Transcript Title - riauredd

Strategi Nasional
& Pendekatan Umum Penyusunan
Strategi dan Rencana Aksi Propinsi
•
WG Strategy | Materi Sosialisasi
•
Februari 2012
Outline
• Latar belakang dan Sejarah Stranas REDD+
• Tinjauan Strategi Nasional REDD+
• Kaitan dengan RAN/RAD-GRK
 Harmonisasi
 Koherensi
• Pendekatan Umum Fasilitasi Penyusunan
• “Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) untuk
implementasi REDD+”
 Subtansi
 Proses
1
Latar Belakang & Sejarah Stranas
• COP XIII – UNFCCC di Bali, Desember 2007
• - REDD diterima sebagai bagian dari Bali Action Plan
• COP XV – UNFCCC di Copenhagen
• - REDD+ menjadi bagian dari Copenhagen Accord
• COP XVI - UNFCCC di Cancun• - REDD+ resmi menjadi keputusan UNFCCC
IFCA (Indonesian Forestry & Conservation Aliance)
– Mengusung ide REDD menjadi REDD+
– Memotori dimulainya DA (demonstration activities) &
readiness program lainnya
2
Pengertian umum REDD+
REDD+ adalah mekanisme insentif bagi
pengelolaan hutan berkelanjutan.
Bentuk Insentif REDD+ = kompensasi
atas penurunan emisi GRK (Gas Rumah
Kaca) yang berasal dari pengurangan
deforestasi dan degradasi hutan dan
lahan, konservasi, pengelolaan hutan
lestari dan pemeliharaan/peningkatan
simpanan karbon.
3
Mengapa kita perlu Strategi Nasional REDD+ (lanj)
• Sudah banyak program kehutanan di masa lalu !
• Apa yang membuat kita yakin bahwa kali ini akan berbeda
dengan sebelumnya ?
 Komitmen Presiden kepada dunia (Sept 2009) dalam sidang
G20:
▫ menurunkan emisi 26-41% dari tingkat BAU 2020
▫ mengubah jalur pembangunan menuju ekonomi rendah
karbon
▫ menjadi hutan penyerap netto karbon 2030
LoI dengan Swedia, Mei 2010
• Indonesia adalah promotor REDD+ di UNFCCC
Indonesia memerlukan strategi untuk mewujudkan komitmen
internasional tersebut
4
Proses pengembangan Strategi Nasional REDD+
•
Sebelum dan dalam masa Satgas REDD+ Pertama:
▫ Awalnya dikordinasikan Bappenas.
▫ Ada proses bottom multistakeholders yang ekstensif di 7 (tujuh) wilayah se
Indonesia
▫ Konsultasi by stakeholders group dan konsultasi nasional
▫ Final Draft Versi 1 Stranas REDD+ dikeluarkan November 2010
▫ Masih ada masukan yang signifikan
▫ Februari 2011, Ronde II penulisan Stranas REDD+ dimulai dengan
mengkonsolidasi semua inputs
▫ Berbagai proses bermuara pada:
- Konsultasi Nasional Juni 2011
- Ekpose terbuka via website UKP4 untuk masukan akhir dari publik: akhir
Juni sd Agustus 2011
Satgas REDD+ Kedua dibentuk September 2011
Stanas dan draft Perpres Stranas REDD+ dijadwalkan disampaikan ke Presiden
Juni 2012
Proses pendampingan pengembangan Strategi dran Rencana Aksi Propinsi
dimulai Februari 2012
5
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
•Visi-Misi-Tujuan
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Lahan berHUTAN
Lahan berGAMBUT
di dalam
Kawasan Hutan
Kawasan APL
Co-benefit yang diharapkan:
▪ Keanekaragaman hayati
▪ Jasa ekosistem hutan lainnya
▪ Peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
• Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan
8
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
• Penyusunan Stranas
9
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Tujuan:
Pelibatan para
pihak
Perubahan paradigma
dan budaya kerja
Kerangka Hukum
dan Peraturan
Kelembagaan
dan proses
•Pengurangan emisi
•Cadangan karbon meningkat
•Keanekaragamaan hayati/jasa lingkungan
•Pembangunan ekonomi berkelanjutan
TataTata-kelolal
kelola yang yang
baik dibaik
tingkat
dan daerah
sub natonal
– dinasional
pusat dan
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Kerangka Strategi
1
2
Kelembagaan dan proses
▪ Badan Khusus REDD+
▪ Instrumen dan Lembaga
▪
Pendanaan
Sistem dan Lembaga MRV
o Pemantauan
o Pelaporan
o Verifikasi
3
a
Programprogram
strategis
Hukum dan peraturan
 Hak-hak atas lahan
 perencanaan tata ruang
 Review & enforcement hukum
dan mencegah korupsi
 Moratorium perizinan
 Data dan mapping
 Menyelaraskan sistem insentif
Pengelolaan lansekap yang berkelanjutan
b
Sistem ekonomi pemanfaatan SDA secara
lestari
c
Konservasi dan rehabilitasi

Reduksi emisi

Cadangan karbon
hutan meningkat

Keanekaragaman
hayati dan jasa
lingkungan
terpelihara

Ekonomi tetap
tumbuh
4
Perubahan paradigma & budaya kerja
5
Pelibatan para pihak
11
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
• Gambaran Umum Sistem Kelembagaan REDD+
Kepala Pemerintahan
negara/organisasi
donor
Presiden RI
International
Governance
Joint Consultative
Group
Independent
Review Group
Lembaga REDD+
(National governing and coordinating body/DNA)
National
Governance
Instrumen
Pendanaan
Lembaga
MRV
Lembaga REDD+
Daerah
Lembaga Pelaksana Program, Proyek, Kegiatan
Instruksi
Koordinasi
Safeguard
Committee
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Pengkajian dan Penguatan Kebijakan
dan Peraturan
Bidang
Elemen
Penataan &
Penggunaan
Ruang
1. Menguatkan lembaga untuk sinkronisasi data dan peta
2. Menelaah perizinan dan peraturan serta penyelasin konflik
3. Mempercepat pembangunan KPH dan kebijakan transisi
Tenurial
1. Menguatkan lembaga untuk inventarisasi dan pemetaan
2. Mekanisme pengakuan, penetapan tenurial dan resolusi konflik
3. Implementasi FPIC
Pengelolaan
Hutan &
Lahan
Gambut
1. Memperkuat pengelolaan di dalam & di luar kawasan hutan
2. Kerangka hukum dan peraturan bagi pelaksanaan land swap
3. Kerangka hukum bagi efisiensi pelayanan publik/perijinan
Pemantauan
Hutan &
Penegakan
Hukum
1. Peningkatan evaluasi kinerja oleh pihak ke tiga
2. Pengakan hukum administratif dan pelaku pidana
3. Pembentukan jaksa dan polisi satu atap (ORES), hakim khusus dan
peningkatan kapasitas
4. Reformasi birokrasi
Penangguhan
Izin selama 2
tahun
1. Tahap penangguhan izin
2. Tahap penyelamatan hutan yang paling terancam
3. Tahap penyelesaian konflik
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Program-program Strategis
Bidang
Elemen
Pengelolaan
Landskap
Berkelanjutan
1.
2.
3.
4.
Perencanaan dan pengelolaan landskap
Perluasan alternatif lapangan kerja
Akselerasi pembentukan organisasi operasional (KPH)
Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
Pelaksanaan
sistem ekonomi
pemanfaatan SDA
1.
2.
3.
4.
Memacu praktek pengelolaan htan lestari
Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan
Pengendalian kerusakan lahan dari pertambangan
Mempromosikan industri hilir dengan nilai tambah tinggi
Konservasi dan
Rehabilitasi
1.
2.
3.
4.
5.
Memantapkan fungsi kawasan lindung
Mengendalikan konversi dan pembalakan hutan
Penguatan pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut
Aforestasi/reforestasi hutan dan lahan gambut
Restorasi ekosistem
Perubahan Paradigma &
Budaya Kerja
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Bidang
Elemen
Penguatan
Tata kelola
sektor
kehutanan
Penguatan tata kelola akan memastikan bahwa setiap
pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan hutan
dan lahan gambut memenuhi aspek transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas. Sehingga pengambilan
keputusan dapat terbebas dari konflik kepentingan.
• Menyediakan jaminan terhadap keberlanjutan dan
Pemberdayaan
ekonomi lokal
Kampanye
nasional untuk
aksi
“penyelamatan
hutan”
Indonesia
kepastian berusaha dari masyarakat
• Perlindungan pasar atas hasil produksi masyarakat dan
komoditas yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat.
• Pengembangan teknologi berbasis lokalitas yang tepat
guna untuk meningkatkan nilai produktivitas masyarakat.
Kampanye ditujukan untuk memperluas dukungan publik
untuk mencapai bahwa perusak hutan adalah musuh
bersama, sehingga gerakan penyelamatan hutan menjadi
lebih kuat.
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Bidang
Pelibatan Para Pihak
Peningkatan
peran pemangku
kepentingan
Penyiapan
sistem
pengaman
PADIATAPA
(FPIC)
Elemen
1.
2.
3.
4.
Kerjasama kontributif
Kerjasama operasional
Kerjasama konsultatif
Kerjasama konsultatif
1. Penyusunan prinsip, kriteria, dan indikator
2. Penyusunan prosedur penilaian dan pelaksanaan
3. Penggabungan indikator ke dalam sistem MRV
1. Konsultasi tanpa paksaan dengan informasi lengkap
2. Menghormati tata waktu pengambilan keputusan
setempat
3. Mencapai kesepakatan: penuh, sebagian, bersyarat,
sementara
4. Menyepakati mekanisme resolusi konflik
5. Proses awal dan berkesinambungan
Arahan Pelaksanaan Stranas REDD+
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Fase
Persiapan
2011-2012
Kerangka strategi
Fase
Transisi
2012-2014
Kelembagaan
dan proses
pelembagaan
• Menyusun strategi
• Merancang lembaga
• Memilih provonsi
• Mendirikan Badan
REDD+
• Meluncurkan DKRI
• Program provinsi
Kerangka hukum
dan peraturan
• Meninjau kerangka hukum: tata ruang, hak atas lahan
• Menegakkan hukum dan mencegah korupsi
• Menetapkan insentif/disinsentif bagi sektor swasta
Fase Implementasi
2014 dst
• Implementasi penuh
• Menjalankan MRV
• Membayar VER
• Penetapan kerangka hukum utk sinkronisasi tata ruang dan
perizinan
• Menelaah perizinan dan konflik
• Menagguhkan izin baru
utk hutan dan lahan
gambut selama 2 tahun
• Tahap penyelamatan hutan
yang paling terancam
• Tahap penyelesaian konflik
Program-progran strategis
1. Pengelolaan
lansekap
berkelanjutan
•
•
•
•
Perencanaan dan pengelolaan lansekap/ ekoregion/DAS multifungsi
Perluasan alternatif lapangan kerja secara berkelanjutan
Akselerasi pembentukan organisasi dan operasional KPH
Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
• Penyelesaian tata ruang
di propinsi contoh
• Pemetaan dan penetapan
wilayah adat dan
masyarakat lokal
• Pelaksanaan land swap
Arahan Pelaksanaan Stranas REDD+
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Kerangka strategi
Fase Persiapan
2011-2012
Fase
Transisi
2012-2014
Fase
Implementasi
2014 dst
2. Sistem
ekonomi
pemanfaatan
SDA lestari
• Memacu praktek pengelolaan hutan secara lestari
• Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan
• Mewujudkan praktek pertambangan ramah lingkungan
• Mempromosikan industri hilir dengan nilai tambah tinggi
3. Konservasi
dan
Rehabilitasi
• Memantapkan fungsi kawasan lindung
• Mengendalikan konversi hutan dan lahan gambut
• Restorasi hutan dan rehabilitasi gambut
Kepastian keberadaan dan penguatan
pengelola hutan lindung dan lahan gambut
Perubahan
Paradigma dan
Budaya Kerja
• Penguatan tata kelola sektor kehutanan
• Pemberdayaan ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan
• Kampanye nasional untuk aksi “Penyelamatan Hutan Indonesia”
Pelibatan Para
Pihak
• Melakukan interaksi dengan berbagai kelompok (pemerintah regional,
sektor swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat adat /lokal dan
internasional)
• Mengembangkan sistem pengaman (safeguards) sosial dan lingkungan
• Mengusahakan pembagian manfaat (benefit sharing) secara adil
Apa yg dikerjakan dan bagaimana Satgas REDD+ bekerja
1. WG Strategi
2. WG Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
(Mainstreaming)
3. WG Kelembagaan
4. WG Instrumen Pendanaan
5. WG MRV
6. WG Moratorium
7. WG Implementasi Propinsi Percontohan
8. WG Legal Drafting dan Law Enforcement
9. WG Komunikasi dan Pelibatan Stakeholders
WG Support dan Knowledge Management
19
RAN-GRK & RAD GRK;
RAN-REDD+ & SRAP untuk
implementasi REDD+
REDD+ dalam Pengurangan Emisi (Perpres 61/2011)
120
100
100
88
80
60
40
5
ENERGI DAN
TRANSPORTASI
HUTAN DAN
GAMBUT
PERTANIAN
TARGET
0
Sumber: Perpres 61/2011 – RAN GRK (diolah ulang)
0.4
INDUSTRI
8
LIMBAH
20
Implikasi Operasional
8%
5%
88%
REDD +
RAN-GRK
Ruang Koordinasi dan Konsolidasi untuk
penyusunan dan implementasi rencana aksi: pusat
dan daerah
0,4%
Pendekatan Umum Penyusunan SRAP
Hubungan RAN-REDD+ dengan SRAP-REDD+
• SRAP jabaran (derifat) STRANAS REDD+ dalam
konteks, kewenangan, dan tipologi (pembangunan)
daerah
• Sinkron di tingkat program, secara tertulis tertuang di
SRAP dan RAN sekaligus
• Konstruksinya berproses bersama: memastikan
sinkronisasi, termasuk dukungan pendanaan (topdown and bottom up process)
• Semangat kemandirian dan otonomi daerah
Pendekatan Umum Penyusunan SRAP
Hubungan RAN dengan SRAP REDD+
SUB-NASIONAL
DOKUMEN RAN
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
SRAP
SRAP
SRAP
SRAP
3 Pertanyaan kunci penyusunan Rencana Aksi Propinsi REDD+
• Apa hambatan-hambatan yang harus diselesaikan
agar program yang direncanakan dapat berhasil
mencapai tujuan ?
• Apa pra-kondisi yang harus diciptakan ?
• Bagaimana menciptakan manfaat jangka panjang
untuk masyarakat (terutama yang hidupnya
tergantung dari keberadaan hutan dan/atau
ketersediaan lahan ?
25
Catatan penutup/The bottom line
From now on, it’s
Business UNUSUAL !
REDD+ ---- bukan business seperti biasa
26
Terima kasih