RUMAH SAKIT - Etika & Hukum Kesehatan

Download Report

Transcript RUMAH SAKIT - Etika & Hukum Kesehatan

RUMAH SAKIT
SEJARAH
Dahulu rumah sakit sebagai suatu
lembaga yang terlindungi oleh doktrin
CHARITABLE COMMUNITY
 dalam tuntutan hukum rumah sakit
tidak akan mungkin menanggung
ganti rugi yang harus dibayarkan
karena putusan pengadilan mengenai
perkara gugatan pasien
RUMAH SAKIT
•
•
•
•
•
•
•
•
“UNIK”
Padat modal
Padat karya
Padat tehnologi
Padat peralatan
Padat profesi
Padat masalah
Padat ……dstnya.
Peralatan canggih
PELBAGAI TEORI UNTUK MENEGAKKAN
DOKTRIN CHARITABLE COMMUNITY
• Teori pertama adalah teori kepercayaan (trust
theory)
dana yang dikelola suatu lembaga derma
hanya bertujuan untuk membantu pasien
• Teori kedua adalah implied waiver
 menyatakan bahwa pasien ditanggung
oleh dana yang berasal dari derma sehingga
pasien dianggap dengan sendirinya
menanggalkan haknya untuk menuntut ganti
rugi apabila terdapat kecelakaan
• Teori ketiga adalah Respondent
superior
atasan atau majikan bertanggung
jawab atas hasil pekerjaan bawahan
atau pekerja apabila pekerjaan
tersebut dilakukan untuk memenuhi
kepentingan atasan atau majikan
• Lembaga-lembaga derma bukan
merupakan organisasi yang bertujuan
mencari keuntungan, maka rumah
sakit tidak dapat dipertanggung
jawabkan atas perbuatan-perbuatan
bawahan.
 maka haluan pengadilan untuk
membatasi tanggung jawab rumah
sakit dilandaskan atas kepentingan
umum.
RUMAH SAKIT
 merupakan institusi yang memberikan
pelayanan kesehatan paripurna kepada
masyarakat
– keberadaannya sangat diperlukan oleh
masyarakat yang sedang menderita
sakit
– rumah sakit menjadi satu mata rantai
system pelayanan kesehatan yang
meliputi upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
 mengandung kompleksitas penanganan
(manajemen) lumayan tinggi
Di Belanda , menurut Maeijer (1971)
Rumah sakit merupakan badan usaha yang
mempunyai ciri tersendiri; usahanya tertuju
pada pemeriksaan medis dan perawatan medis
pasien yang masuk rumah sakit. Rumah sakit
bukan merupakan badan usaha dalam arti
perusahaan yang bertujuan mencari untung
atau keuntungan di bidang harta kekayaan.
Isu makro rumah sakit :
MUTU
SAFETY
Safety hadir
sendiri/explisit,
tetap terkait
dgn Mutu
ETIK
“Safety is a fundamental
principle of patient care and a
critical component of quality
management.”
(World Alliance for Patient Safety, Forward
Programme, WHO, 2004)
EBM
PERKEMBANGAN RUMAH SAKIT
• Rumah sakit menjadi suatu lembaga yang
berperan sebagai organisasi yang
merupakan pusat pelayanan kesehatan
atau unit pelayanan kesehatan.
• Menurut undang undang rumah sakit
adalah tempat pengobatan dan
perawatan orang sakit yang ada di dalam
pengawasan seorang dokter yang
mendapat ijin untuk menjalankan praktek.
(PP No. 27 tahun 1953)
Rumah sakit sebagai sarana pelayanan
kesehatan merupakan “Unit Sosio
Ekonomi “ yang harus mengutamakan
tugas kemanusiaan dan mendahulukan
fungsi sosialnya bukan bertujuan
mencari keuntungan semata
(Kodersi-2001)
• Ciri Rumah Sakit modern adalah
padat karya, juga semakin padat
modal, padat tehnologi bahkan
padat perubahan dan penyesuaian
sehingga unsur sumber daya
manusia
senantiasa
perlu
di
program untuk peningkatan mutu
pelayanan RS.
FUNGSI RUMAH SAKIT
• Rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2
(dua) tugas yang prinsipiil yang membedakan
dengan organ lain yang memproduksi jasa.
Rumah Sakit merupakan organ yang
mempertemukan tugas yang didasari oleh dalildalil etik medik  karena sebagai tempat
bekerjanya para profesional penyandang lafal
sumpah medik dalam melakukan tugasnya
- Dari segi hukum rumah sakit sebagai organ
yang bergerak dalam hubungan hukum dalam
masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan
norma etik masyarakat
Badan Hukum dapat digolongkan
dalam
2 (dua) kelompok besar yaitu :
1. badan hukum publik
2. badan hukum perdata
RUMAH SAKIT
BERDASARKAN KEPEMILIKAN
• RS. Pemerintah (baik milik DEPKES
maupun milik PEMDA)
• RS. milik TNI-POLRI
• RS . milik BUMN
• RS. milik Swasta
RUMAH SAKIT BERDASARKAN
MUTU PELAYANAN
1.
RS. Kelas D : hanya menyediakan minimum
pelayanan medik dasar.
RS. Kelas C : rumah sakit yang dilayani oleh
empat spesialis dasar dan tiga spesialis
penunjang (dokter spesialis radiology, dokter
spesialis patologi klinik, dokter spesialis anestesi)
RS. Kelas B : rumah sakit dengan pelayanan
spesialistik, lengkap dan sub spesialistik terbatas
RS Kelas B dibagi menjadi
2.
3.
4.
–
–
5.
RS kelas B pendidikan
RS. Kelas B non-pendidikan
RS. Kelas A adalah rumah sakit pusat rujukan
dengan kemampuan pelayanan spesialistik dan
sub spesialistik luas.
• SURAT EDARAN DIRJEN YANMED
NO. YM.02.04.3.5.2504
PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASIEN, DOKTER DAN
RUMAH SAKIT
Kewajiban Rumah Sakit
11. Rumah sakit wajib melindungi dokter
dan memberikan bantuan administrasi dan
hukum bilamana dalam melaksanakan
tugas dokter tersebut mendapat perlakuan
tidak wajar atau tuntutan hukum dari
pasien atau keluarganya
13. Rumah Sakit wajib membuat standar
dan prosedur tetap baik untuk pelayanan
medik, penunjang medik , non medik
• RS wajib menjaga dan melindungi
kerahasiaan catatan dan rekam medis
serta keterangan-2 non medik pasien
lainnya.
Hal ini erat kaitannya dengan hak
menengok dan hak milik data medis
pasien
TANGGUNG JAWAB
RUMAH SAKIT
1. Tanggung jawab umum
2. Tanggung jawab khusus yang
meliputi tanggung jawab hukum, etik
dan tata tertib atau disiplin
• Tanggung jawab umum rumah sakit
merupakan kewajiban pimpinan RS
menjawab pertanyaan-2-an mengenai
permasalahan-2 peristiwa , kejadian
dan keadaan di RS.
• Tanggung jawab khusus jika ada
anggapan bahwa RS telah melanggar
kaidah -2 baik dalam bidang hukum,
etik maupun tata tertib atau disiplin
TUJUAN DOKTRIN RESPONDENT
SUPERIOR
• adanya jaminan bahwa ganti rugi
dibayarkan kepada pasien
• mengingat bahwa hukum dan
keadilan menghendaki sikap tindak
hati-hati.
• Doktrin charitable community dalam
bidang hukum tidak dapat
dipergunakan lagi terhadap tanggung
jawab hukum rumah sakit.
Uraian pasal 1653 KUHP Perdata :
•
•
•
badan hukum yang diadakan oleh
kekuasaan umum yaitu pemerintah atau
negara
badan hukum yang diakui oleh kekuasaan
umum, dan
Badan hukum yang diperkenankan dan
diadakan dengan tujuan tertentu yang tidak
bertentangan dengan undang-undang
dan/atau kesusilaan serta adat kebiasaan
yang disebut sebagai badan hukm
keperdataan.
PERKARA HUKUM
• Tahun 1957 timbul perkara pasien menggugat rumah
sakit (perkara ”BING vs THUNING”)
 PENGADILAN DI New York menerapkan doktrin
RESPONDENT SUPERIOR yang artinya rumah sakit
bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh bawahannya.
 doktrin respondent superior didasarkan atas prinsip
kokoh hukum dan keadilan mengenai tanggung jawab
hukum sehingga kekebalan hukum meruipakan suatu
pengecualian. Sudah sepatutnya bahwa petugas
yang menyelenggarakan kepentingan umum
bertindak hati-hati.
 pengadilan menyatakan bahwa sikap hati-hati bukan
hanya berkaitan dengan moral, tetapi juga merupakan
hukum yang benar
 pemberian derma memang merupakan kegiatan
mulia, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan sikap tindak
hati-hati dilupakan.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT
1. Tanggung jawab umum
• adalah kewajiban Pimpinan Rumah Sakit
untuk menjawab pertanyaan mengenai
permasalahan, peristiwa, kejadian dan
keadaan di Rumah Sakit.
2. Tanggung jawab khusus
• Rumah sakit harus mengutamakan
pelayanan yang baik dan bermutu secara
berkesinambungan serta tidak
mendahulukan urusan biaya.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT
• PERSONIL
• DUTY OF CARE
• EQUIPMENT
Garis besar tanggung jawab rumah sakit
1. Tanggung jawab rumah sakit
Sebagai suatu badan yang diwakili oleh
Kepala Rumah sakit secara keseluruhan
2. Tanggung jawab di bidang kedokteran
diwakili oleh profesi kedokteran
3. Tanggung jawab di bidang keperawatan
yang diwakili oleh profesi /staf
keperawatan
MASALAH DI RUMAH SAKIT
TUNTUTAN TERHADAP RS
1.
Jenis masalah yang mengecewakan & mampu
menjadi masalah hukum
- ganggunan keamanan
- gangguan kenyamanan
- mis komunikasi
- perilaku petugas
- aspek profesionalisme
2.
Unit yang potensial & perlu diwaspadai
- reception, information
- admision; billing
- pelayanan laboratorium
- pelayanan farmasi
- unit perawatan