Transcript Pedoman Laporan dan Pertnggngjwban Keuangan

PENYUSUNAN LAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PELAPORAN (1)
A. MAKSUD DAN TUJUAN
 Memberi
pemahaman
menyusun
laporan
pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan
terkait dengan Bantuan
 Memberi pemahamanan dan petunjuk tata cara
pembukuan
dan
pelaporan,
dokumen
pertanggungjawaban, dan penghitungan pajak
 Memberi pemahaman dan
pengadaan barang dan jasa
petunjuk
teknis
PELAPORAN (2)
B. Pentingnya Laporan Kegiatan
Laporan kegiatan merupakan alat yang penting untuk :
 Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan
pimpinan.
 Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.
 Mengetahui perkembangan dan proses
peningkatan kegiatan.
 Data sejarah perkembangan satuan yang
bersangkutan dan lain-lain.
PELAPORAN (2)
Macam Laporan Kegiatan
1. Ditinjau dari cara penyampaian, terdapat :
 Laporan lisan, disampaikan secara lisan, biasanya
dilakukan hal-hal yang perlu segera disampaikan laporan
lisan dapat dengan tatap muka, lewat telepon ,
wawancara dan sebagainya.
 Laporan tertulis, disampaikan secara lengkap dalam
bentuk tulisan.
2. Ditinjau dari bahasa yang digunakan, terdapat :
 Laporan yang ditulis secara populer, yang menggunakan
kata-kata sederhana, kadang-kadang diselingi dengan
kalimat humor / lucu.
 Laporan yang ditulis secara ilmiah, sebagai hasil peneliti.
Biasanya isinya singkat tetapi padat dan sistimatis serta
logis.
PELAPORAN (2)
3. Ditinjau dari isinya, dapat dibedakan :
 Laporan kegiatan, misalnya pelaksanaan monitoring
program, pelaksanaan Sosialisasi.
 Laporan perjalanan, misalnya laporan
Kunjungan dan
sebagainya.
 Laporan keuangan, menyangkut masalah penerimaan dan
penggunaan uang.
Lain – lain.
 Dalam laporan dapat dilampirkan : photo-photo kegiatan,
tanda bukti, surat-surat keterangan dan sebagainya ( copy )
 Untuk mempermudah penyusunan laporan sebaiknya tetap
mengacu pada proposal yang pernah diajukan.
 Memberikan Laporan kegiatan dengan tembusan kepada
satuan/ lembaga yang terkait. ( dinas kab/kot,dinas prop.dll )
PELAPORAN (2)
C. PENYUSUN LAPORAN
 Laporan disusun dan ditandatangani oleh Kepala
Satuan Tugas
 Penyusunan laporan harus mengacu pada sitematika
pelaporan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan
Bantuan dan Pedoman Penyusunan Laporan dan
Pertangunggjawaban Keuangan yang dikeluarkan
oleh Pemberi Bantuan.
 Laporan yang disusun berisikan tentang laporan
pelaksanaan program dan penggunaan dana
bantuan, dan dilengkapi dengan lampiran copy
bukti-bukti pengeluaran/penggunaan dana.
PELAPORAN (3)
LAPORAN
AWAL
WAKTU
PELAPORAN
LAPORAN
AKHIR
WAKTU PELAPORAN
 Laporan Awal: Laporan tentang waktu/tanggal
penerimaan dana bantuan ke rekening sekolah dan
persiapan yang dilakukan penerima sesudah dana
diterima . Laporan dikirim saat dana cair atau paling
lambat 1 bulan setelah Bimbingan Teknis
WAKTU PELAPORAN
 Laporan Akhir : Penyelesaian Pekerjaan/kegiatan
(100%) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
bantuan yang diterima.
Laporan dikirim paling lambat 30 hari sejak
berakhirnya jangka waktu pelaksanaan
PELAPORAN (4)
D. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR
 Bagian Depan.
 Halaman Sampul
 Halaman Identitas Penerima.
 Halaman Pengesahan
 Halaman Kata Pengantar
 Halaman Daftar Isi
 Bagian Isi :





Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan
Susunan Tim Pelaksana ……………..
RAB pelaksanaan kegiatan
Realisasi penggunaan dana bantuan
Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya
penyelesaiannya
 Lampiran: Rekapitulasi hasil pendataan
PELAPORAN (6)
E. PENGIRIMAN LAPORAN
 Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4
dijilid rapi,
 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Penerima/Lembaga,
 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota,
 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi,
 1 (satu) copy dikirimkan kepada Sekretariat Direktorat
Jenderal Dikdas.
 Alamat:
 ………………………….
PENGELOLAAN DANA
BANTUAN
PENGELOLAAN DANA BANTUAN
A. PEMANFAATAN DANA
( Sesuai dengan Juklak/Juknis )
B. PENGGUNAAN DANA
Semua pengeluaran dinyatakan sah apabila ada buktibukti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku . (
Sesuai dengan Juklak/Juknis )
TATA CARA
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
BUKTI-BUKTI TRANSAKSI (1)
 Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan
Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa
dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
 Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan
Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan
Barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
BUKTI-BUKTI TRANSAKSI (2)
 Jumlah nilai nominal uang harus sama dengan jumlah
terbilang;
 Bea Meterai: Pembelian Rp. 250.000,00 s/d Rp.
1.000.000,00 dilengkapi dengan materai Rp 3000,
sedangkan pembelian Rp.1.000.000,00 ke atas
dilengkapi materai Rp. 6000;
 Bukti Pajak dapat berupa Bukti setor pajak dari Kantor
Pajak setempat dan/atau Faktur Pajak;
 Faktur Pembelian Barang harus dilengkapi pada setiap
transaksi pembelian barang.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
& PEMBUKUAN (1)
A. BUKU KAS UMUM (BKU)
 Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat/
dibukukan dalam Buku Kas Umum
 Pembukuan Buku Kas Umum dilakukan setelah
transaksi
terjadi/saat
pembayaran
dilakukan
berdasarkan tersedianya uang dalam kas/bank.
 Penutupan buku kas dilaksanakan pada setiap akhir
bulan/akhir kegiatan dibuktikan dengan Berita Acara
Pemeriksaan Kas (BAPK) yang ditandatangani oleh
Kepala …… dan Bendaharawan
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
& PEMBUKUAN (2)
B. PEMBUKUAN:
 Buku Kas Umum (BKU)
mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan
penerimaan maupun pengeluaran dalam bentuk kas melalui
pembelanjaan baik bahan/upah/honor yang dibayar secara
tunai oleh bendahara.
 Buku Pembantu (BP)
mencatat semua transaksi yang berkaitan penggunaan
dana, misalnya pembelian barang.
 Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)
mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kegiatan
perpajakan (penerimaan dan penyetoran pajak).
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (3)
CONTOH
COVER
BKU
BUKU
BENDAHARA PENGELUARAN
BANTUAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
TAHUN 2011
………………….…………………….
PEMERINTAH KABUPATEN ……………………………………
PROVINSI ……………………..
JALAN ………………………………………………….
TELEPON (………..)……………………..
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (4)
BUKU KAS UMUM (BKU)
CONTOH
HALAMAN MUKA
BKU
Nama Lembaga
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Bantuan
Besar Bantuan
Tanggal Terima Bantuan
Tanggal Terakhir Transaksi
Tanggal, No SP Revisi RAB
Tahun Anggaran
Pemberi Bantuan
: ……………………………………………………… (1)
: ……………………………………………………… (2)
: ……………………………………………………… (3)
: Bantuan ........tahun 2011
: Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
: ……………………………………………........…… (4)
: ……………………………………………………… (5)
: ……………………………………………………… (6)
: 2011
: Sekretariat ……
………,………..……2011
Kepala …..…………………
Bendahara,
…………………………………
NIP…………………………….
…………………………………
NIP…………………………….
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (5)
CONTOH : HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM
Tanggal
No. Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (6)
C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini……………..tanggal……………….bulan …………………. Tahun…………. Yang bertanda
tangan dibawah ini :
Nama
: ………………………..
Jabatan
: Kepala .........................
Selaku Kepala …........……… sebagai atasan langsung bendaharawan telah melakukan
pemeriksaan setempat kepada :
Nama
: …………………………
Jabatan
: Bendaharawan
Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang berada dalam pengawasan itu, kami
menemukan kenyataan sebagai berikut :
Uang kertas lembaran sejumlah ……………………......……
Rp………………….............
Uang logam sejumlah …………………………………………….
Rp………………………….…
Saldo pada Bank, sejumlah………………………………........
Rp……………..............…..
------------------------------ (+)
Total
Rp. ………………......……..
Saldo uang menurut Buku Kas Umum dan sebagainya
Rp…………...........………..
----------------------------- (- )
Perbedaan antara KAS dan BUKU
Rp……………………
Yang diperiksa
Bendahara,
………,………...................……2010
Kepala ……………....................
…………………………………
NIP…………………………….
…………………………………
NIP…………………………….
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (7)
D. BUKU PEMBANTU PENGELUARAN
BUKU PEMBANTU ……………………..(1)
Nama Sekolah
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Bantuan
Besar Bantuan
Tanggal Terima Bantuan
Tanggal Terakhir Transaksi
Tanggal, No SP Revisi RAB
Tahun Anggaran
Pemberi Bantuan
: ……………………………………………………………… (2)
: ……………………………………………………………… (3)
: ……………………………………………………………… (4)
: Bantuan ................................tahun 2011
: Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
: ……………………………………………………………… (5)
: ……………………………………………………………… (6)
: ……………………………………………………………… (7)
: 2011
: Sekretariat …………………..
Tangga
l
Nomor Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PEMBUKUAN (8)
E. BUKU PEMBANTU PAJAK
BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama Sekolah
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Bantuan
Besar Bantuan
Tanggal Terima Bantuan
Tanggal Terakhir Transaksi
Tanggal, No SP Revisi RAB
Tahun Anggaran
Pemberi Bantuan
Tanggal
1
Nomor
Bukti
Uraian
2
3
: ……………………………………………………………… (1)
: ……………………………………………………………… (2)
: ……………………………………………………………… (3)
: Bantuan .... tahun 2011
: Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
: ……………………………………………………………… (4)
: ……………………………………………………………… (5)
: ……………………………………………………………… (6)
: 2011
: Direktorat Pembinaan
Penerimaan (Debet)
PPN
PPh
Psl 21
PPh
Psl 22
PPh
Psl 23
4
5
6
7
8
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
9
10
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN & PEMBUKUAN (2)
F. BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
Kwitansi dan faktur/nota dibundel, disimpan secara rapi
dan teratur berdasarkan tanggal dan nomor agar mudah
dicari guna keperluan pelaporan dan pemeriksaan
G. KWITANSI
 Harus dibubuhi materai sesuai ketentuan :
- Transaksi 250 rb s.d. 1 Jt  materei Rp. 3.000,- Transaksi ≥ 1 Jt  materei Rp. 6.000, Dilampiri faktur/nota rincian barang yang dibeli
 Harus memuat uraian/ keperluan pembayaran
 Ditandatangani pihak penerima barang
 Diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN & PEMBUKUAN (2)
CONTOH KWITANSI (Diakui Auditor)
KOP LEMBAGA
Nomor :……………..
Sudah terima dari
: Kepala . …………………………….
Uang sebesar
:
Untuk pembelian : ………………………………………………………….…. dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir
Tanggal ………….………. Nomor ………........…………….
Rp………………………..
…………,……………2011
Setuju di bayar :
Kepala …….
Lunas Dibayar :
Bendahara,
Toko/Penerima
………………………………
(Nama Jelas Tanda tangan)
………………...............
(Nama Jelas Tanda tangan)
………………………...
(Nama Jelas Tanda tangan)
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN & PEMBUKUAN (2)
CONTOH FAKTUR/NOTA (Diakuai Auditor)
……………,….………… 2011
Kepada
………………..
di……………………………….
Faktur/Nota nomor :…………………..
No
Uraian/Jenis Barang
Jumlah Barang/Satuan
Harga satuan
(Rp)
Jumlah Harga
( Rp)
1.
dst.
Jumlah Rp.
Pajak Rp.
Total Harga Rp.
Barang telah diterima
Dengan Baik Oleh :
Toko/CV/PT………………..
Nama Jelas & Tandatangan
Nama Jelas & Tanda Tangan
TATA CARA
PERHITUNGAN PAJAK
PERHITUNGAN PAJAK (1)
PPh (Pajak Penghasilan)
Khusus untuk Pajak penghasilan atas honorarium
PNS (PPh Ps. 21) bagi PNS dengan golongan III
IV dikenakan Tarif Pajak sebesar 15% (Keputusan
Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000)
Contoh:
– Jumlah honor
= Rp 50.000,00
– Potongan pajak (PPh.Ps.21)
sebesar 15%
=Rp 7.500,00(-)
– Jumlah diterima
= Rp 42.500,00
PERHITUNGAN PAJAK (2)
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Untuk pengadaan barang/bahan yang nilainya di atas
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilakukan oleh
Wajib Pajak non Bendaharawan Pemerintah dikenakan
pajak pertambahan nilai (PPN) dengan perhitungan sbb:
Misalnya,
Jumlah transaksi/nilai pengadaan barang/bahan= Rp 1.500.000,00
• Jika Harga Setelah Pajak:
– NDPK= 100/110 x Rp 1.500.000,00 = Rp 1.363.636,36
– Potongan pajak PPN = 10% x Rp 1.363.636,36 = Rp 136.363,64
• Jika Harga Sebelum Pajak:
– PPN = 10% x Rp 1.500.000,00
PERHITUNGAN PAJAK (3)
PPN dan PPh. Ps. 22 untuk Bendaharawan
Pemerintah (Khusus Negeri)
Untuk pengadaan barang/bahan yang nilainya di atas Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah) yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah
dikenakan pemotongan pajak yang terdiri dari PPN dan PPh. Ps. 22
dengan perhitungan sbb:
– Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
» Jumlah transaksi/nilai pengadaan barang/bahan= Rp 1.500.000,00
» NDKP= 100/110 x Rp 1.500.000,00
= Rp 1.363.636,36
» Potongan pajak PPN = 10% x Rp 1.363.636,36= Rp 136.363,64
– Pajak penghasilan atas pengadaan barang (PPh. Ps. 22)
Potongan pajak (PPh.Ps.22)= 1,5% x (Nilai transaksi – PPN)
= 1,5% x (Rp 1.500.000,00 – Rp136.363,64)
= 1,5% x Rp 1.363.636,36
= Rp 20.454,55
PENGADAAN BARANG
DAN JASA
PENGADAAN BARANG DAN
JASA (1)


Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres 54 th
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Pelaksanaan Pengadaan
 Swakelola
 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa





Pelelangan umum
Pelelangan sederhana
Penunjukkan langsung
Pengadaan langsung
Kontes/sayembara
PENGADAAN BARANG DAN
JASA (2)



Metode yang digunakan dalam pengadaan
barang/jasa adalah Pengadaan Langsung
karena Nilai Bantuan sebesar Rp 50.000.000
< Rp 100.000.000
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan
Barang/Jasa langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa, tanpa melalui
Pelelangan/Seleksi.
Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1
(satu) orang Pejabat Pengadaan
PENGADAAN BARANG DAN
JASA (3)
 Pengadaan Langsung dapat dilakukan
terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp100.000.000 dengan ketentuan:




merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
teknologi sederhana;
risiko kecil; dan/atau
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
serta koperasi kecil,
PENGADAAN BARANG DAN
JASA (4)
 Pengadaan Langsung dilaksanakan
berdasarkan harga yang berlaku di pasar
 Tahapan Pengadaan Langsung:
 survei harga pasar dengan cara membandingkan
minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;
 membandingkan harga penawaran dengan HPS;
dan
 klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
 Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan
Langsung diserahkan sepenuhnya kepada
Pejabat Pengadaan
any
question?