Transcript hb-perlindungan haki

PERLINDUNGAN HAKI
PENDAHULUAN
Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu agenda dari “konser”
liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam Agreement Establishing
Word Trade Organization. Dari sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam
pertemuan di Maroko (Marrakesh Agreement) pada tanggal 15 April Tahun
1994, mengagendakan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights). Adapun tujuan utama dari agenda tersebut untuk melindungi hak
kekayaan intelektual dari pembajakan atas suatu karya inovatif, baik dibidang
sastra, seni, teknologi, dan karya ilmiah.
Sungguh kompleks dan perlu adaptasi secara terus-menerus
untuk mengikuti dinamika perkembangan teknologi serta
perangkat hukum yang mengatur permasalahan baru yang
sebelumnya belum diatur dalam hukum nasional. Tidak
mengherankan apabila undang-undang yang mengatur tentang
hak cipta, merek, dan paten selalu mengalami revisi berulangulang. Persoalan perdagangan bebas bagi negara berkembang,
seperti halnya Indonesia, cukup menyulitkan dan dilematis
walaupun dalam hal-hal tertentu terdapat peluang dan tantangan.
Semakin membanjirnya investor asing di Indonesia, membawa
konsekuensi terhadap pembangunan hukum, khusus bagaimana
melakukan harmonisasi ketentuan konvensi internasional dalam
hukum nasional. Persoalan lebih berat lagi bagaimana pemerintah
mensosialisasikan
undang-undang
tersebut
sehingga
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya
inovatif dan kreativitasnya disentra-sentra HAKI yang ditunjuk
serta membangun kesadaran untuk tidak melakukan pembajakan.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN &
KONVENSI INTERNASIONAL
Kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas
perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan konsekuensi
Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan World Trade
Organization (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dalam struktur
WTO ditegaskan dewan untuk aspek agang yang terkait dengan
hak atas kekayaan intelektual. Dalam Pasal TRIPs dijabarkan
tujuan dari perlindungan dan penegakkan HAKI, yaitu sebagai
berikut.
“Perlindungan dan penegakkan hukum HAKI bertujuan untuk
mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran
teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan
pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan
sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan
kewajiban.”
HUKUM NASIONAL
Sebagai langkah konkret dalam implementasi penegakan dan perlindungan hak-hak atas kekayaan intelektual,
pemerintah RI bersama DPR telah mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut :













UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta).
Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten.
Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU
Merek).
Keppres Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Kesusastraan
dan Karya Artistik.
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Treaty.
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang
Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World
Intellectual Property Organization.
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Perjanjian Bilateral Hak Cipta tentang
Rekaman Suara dengan Masyarakat Ekonomi Eropa.
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi Perjanjian Bilateral Hak Cipta dengan Amerika
Serikat.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyakan Hak Ciptaan untuk
Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pengembangan (Lembaran Negara 1989 No. 1990 No. 48).
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Kecuali perundang-undangan di atas, telah disiapkan pula tentang Rancangan UU Desain Industri, RUU Desain
Tata letak Sirkuit Terpadu. Dan RUU Rahasia Dagang. Keempat RUU tersebut telah diundangkan menjadi
Undang-Undang pada akhir Desember tahun 2000.
UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI
Pemerintah Indonesia secara konsekuen mengikuti aturan main dalam era
perdagangan bebas di mana salah satunya adalah merespon kebutuhan atas
perlindungan desain industri. Dalam mengakomodasi kepentingan tersebut beberapa
ketentuan yang berlaku pada UU Desain Industri telah dirumuskan sebagai berikut :
Sesuai dengan Pasal 25 persetujuan TRIPs, UU Desain Industri mengatur perihal
perlindungan suatu kreasi, bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau
garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditi
industri dan kerajinan tangan.
Dalam hal desain tekstil, perlindungan desain industri maupun perlindungan hak cipta
dapat mengakomodasikan perlindungan kreasi di bidang tekstil. Hal sejalan dengan
Pasal 25 ayat (2) persetujuan TRIPs.
Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) persetujuan TRIPs, pemilik hak desain industri
mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa hak dengan sengaja membuat,
menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai desain industri, atau mengimport
barang-barang yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi apabila tindakantindakan tersebut dilakukan secara komersial.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM
DESAIN INDUSTRI
Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Desain Industri, beberapa ketentuan pokok dapat dijelaskan
berikut ini :









Hak atas desain industri harus diajukan atas dasar adanya permohonan (Pasal 10 RUU Desain Industri).
Desain indusri hanya diajukan untuk satu permohonan pendaftaran desain industri (Pasal 13).
Permohonan desain industri harus memenuhi persyaratan formalitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, dan tidak mencakup Pasal 14, yaitu bertentangan
ddenganperaturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.
Desain industri harus memenuhi persyaratan dasar, yaitu mengandung nilai estetika, kebaruan, dan dapat
diterapkan dalam indutri atau kerajinan tangan (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 ayat (2).
Jangka waktu perlindungan desain industri diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran desain industri (Pasal 5 ayat (1)).
Sertifikat desain industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri
(Pasal 5 ayat (1)).
Hak untuk melaksanakan desain industri yang telah terdaftar berlaku sejak tanggal diberikan sertifikat
desain industri (Pasal 29 ayat (1)).
Hak untuk melakukan somasi terhadap orang lain yang melaksanakan desain industri tanpa persetujuan
pemegang hak dapat tertunda apabila orang lain, termasuk yang dilarang melaksanakan desain industri
tersebut, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desian industri karena tidak sesuai dengan Pasal
2 atau 4 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 39 ayat (1)).
Penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan tanpa hak dan disengaja yang dianggap melanggar hak
sesuai Pasal 9 UU Desain Industri dapat dilakukan melalui :
a. Gugatan ganti rugi,
b. Penghentian semua perbuatan yang melanggar hak pemegang desain industri,
c. Atau dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa.
BEBERAPA PERISTILAHAN
DALAM TRIPs
INVENTION
Property industri secara prinsip meliputi perlindungan atas penemuan
merek, dapat berupa merek dagang dan jasa dan desain industri serta
percegahan persaingan tidak sehat. Dunia teknologi memang sangat
erat kaitannya dengan penemuan untuk meningkatkan daya guna serta
kecanggihan dalam pengoperasiannya. Namun, perlu dicatat bahwa
tidak semua penemuan dapat dikategorikan suatu inovasi.
Penemuan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



Ide tersebut agar dilindungi hukum yang baru, dalam arti belum pernah
dipublikasikan dan dipergunakan secara umum.
Tidak mudah dikenal, dalam arti tidak melibatkan langkah-langkah
inventif.
Harus dapat dipakai dan bagus dalam dunia industri dan manufaktur
PATENT
Selain Invention, HAKI mengatur tentang paten yang
dilindungi oleh hukum di nama setiap orang atau
perusahaan dilarang membajak paten atau suatu
penemuan. Perlindungan hak paten dari suatu
penemuan berakhir sampai dengan 20 tahun sejak
pendaftaran.
MARKS
Mark atau merek dapat berupa kata-kata, huruf,
nomor, gambar atau lukisan, emblem, warna atau
kombinasi warna atau juga suatu yang tiga dimensi,
penggunaan hak atas merek berlaku tanpa batas
waktu dan biasanya diperpanjang setiap 10 tahun.
INDUSTRIAL DESIGNS
Sejalan dengan diberlakukannya TRIPs (Trade Related Aspects of Interlletual
Property Rights) pada tanggal 1 Januari 2000, maka Indonesia tidak hanya cukup
mengadopsi dan mengimplementasikan hukum nasional, tetapi Indonesia terikat
dengan perjanjian internasional tentang TRIPs.
Untuk merespons dan menyambut TRIPs dengan kinerja yang lebih baik serta
mengatur beberapa hal baru, khususnya di bidang trade secreet dan industrial
designs, maka dirjen HAKI tengah mempersiapkan pengajuan UU baru untuk
melakukan review atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-undang
Nomor 12, 13, dan 14 tahun 1997, serta perlu diundangkan UU desain Industri, UU
Desain tata letak sirkit terpadu, dan UU rahasia dagang yang kesemuanya telah
menjadi undang-undang pada bulan Desember tahun 2000.
Secara garis besar mencakup beberapa isu penting yaitu sebagai berikut:
a. Hak cipta dan sejenisnya.
b. Merk dagang.
c. Indikasi geografi.
d. Desain industri.
e. Paten.
f. Denah, tata letak atau desain terpadu.
g. Perlindungan atas informasi rahasia bisnis
PERSAINGAN TIDAK SEHAT (Unfair Competition)
Persiangan tidak sehat dalam praktik bisnis atau perdagangan ialah suatu
praktik yang tidak jujur.
PERLINDUNGAN ATAS COPY RIGHT DAN HAK-HAK SEJENISNYA
Subjek dari copy right adalah meliputi barang cetakan dan karya artistik
yang merupakan hasil dari suatu kreasi yang asli dalam bidang tersebut.
Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 12 Tahun 1997,
hak cipta dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :




Ciptaan lagu, musik, karawitan
Drama, tari, wayangan, pantomin
Karya pertunjukan
Karya siaran
Jangka waktu perlindungan ialah :



50 tahun untuk pelaku karya pertunjukan,
50 tahun untuk produser rekaman suara,
20 tahun untuk lembaga penyiaran.
CARA MEMPEROLEH COPY RIGHTS DAN
JANGKA WAKTU MENIKMATI
Setiap negara memiliki undang-undang yang
mengatur bagaiman caranya mempatenkan
hasil karyanya di lembaga terkait, di mana
perlindungan hak cipta akan berlaku segera
setelah suatu karya diregister. Adapun
mengenai jangka waktu menikmati suatu hasil
karya dibeberapa negara selama lima puluh
tahun dan beberapa negara lainnya selama 70
tahun setelah penciptanya meninggal.
PERBANDINGAN HUKUM HAK CIPTA
Ketentuan tersebut juga tertuang dalam
Berne Convention Pasal 2 yang
menyebutkan,”Ekspresi kesusastraan
dan karya artistik meliputi setiap produksi
di dalam kesusastraan, dominan ilmiah
dan artistik, baik dalam bentuk apapun
ekspresi, apakah dalam bentuk buku,
pamflet dan karya tulis lain, kuliah.”
CIPTAAN, HAK CIPTA, DAN
PEMEGANG HAK CIPTA
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, pengertian ciptaan dirumuskan bahwa setiap
karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 1 ayat (2).
Pemegang hak cipta adalah :



Pencipta sebagai pemilik hak cipta; atau
Orang yang menerima hak tersebut dari pencipta; atau
Orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak
khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang.
Selain beberapa karya cipta yang ada pemegang hak ciptaan serta dilindungi oleh hukum, ada
beberapa hal yang diklasifikasikan ciptaan yang tidak ada hak ciptanya. Ciptaan tersebut adalah :





Hasil rapat terbuka lembaga tinggi negara serta lembaga konstitusional;
Peraturan perundang-undangan
Putusan pengadilan dan penetapan hakim;
Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah;
Keputusan badan arbitrase.
KENDALA PERLINDUNGAN HAKI
Apabila ditelaah mengenai kendala dalam
penegakan perlindungan HAKI dapat
disebabkan berbagai aspek yang multidimensional dalam masyarakat. Bagaimana
menumbuhkan kesadaran untuk
mempatenkan hasil suatu penemuan masih
jauh memadai. Hal ini dapat disebabkan
tidak adanya dana untuk mempatenkan
suatu hasil penelitian, bahkan relatif cukup
mahal.