Transcript SEMINAR BPHN - blog Doktor Setyo!

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA SAYA : Dr. SETYO UTOMO, SH.,M.Hum
PEKERJAAN
: JAKSA SATSUS PENUNTUTAN JAM PIDSUS
ALAMAT
: Limus Pratama Regency F.3 No.9 Cileungsi Bogor
Email
: [email protected]
HP
: 0817.2009.73
Tempat dan tanggal lahir :
PATI, JAWA TENGAH
29 NOVEMBER 1973
SISTEM PEMIDANAAN
DALAM HUKUM PIDANA YANG
BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE
PIDANA
• Nestapa/derita
• Yang dijatuhkan dengan sengaja oleh
negara (melalui pengadilan)
• Dikenakan pada seseorang
• Yang secara sah telah melanggar
hukum pidana
• Melalui proses peradilan pidana
PEMIDANAAN
Penjatuhan Pidana/sentencing :
• Upaya yang sah
• Yang dilandasi oleh hukum
• Untuk mengenakan nestapa penderitaan
• Pada seseorang yang melalui proses
peradilan pidana
• Terbukti secara sah dan meyakinkan
• Bersalah melakukan suatu tindak pidana.
Teori-Teori Pemidanaan/
Tujuan Pemidanaan menurut doktrin
TeoriAbsolut/Retributif/Pembalasan
(lex talionis):
• Hukuman adalah sesuatu yang
harus ada sebagai konsekwensi
dilakukannya kejahatan;
• Orang yang salah harus dihukum
(E. Kant, Hegel, Leo Polak).
Teori Relatif/Tujuan (utilitarian)
•
•
•
•
•
Menjatuhkan hukuman untuk tujuan
tertentu, bukan hanya sekedar sebagai
pembalasan:
Hukuman pd umumnya bersifat
menakutkan, o.k.i, seyogyanya : Hukuman
bersifat memperbaiki/merehabilitasi 
orang yang “sakit moral” harus diobati.
Tekanan pada treatment/pembinaan.
Rehabilitasi, individualisasi pemidanaan.
Anti punishment, model medis.
Tujuan Pemidanaan :
Berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2008:
•
•
•
•
•
Prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak
pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman kepada masyarakat
Rehabilitasi & Resosialisasi, memasyarakatkan
terpidana, dengan melakukan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (
LP = Lembaga Pemasyarakatan):
” Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih
ada waktu untuk bertobat .. ”
Tujuan Pemidanaan
• Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai.
• Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
• Pemidanaan tidak dimaksudkan utk
menderitakan dan merendahkanmartabat
manusia.
• Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum
memiliki Sentencing Guidelines (pedoman yang
memuat tentang pemidanaan), tp sudah
dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008.
Jenis - Jenis
Pidana
KUHP (UU No. 1/1946)
R-KUHP (2008)
Bab II Buku I Pasal 10
Bab III Buku I Pasal 65
A. Hukuman/Pidana Pokok :
1. Hukuman mati (death
penalty/capital punisment)
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan
(khusus utk perbuatan yang
patut dihormati)  UU No. 20/1946
A. Pidana Pokok :
1.Pidana penjara
2.Pidana tutupan
3.Pidana pengawasan
4.Pidana denda
5.Pidana kerja sosial
B.Hukuman/Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang
tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
B. Pidana Tambahan :
1.Pencabutan hak-hak tertentu
2.Perampasan barang-barang
tertentu dan/atau tagihan
3.Pengumuman putusan hakim
4. Pembayaran ganti kerugian
5. Pemenuhan kewajiban adat
setempat dan/atau kewajiban
menurut hukum yang hidup dalam
masyarakat
SISTEM PEMIDANAAN
SISTEM
PEMIDANAAN
FUNGSIONAL
HP
MATERIEL
HP
FORMAL
SUBSTANTIF
HK. PELAKS.
PIDANA
ATURAN
UMUM
ATURAN
KHUSUS
STATUTORY RULES
SPECIAL RULES
GENERAL RULES
BUKU I
Bk. II
Bk. III
KUHP
KUHP
KUHP
UU KHUSUS DI LUAR KUHP
Restorative justice
“…is a form of conflict resolution and
seeks to make it clear to the offender that
the behaviour is not condoned
(welcomed), at the same time as being
supportive and respectful of the
individual/s.”
(Morrison, 2002)
PRINSIP-PRINSIP
• Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung
jawab memperbaiki kerugian yang
ditimbulkan akibat kesalahannya
• Memberikan kesempatan kepada pelaku
tindak pidana membuktikan kapasitas dan
kualitasnya disamping mengatasi rasa
bersalahnya secara konstruktif
• Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak
lain dalam hal penyelesaian masalahnya
• Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam
menyelesaikan masalah
• Menetapkan hubungan langsung dan nyata
antara perbuatan yang dianggap salah atau
jahat dengan reaksi sosial yang formal
MEKANISME RESOLUSI KONFLIK
• Mediasi
• Pendekatan
Adat Lokal
• Ombudsman
• Alternative
Dispute
Resolution
• Family/Industria
l Conference
• Confidence
Building
Management
• Rekonsiliasi
• Litigasi
• Negosiasi
• Arbitrase
TUJUAN
“…To create a participatory process that
addresses wrongdoing while offering respect
to the parties involved…”
“…(This is achieved) by facilitating a drift
back to law-supportive identities from lawneutralising ones.”
(Braithwaite, 1999)
MENGAPA PERLU Restorative Justice
• Pemidanaan membawa masalah
lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
• Pemidanaan pelaku kejahatan tidak
melegakan/menyembuhkan korban
• Proses formal peradilan pidana terlalu
lama, mahal dan tidak pasti
• Pemasyarakatan, sebagai kelanjutan
pemidanaan, juga berpotensi tidak
menyumbang apa-apa bagi masa depan
narapidana dan tata hubungannya
dengan korban
PERKEMBANGAN Paradigma Peradilan
• Retributive Justice
• Rehabilitative Justice
• Alternative Justice
• Transitional Justice
• Restorative Justice
Restorative justice,
PERWUJUDAN
• Hadirnya kelembagaan baru
melengkapi lembaga yang sudah
ada
• Cara pandang, semangat, motivasi
yang tumbuh di kalangan pelaksana
peradilan
• Peraturan, regulasi atau manual
yang baru atau khusus
Sebagai proses peradilan pidana, restorative
justice, berpotensi terlihat sejak :
• Fenomena
kejahatan/penyimpan
gan
diketahui/teramati
– Sebagian dianggap tak
termaafkan, serius dan
berimplikasi besar
– Sebagian lain dianggap
layak memperoleh
diskresi dan sensitivitas
dalam perlakuan
– Oleh polisi dan jaksa
• Posisi & keberadaan
pihak-pihak terkait
dengan kejahatan/
penyimpangan
tertentu telah jelas
– Sebagian ada yang
mendapat ganjaran
– Sebagian lain tidak
mendapat perhatian
– Oleh pengadilan dan LP
Prinsip-Prinsip Implementasi Restorative
Justice dalam konteks LP
• Tidak menderogasi narapidana dalam
bentuk perlakuan tidak manusiawi/substandar
• Mendukung narapidana menjadi orang
yang patuh hukum saat kembali ke
masyarakat
• Menempatkan masa pembinaan sebagai
ajang menyetarakan kembali hubungan
narapidana dan korban
Retributive Justice
• Retributive Justice :
Pemidanaan untuk tujuan pembalasan
• Restorative Justice :
Keadilan yang merestorasi  pelaku harus
mengembalikan kepada kondisi semula;
Keadilan yang bukan saja menjatuhkan
sanksi yang seimbang bagi pelaku namun
juga memperhatikan keadilan bagi korban.
RESTORATIF JUSTICE MODEL
RETRIBUTIF JUSTICE MODEL
Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang
terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.
Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap
Negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan
ditekan.
Titik perhatian pada pemecahan masalah
pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa
lalu (sesuatu yang sudah terjadi)
sifat normative dibangun atas dasar dialog negosiasi.
Hubungan Para pihak bersifat perlawanan, melalui proses
yang teratur dan bersifat normative.
Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak,
rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utam.
Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan
keadilan dirumuskan sebagai hibungan hak, dinilai atas
dasar hasil.
Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan
proses.
Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social
Kerugian social yang satu digantikan oleh yang lain
masyarakat merupakan fasilitator didalam proses
restorative.
Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan
secara abstrak oleh Negara
Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik
dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan
kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk
bertanggungjawab.
Aksi diarahkan dari Negara pada pelaku tindak pidana,
korban harus pasif
Pertanggungjawaban sipelaku dirumuskan sebagai
dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk
membantu memutuskan yang terbaik.
Pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana dirumuskan
dalam rangka pemidanaan.
Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh,
moral, social dan ekonomis
Tindak pidana dirumuskan dalam terminology hukum yang
bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, social dan
ekonomi.
stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif
Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan
TERIMA KASIH