Transcript Tupoksi Tata Bangunan dan Perumahan

1
Tugas Pokok dan Fungsi
SEKTOR PBL

Membantu Bidang Bidang Cipta
Karya dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan,
pembinaan, dan standarisasi teknis
bangunan gedung termasuk
pengelolaan gedung dan rumah
negara, serta penataan
kawasan/lingkungan.
2
PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
adalah
serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian
dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama
untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di
perkotaan maupun di perdesaan, khususnya wujud fisik
bangunan gedung dan lingkungannya.
3
PERMASALAHAN & TANTANGAN
BANGUNAN GEDUNG

Kurang ditegakkannya aturan tata
bangunan dan keandalan pada
Bangunan Gedung termasuk pada
daerah-daerah Pesisir perkotaan;

Lemahnya pengaturan penyelenggaraan
Bangunan Gedung di daerah serta
rendahnya kualitas pelayanan publik
dan perijinan;

Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap nilai keandalan dan
keserasian dalam penyelenggaraan BG.
4
PERMASALAHAN &
TANTANGAN BANGUNAN
GEDUNG dan RUMAH
NEGARA




Banyaknya bangunan gedung
negara yang belum memenuhi
perasyaratan keselamatan,
kesehatan keamanan dan
kenyamanan;
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Rumah Negara
kurang tertib dan efisien;
Masih banyaknya aset negara
yang tidak teradministrasikan
dengan baik;
Masalah hukum terkait Rumah
Negara.
5
PERMASALAHAN & TANTANGAN
PENATAAN LINGKUNGAN

Masih adanya permukiman kumuh seluas 47,3
ribu Ha yang tersebar di 10.000 kantong
permukiman yang dihuni tidak kurang dari
17,2 juta jiwa (berdasarkan data thn 2003);

Kurang diperhatikannya permukimanpermukiman tradisional dan bangunan gedung
bersejarah, padahal punya potensi wisata;

Terjadinya degradasi kawasan strategis,
padahal punya potensi ekonomi untuk
mendorong pertumbuhan kota;

Sarana lingkungan hijau/open space atau
public space, sarana olah raga, dll. kurang
diperhatikan hampir di semua kota terutama
kota metro dan besar.
6
slide-6
VISI DAN MISI PBL
VISI :
TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
YANG LAYAK HUNI DAN BERJATI DIRI
MISI :
1. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG YANG TERTIB, LAYAK HUNI, BERJATI DIRI, SERASI DAN SELARAS
2. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT AGAR MANDIRI DALAM PENATAAN
LINGKUNGAN YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN
7
TUJUAN DAN SASARAN
DALAM MELAKSANAKAN MISI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
MISI :
Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung yang tertib, layak huni, berjati diri, serasi dan selaras.
Tujuan :
Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
8
SASARAN
a. TERSUSUNNYA PERDA BG UNTUK SELURUH KOTA BESAR
DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2009, DAN
KOTA/KABUPATEN LAINNYA TAHUN 2020;
b. TERWUJUDNYA BG UMUM YANG LAIK FUNGSI PADA
TAHUN 2010;
c. TERLAKSANANYA PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BG UMUM
DI SELURUH WILAYAH KOTA/ KABUPATEN;
d. TERLAKSANANYA PENDATAAN BG DI 33 PROPINSI;
9
S A S A R A N (LANJUTAN)
e.
TERWUJUDNYA PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG DI TINGKAT
PROPINSI TAHUN 2009;
f.
TERCAPAINYA STANDAR MUTU PELAYANAN RUMAH
NEGARA SESUAI ISO 9001;
g.
TERWUJUDNYA TERTIB PENGELOLAAN ASET NEGARA
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG ;
h.
TERLAKSANANYA RENCANA INDUK PROTEKSI
KEBAKARAN (RISPK) DI 30 PROPINSI PERCONTOHAN.
10
A. TERSUSUNNYA PERDA BG UNTUK KOTA BESAR (2009),
& UNTUK KOTA/KAB LAINNYA (2020)





UUBG mengamanatkan perlunya peraturan pelaksanaannya di
daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.
UU tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak pelaksanaan
pembangunan (termasuk BG) harus melaksanaan pengaturan,
pembinaan, dan pengendalian di wilayahnya.
Kondisi PerDa ttg BG di daerah masih sangat beragam (lingkup,
kedalaman substansi).Ada yang belum mempunyai Perda BG.
Untuk membantu penyusunan PerDa ttg BG di Daerah, disusun
Model PerDa ttg BG, yang mengacu pada UUBG;
Fasilitasi dan Bantek penyusunan Raperda Bangunan Gedung di
kab/kota prioritas (kab/kota pemekaran, pertumbuhan cepat).
1
11
B.
TERWUJUDNYA BG UMUM YANG LAIK FUNGSI (2010)
KEWAJIBAN TENTANG IMB, SLF DAN TABG
 Penguatan kelembagaan
dalam penyelenggaraan BG
di daerah;
 Pembentukan Tim Ahli
Bangunan Gedung (TABG);
 Peningkatan kualitas
pelayanan publik, seperti
perizinan (IMB) dan SLF;
 Fasilitasi dan Bantek
Penguatan Kelembagaan
dan sistem penyelenggaraan
BG di kabupaten/kota
12
C. TERLAKSANANYA FASILITAS & AKSESIBILITAS PADA BG
UMUM DI SELURUH KOTA/KABUPATEN



Penyandang cacat (Penca) merupakan
bagian dari masyarakat Indonesia yang
memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan
peran yang sama di dalam segala segi
kehidupan dan penghidupan, termasuk
juga untuk lanjut usia;
Fasilitas Umum yg ada harus “aksesibel”
bagi semua, artinya dapat dgn mudah
dicapai dan digunakan secara aman dan
nyaman bagi semua orang;
Kriteria Penanganan :
- Bangunan Gedung Pemerintah yang
melayani kepentingan umum ;
- Ruang-ruang publik;
13
D. TERLAKSANANYA
PENDATAAN BG DI SELURUH
Dasar Hukum :
KOTA/KABUPATEN
 Pemerintah Daerah wajib mendata

BG untuk keperluan tertib
pembangunan dan pemanfaatan;
Pendataan termasuk pendaftaran
BG merupakan upaya pencatatan
dan inventarisasi yang dilakukan
oleh Pemda dalam rangka
memenuhi persyaratan administrasi
dan sistem informasi BG;
 Fasilitasi dan bantuan teknis
penyiapan database BG untuk
seluruh kota/kab.
14
Hukum
:
E. TERWUJUDNYADasar
PUSAT
INFORMASI
PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN DI TINGKAT PROVINSI TH. 2009
 UUBG No 28/2002
 Sebagai Pusat Layanan Informasi Permukiman dan BG;
 Berbasis pada pengembangan konsep BIC yang telah ada
dengan perluasan pelayanan yaitu ke-Cipta Karya-an;
 Lebih interaktif dengan menyediakan ruang audiovisual, ruang
pertemuan termasuk jaringan koneksi internet, ruang pameran
indoor maupun outdoor serta perpustakaan;
 Kriteria Penanganan :
- Telah tersedia lahan/bangunan pada lokasi strategis kota.
F. TERCAPAINYA STANDAR MUTU PELAYANAN RUMAH NEGARA
G. TERWUJUDNYA TERTIB PENGELOLAAN TANAH DAN
BANGUNAN ASET NEGARA
15
H. TERLAKSANANYA
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI
Dasar Hukum :
KEBAKARAN (RISPK)



RISPK merupakan pedoman yang digunakan untuk pencegahan
dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam kurun waktu 10
tahun;
Tujuan RISPK adalah terwujudnya kesiapan, kesiagaan, dan
keberdayaan masyarakat, termasuk pengelola bangunan,
serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi
bahaya kebakaran;
Lingkup RISPK :
 Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK): layanan
pemeriksaan keandalan bangunan terhadap kebakaran,
pemberdayaan masyarakat (BANTEK DAN BINTEK) dan
penegakan Perda;
 Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK):
pemadaman dan penyelamatan jiwa/harta benda.
16
TUJUAN DAN SASARAN DALAM
MELAKSANAKAN MISI
PENYELENGGARAAN PENATAAN
LINGKUNGAN
MISI :
Memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam penataan
lingkungan yang produktif dan berkelanjutan.
Tujuan :
Terwujudnya penataan kawasan/lingkungan permukiman yang
sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan.
17
SASARAN
a.
b.
c.
d.
e.
TERSUSUNNYA RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
(RTBL) PADA 46 KOTA/KABUPATEN PADA TAHUN 2007
TERWUJUDNYA PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH
DAN NELAYAN DI 733 KAWASAN PADA TAHUN 2009;
TERLAKSANANYA REVITALISASI KAWASAN PERMUKIMAN
TRADISIONAL DAN PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH
TERMASUK LINGKUNGANNYA DI 223 KAWASAN PADA TAHUN
2009;
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN RTH DI 150 KOTA PADA TAHUN
2009;
TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDIRI DALAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN PADA
10.791 KELURAHAN/DESA DI 1.072 KECAMATAN PERKOTAAN,
TERSEBAR PADA 265 KOTA/KABUPATEN PADA TAHUN 2015.
18
A. TERSUSUNNYA
RENCANA
Dasar
Hukum : TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN (RTBL)

RTBL merupakan panduan rancang bangun untuk penataan
kawasan/lingkungan agar layak huni , berjati diri dan produktif
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

RTBL diarahkan sebagai pengendali pemanfaatan ruang dan
keluarannya merupakan hasil kesepakatan dan komitmen seluruh
pemangku kepentingan;

Lingkup kegiatan RTBL adalah menyusun :
 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
 Rencana Investasi;
 Ketentuan Pengendalian Rencana;
 Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

Dokumen RTBL ditetapkan dengan Peraturan Walikota/Bupati, utk
DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur.
19

Kriteria Penanganan :
 Dilaksanakan pada suatu kws/lingk dgn luas 5-60 Ha, dgn
ketentuan Kota Metropolitan (5 ha), kota Besar/sedang
(15-60 Ha), Kota Kecil (30-60 Ha);
 Penetapan kws perencanaan meliputi perbaikan kawasan,
pengembangan kembali kawasan, pembangunan baru, dan
pelestarian/perlindungan;
 Penetapan kawasan dilaksanakan bersama-sama dengan
Pemerintah Kota/Kabupaten.
20
B. TERWUJUDNYA PERBAIKAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH/NELAYAN DI 733 KAWASAN
TH. 2009

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan
permukiman bagi masyarakat di kws kumuh/nelayan sehingga
mampu memberikan dukungan peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan ekonomi;

Mendukung pencapaian sasaran MDGs;

Kriteria penanganan :
 Lingkungan yg ditangani termasuk kategori kumuh sedang;
 Pemilihan lokasi dan jenis pekerjaan berdasarkan pada
RTBL dan RPIJM yang disusun sesuai dengan kesepakatan
seluruh stakeholders termasuk masyarakat;
 Adanya kontribusi dana dari Pemerintah Propinsi/Kota/
Kabupaten.
21
C. TERLAKSANANYA REVIT. KAWASAN PERMUKIMAN
TRADISIONAL DAN PELESTARIAN BANGUNAN
BERSEJARAH TERMASUK LINGKUNGANNYA DI 223
KAWASAN TH. 2009

Revitalisasi kawasan permukiman
tradisional ditujukan untuk
mengembangkan dan meningkatkan
kualitas lingkungan permukiman agar
layak huni, sesuai kearifan lokal, dan
produktif dalam rangka peningkatan
kualitas hidup masyarakatnya sesuai
potensi yang dimiliki;

Pelestarian bangunan bersejarah dan lingkungannya ditujukan
untuk memelihara aset nasional dan mendorong produktifitas
masyarakat di kawasan tersebut untuk memanfaatkan peluang yang
ada sehingga mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
22

Kriteria penanganan :
 Lokasi yang merupakan permukiman tradisional dan memiliki
bangunan bersejarah dalam rangka pelestarian nilai budaya sebagai
aset nasional;
 Lokasi yang memiliki RTBL/RTRP dan RPIJM yang telah disusun sesuai
dengan kesepakatan warga;
 Adanya kontribusi dana dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten.
23
D. TERLAKSANANYA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH) DI 150 KOTA TH. 2009

Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditujukan dalam mendukung
keseimbangan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka
untuk mencegah berkurangnya cadangan air tanah,
mengurangi tingkat polusi udara terutama di perkotaan,
sarana rekreasi dan interaksi sosial;

Kriteria Penanganan:
 Perencanaan RTH sesuai dengan RTRK dan RTBL yang
disusun sesuai dengan kesepakatan warga;
 Pemilihan lokasi RTH adalah skala lingkungan
permukiman;
 Ada kontribusi dana dari Pemerintah Propinsi/Kota/
Kabupaten.
24
E. TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDIRI DALAM
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN PADA 10.791 KELURAHAN DI 1.072
KECAMATAN PERKOTAAN PADA 265 KOTA/KABUPATEN PADA
TH. 2015

Diawali dengan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan
kemiskinan di wilayahnya, agar terwujud masyarakat yang berdaya
dengan indikator:
 Terbangunnya kelembagaan masyarakat (BKM);
 Tersedianya PJM Pronangkis;
 Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan.
25


Dilanjutkan dengan fasilitasi masyarakat untuk lebih proaktif
menjalin kemitraan dengan Pemerintah (berbagai sektor), lembaga
keuangan, kelompok peduli (LSM), sehingga mampu meningkatkan
akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam
rangka peningkatan IPM dan percepatan pencapaian sasaran MDGs
untuk mewujudkan masyarakat mandiri, dengan indikator:
 Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET);
 Terbukanya akses kepada berbagai sumber daya (Channeling).
Melakukan penguatan terhadap kemampuan masyarakat dalam
merencanakan sendiri, mencari sumber pendanaan dan
melaksanakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam
rangka mewujudkan masyarakat madani yang mampu
mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan,
dengan indikator:
 Adanya RTBL berbasis komunitas;
 BKM bersama UPL, UPS, UPK sebagai pusat pelayanan
masyarakat.
26

Kriteria Penanganan BLM Tridaya:
- KELURAHAN LAMA
 Sudah menjadi lokasi sasaran P2KP-1,2 dan 3 dan berada di Kecamatan
Perkotaan;
- KELURAHAN BARU
 Kelurahan/desa yg berada di kecamatan perkotaan;
 Prioritas pelaksanaan pada kelurahan dengan tingkat kemiskinan yang
lebih tinggi.

Kriteria Penanganan BLM PAKET:





Telah melaksanakan BLM Tridaya;
Sudah terbentuk TKPKD & KBP;
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM
Pronangkis).
Kriteria Penanganan Neighborhood Development (ND):
 Telah melaksanakan PAKET;
 BKM Mandiri;
 Telah melakukan Channeling.
27
Terima Kasih
28