Transcript Konsepsi Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Keuangan

HUKUM ADMINISTRASI
KEUANGAN NEGARA
Disusun oleh :
Drs. A.Y. Suryanajaya, SH. MH.
Widyaiswara Utama
Dasar Hukum












Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
Undang-Undang di bidang Perpajakan & Bea Cukai
Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga (RKA-KL).
Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Peraturan pemerintah No. 6 Th. 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara
Peraturan pemerintah No. 39 Th. 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah
PENGERTIAN HUKUM

“ Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur
tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati
oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan,
oleh karena pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan
tindakan dari pemerintah masyarakat itu.
E. Utrecht

Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi
seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai
aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusiamanusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum
mengatur pelbagai aktivitas manusia itu dalam hidup
kemasyarakatan.
G. Niemeyer / Sunarjati H.
PENGERTIAN HUKUM
“ Hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat ke
arah masyarakat yang tertib “
( Leopold Pospisil )
“ Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan
masyarakat (the law as a tool of social engineering)”
( Roscoe Pound )
“ Adalah sulit sekali merumuskan sebuah definisi hukum
yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum
yang diatur oleh hukum itu “
(Van Apeldoorn)
FUNGSI HUKUM
Hukum sebagai kaidah atau norma
mempunyai fungsi :
1.
Menjamin kepastian hukum, yaitu :
a.
b.
2.
Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret
Keamanan hukum yang berarti perlindungan bagi para pihak
terhadap kesewenang-wenangan hakim
Menjamin keadilan sosial
Keadilan yang berlaku dalam hubungan
antar manusia di dalam masyarakat
3.
Pengayoman
Melindungi manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, baik badan, jiwa maupun hak-hak pribadinya.
Pengayoman meliputi fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan
Pengertian
KEUANGAN NEGARA
Cakupan keuangan negara meliputi aspek-aspek yang
berhubungan dengan fungsi fiskal, lembaga fiskal, teori
tentang barang dan jasa-jasa sosial atau publik, teori
tentang distribusi optimal, politik fiskal, struktural
pengeluaran, struktural penerimaan, pengaruh pajak
dan pengeluaran pemerintah pada pola tingkah kegiatan
ekonomi, pengaruh efisiensi dan kapasitas keluaran
(output), kebijaksanaan fiskal dalam kaitannya dengan
alokasi sumber-sumber, distribusi pendapatan dan
kekayaan, stabilisasi ekonomi serta masalah
kebijaksanaan.
( Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave)
Keuangan Negara
• “Public finance, also known as public sector economics or public
economics, focuses on the taxing and spending activities of government
and their influence on the allocation of resources and distribution of
income”
( Havey S. Rosen dalam “Public Finance”)
• Pembahasan keuangan negara biasanya ditekankan pada
segi-segi yang berkaitan dengan pengeluaran negara,
pendapatan negara, perpajakan, hutang negara dan
anggaran negara.
( C. Goedhart )
KEUANGAN NEGARA
Menurut UU No. 17 tahun 2003 :
• Keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut
Pasal 1 UU 17/2003
Perumusan Definisi Keuangan Negara
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan
pengertian keuangan negara adalah dari sisi :
1.
2.
3.
4.
Objek,
Subjek
Proses
Tujuan
Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian
luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan
fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub
bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Pendekatan Objek
• Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan
Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,
moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang,
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.
Pendekatan Subjek
• Dari sisi subyek yang dimaksud dengan
Keuangan Negara meliputi seluruh obyek
sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki
negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada
kaitannya dengan keuangan negara.
Pendekatan Proses
• Dari sisi proses, Keuangan Negara
mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek
sebagaimana tersebut di atas mulai dari
perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan
pertanggungjawaban.
Pendekatan Tujuan
• Dari sisi tujuan, Keuangan Negara
meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan
pemilikan dan/atau penguasaan obyek
sebagaimana tersebut di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Ruang lingkup
KEUANGAN NEGARA
Meliputi :
 Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;
 Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 Penerimaan Negara;
 Pengeluaran Negara;
 Penerimaan Daerah;
 Pengeluaran Daerah;
 Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak
lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam angka
penyelenggaraan tugas pemerintah dan / atau kepentingan umum;
 Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah.
Pasal 2 UU 17 Tahun 2003
Hukum Adminisrasi Keuangan Negara adalah adalah kaidah
atau peraturan yang mengatur tata tertib dalam proses
kerjasama yang rasional antara pemerintah dengan seluruh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat dalam rangka
melaksanakan penggurusan atas semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. Pelanggaran atas kaidah atau peraturan
dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah berupa
pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.