Transcript Etty Agoes-UNCLOS 1982 dan Kabel bawah laut

PENGATURAN KABEL
BAWAH LAUT MENURUT
UNCLOS 1982 DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL
Etty R. Agoes
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
Bandung
UNCLOS 1982
Mukadimah :
mengakui keinginan untuk
membentuk, melalui
Konvensi ini, dengan
mengindahkan secara layak
kedaulatan semua Negara,
suatu tertib hukum untuk
laut dan samudera yang
dapat memudahkan
komunikasi internasional …
LAUT TERITORIAL
(UNCLOS 1982, Part II)
⁻ batas terluar maksimum 12 mil laut
dari garis pangkal
⁻ Negara pantai berdaulat di laut teritorial
⁻ Negara pantai memiliki hak untuk
menetapkan persyaratan untuk peletakan
dan pemeliharaan kabel yang memasuki
laut teritorial
⁻ Negara pantai dapat membuat per-UU-an
untuk melindungi kabel-kabel di laut teritorial
PERAIRAN KEPULAUAN
(UNCLOS 1982 – Part IV)
– Ps. 2 : Kedaulatan suatu Negara Kepulauan, selain di perairan
pedalaman dan laut teritorial, juga meliputi perairan kepulauan
– Ps. 51 : Negara Kepulauan wajib :
• menghormati kabel di dasar laut yang diletakkan oleh Negara lain
dan melintasi perairannya tanpa memasuki wilayah daratan;
• mengizinkan Negara lain untuk memelihara dan mengganti kabelkabel demikian begitu menerima informasi tentang lokasi dan
rencana perbaikan atau penggantiannya
YURISDIKSI THD PULAU BUATAN, DLL.
Negara pantai berhak untuk menetapkan
yurisdiksi atas kabel yang digunakan untuk
eksplorasi & eksploitasi landas kontinen, atau
untuk eksploitasi SDA-nya, atau
untuk pengoperasian pulau buatan, instalasi dan
bangunan dibawah yurisdiksinya.
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
• ZEE terletak :
• Di luar dan berdampingan dengan laut teritorial;
• Lebar maksimum ZEE : 200 mil diukur dari garis
pangkal
• Di ZEE semua negara baik berpantai /tak berpantai,
menikmati kebebasan untuk memasang kabel bawah
laut, dan penggunaan laut yang sah lainnya yang
berkaitan dengan pemasangan kabel bawah laut.
LANDAS KONTINEN
Ps. 79
– Semua Negara berhak untuk memasang
kabel bawah laut di landas kontinen,
yang batas terluarnya minimal sama
dengan ZEE;
– hak Negara pantai utk mengambil
langkah2 yg layak utk eksplorasi dan
eksploitasi landas kontinen dan SDA-nya,
tidak boleh menghalangi peletakkan
kabel bawah laut;
– ketika meletakkan kabel bawah laut,
Negara2 harus memperhatikan kabel
atau pipa bawah laut lain, termasuk
kemungkinan untuk memperbaikinya
tidak boleh diganggu
LAUT LEPAS
(Ps. 87 dan 112)
– terletak di luar yurisdiksi nasional;
– semua Negara mempunyai hak untuk memasang kabel
dan pipa bawah laut di atas dasar laut lepas di luar
landas kontinen;
– ketika memasang kabel atau pipa bawah laut, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya
kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya,
kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang
sudah ada tidak boleh dirugikan
Pemutusan atau kerusakan kabel atau
pipa bawah laut
Setiap Negara harus menetapkan
peraturan per-UU-an yang diperlukan
untuk mengatur bahwa :
Art. 113 : pemutusan atau kerusakan
pada kabel bawah laut di bawah laut
lepas yang dilakukan dengan
sengaja/karena kelalaian oleh kapal
negaranya/orang yang tunduk pada
yurisdiksinya, merupakan suatu
pelanggaran yang dapat dihukum.
Pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa
bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lain
Art. 114 : apabila orang-orang yang tunduk pada
yurisdiksinya dan juga pemilik kabel bawah laut di
bawah laut lepas, sewaktu melakukan pemasangan/
perbaikan kabel/pipa itu, mengakibatkan
pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain,
harus menanggung biaya perbaikannya
Ganti rugi untuk mencegah kerusakan
pada kabel atau pipa bawah laut
Art. 115 : pemilik kapal yang
dapat membuktikan telah
mengorbankan jangkar, jaring
atau alat tangkap ikan lainnya
dalam usaha untuk mencegah
terjadinya kerusakan pada
kabel/pipa bawah laut, harus
diberi ganti rugi oleh pemilik
kabel/pipa tersebut, asalkan
pemilik kabel tsb telah
mengambil upaya pencegahan
yang wajar sebelumnya
IMPLEMENTASI DAN PER-UU-AN NASIONAL
kondisi sekarang
• kerjasama pemilik dan operator kabel bawah laut melalui
International Cables Protection Committee
(http://www.iscpc.org);
• PBB belum memiliki informasi khusus tentang kerangka
institusional untuk per-UU-an nasional ttg. kabel bawah laut;
• Negara-negara umumnya lebih mementingkan per-UU-an
tentang yurisdiksi negara di laut;
• implementasi ketentuan tentang pemutusan/kerusakan
kabel/pipa bawah laut tampaknya masih belum cukup;
• Negara bendera wajib mengimplementasikan ketentuanketentuan UNCLOS 1982 terhadap kapal-kapalnya
UU No. 6/1996 ttg PERAIRAN INDONESIA
Ps. 9 (4)
Kabel telekomunikasi bawah laut yang telah
Ps. 51 (2) UNCLOS 1982
dipasang oleh negara atau badan hukum
asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa
memasuki daratan, tetap dihormati
Ps. 9 (5)
Pemerintah Indonesia mengizinkan
pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
setelah diterimanya pemberitahuan
sebagaimana mestinya mengenai letak dan
maksud untuk memperbaiki dan mengganti
kabel-kabel tersebut.
Ps. 22 (2) Pemerintah Indonesia menghormati
pemasangan kabel laut dan mengizinkan
pemeliharaan dan penggantian kabel yang
sudah ada dengan pemberitahuan terlebih
dahulu sebagaimana mestinya
Ps. 51 (2) UNCLOS 1982
Ps. 51 (2) UNCLOS 1982
Kepmenhub No. 23 th 1990 ttg Usaha Salvage
atau Pekerjaan Bawah Air
Pasal 2
Persyaratan untuk melakukan usaha salvage dan atau pekerjaan
bawah air.:
1. Badan Hukum Indonesia (PT, Koperasi & BUMN)
2. Perusahaan patungan (joint venture) antara perusahaan nasional
dan asing
3. Memiliki NPWP, tenaga kerja, peralatan kerja tertentu
Pasal 3
Harus memiliki izin usaha sesuai persyaratan Indonesia
Pasal 5 (1)
Harus memperoleh Surat Persetujuan Kegiatan dari Dirjen
Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk
Pasal 8
penunjukan oleh Badan/Instansi/Perorangan yang berkepentingan
kepada suatu Perusahaan Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air yang
telah memiliki izin usaha.
Kepmenhub No. 23 th 1990 ttg Usaha Salvage
atau Pekerjaan Bawah Air
Ps. 9
Apabila perusahaan nasional belum mampu, dapat mengadakan kerjasama
operasi (joint operation) dengan perusahaan asing setelah memperoleh
persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Ps. 11
setiap pembangunan dan/atau pemasangan konstruksi dan/atau instalasi
bawah air harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal Perhubungan Laut melalui permohonan tertulis. (disertai
informasi ttg posisi geografis konstruksi dan/atau instalasi bawah air, data
hidrografis, dan jenis tanah dasar perairan)
Ps. 12 (1) kewajiban dari perusahaan salvage dan atau pekerjaan bawah air yang
telah memiliki izin usaha.
Ps. 13 (5) pencabutan izin usaha oleh Dirjen Perhubungan Laut yang dapat dilakukan
tanpa melalui proses peringatan
Ps. 2
rencana pembangunan, perubahan/perbaikan Sistem Komunikasi kabel
Laut (SKKL) di perairan harus dilengkapi AMDAL sesuai peraturan per-UUan yang berlaku , dengan mempertimbangkan lokasi, kondisi & jenis dasar
laut; arah & kekuatan arus; dan kepadatan lalu lintas di perairan
Kepmenhub No. 94/999 tentang Perlindungan dan
Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut
Ps. 9
Penetapan zona keamanan sbg daerah terbatas dgn jarak 1.750 meter
sepanjang rute SKKL, kecuali untuk kegiatan pemasangan kabel laut dengan
jarak 500 (lima ratus) meter.
Ps.10
⁻ pembangunan, perubahan/perbaikan berupa titik lokasi tertentu
(konstruksi) penambangan mineral, tidak dapat dilaksanakan pada daerah
terbatas
⁻ wajib memberikan perlindungan terhadap SKKL yang telah terpasang
sebelumnya untuk menjamin pengamanan, serta melakukan koordinasi
dengan pemilik SKKL
⁻ apabila kabel yang akan dipasang harus melintasi kabel bawah laut lainnya,
dapat dilakukan setelah koordinasi dengan pemiliki kabel bawah laut
lainnya dan menjamin keamanan kabel tersebut
Kepmenhub No. 94/999 tentang Perlindungan
dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut
Ps. 11
mewajibkan pemasangan kabel laut untuk memperhatikan peta jaringan
SKKL, jarak pasang instalasi dan/atau pekerjaan bawah laut sekurangkurangnya 500 meter, dan adanya keterlibatan pihak pemilik instalasi
bawah laut yang telah ada sebelumnya.
Ps. 12
mewajibkan pemilik instalasi kabel laut untuk menyerahkan rute/gambar
rencana pada daerah pantai maupun lepas pantai/laut lepas, dan status
terpasang kepada Menteri dan instansi terkait lainnya.
Ps. 13
kewajiban pemilik untuk membersihkan sisa-sisa instalasi laut terpasang
yang telah melewati masa usia pakainya
Ps. 14
apabila terjadi kerusakan pada SKKL yang telah diberi perlindungan dan
pengamanan, maka pihak yang menyebabkan kerusakan harus
bertanggungjawab dan dikenakan sanksi
KESIMPULAN
• Implementasi UNCLOS 1982 merupakan kewajiban
bagi setiap negara ke dalam per-UU-an nasionalnya.
• Negara bendera bertanggung jawab untuk menerapkan perUU-an tersebut bagi kapal yang mengibarkan benderanya.
• Indonesia telah mengimplementasikan sebagian dari
ketentuan UNCLOS 1982 tentang kabel bawah laut
ke dalam per-UU-an nasionalnya.
• Diperlukan implementasi ketentuan terkait kabel dan pipa
bawah laut lainnya melalui per-UU-an nasional, khususnya
tentang pemutusan dan perusakan kabel bawah laut.
copyright eragoes@181010