Transcript Unit Kompetensi

KEBIJAKAN STANDARDISASI
KOMPETENSI NASIONAL
Direktorat Standardisasi Kompetensi
dan Program Pelatihan
Your Partner in Standardization
BIODATA
ARIS HERMANTO
SUBDIT PENGEMBANGAN STANDARDISASI KOMPETENSI,
DIT. STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN,
DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51 Jaksel
Gedung Kemnakertrans Lt. VI A Telp./Fax. 021-5262643
[email protected]
[email protected]
0812-8969-9039
POKOK BAHASAN
1
KEBIJAKAN STANDARDISASI
KOMPETENSI
2
PEMETAAN KOMPETENSI
3
PENGEMBANGAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA (SKKNI)
I.
KEBIJAKAN STANDARDISASI
KOMPETENSI
4
RPJPN
2005-2025
RPJMN
RPJMN
RPJMN
RPJMN
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2025
MP3EI
Nilai tambah ↑
SDM : Berdaya Saing
- Lembaga Pendidikan
- Pengalaman di
tempat Kerja
- Lembaga Pelatihan
Di setiap
wilayah/
koridor
5
Kebutuhan Kompetensi TK pada Setiap
Koridor Ekonomi
Sentra Produksi dan
Pengolahan Hasil
Bumi
Dan Lumbung Energi
Nasional
"Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil
Tambang & Lumbung
Energi Nasional"
''Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
Perikanan, MIGAS dan
Pertambangan Nasional''
Koridor Sulawesi
Koridor Kalimantan
Koridor
Sumatera
Koridor Jawa
"Pendorong Industri
dan Jasa Nasional"
Koridor Papua - Maluku
Koridor Bali - Nusa
Tenggara
''Pintu Gerbang
Pariwisata Nasional
dan Pendukung
Pangan Nasional''
“Pusat Pengembangan
Pangan, Perikanan,
Energi, dan
Pertambangan
Nasional"
PENYIAPAN
TENAGA
KERJA
KOMPETEN
DAN
PROFESION
AL
HARMONISASI
REGULASI
PENGEMBANGAN
STANDAR
KOMPETENSI
PERKUATAN
LEMBAGA DIKLAT
PERKUATAN
LEMBAGA
SERTIFIKASI
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Pemberlakuan
Akreditasi LDP
Penerapan
Standar
Pelatihan berbasis
kompetensi
Lisensi LSP
Pengembagan
Standar
SKKNI,
Standar Khusus,
Standar Internasional
Harmonisasi
Standardisasi
Sertifikasi
Kompetensi
MRA
Kerjasama
Notifikasi
Pembinaan dan Pengendalian
PERMENAKERTRANS NOMOR 5 TAHUN 2012
SDM
Profesional
Kompeten
Kompetitif
PROSES PENGEMBANGAN SKKNI
PEMETAAN
KEBUTUHAN SKKNI
RIP SKKNI
PERUMUSAN RSKKNI
KAJI ULANG SKKNI
VERIFIKASI RSKKNI = RSKKNI 1
PENERAPAN SKKNI
KOMITE SKKNI
VALIDASI > PRA KONVENSI
= RSKKNI 2
PENETAPAN SKKNI
PEMBAKUAN > KONVENSI = RSKKNI - 3
PERMENAKERTRANS NOMOR 8 TAHUN 2012
VERIFIKASI – RSKKNI 2
Prinsip SKKNI
◦ relevan dengan kebutuhan dunia usaha/industri
◦
◦
◦
◦
di masing-masing sektor atau lapangan usaha;
valid terhadap acuan dan/atau pembanding
yang sah;
aseptabel oleh para pemangku kepentingan;
fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan; dan
mampu telusur dan dapat dibandingkan
dan/atau
disetarakan
dengan
standar
kompetensi lain, baik secara nasional maupun
internasional.
11
ACUAN NORMATIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UU.No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012
tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia;
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
Regional Model Competency Standards Guide Line;
ACUAN NORMATIF - 2
10. Pedoman Tata Cara Penulisan SKKNI (revisi);
11. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pra Konvensi dan Konvensi
SKKNI (revisi);
12. Pedoman Pemetaan Kompetensi;
13. Pedoman Verifikasi SKKNI;
14. Pedoman Adopsi/Adaptasi Standar Kompetensi (revisi);
15. Pedoman Review (Kaji Ulang) SKKNI (revisi);
16. Pedoman Penyusunan SKKNI (proses).
KONSEP DAN DEFINISI
KOMPETENSI adalah Spesifikasi dari
pengetahuan dan keterampilan serta penerapan
dari pengetahuan dan keterampilan tersebut
dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau lintas
industri, sesuai dengan standar kinerja yang
disyaratkan.
(sumber: National Training Board, Australia 1992)
Note: Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan.
Orang yang kompeten ialah orang yang memiliki kemampuan
dan sekaligus juga kewenangan
II.
PEMETAAN KOMPETENSI
15
PEMETAAN SKKNI
Pemetaan SKKNI disusun dalam susunan fungsi pekerjaan yang
mencakupi:
 Tujuan utama (main purpose).
 Fungsi kunci (key function) dari tujuan utama (main purpose).
 Fungsi utama (major function) dari fungsi kunci (key function), dan
 Fungsi dasar (basic function) dari fungsi utama (major function)
dari lapangan usaha pada klasifikasi kategori, golongan pokok,
golongan dan atau sub golongan usaha tertentu.
Fungsi dasar (basic function) diidentifikasi sebagai unit kompetensi
REFERENSI YANG DI GUNAKAN
PERPRES 47/2009 DAN 24/2010: K/L dan Tupoksi
Eselon I
KBLI (Perka-BPS 57/2009) : seluruh kegiatan ekonomi
menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia
merujuk pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia tahun 2009 ini. KBLI 2009 mengasifikasikan
seluruh aktivitas/kegiatan ekonomi ke dalam beberapa
lapangan usaha yang dibedakan berdasarkan pendekatan
kegiatan yang menekankan pada proses dari kegiatan
ekonomi dalam menciptakan barang/jasa, dan pendekatan
fungsi yang lebih melihat pada fungsi pelaku ekonomi
dalam menciptakan barang/jasa.
PENGERTIAN/DEFINISI
 PETA KOMPETENSI
Adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari
setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan
dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar
kompetensi;
 PEMETAAN KOMPETENSI
Adalah proses penyusunan Peta Kompetensi secara
sistematis dan metodologis sesuai dengan acuan dan
pedoman yang ditetapkan oleh otoritas SKKNI
Tujuan dan Sasaran
Pemetaan Kompetensi
 TUJUAN
Memetakan unit-unit
SUMDALAT
kompetensi dari suatu
sektor/subsektor atau lapangan
usaha yang perlu disusun
standarnya dalam format SKKNI.
 SASARAN
1. Tersusunnya Peta Kompetensi
di setiap sektor/subsektor
atau lapangan usaha
2. Tersusunnya RIP SKKNI di
setiap sektor/subsektor atau
lapangan usaha
KEGIATAN POKOK
PEMETAAN KOMPETENSI
IDENTIFIKASI UNITUNIT KOMPETENSI
PEMETAAN UNITUNIT KOMPETENSI
PENYUSUNAN
RIP SKKNI
PEMETAAN KOMPETENSI
KELEMBAGAAN PEMETAAN
KOMPETENSI
KEMENTERIAN
NAKERTRANS
Koordinasi
Konsultansi & Fasilitasi
Konsultansi & Fasilitasi
INSTANSI
TEKNIS
KOMITE SKKNI
POKJA
PEMETAAN
KOMPETENSI
POKJA
PEMETAAN
METODE PEMETAAN KOMPETENSI
METODE PEMETAAN
KEGIATAN
R  Klasifikasi Baku
E
Lapangan Usaha
Indonesia 2009
F
E  Perpres 24/2010
R
E
Regional
N
Competency
S
Stndards
I
HASIL
1. Analisis Lapangan
Usaha KBLI
Bidang Usaha Sejenis
2. Analisis Lapangan
Usaha Lingkup
Tugas Instansi Teknis
Bidang Usaha Sejenis
Yang Menjadi Lingkup
Tugas Instansi Teknis
3. Analisis Fungsi
Produktif Bidang
Usaha Sejenis
Unit-Unit Kompetensi
dan Peta Kompetensi
Bidang Usaha Sejenis
TAHAPAN PEMETAAN
1. Analisis sektor, sub sektor, bidang usaha
Ruang Lingkup
Lapangan Usaha yang
menjadi tanggungjawab
Instansi Teknis
berdasarkan Perpres
No. 47 Tahun 2009 dan
No.24 Tahun 2010
Struktur Lapangan Usaha berdasarkan
KBLI 2009 yang terdiri dari:
21Kategori,
88 Golongan Pokok
241 Golongan
Analisis Kesesuaian
514 Subgolongan
1457 Kelompok Usaha
Peta Lapangan Usaha KBLI Instansi Teknis
Kategori : ……
Golongan Pokok : ……
Golongan : …….
Sub Golongan : …….
Kelompok : ………
TAHAPAN PEMETAAN
1. Analisis sektor, sub sektor, bidang usaha
ANALISIS LINGKUP LAPANGAN USAHA KEMENTERIAN PERTANIAN
PERPRES 47/2009 & 24/2010
 Fungsi Utama





Tanaman Pangan
Hortikultura
Perkebunan
Peternaan & Kesehatan Hewan
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil
 Fungsi Pendukung




Ketahanan Pangan
Prasarana & Sarana Pertanian
Karantina
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian
KBLI 2009
A.01 Pertanian Tanaman
011 Tanaman Semusim
012 Tanaman Tahunan
013 Tanaman Hias
Note: Proses bisnis meliputi: pengolahan
lahan, penyemaian, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan,
pemanenan dan penangan paska
panen
A.01 4 Peternakan
Note: Proses bisnis meliputi: pembibitan,
budidaya dan penanganan hasil
peternakan
TAHAPAN PEMETAAN
2. Analisis Fungsi Produktif
KATEGORI
GOLONGAN
POKOK
PERTANI
AN,
KEHUTA
NAN DAN Pertanian
PERIKAN Tanaman,
Peternakan,
AN (A)
Perburuhan dan
Kegiatan YBDI
(01)
GOLONGAN
Pertanian
Tanaman
semusim
(011)
SUB GOLONGAN
Pertanian
tanaman serealia
(bukan padi),
kacang-kacangan
dan biji-bijian
penghasil minyak
(0111)
KELOMPOK
Tanaman
Jagung
(01111)
Tanaman
Gandum
(01112)
Tanaman
Kedelai
(01113)
Dst
Dst
Dst
ANALISIS FUNGSI PRODUKTIF BIDANG USAHA
POKJA PEMETAAN
FUNGSI KUNCI
Untuk Apa Dikerjakan <> Bagaimana Mengerjakannya
POKJA
PEMETAAN
KATEGORI
PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI
GOLONGAN
POKOK
TUJUAN
UTAMA
GOLONGAN
FUNGSI
KUNCI
SU B
GOLONGAN
FUNGSI
POKOK
KELOMPOK
FUNGSI
DASAR
UNIT
KOMPETENSI
Outline Umum Fuctional Map
Apa yang harus
dilakukan?
(Bagaimana?)
Main (Key)
Purpose
Key
Function
Major
Function
Basic
Function
Key
Function
Major
Function
Basic
Function
Key
Function
Major
Function
Basic
Function
Untuk
apa?
13/04/2015
28
Mendeskripsikan bagian-bagian functional map
 Kaidah:
13/04/2015
29
PEMETAAN KOMPETENSI RMCS
Regional Model Competency Standards
ELEMEN
JUDUL
UNIT
KOMPETENSI
KUK
KUK
ELEMEN
KUK
KUK
KUK
KEY/MAIN
PURPOSE
CRITICAL
FUNCTIONAL
AREAS
ELEMEN
KEY
JOB
BATASAN VARIABEL + PANDUAN
PENILAIAN
SUMBER
40 QUESTIONS ON
LABOUR COMPETENCIES
KUK
KUK
FUNCTIONS
KUK
WHAT FOR
JUDUL
UNIT
KOMPETENSI
WHAT NEEDS TO BE DONE, HOW
KUK
KUK
ELEMEN
KUK
KUK
KUK
ELEMEN
KUK
BATASAN VARIABEL + PANDUAN
PENILAIAN
ELEMEN
30
III.
STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA
31
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
FORMAT SKKNI
KODE DAN NAMA UNIT KOMPETENSI
DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI
ELEMEN KOMPETENSI
Mendeskripsikan apa yang harus
dilakukan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan sebagaimana
deskripsi Unit Kompetensi
KRITERIA UNJUK KERJA
Mendeskripsikan spesifikasi kinerja
setiap elemen kompetensi baik secara
kualitatif maupun kuantitatif (terukur)
RENTANG PENGGUNAAN (RANGE OF VARIABLE)
Mendskripsikan batasan penerapan UK di tempat kerja yang sebenarnya, baik yang berkaitan
dengan jenis pekerjaan, peralatan kerja, lingkungan kerja, peraturan, norma, standar dan
batasan sejenis
PANDUAN PENILAIAN (EVIDANCE GUIDE)
Mendeskripsikan data dan informasi yang diperlukan untuk dapat menilai kompetensi
seseorang serta cara penilaian kompetensi yang harus dilakukan sesuai dengan KUK dan RV
Sistematika Penulisan SKKNI
SKKNI pada dasarnya terdiri dari atas 3 bagian,
yaitu
1.Bagian 1 adalah Bab I, merupakan Bab
Pendahuluan
2.Bagian 2 adalah Bab 2, merupakan Batang
Tubuh SKKNI
3.Bagian 3 adalah Bab 3, merupakan Bab
Penutup
BAB I
1.
2.
3.
4.
Latar belakang, berisi latar belakang kategori/golongan
terkait dengan isi SKKNI, uraian proses perumusan, serta
hasil
pemetaan
unit
kompetensi
berdasarkan
kategori/golongan.
Pengertian, memberikan penjelasan tentang pengertianpengertian yang bersifat teknis substantif yang terkait
dengan unit-unit kompetensi.
Penggunaan SKKNI, memberikan penjelasan tentang
pemanfaatan SKKNI pada lembaga pendidikan atau
pelatihan, lembaga sertifikasi dan industri.
Komite Standar Kompetensi, berisi daftar atau susunan
komite standar kompetensi yang dibentuk oleh Instansi
Teknis serta susunan tim perumus dan verifikator yang
dibentuk oleh komite standar kompetensi.
BAB II
1.Pemetaan
dan
Kemasan
Kompetensi
2.Daftar Unit Kompetensi
3.Uraian unit Kompetensi
Standar
BAB III
Penutup
Unit Kompetensi
Setiap unit kompetensi dari SKKNI terdiri
atas:
1. Kode Unit
2. Judul Unit
3. Deskripsi Unit
4. Elemen Kompetensi
5. Kriteria Unjuk Kerja
6. Batasan Variabel
7. Panduan Penilaian
KOMPONEN-KOMPONEN
UNIT KOMPETENSI
1. Kode Unit
Berisi nomor kode unit kompetensi sesuai dengan
kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan
dan fungsi utama pekerjaan
B .
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0
5
1
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0
1
0
.
0
0
(7)
0
.
0
0
(8)
Kode Kategori (A, B, C, ... Dst), diisi 1 huruf sesuai kode huruf kategori pada KBLI
Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka
Kode Golongan, terdiri dari 3 angka
Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka
Kode Kelompok Usaha, terdiri dari 5 angka
Kode Penjabaran kelompok usaha, terdiri dari 6 angka. Jika tidak ada diisi angka 0
Nomor urut unit kompetensi, terdiri dari 3 digit angka
Versi penerbitan SKKNI, terdiri dari 2 digit angka
Contoh Penulisan Kode Unit
(Sesuai dengan KBLI 2009)
 Katagori
: Pertambangan (B)
 Golongan Pokok
: Pertambangan Batu Bara dan Lignit (05)
 Golongan
: Pertambangan Batu Bara (051)
 Sub Golongan: (0510)
 Pertambangan batu bara, seperti pertambangan di permukaan tanah atau
bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan
(liquefaction)
 Pembersihan, perekatan, penghancuran, dan pemadatan batu bara muda
untuk penggolongan, meningkatkan kualitas atau memudahkan
pengangkutan dan penyimpanan
 Pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank)
 Kelompok : Pertambangan Batu Bara (05101....
1.
Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran
berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan
subbitominous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah
tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction).
Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran,
pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan
meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan
penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari
kumpulan tepung bara (culm bank)
2.
Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan Kelompok ini mencakup
usaha memproduksi gas dari batu bara di lokasi penambangan (on site
gasification of coal).
2. Judul Unit
Merupakan
bentuk
pernyataan
terhadap
tugas/pekerjaan yang akan dilakukan.
Menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan
kata kerja aktif/performatif.
Saran :
memperbaiki, mempelajari, mengoperasikan,
melakukan,
menggunakan,
merencanakan,
membuat, dll
Hindari :
memahami, mengetahui, mengenal, dll.
3. Deskripsi Unit
Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan
untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara
kompeten,
dalam kaitannya
dengan unit
kompetensi.
Dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi
ini dengan unit kompetensi lain yang memiliki
kaitan erat
4. Elemen Kompetensi (EK)
Berisi deskripsi tentang langkah-langkah
kegiatan yang harus dilakukan dalam
melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan
dimaksud biasanya disusun dengan
mengacu pada proses pelaksanaan unit
kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja
aktif/performatif.
Setiap unit kompetensi, elemen kompetensinya
dapat mencerminkan unsur ”merencanakan,
menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan”
5. KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk
kerja yang menggambarkan kinerja yang
harus dicapai pada setiap elemen
kompetensi. KUK dirumuskan secara
kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam
rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan
yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja
pasif
6. Batasan Variabel
Berisi deskripsi tentang konteks pelaksanaan
pekerjaan, yang berupa lingkungan kerja,
peralatan
dan
perlengkapan
kerja
yang
digunakan,
norma
dan
standar,
rentang
pernyataan, yang harus diacu, serta peraturan dan
ketentuan terkait yang harus diikuti.
Bagian dari batasan variabel:
1.Konteks variabel
2.Peralatan dan perlengkapan
3.Peraturan yang diperlukan
4.Norma dan standar
7. Panduan Penilaian
Berisi deskripsi tentang berbagai kondisi atau keadaan
yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam
asesmen kompetensi.
Digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan
penilaian/pengujian pada unit kompetensi, baik pada saat
pelatihan maupun uji kompetensi.
Bagian dari panduan penilaian:
1.Konteks penilaian
2.Persyaratan kompetensi
3.Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
4.Sikap kerja yang diperlukan
5.Aspek kritis
STRUKTUR UNIT KOMPETENSI
KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DISKRIPSI UNIT :
X.
000000.
ELEMEN KOMPETENSI
000.
00
KRITERIA UNJUK KERJA
1
........................... (Kalimat Aktif)
1..................................... (Kalimat Pasif)/K-S-A
2............................ dst
2
........................... (Kalimat Aktif)
1....................................... (Kalimat Pasif) / K-S-A
2........................... dst
3
dst
1.................................. (Kalimat Pasif) / K-S-A
2............................dst
BATASAN VARIABEL
1.
Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk...... (sejumlah elemen) yang digunakan
untuk....................... (judul unit).
2.
Peralatan dan perlengkapan
2.1 Peralatan
2.1.1 ................
2.2 Perlengkapan
2.2.1 ................
3.
Peraturan yang diperlukan
3.1 .............
3.2 .............
3.3 ..........dst
4.
Norma dan standar
4.1 Norma
4.1.1 .............
4.2 Standar
4.2.1 ..............
PANDUAN PENILAIAN
1.
Konteks penilaian
1.
2.
2.
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi
tersebut :............
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek, dan simulasi di
workshop/bengkel kerja dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Persyaratan kompetensi
2.1 X.000000.000.00 : ...................................(Judul Unit)
2.2 X.000000.000.00 : ...................................(Judul Unit)
2.3 .............dst
3.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
3.1 Pengetahuan
3.1.1 .....................
3.2 Keterampilan
3.2.1 ....................
4.
Sikap kerja yang diperlukan:
4.1 ........................
4.2 ........................
4.3 ...............dst
5.
Aspek Kritis
5.1 ........................
5.2 ........................
5.3 ...............dst
FORMAT PENULISAN
1. Kertas F4/Folio (bukan legal) (8,5 x 13 inchi) dengan margin
atas, dan kanan sebesar 1 inchi (2,54 cm), kiri sebesar 1,2
inchi (3 cm), sedangkan margin bawah sebesar 2 inchi (5,08
cm)
2. Huruf menggunakan font Bookman Old Style size 12
(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)
3. Spasi semua 1½ kecuali di dalam kotak EK & KUK dengan
spasi 1
4. Line Kotak EK & KUK, garis luar menggunakan double line,
sedangkan di garis dalam menggunakan single line.
5. Penulisan Kode unit, judul unit,
serta deskripsi unit
menggunakan huruf kapital dan bold, tetapi isi deskripsi unit
tidak bold.
6. Judul Unit menggunakan Capitalize of Each Word dan huruf
bold.
FORMAT PENULISAN... LANJUTAN
1. Penulisan BAB II harus menyambung dengan Isi akhir BAB I
2. Penulisan tiap awal unit kompetensi harus pada lembar
baru berikutnya.
PENGEMASAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
OKUPASI
KUALIFIKASI
DESKRIPTOR KKNI
PETA KOMPETENSI
JK-9
AHLI UTAMA
* * * * * * * * *
AHLI
JK-8AHLI MADYA
* * * * * * * * *
JK-7AHLI MUDA
AHLI PERTAMA
JK-6
PENYELIA
TEKNISI /
JK-5
ANALIS
PELAKSANA
JK-4LANJUTAN
JK-3PELAKSANA
TUPOKSI
* *
KNOWLED
* * GE* *
* * *
DPT
DIV
DIV
DIV
SECT
SECT
SECT
JOB
JOB
JOB
* * * * U* ATTITUT
* * * *
SKILLS
K
E
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
PELAKSANA
PEMULA
JK-2 OPERATOR
JK-1
KLASTER KOMPETENSI
STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI
BIDANG
KEAHLIAN ATAU
PEKERJAAN
ELEMEN
KOMPETENSI
KRITERIA UNJUK
KERJA
BATASAN
VARIABEL
PANDUAN
PENILAIAN
KUALIFIKASI
UNIT-UNIT
KOMPETENSI