x
x x x
x x x
6 Digit
9 Digit pertama : Merupakan kode Wajib Pajak
6 Digit berikutnya : Kode Administrasi Perpajakan
• Nomor Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan
usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak.
Yang Wajib Menjadi PKP
Pengusaha yang bukan pengusaha kecil yang
menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena
Pajak
 Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang
Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dan memilih
menjadi PKP

Fungsi NPPKP

Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN
dan PPnBM

Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan
Pencabutan NPPKP

Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja
KPP lain

Suatu badan yang dimiliki PKP telah dibubarkan

PKP tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP

Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 6(enam) bulan
sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
(Ps. 2(9))
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
JENIS SPT

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak.
BATAS WAKTU PENYETORAN (BEBERAPA JENIS PAJAK)-MASA
JENIS PAJAK
BATAS WAKTU PENYETORAN
PPh pasal 21
Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atas
Impor
Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea
Masuk dibebaskan/ditunda, harus dilunasi pada saat
penyelesaian dokumen impor
PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atas
impor (Ditjen Bea dan Cukai)
1 (satu) hari setelah pemungutan pajak Dilakukan
PPh pasal22 -Bendaharawan
Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
PPh pasal22 -Bahan Bakar
Pada saat surat perintah pengeluaran barang (delivery
order) ditebus
PPh pasal 22 Permungutan oleh badan
tertentu
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 23
Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 25
Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 26
Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPn BM
Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPn BM – Bendaharawan
Tgl 7 bulan berikutnya setelah Masa Paiak berakhir.
BATAS WAKTU PENYETORAN (BEBERAPA JENIS PAJAK)TAHUNAN
JENIS PAJAK
PPh Badan dan OP
BATAS WAKTU PENYETORAN
paling lambat sebelum SPT
disampaikan (Ps. 9)
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT
- MASA
JENIS PAJAK
PPh pasal 21, 23/26, 4(2)
PPh pasal 25
PPh pasal 22 Impor,
PPN dan PPn BM
atas impor (Ditjen Bea Cukai)
YANG
MENYAMPAIKAN
SPT
BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN
SPT – MASA
Pemotong PPh
Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Wajib Pajak
Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
Direktorat Bea Cukai
7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak
berakhir.
PPh pasal 22 Bendaharawan
Bendaharawan
PPh pasal 22 –
Bahan Bakar
Pertamina
PPh pasal 22 - Pernungutan oleh
badan tertentu
Pernungut Pajak
Tanggal 14 bulan takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
20 hari setelah Masa Pajak Berikutnya
20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT - TAHUNAN
JENIS PAJAK
PPh OP
PPh Badan
YANG
MENYAMPAIKAN SPT
BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN
SPT – TAHUNAN
Wajib Pajak yang
mempunyai NPWP
Paling lambat akhir bulan
ke-3 setelah akhir
tahun pajak
Wajib Pajak yang
mempunyai NPWP
Paling lambat akhir bulan
ke-4 setelah akhir
tahun pajak
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
PEMBETULAN SPT

Pembetulan SPT bisa dilakukan sampai
dengan daluwarsa (5 th),

kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih
Bayar paling lama 2 tahun sebelum
daluwarsa

Sepanjang belum dilakukan
pemeriksaan
JENIS SANKSI DI BIDANG PERPAJAKAN

Sanksi Administrasi Akibat Pembetulan :

Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar (Bunga pasal 8
ayat (2) KUP)
Apabila pembetulan SPT dilakukan dalam jangka
waktu pembetulan dengan syarat Direktur Jenderal
Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
Bunga dihitung sejak penyampaian SPT Tahunan
berakhir sampai dengan tanggal pembayaran
karena pembetulan SPT itu.
Kalau untuk SPT Masa: dihitung sejak jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
JENIS SANKSI DI BIDANG PERPAJAKAN

Sanksi Administrasi Akibat
Pembetulan :

Sanksi Administrasi berupa denda 150%
jumlah pajak yang kurang dibayar
(denda pasal 8 ayat (3) KUP )
Pembetulan SPT dilakukan sekalipun
telah dilakukan tindakan pemeriksaan,
tetapi sepanjang belum dilakukan
penyidikan.
JENIS SANKSI DI BIDANG PERPAJAKAN

Sanksi Administrasi Akibat Pembetulan :

Sanksi Administrasi berupa kenaikan 50% dari
pajak yang kurang bayar ( kenaikan pasal 8
ayat (5) KUP )



Sudah dilakukan pemeriksaan
SKP belum diterbitkan
Bisa membetulkan SPT yang dapat
mengakibatkan:





Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih
besar atau lebih kecil;
Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi
lebih kecil atau lebih besar
Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil
Proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
CONTOH KASUS -SANKSI




PT XYZ memasukkan SPT Tahunan 2009 pada
tanggal 3 Juni 2010 dengan jumlah pajak kurang
dibayar sebesar Rp 200 juta yang telah
disetorkan pada tanggal 25 April 2010.
Pada tanggal 10 Agustus 2010 PT XYZ
menemukan adanya penghasilan yang belum
dilaporkan dalam SPT Tahunan 2009 dan
memutuskan untuk melakukan pembetulan SPT
Tahunan.
Jumlah pajak kurang dibayar dalam SPT
pembetulan menjadi sebesar Rp 400 juta.
Kekurangan pembayaran dilunasi perusahaan
pada tanggal 25 Agustus 2010.
Berapakah sanksi administrasi yang dikenakan
atas transaksi di atas?
SOLUTION KASUS -SANKSI

Sanksi keterlambatan pembayaran pajak
berdasarkan Pasal 8(2) UU KUP adalah 2%
per bulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar dihitung sejak saat penyampaian
SPT berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan SPT ini
(belum dilakukan tindakan pemeriksaan
pajak).

Maka jumlah sanksi-nya adalah:
(1)Denda telat lapor : Rp 1.000.000
(2) Bunga karena pembetulan:
2% x Rp 200 juta x 4 bulan
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
(PASAL 28 UU KUP)
PEMBUKUAN

adalah



suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur,
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN


Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang
Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun
kurang dari Rp 4.800.000.000,00
PENCATATAN

adalah


pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto
dan atau penghasilan bruto
sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang
termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang
dikenakan pajak yang bersifat final
YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
menurut ketentuan perundang-undangan
perpajakan diperbolehkan menghitung
penghasilan netto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas.
PENYIMPANAN DATA

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
termasuk data dari pembukuan secara elektronik atau
aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 tahun di
Indonesia.