Transcript Pengalaman FFI mendampingi Pemerintah Aceh dalam

OVERVIEW:
PENGALAMAN FFI MENDAMPINGI PEMERINTAH
ACEH dalam PENGEMBANGAN REDD
Oleh;
Dewa Gumay
Technical Advisor REDD & Climate Change
Fauna & Flora International
Aceh Program
Inisiatif REDD Ulu Masen (Para-Pihak):
• Pemerintah Aceh: Sebagai entitas kepemilikan/
Owner, bertanggung jawab dan kuasa penuh atas
pengembangan REDD Ulu Masen.
• Carbon Conservation: Sales Marketing 2007 (1),
kemudian di tahun 2010 untuk Pengembangan VCS
methodology (2).
• Fauna & Flora International: Technical Assistant untuk
GoA terkait pengembangan REDD Ulu Masen.
Proses Awal:
 Kebijakan Moratorium Logging di
Hutan Alam, Juni 2007 (follow up
Redesign Hutan Aceh).
 Usulan Proyek REDD Ulu Masen
(CCB), Proyek REDD pertama di dunia
dengan kategori Silver rate.
 Wilayah project berada di 5
Kabupaten, bagian utara Aceh seluas
750 ribu hektar.
SPATIAL Project
SPATIAL Project
4 HPH Aktif
Catatan:
 Pengembangan REDD Ulu Masen telah dilakukan jauh





sebelum regulasi nasional diterbitkan, dan
Proses LoI Norway untuk REDD+ dan Pilot Province di
laksanakan.
Konsekuensi-nya; beberapa design harus menyesuaikan
dengan regulasi (sharing revenue ke pemerintah pusat),
P.36/ P.68/ terakhir P.20
Plotting Skenario NAMAS; 26% BaU, 41% Trading.
Strategi Nasional REDD+ (draft final stranas).
Posisi Sub-National (Provinsi) dalam skema nasional.
Pemahaman Aceh terkait REDD melalui Dua Skenario:
① Substansi Teknis/Site; Meliputi semua aspek untuk trading



Bagaimana melakukan follow up dari Perjanjian dengan pembeli
(VERPA) Bank Marryl Lynch.
Menyiapkan seluruh aspek berdasarkan standard compliance
market (VCS/ Voluentry Carbon Standard, dan CCB/Community
Climate Biodiversity), Konsekuensi dari pengembangan 2 standard
ini harus compliance terhadap issue; Community (Safeguards dan
FPIC), Sosial & Ekonomi, Landscape.
Kuantifikasi cadangan karbon /proses ‘generic carbon’
② Substansi Strategis/Permanent/Konteks Provinsi;



Policy (Memastikan Tata Ruang/RPJP dan RPJM, Moratorium
Logging, Standard Minimum Requirement untuk Konsesi,
Penyelesaian Persoalan Tenurial).
Tata Kelola Pemerintahan (Mainstreaming Platform ‘Aceh Hijau’
melalui Pembangunan Emisi Rendah oleh SKPA/SKPD).
Kelembagaan REDD dan tata hubungan Pemerintahan antar sektor
Dinas/Instansi/SKPA/SKPD (Konteks Permanent dan Teknis).
Skenario 1:
VERPA (Verified Emission Reduction Purchase Agreement) / Perjanjian
pembelian Pengurangan Emisi Yang Terverifikasi
Skenario 1:
① Skenario pengurangan
emisi (baseline dan
Proyeksi), melalui
penilaian dan
penaksiran karbon.
② Issu Sosial-Masyarakat
(Sosialisasi/
konsultasi, Tenurial,
BSM, dan Mekanisme
Complain).
③ Verifikasi dan Validasi
VCS dan CCB.
Skenario 2:
① Usulan Pola Ruang Aceh
dalam Perubahan
RTRWA, penambahan
kawasan hutan dari 3,3
juta ha menjadi 3,8 juta
ha dari 5,2 juta ha luas
Provinsi atau setara 68,26
% Kawasan Hutan dan
31,38 % Kawasan
Budidaya.
② Dalam Proses revisi RPJP
dan RPJM.
③ Evaluasi perizinan.
④ Melanjutkan ML.
Skenario 2:
Usulan detail
Penambahan
Kawasan Hutan
Per Kabupaten/
Kota dalam Pola
Ruang RTRWA.
Progress Skenario 1 & 2:
Baseline Penilaian terhadap Deforestasi dari 1945 - 2006
Progress Skenario 1 & 2:
Deforestasi 2006-2010
 Total 92.497,64 ha/5
tahun atau rata-rata
18.499,52 ha/tahun.
 Terjadi penurunan
dibandingkan baseline
2001-2006, 30.760
ha/pertahun.
 Khusus di Project Site
Ulu Masen 1.654,05
Kawasan Hutan, dan
10.867,49 ha di APL atau
rata-rata 2.504,30
ha/tahun.
Progress Skenario 1:
 VCS (Penilaian Karbon/Skenario Avoiding)
 Baseline awal deforestasi.
 Capacity Building dan pengembangan pilot study
penilaian stock karbon bagi Pemerintah/PNS ==>
Output: SOP penilaian carbon stock sesuai/stratifikasi
wilayah Ulu Masen.
 CCB (Community & Safeguards)
Skema Konsultasi/ FPIC.
Rancangan BSM.
Usulan tenurial/ wilayah kelola ==> Qanun pertanahan.
Kelembagaan ditingkat Site/Ulu Masen (PMU REDD
UM).
 Secara Keseluruhan untuk Trading Carbon, Aceh belum
dapat menyelesaikan Verifikasi dan Validasi atau
‘mengeneric carbon’ dari Ulu Masen, sehingga perjanjian
dengan Marryl Lynch belum terpenuhi (Mandat oleh




Progress Skenario 2:
 Sedang dalam proses usulan RTRWA (Deadline Akhir 2012).
 Proses Evaluasi Konsesi Existing dan Punishment (Sektor





Tambang sudah selesai/ Sektor Perkebunan belum) ==> SOP
perizinan.
Melanjutkan kebijakan Moratorium Logging.
Cycle/ conceptual transformasi Task Force REDD Aceh
untuk Kelembagaan REDD (legal status dan level), termasuk
kelembagaan MRV.
Kelembagaan MRV (Bappeda c.q PDGA (Pusat Data
Geospatial Aceh) menjadi embrio MRV, selain Dinas
Kehutanan, dan Bapedal Aceh.
Memperkuat PDPA (BUMD Aceh) untuk representatif
Trading Carbon/ sebagai trader legal.
Pengamanan Hutan (1.800 orang Pamhut Dinas Kehutanan),
dan 300 orang Community Ranger/masyarakat lokal di Ulu
Masen.
Sharing Pembelajaran Aceh:
 Filosofis REDD tidak terbatas pada adanya Insentif, tetapi
pada semangat Hijrah dari pola pengelolaan eksploitatif
Sumberdaya alam untuk melakukan transformasi tata kelola
SDA dan tata kelola pemerintahan.
 Pahami insentif dalam REDD sebagai bonus karena kita telah
bekerja, bukan sebaliknya mengharapkan insentif tapi pola
pengelolaan tata kelola SDA tetap eksploitatif dan tata kelola
pemerintahan tetap ‘carut-marut’.
 Paham konsekuensi logis bahwa ketika memutuskan
partisipasi dalam Skema REDD (Perubahan pola tata ruang,
komitmen pembangunan emisi rendah, evaluasi perizinan
sampai mencabut izin perusahaan yang tidak perform,
menyiapkan infrastruktur kelembagaan REDD yang kuat,
bukan hanya tugas koordinatif).
Sharing Pembelajaran Aceh:
 Alternatif ekonomi jasa lingkungan atau menyiapkan
PAD dan keuangan selain berbasis konsesi (Kasus Aceh;
Dana Otsus), Kasus Dana LoI Norway harusnya bisa
menjamin alternatif resources keuangan daerah.
 Selain tata kelola, untuk kasus pengembangan ‘trading
carbon’ perlu secara detail ‘screning’ dalam
memberikan mandat kepada pihak ketiga (Kasus Aceh;
mandat penyelesaian PDD VCS tidak diselesaikan) hal
ini terkait pemahaman filosofis para pihak yang terlibat.
 Mewaspadai ‘Carbon Cowboy’ menawarkan bantuan,
sebelum di teliti portofolio, kapasitas, dan penyamaan
persepsi sebelum berkolaborasi.
Last Questions:
Ada banyak muncul
pertanyaan bagaimana
Aceh membangun
Skema REDD sebagai
Sub-National di awal,
lalu Pemerintah
Nasional baru
menyusun berbagai
instrumen, terutama
ketika Draft Strategi
REDD+ di susun?.
Aceh tinggal menyusun
STRADA (legal formal)
yang substansi-nya 80%
sudah dilakukan
‘learning by doing’.
S SEELL EES ASI A I
©Dewa Gumay – Fauna & Flora International