Transcript SLAIDE MoU POLRI-PGRI 2013

PERLINDUNGAN HUKUM & KEAMANAN BG GURU DLM
MENJALANKAN
PROFESI
RUMUSAN/PEDOMAN
SAMPAI
KERJA
YG
SKRG
BLM
ADA
KOMPREHENSIF
SHG
TERJADI KESIMPANGSIURAN & KESALAHPAHAMAN ANTARA
GURU & POLRI. SEHUBUNGAN DGN HAL TSB DI ATAS MAKA
PERLU DIRUMUSKAN PEDOMAN KERJA YG MEMUNGKINKAN
TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM, & KEAMANAN BAG
PROFESI GURU, & PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL GURU.
Pedoman
Kerja ini meliputi
beberapa hal sbgmana yg
tercantum
dlm
Nota
Kesepahaman antara Polri dgn
PGRI berupa perlindungan, dan
Keamanan
Profesi
Guru,
Sosialisasi
Kebijakan,
tukar
menukar informasi, serta Diklat.
3
PENGGOLONGAN & KEDUDUKAN
A. PENGGOLONGAN
1. PERBUATAN GURU YG TDK DISENGAJA
Tdk menanyakan kesiapan kesehatan, kondisi fisik & psikis kpd
serdik
Menyentuh bag badan serdik yg dianggap pelecehan seksual
Alat/bahan praktik mengajarnya mengenai bag tubuh serdik
yang mengakibatkan cedera/luka;
Tdk sengaja memberi penjelasan yg mengandung nilai SARA
dan politik tdk dianggap bersalah jika kemudian dilakukan
perbaikan/pembetulan;
Perbuatan lain yg tdk disengaja oleh Guru.
2. Perbuatan guru yg rawan menimbulkan tindak pidana
a. Memberikan penguatan (enforcement) dg menepuk
pundak, menepuk punggung, berjabat tangan, dan
memegang kepala serdik;
b. Memberi sanksi kpd serdik berupa fisik maupun psikis;
c. Dlm menjelaskan materi pembelajaran yg mengandung
unsur-2 kesusilaan;
d. Guru berhak membawa peralatan apapun selama tdk
menyimpang dr materi pembelajaran yg diajarkan;
e. Membedakan memberikan hukuman pd muridnya; dan
3. Perbuatan Guru yg disengaja
a.
Melakukan penganiayaan kpd serdik ;
b.
Melakukan pelecehan seksuall;
c.
Melakukan perbuatan yg tdk menyenangkan ;
d.
Melakukan pencurian terhadap barang milik sekolah & barang milik
serdik;
e.
Melakukan pengrusakan;
f.
Sengaja menyuruh serdik utk melakukan perbuatan yg tergolong
tindak pidana;
g.
Melakukan pungutan uang atau barang di luar ketentuan sekolah;
B. KEDUDUKAN
KEDUDUKAN GURU DLM PROSES HUKUM
a. Penyidikan berdasar azas
praduga tak bersalah & tdk
mempunyai hak istimewa .
1) Dlm Upaya paksa, tdk di
lakukan
dlm
proses
pembelajaran
2) Upaya paksa yg dilakukan
memperhatikan
etika,
situasi dan sosial hukum.
b. Proses
penyelesaian
hukumnya diutamakan dg
perdamaian.
1. SANKSI SESUAI DG TINGKAT PELANGGARAN, BAIK MELANGGAR
NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN, & NORMA KESOPANAN;
2. SANKSI BERUPA TEGURAN DAN PERINGATAN;
3. PELANGGARAN THDP PERATURAN SATDIK DILAPORKAN GURU KPD
PEMIMPIN SATDIK;
4. MENGETAHUI, MELANGGAR PER-UU-AN (TINDAK PIDANA) SEGERA
MELAPORKAN KPD PIMPINAN DAN DITERUSKAN KPD APARAT
PENEGAK HUKUM;
5. MENYAMAKAN PERSEPSI PEMBERIAN HUKUMAN YG BERSIFAT
MENDIDIK.
1.
MELAKS KODE ETIK GURU INDONESIA & PER-UU-AN YG BERKAITAN DG PROFESI GURU;
2. DIPAHAMI SBG NORMA & ASAS PERILAKU GURU DLM MELAKS TUGAS PROFESI PENDIDIK;
3. MRPKN PEDOMAN SIKAP & PERILAKU BERTUJUAN MENEMPATKAN GURU SBG PROFESI
TERHORMAT, MULIA & BERMARTABAT YG DILINDUNGI UU;
4. MELAKUKAN GAR KODE ETIK GURU DPT MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI;
5. KEP YG DITETAPKAN OLEH DKGI DLM PENANGANAN GAR KODE ETIK GURU;
6. MELANGGAR KODE ETIK GURU, MENDAPAT SANKSI SSI PERATURAN YG BERLAKU;
7. KODE ETIK GURU SBG SEPERANGKAT PRINSIP & NORMA MORAL BERFUNGSI MELANDASI
PELAKS GAS & YAN PROFESIONAL GURU DLM HUBUNGANNYA DGN SERDIK, ORG TUA/WALI
SISWA, SEKOLAH & REKAN SEPROFESI, ORGANISASI PROFESI, & PEMERINTAH SSI DG NILAI2 AGAMA, PENDIDIKAN SOSIAL, ETIKA DAN KEMANUSIAAN;
8. DKGI MEREKOMENDASIKAN PEMBERIAN SANKSI THDP GURU YG MELAKUKAN GAR KODE ETIK
KPD BADAN PIMPINAN ORGANISASI SSI TINGKATANNYA;
9. REKOMENDASI MRPKN UPAYA PEMBINAAN.
PERLINDUNGAN HUKUM DLM
UPAYA PAKSA
PENYELIDIKAN
PGRI berikut komponennya
membantu penyidik utk dpt
segera
memperoleh
informasi utk menentukan
saksi & tersangka serta BB
PEMANGGILAN
1. DLM HAL TINDAK PIDANA YG BERKAITAN
DG PROFESI :
a. Surat Panggilan melalui KA SEK
langsung;
b. Apabila KA SEK tdk ada langsung kpd
ybs;
c. KA SEK & yg bersangkutan tdk ada
dialamatkan kpd tempat tinggal yg
bersangkutan;
d. Melakukan tindak pidana adl KASEK
melalui Kepala Dinas.
2. DLM HAL TINDAK PIDANA DI LUAR
PROFESI :
a. Diberikan kpd yg bersangkutan;
b. Tdk berada ditempat, di titipkan kepada
RT/RW.
1. TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI :
a. Pemeriksaan di Kantor PGRI setempat;
b. Situasi tdk memungkinkan di Kantor Kepolisian.
PEMERIKSAAN
2. TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI :
a. Pemeriksaan di Kantor Kepolisian;
b. Situasi tdk memungkinkan dilakukan menurut penilaian
penyidik.
1. TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI :
a. Tdk dilakukan pd saat proses giat pembelajaran;
b. Thdp Guru Wanita dilakukan oleh Polwan;
PENGGELEDAHAN
c. Pengeledahan thdp tempat & barang di luar jam
sekolah/dikoordinasikan dg Kepala Sekolah ssi tingkat
kebutuhan.
2. TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI :
a. Dalam hal narkoba, terorisme & korupsi Polri dt melakukan
penggeledahan dg mengabaikan perlindungan thdp profesi
Guru;
b. Di luar narkoba, terorisme & korupsi Polri tetap memperhatikan
perlindungan hukum, perlindungan profesi & keamanan.
PENYITAAN
1. Penyidik berwenang menyita BB;
2. BB yg berkaitan dg alat pembelajaran dpt dipinjamkan
pakaikan.
PENANGKAPAN
1. TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI
a. Tdk dilakukan pd saat proses giat pembelajaran;
b. Taktik & teknik Kepolisian.
2. TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI
a. T.P. narkoba, teroris & korupsi dg mengabaikan perlindungan thdp profesi
Guru;
b. T.P. narkoba, terorisme dan korupsi Polri tetap memperhatikan perlindungan
hukum,;
c. Di luar tempat proses pembelajaran, dpt langsung dilakukan proses
penangkapan ssi tindak pidana yg dilakukan.
12
PENAHANAN
1. TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DG PROFESI
a. Penahanan dilakukan berdasarkan penilaian penyidik guna
melindungi keselamatan jiwanya;
b. Dpt dilakukan penangguhan penahanan ssi dg prosedur
berdasarkan penilaian penyidik;
c. Dpt dilakukan penahanan kota/rumah ssi dg prosedur
berdasarkan penilaian penyidik.
2. TINDAK PIDANA DI LUAR PROFESI
Polri dpt melakukan penahanan dg mengabaikan perlindungan
thdp profesi guru ssi dg UU yang berlaku.
1. Dlm hal perlindungan hukum kpd serdik sbg akibat
tindak pidana yg dilakukan oleh guru yg berkaitan dg
profesi, memperhatikan & mempedomani sbgmn yg diatur
dlm uu nO. 23 tahun 2003 ttg perlindungan anak;
2. Perlindungan tsb dikomunikasikan scr intensif antara
serdik, ortu/wali dg pihak guru & polri guna menjga
keseimbangan serangkaian proses pembelajaran di
lingk sekolah.
1. Dalam hal tertentu Polri melalui kesatuan jajaran
kewilayahan memberikan perlindungan kpd Guru yg
sdg menjalani proses hukum yg berkaitan dg profesi
disesuaikan dg situasi & kondisi serta tingkat
kebutuhan.
2. Pemberian perlindungan tsb dpt diberikan kpd
sekolah berdasarkan permintaan kpd sekolah, guru
dan/atau penilaian dari polri (Penyidik) dlm rangka
menjaga kestabilan proses pembelajaran
3. DKGI, LKBH dan/atau guru dpt meminta
perlindungan kpd Polri thdp guru yg sedang
menjalani proses hukum yang berkaitan dg profesi
disesuaikan dg situasi & kondisi ssi tingkat
kebutuhan.