Transcript 1. pendidikan kewarganegaraan

PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
( 2 SKS )
DRS. Y. BAMBANG DWIRATNO, M.Si
Alamat Rumah : Dsn Serut Rt. 019 / Rw. 007
Pengasih, Wates,
Kulon Progo,
D.I.Yogyakarta.
Telpon
: (0274) 775101
Fax
: (0274) 773202
HP
: 087738953232
E – Mail
: [email protected]
[email protected]
KESEPAKATAN
 Jadwal Kuliah : Selasa, jam 16.15- 17.40 WIB
 Toleransi terlambat : 15 menit
 Selama mengikuti kuliah :





- Tertib
- Pakaian sopan
- Bersepatu
- HP di- silent
- Boleh keluar sebentar dengan ijin
 Jumlah kehadiran kuliah : minimal 75 %
( bila kurang tanpa keterangan, tidak
boleh mengikuti ujian )
 Bila tidak masuk kuliah
: ijin tertulis / sms
( surat bisa diurus dalam satu minggu )
Sistem Penilaian
( 1 X TTS ) + ( 1 X TGS ) + ( 2 X TAS ) + ( 1X P )
Nilai akhir =
5
A = 8 - 10
B = 6,7 - 7,9
C = 5,7 - 6,69
D = 4 - 5,69
E = <4
TUGAS
1. Individu :
Membuat laporan hasil wawancara dari
salah satu kisah nyata yang berhubungan dengan
administrasi kewarganegaraan sbb :
- Mencari / memperpanjang KTP
- Mencari / memperpanjang SIM
- Mencari / memperpanjang Paspor
- Mendapatkan Kewarganegaraan RI
- Kawin campur beda kewarganegaraan
Dikumpulkan paling lambat bersamaan
dengan ujian tengah semester.
2. Tugas Kelompok :
- Satu kelompok 5 – 7 orang
- Membuat makalah dengan topik
“Mengkritisi UU Kewarganegaraan
No. 12 / Tahun 2006”.
Pokok bahasan :
Masing-masing kelompok membahas
beberapa pasal uu no. 12 / tahun 2006
- Makalah dipresentasikan.
 Pembagian Tugas Kelompok :
1. Kelompok
2. Kelompok
3. Kelompok
4. Kelompok
5. Kelompok
6. Kelompok
1
2
3
4
5
6
: Ps
: Ps
: Ps
: Ps
: Ps
: Ps
1– 7
8 – 15
16 – 22
23 – 30
31 – 38
39 - 46
MATA KULIAH PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN ( MPK ) :
 Agama
 Pendidikan Pancasila
 Bahasa Indonesia
 Pendidikan Kewarganegaraan
 Kelembagaan
TUJUAN MPK
 Meningkatkan kepribadian peserta didik dari yang
sudah baik menjadi lebih baik.
 Menjadikan peserta didik yang ahli dalam bidang
teknologi / ilmunya masing-masing serta
berkepribadian baik.
Pendidikan Kepribadian sudah diberikan
sedini mungkin al :
 Di dalam keluarga :
- Sejak dalam kandungan
- Sejak lahir
 Di dalam lingkungan masyarakat
 Secara formal di pra sekolah :
- PAUD, Play Group, TPA, TK
 Secara formal di sekolah :
- SD s.d PT
TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI
PERGURUAN TINGGI
TUJUAN UMUM :
UNTUK MEMBERIKAN PENGETAHUAN DAN
KEMAMPUAN DASAR KEPADA MAHASISWA
MENGENAI HUBUNGAN ANTARA
WARGANEGARA DENGAN NEGARA SERTA
PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG
DAPAT DIANDALKAN OLEH BANGSA DAN
NEGARA.
TUJUAN KHUSUS :
1.AGAR PESERTA DIDIK / MAHASISWA DAPAT
MEMAHAMI DAN MAMPU MELAKSANAKAN
HAK DAN KEWAJIBANNYA SECARA SANTUN,
DISIPLIN, JUJUR DAN DEMOKRATIS SERTA
IKLAS SEBAGAI WARGANEGARA TERDIDIK
DALAM KEHIDUPAN SELAKU WARGANEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG BERTANGGUNG
JAWAB.
2.AGAR PESERTA DIDIK / MAHASISWA DAPAT
MENGUASAI DAN MEMAHAMI BERBAGAI
MASALAH DASAR DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA, SERTA DAPAT MENGATASINYA
DENGAN PEMIKIRAN KRITIS DAN
BERTANGGUNG JAWAB YANG BERLANDASKAN
PANCASILA, WAWASAN NUSANTARA DAN
KETAHANAN NASIONAL.
3.AGAR PESERTA DIDIK / MAHASISWA MEMILIKI
SIKAP DAN PERILAKU YANG SESUAI DENGAN
NILAI-NILAI KEJUANGAN, CINTA TANAH AIR,
SERTA RELA BERKORBAN BAGI NUSA, BANGSA
DAN NEGARA.
OBYEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN MELIPUTI POKOKPOKOK BAHASAN SBB :
1. PENDAHULUAN YANG MENCAKUP:




HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA
DEMOKRASI INDONESIA
HAK AZASI MANUSIA
2. WAWASAN NUSANTARA
3. KETAHANAN NASIONAL
4. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL.
HAK DAN KEWAJIBAN
WARGANEGARA
PENGERTIAN BANGSA
a. Bangsa dalam arti etnis dapat disamakan dengan bangsa dalam
arti rasial atau keturunan.
b. Dalam arti kultural, bangsa merupakan sekelompok manusia yang
menganut kebudayaan yang sama. Karena kebudayaan
mempunyai cabang dan unsur yang banyak sekali, pengertian di
sini merupakan pengertian bangsa yang didukung dan dikuasai
oleh lebih banyak kebudayaan yang diberlakukan dari pada yang
tidak diberlakukan. Misalnya, kelompok bangsa-bangsa yang
menggunakan bahasa dan aksara, serta adat istiadat yang sama.
c. Dalam arti politis, bangsa merupakan kelompok manusia yang
mendukung suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara
tanpa menyelidiki asal usul keturunannya.
Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian bangsa,
yaitu sebagai berikut.
a. Ernest Renan (Perancis)
Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama
(hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.
b. Otto Bauer (Jerman)
Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan
karakter.Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.
c. F. Ratzel (Jerman)
Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul
karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya
(paham geopolitik).
d. Hans Kohn (Jerman)
Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.
Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak
bisa dirumuskan secara pasti. Kebanyakan bangsa memiliki faktorfaktor obyektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain.
e. Jalobsen dan Lipman
Bangsa adalah kesatuan budaya (cultural unity) dan suatu
kesatuan politik (political unity).
CIRI-CIRI BANGSA :
1.
2.
3.
4.
MEMILIKI SUATU KEINGINAN BERSAMA
YANG DINAMAKAN CITA-CITA YANG SECARA
PSIKOLOGIS MENGIKAT, KARENA MEMILIKI
KEPENTINGAN BERSAMA.
MENDIAMI DALAM SATU WILAYAH TERTENTU
SEBAGAI TEMPAT UNTUK MELANGSUNGKAN
HIDUP DAN TEMPAT BERMASYARAKAT.
MEMILIKI BUDAYA, ADAT KEBIASAAN SEBAGAI
CIRI MASYARAKAT
MEMILIKI SEJARAH DALAM MENUMBUHKAN
IKATAN BATIN MENUJU KEPENTINGAN BERSAMA.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH ATAS
PERWATAKAN BANGSA AL :
 LETAK GEOGRAFI
 SEJARAH BANGSA
 BUDAYA BANGSA
 TRADISI YANG BERLAKU BAGI MASYARAKAT
 PENGERTIAN NEGARA
 Secara etimologis, “negara” berasal dan bahasa asing
Swat (Belanda, Jerman). Kata staat maupun state
berakar dari bahasa Latin, yaitu status yaitu
menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri,
dan menempakan. Sementara itu, Niccolo Machiavelli
memperkenalkan istilah La Stato dalam bukunya “Ill
yang mengartikan negara sebagai kekuasaan. Buku itu
juga mengajarkan bagaimana seorang raja
memerintah dengan sebaik-baiknya.
 Kata “negara” yang lazim digunakan di Indonesia
berasal dari bahasa Sansekerta nagari yang berarti
wilayah, kota, atau penguasa.
 Pengertian Negara menurut para ahli :
 George.Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
 George Wilhel Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul
sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan
kemerdekaan universal
 Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena
kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
 Roger F.Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur
atau mengendalikan persoalan bersama atas nama
masyarakat.
 Prof.R.Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau
kumpulan manusia yang berada di bawah suatu
pemerintahan yang sama.
 Prof.Mr.Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai
daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku
sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
BEBERAPA PERSYARATAN UNTUK DISEBUT SEBAGAI
NEGARA, AL :
1.
2.
3.
4.
ADANYA WILAYAH
ADANYA PEMERINTAHAN
ADANYA PENDUDUK SEBAGAI
WARGANEGARA
ADANYA PENGAKUAN DARI NEGARA-NEGARA
LAIN (MISALNYA PBB)
TEORI TERBENTUKNYA NEGARA, AL :
 TEORI HUKUM ALAM
PEMIKIRAN PADA MASA PLATO DAN
ARISTOTELES
KONDISI ALAM  TUMBUHNYA MANUSIA
 BERKEMBANG NEGARA.
 TEORI KETUHANAN
( BIASANYA ISLAM DAN KRISTEN )

SEGALA SESUATU ADALAH CIPTAAN TUHAN,
DEMIKIAN JUGA ADANYA NEGARA.

TEORI PERJANJIAN
(THOMAS HOBBES)  MANUSIA MENGHADAPI
KEADAAN ALAM TIMBUL KEKERASAN, MANUSIA
AKAN MUSNAH BILA TIDAK BERUBAH CARACARANYA, MAKA BERSATULAH MANUSIA UNTUK
MELAWAN DAN MENGGUNAKAN PERSATUAN
DALAM GERAK TUNGGAL UNTUK KEBUTUHAN
BERSAMA, DIADAKANNYA PERJANJIAN ANTARA
SEKELOMPOK MANUSIA YANG TINGGAL DI
WILAYAH TERTENTU DENGAN SESEORANG
UNTUK MEMIMPIN MEREKA, YANG AKHIRNYA
TERBENTUKLAH NEGARA.
 ZAMAN MODERN
ADANYA PENAKLUKAN, PELEBURAN (FUSI),
PEMISAHAN DIRI ATAU ADANYA PENDUDUKAN
ATAS NEGARA ATAU WILAYAH YANG BELUM ADA
PEMERINTAHAN SEBELUMNYA.
SIAPA WARGANEGARA ITU ?
 PASAL 26 AYAT (1) UUD 1945, MENGATUR SIAPA
YANG TERMASUK WARGANEGARA REPUBLIK
INDONESIA. DENGAN TEGAS DINYATAKAN BAHWA
YANG MENJADI WARGA NEGARA ADALAH :
 ORANG-ORANG BANGSA INDONESIA ASLI DAN
ORANG-ORANG BANGSA LAIN, MISALNYA :
PERANAKAN BELANDA, PERANAKAN TIONGHOA,
PERANAKAN ARAB DLL, YANG BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA, MENGAKUI INDONESIA
SEBAGAI TANAH AIRNYA DAN BERSIKAP SETIA
KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA YANG DISAHKAN DENGAN UNDANGUNDANG SEBAGAI WARGA NEGARA.
 MENGENAI SYARAT-SYARAT MENJADI WARGA
NEGARA, JUGA HARUS DITETAPKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG, PASAL 26 AYAT (2).
 Pasal 2 UU RI Tentang Kewargganegaraan Tahun 2006
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara.
. Pasal 4 UU RI Tentang Kewarganegaraan Tahun 2006
Warganegara Indonesia adalah :
( Dijelaskan dari ayat a s.d m )
• Orang-orang bangsa
Indonesia asli :
• Orang tua WNI
• Lahir di Indonesia
• Tidak punya kewarganegaraan lain selain
yang disebutkan
• Orang bangsa lain :
• Naturalisasi
WARGANEGARA ADA DUA MACAM :
1.
2.
WARGANEGARA ASING, YAITU TINGGAL
SEMENTARA DI INDONESIA KARENA
SESUATU HAL ATAU SESUATU KEPENTINGAN
(BEKERJA, BELAJAR, WISATA).
WARGANEGARA INDONESIA (ASLI DAN
KETURUNAN ).
WARGANEGARA DAN PENDUDUK.
 WARGANEGARA ADALAH : RAKYAT YANG MENETAP
DI SUATU WILAYAH DAN RAKYAT TERTENTU DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA.
 DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL, DI SETIAP
WILAYAH NEGARA SELALU ADA WARGANEGARA
DAN ORANG ASING YANG SEMUANYA DISEBUT
PENDUDUK. SETIAP WARGA NEGARA ADALAH
PENDUDUK SUATU NEGARA, SEDANGKAN SETIAP
PENDUDUK BELUM TENTU WARGANEGARA, KARE
NA MUNGKIN SEORANG ASING.
 PENDUDUK SUATU NEGARA MENCAKUP
WARGANEGARA DAN ORANG ASING,
KEDUANYA MEMILIKI HUBUNGAN BERBEDA
DENGAN NEGARA. SETIAP WARGANEGARA
MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG TAK
TERPUTUS MESKIPUN DIA BERTEMPAT
TINGGAL DI LUAR NEGERI.
 SEDANGKAN SEORANG ASING HANYA
MEMPUNYAI HUBUNGAN SELAMA DIA
BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH NEGARA
TERSEBUT.
AZAS-AZAS KEWARGANEGARAAN
 AZAS IUS-SOLI, ADALAH AZAS DAERAH
KELAHIRAN, ARTINYA BAHWA STATUS
KEWARGANEGARAAN SESEORANG
DITENTUKAN OLEH TEMPAT
KELAHIRANNYA DI NEGARA TERTENTU.
 AZAS IUS-SANGUITIS, ADALAH AZAS
KETURUNAN ATAU HUBUNGAN DARAH,
ARTINYA BAHWA KEWARGANEGARAAN
SESEORANG DITENTUKAN OLEH ORANG
TUANYA.
 AZAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL,
ADALAH AZAS YANG MENENTUKAN SATU
KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP ORANG.
 AZAS KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS, ADALAH AZAS YANG
MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA
BAGI ANAK-ANAK YANG LAHIR DI INDONESIA
SAMPAI BERUMUR 18 TAHUN ATAU SAMPAI
SUDAH KAWIN.
BIPATRIDE DAN APATRIDE
. BIPATRIDE ( DWI KEWARGANEGARAAN ),
TIMBUL APABILA MENURUT PERATURAN
DARI DUA NEGARA TERKAIT SESEORANG
DIANGGAP SEBAGAI WARGA NEGARA DARI
KEDUA NEGARA ITU.
MISAL : ADI DAN ANI ADALAH SUAMI ISTRI
WARGA NEGARA A YANG MENGANUT AZAS
IUS-SANGUITIS, MEREKA BERDOMISILI DI
NEGARA B YANG MENGANUT AZAS IUS-SOLI.
LAHIRLAH ANAK MEREKA, DANI.
MENURUT NEGARA A, DANI ADALAH
WARGANEGARANYA KARENA MENGIKUTI
KEWARGANEGARAAN ORANG TUANYA.
MENURUT NEGARA B, DANI ADALAH WARGA
NEGARANYA, KARENA TEMPAT LAHIRNYA
DI NEGARA B. DENGAN DEMIKIAN DANI
MEMPUNYAI STATUS DUA
KEWARGANEGARAAN ATAU BIPATRIDE.
APATRIDE ( TANPA KEWARGANEGARAAN ),
TIMBUL APABILA MENURUT PERATURAN
KEWARGANEGARAAN, SESEORANG TIDAK
DIAKUI SEBAGAI WARGANEGARA DARI NEGARA
MANAPUN JUGA.
MISAL : AGUS DAN IRA ADALAH SUAMI
ISTRI WARGA NEGARA B, YANG BERAZAS
IUS-SOLI. MEREKA BER DOMISILI DI
NEGARA A, YANG BERAZAS IUS-SANGUITIS.
KEMUDIAN LAHIRLAH ANAKNYA YAITU
BUDI.
MENURUT NEGARA A, BUDI TIDAK DIAKUI
SEBAGAI WARGA NEGARANYA, KARENA
ORANG TUANYA BUKAN WARGA
NEGARANYA. BEGITU PULA MENURUT
NEGARA B, BUDI TIDAK DIAKUI SEBAGAI
WARGANEGARANYA, KARENA LAHIR DI
WILAYAH NEGARA LAIN. DENGAN
DEMIKIAN BUDI TIDAK MEMPUNYAI
KEWARGANEGARAAN ATAU APATRIDE.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
MENURUT UUD 1945
a. PASAL 27 (1) UUD’45, MENYATAKAN
KESAMAAN KEDUDUKAN WARGANEGARA DI
DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAN
KEWAJIBAN MENJUNJUNG HUKUM DAN
PEMERINTAHAN DENGAN TIDAK ADA
KECUALINYA. HAL INI MENUNJUKKAN
ADANYA KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN
KEWAJIBAN, DAN TIDAK ADANYA
DISKRIMINASI DIANTARA WARGA NEGARA,
BAIK MENGENAI HAK MAUPUN MENGENAI
KEWAJIBANNYA.
b.PASAL 27 (2) UUD’45, MENYATAKAN BAHWA
TIAP-TIAP WARGANEGARA BERHAK ATAS
PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK
BAGI KEMANUSIAAN. PASAL INI
MEMANCARKAN AZAS KEADILAN SOSIAL DAN
KERAKYATAN.
c. PASAL 27 (3) UUD’45, MENETAPKAN HAK DAN
KEWAJIBAN WARGANEGARA UNTUK IKUT
SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA.
d. PASAL 28 UUD’45, MENETAPKAN HAK
WARGANEGARA DAN PENDUDUK UNTUK
BERSERIKAT DAN BERKUMPUL,
MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN LISAN DAN
TULISAN DAN SEBAGAINYA, YANG AKAN DIATUR
DENGAN UNDANG-UNDANG. PASAL INI
MENCERMINKAN BAHWA NEGARA INDONESIA
BERSIFAT DEMOKRATIS.
e. PASAL 29 (2) UUD’45, MENYATAKAN
BAHWA NEGARA MENJAMIN
KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK
UNTUK MEMELUK AGAMANYA MASINGMASING DAN BERIBADAT MENURUT
AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU.
HAK KEBEBASAN BERAGAMA BUKAN
PEMBERIAN NEGARA ATAU GOLONGAN,
TETAPI MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA
YANG PALING DALAM. AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA ITU BERDASARKAN KEYAKINAN,
HINGGA TIDAK DAPAT DIPAKSAKAN.
f. PASAL 30 (1) UUD ’45, MENYEBUTKAN HAK DAN
KEWA JIBAN WARGANEGARA UNTUK IKUT
SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA.
g. PASAL 31 (1) UUD ’45, MENYEBUTKAN BAHWA TIAPTIAP WARGANEGARA BERHAK MENDAPAT
PENDIDIKAN. HAL INI SESUAI DENGAN TUJUAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG
TERCERMIN DALAM ALENIA KE EMPAT PEMB.
UUD’45, BAHWA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA ANTARA LAIN BERKEWAJIBAN
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. UNTUK ITU
UUD’45 MEWAJIBKAN KEPADA PEMERINTAH
MENGUSAHAKAN DAN MENYELENGGARAKAN SATU
SISTEM PENGAJARAN NASIONAL YANG DIATUR
DENGAN UNDANG-UNDANG.
h.PASAL 33 (1), (2), (3) DAN (4) UUD ’45,
MENYIRATKAN ADANYA KEBUTUHAN
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
SELURUH WARGANEGARA. SELANJUTNYA
DIJELASKAN PASAL 33 UUD ’45, TERCANTUM
DASAR DEMOKRASI EKONOMI,
KEMAKMURAN MASYARAKATLAH YANG
DIUTAMAKAN. BUKAN KEMAKMURAN
ORANG PERORANG, SEBAB ITU
PEREKONOMIAN DISUSUN DENGAN
PRINSIP KEBERSAMAAN BERDASAR ATAS
AZAS KEKELUARGAAN.
i. PASAL 34 UUD ’45, MENGATUR BAHWA FAKIR
MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR
DIPELIHARA OLEH NEGARA.
HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA FAKIR
MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR
MEMPUNYAI HAK UNTUK MENDAPATKAN
KESEJAHTERAANNYA, DAN NEGARA
MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK
MEWUJUDKANNYA.