Transcript 5. penggunaan bmn

PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA
Status Penggunaan Barang ditetapkan dengan ketentuan
sbb :
Ps 13 PP No.6 Th 2006
• Barang milik negara oleh pengelola barang;
• Barang milik daerah oleh
gubernur/bupati/walikota
Penetapan status penggunaan BMN
Ps 14 ayat 1 PP No.6 Th 2006
a) Pengguna barang melaporkan BMN yang
diterimanya kpd pengelola barang disertai
dengan usul penggunaan;
b) Pengelola barang meneliti laporan tsb dan
menetapkan status penggunaan BMN
dimaksud.
Penetapan status penggunaan BMD
Ps 14 ayat 2 PP No.6 Th 2006
a) Pengguna barang melaporkan BMN yang
diterimanya kpd pengelola Barang disertai
dengan usul penggunaan;
b) Pengelola barang meneliti laporan tsb dan
mengajukan usul penggunaan dimaksud kpd
gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan
status penggunaannya.
Ps 15 PP No.6 Th 2006
• BMN/D dapat ditetapkan status
penggunaannya utk penyelenggaraan tupoksi
kementerian neg/lemb/satker perangkat
daerah utk dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tupoksi K/L/Satker perangkat daerah ybs.
KETENTUAN-KETENTUAN
Penggunaan BMN (Bab IV Ps 4 Permen Keu No.96
Th 2007)
• Penggunaan Barang Milik Negara untuk
menjalankan Tugas Pokok dan fungsi dilakukan
berdasarkan penetapan status penggunaan
oleh Pengelola Barang;
• Penggunaan Barang Milik Negara diatur dalam
Lamppiran 1 Peraturan Menteri Keuangan No
96/PMK.6/2007
Ketentuan Pokok Penggunaan Barang
Milik Negara (Lamp.1 Kep Menkeu N0.96 th 2007)
1. Barang milik Negara berupa tanah dan bangunan
harus ditetapkan status penggunaannya oleh
pengelola barang;
2. Barang milik Negara selain tanah dan bangunan yang
harus ditetapkan status penggunaannya oleh
pengelola barang yaitu :
a. Barang-bang yang memiliki bukti kepemilikan seperti :
Sepeda motor, mobil,kapal, pesawat terbang
b. Barang-barang dengan nilai perolehan diatas Rp
25.000.000,-(Dua puluh lima juta perunit/satuan
3. Barang Milik Negara selain tanah dan /atau
bangunan yang nilai perolehannya sampai dengan
Rp 25.000.000,- per unit/satuan ditetapkan
penggunaannya oleh pengguna barang;
4. Barang Milik Negara pada TNI dan Kepolisian
Negara RI yang merupakan ALUSISTA, tidak
memerlukan penetapan status penggunaan dari
pengelola barang
5. Pencatatan BMN
a. Pencatatan oleh Pengguna barang/Kuasa
pengungguna barang dilakukan dalam DBP/DBKP
untuk seluruh BMN yang ada dalam penguasaan
Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang;
b. Pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam
Daftar BMN untuk tanah dan /atau bangunan, dan
barang-barang lainnya sebagaimana dimaksud
pada angka 2 diatas
6.
BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan utk
penyertaan modal pemerintah pusat atau dihibahkan harus
ditetapkan status penggunaanya oleh pengelola barang dg
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional.
7.
BMN yang telah ditetapkan status penggunaanya pd
pengguna barang, dapat digunakan sementara oleh
pengguna barang lainnya dlm jangka waktu tertentu tanpa
mengubah status penggunaan BMN tsb stelah terlebih
dahulu mendapat persetujuan pengelola barang
Penguna brg/kuasa pengguna brg wajib
menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan utk penyelengg
tupoksi kepada pengelola barang.
9. Pengelola brg menetapkan BMN berupa tanah
dan/atau bangunan yg harus diserahkan oleh
pengguna barang karena sudah tdk digunakan utk
penyelenggaraan tupoksi kementerian /lembaga
yang bersangkutan.
8.
10. Dalam rangka optimalisasi BMN sesuai dg tupoksi
pennguna barang, kuasa pengguna brg pengelola
brg dapat mengalihkan status penggunaan BMN dr
Pengguna brg kepada pengguna brg lainnya;
11. Dalam hal BMN dibangun diatas tanah pihak lain,
usulan penggunaan bangunan tsb harus disertai
surat perjanjian antara pengguna brg dengan pihak
lain tsb mengenai jangka waktu dan kewajiban para
pihak