Transcript 4Dokumen Kontrak

DIKLAT MANAJEMEN
PROYEK
DOKUMEN KONTRAK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4/13/2015
1
TUJUAN PEMBELAJARAN
UMUM
SETELAH MENGIKUTI MATA DIKLAT INI,
DIHARAPKAN PESERTA MAMPU
MEMAHAMI DOKUMEN KONTRAK
SEHINGGA DAPAT MENERAPKANNYA
PADA PENGAWASAN TEKNIK JALAN
DAN JEMBATAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU
4/13/2015
2
TUJUAN
PEMBELAJARANKHUSUS
SETELAH MENGIKUTI MATA DIKLAT INI , PESERTA
DIHARAPKAN MAMPU MENJELASKAN :






PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN, SURAT PENUNJUKAN
DAN SURAT PENAWARAN
SYARAT-SYARAT KONTRAK
SPESIFIKASI TEKNIK
GAMBAR-GAMBAR DAN BENTUK-BENTUK
JAMINAN
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
4/13/2015
3
I. PENGERTIAN DOKUMEN
KONTRAK
4/13/2015
4
A. UMUM
 Dokumen
adalah segala sesuatu
yang tertulis/ cetakan / naskah
yang disimpan yang dapat
digunakan sebagai bukti atau
keterangan.
4/13/2015
5
ASPEK DOKUMEN KONTRAK
 Aspek
 Aspek
 Aspek
 Aspek
 Aspek
 Aspek
4/13/2015
teknis
Hukum
Administrasi
keuangan/Perbankan
perpajakan
sosial ekonomi
6
ASPEK TEKNIS
 Lingkup
Pekerjaan
 Waktu pelaksanaan
 Metode Pelaksanaan
 Jadwal Pelaksanaan
 Cara/methode pengukuran
4/13/2015
7
ASPEK HUKUM
Penghentian Sementara Pekerjaan
 Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan
 Ganti Rugi Keterlambatan
 Penyelesaian Perselisihan
 Force Majeure
 Hukum Yang Berlaku
 Domisili

4/13/2015
8
ASPEK KEUANGAN/PERBANKAN
 Nilai
Kontrak/Harga Borongan
 Cara Pembayaran
 Jaminan-Jaminan
4/13/2015
9
ASPEK PERPAJAKAN
 Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
 Pajak Penghasilan (PPh)
4/13/2015
10
ASPEK PERASURANSIAN
 Contractor’s
All Risk (CAR)
 Third Party Liability (TPL)
 ASTEK dan ASKES
4/13/2015
11
ASPEK SOSIAL EKONOMI
 Penggunaan
tenaga Kerja
 Penggunaan Produksi Dalam
Negri
 Dampak lingkungan
4/13/2015
12
ASPEK ADMINISTRASI
 Keterangan
Para Pihak
 Laporan Keuangan
 Korespondensi
 Hubungan Kerja para Pihak
4/13/2015
13
Kontrak Kerja Konstruksi
:
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan
Penyedia Jasa dalam penyelengaraan pekerjaan
konstruksi, yg terdiri dari :
1. Addendum surat perjanjian ;
2. Pokok Perjanjian ;
3. Surat penawaran, berikut daftar kuantitas
dan harga ;
4/13/2015
14
4. Syarat-syarat khusus kontrak ;
5. Syarat-syarat umum kontrak ;
6. Spesifikasi teknis ;
7. Gambar-gambar ;
8. Dokumen lainnya sperti : jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4/13/2015
Permen 43/2007
15
B. ISTILAH-ISTILAH
Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
(pemborongan) adalah layanan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau
wujud fisik lainnya yang perencanaan
teknis dan spesifikasinya sudah
ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran dan proses serta
pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat
Pembuat Komitmen atau pengawas
kostruksi yang ditugasi;
4/13/2015
16
Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah
keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang
tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan
sebagaimana disepakati dalam kontrak
kerja konstruksi baik sebagian maupun
keseluruhan sebagai akibat kesalahan
pengguna jasa dan/atau penyedia jasa
dalam masa pelaksanaan kontrak;
4/13/2015
17
Kegagalan Bangunan adalah keadaan
bangunan, yang setelah
diserahterimakan oleh penyedia jasa
kepada Pejabat Pembuat Komitmen
menjadi tidak berfungsi, baik secara
keseluruhan maupun sebagian dan/atau
tidak sesuai dengan ketentuan dalam
kontrak, dari segi teknis, manfaat,
keselamatan dan kesehatan kerja,
dan/atau keselamatan umum.
4/13/2015
18
C. PENYIAPAN DOKUMEN KONTRAK
Dokumen kontrak untuk pekerjaan
konstruksi terdiri atas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Addendum Surat Perjanjian;
Pokok Perjanjian
Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan
harga;
Syarat-syarat umum kontrak;
Syarat-syarat khusus kontrak;
Spesifikasi Umum;
Spesifikasi Khusus;
Gambar-gambar;
Dokumen lain yang tercantum dalam
lampiran, misalnya:



4/13/2015
Jaminan pelaksanaan;
Jaminan uang muka;
SPPJ; BAHP; BAPP.
19
Dokumen kontrak untuk jasa Konsultansi
terdiri atas:








4/13/2015
Addendum Surat Perjanjian;
Pokok Perjanjian;
Surat Penawaran beserta rincian penawaran
biaya;
Syarat-syarat Umum Kontrak;
Syarat-syarat Khusus Kontrak;
Kerangka Acuan Kerja;
Gambar-gambar;
Dokumen lainnya seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP.
20
D. URUTAN KEKUATAN HUKUM
Urutan kekuatan hukum adalah suatu hirarki
prioritas yang menentukan kekuatan yang
lebih tinggi atau lebih menentukan dari
suatu dokumen, yang berarti dokumen
dengan nomor urut yang lebih kecil
mempunyai kekuatan hukum yang lebih
menentukan.
4/13/2015
21
Urutan kekuatan hukum dokumen kontrak untuk
jasa pemborongan :
 Addendum Surat Perjanjian;
 Pokok Perjanjian;
 Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan
harga;
 Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 Syarat-syarat Umum Kontrak;
 Spesifikasi Khusus;
 Spesifikasi Umum;
 Gambar-gambar;
 Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan,
SPPBJ, BAHP, BAPP.
4/13/2015
22
E. PENANDATANGANAN KONTRAK
SYARAT:
1.Paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia jasa
2.Menyerahkan jaminan pelaksanaan
3.Pek < Rp 50 juta dan jasa konsultansi tidak perlu jaminan
pelaksanaan
4.Pek > Rp 50 milyar stlh memperoleh pendapat Ahli Hukum
Kontrak Profesional atau ditetapkan dengan Kep. Men.
SANKSI :
Pembatalan SPPBJ, dapat berakibat pencairan jaminan
penawaran dan Tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah
selama 2 ( dua ) tahun bila :
1.
Calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan
pelaksanaan
2.
Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima
3. 4/13/2015
Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima
23
II. SURAT PERJANJIAN, SURAT
PENUNJUKAN DAN SURAT PENAWARAN
A. Surat Perjanjian Kontrak
Kerangka surat perjanjian terdiri dari:
a. Pembukaan (Komparisi), meliputi:
1) Judul kontrak;
2) Nomor kontrak;
3) Tanggal kontrak;
4) Kalimat pembuka;
5) Para pihak dalam kontrak;
6) Penandatanganan kontrak.
4/13/2015
24
b. Isi, meliputi:
1) Pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk
mengadakan kontrak;
2) Pernyataan bahwa para pihak menyetujui besarnya
harga kontrak;
3) Pernyataan
bahwa
ungkapan-ungkapan
dalam
perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam kontrak;
4) Pernyataan bahwa kontrak meliputi beberapa
dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak;
5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara
ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang
dipakai dokumen urutannya lebih dulu;
6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk
melaksanakan kewajiban masing-masing;
7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan
tersebut;
8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya
kontrak.
4/13/2015
25
c. Penutup, meliputi:
1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian
ini telah menyetujui untuk melaksanakan
perjanjian
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
pada hari dan tanggal penandatanganan
perjanjian tersebut;
2) Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian
bermeterai dan tanggal pada materai.
Kembali
4/13/2015
26
B. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ)
Pejabat Pembuat Komitmen penerbitan SPPJ sebagai
pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan, dengan
ketentuan :
a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
b. Sanggahan yang diterima Pejabat Pembuat
Komitmen dalam masa sanggahan ternyata tidak
benar, atau sanggahan diterima melewati waktu
masa sanggahan.
SPPJ harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman pemenang lelang dan segera
disampaikan kepada pemenang lelang.
4/13/2015
27
C. SURAT PENAWARAN
SUATU SURAT TG DITUJUKAN KPD PPK perihal / mengenai Penawaran
pelelangan / seleksi yg dilakukan oleh Satker / PPK yg terdiri dari :
 1.
Surat Kuasa (bila diperlukan);
 2.
Jaminan Penawaran;
 3.
Daftar Kuantitas dan Harga;
 4.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama;
 5.
Daftar Harga Satuan Dasar Upah;
 6.
Daftar Harga Satuan Dasar Bahan;
 7.
Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan;
 8.
Metoda Pelaksanaan;
 9.
Jadual Waktu Pelaksanaan;
 10. Daftar Personil Inti;
 11. Daftar Peralatan Utama
 12. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan;
 13. Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila diperlukan);
 14. Lampiran lain yang disyaratkan.
4/13/2015
28
III. SYARAT-SYARAT KONTRAK
Secara umum Syarat-syarat Kontrak terdiri atas
Syarat-syarat Umum Kontrak yang memuat
batasan pengertian istilah yang digunakan, hak,
kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung
jawab pada pekerjaan yang disubkontrakkan,
sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan kontrak bagi setiap pihak, dan
Syarat-syarat Khusus Kontrak yang memuat
ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik
sebagaimana yang dirujuk dalam pasal-pasal
Syarat-syarat Umum Kontrak
4/13/2015
29
A. SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK
1.Penerapan
Syarat-syarat
umum kontrak dapat
diterapkan secara luas
tetapi tidak boleh
melanggar ketentuanketentuan dalam kontrak
4/13/2015
30
Jaminan
yang harus disediakan oleh penyedia
barang/jasa:
a. jaminan uang muka
b. jaminan pelaksanaan
c. jaminan pelaksanaan bagi penawaran
yang dinilai terlalu rendah(<80%HPS)
d. jaminan pemeliharaan
(besaran,bentuk,masa berlaku ditentukan
dlm dokumen pengadaan)
2.
4/13/2015
31
3.
ASURANSI
yang harus disediakan oleh penyedia
barang/jasa:
a. semua barang dan peralatan
b. pelaksanaan pekerjaan
c. pekerja atas segala resiko: kecelakaan
d. kerusakan, kehilangan serta
e. resiko lain yang tidak dapat diduga
4/13/2015
32
4.
PEMBAYARAN
Ketentuan mengenai cara-cara dan
termin pembayaran serta mata uang
yang digunakan
4/13/2015
33
5. HARGA
Ketentuan mengenai harga yang harus
dibayarkan oleh pengguna barang/jasa
kepada penyedia barang/jasa atas
pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
Harga Kontrak harus jelas, pasti, dan
dirinci sumber pembiayaannya
4/13/2015
34
6. AMANDEMEN KONTRAK
adalah ketentuan mengenai perubahan
kontrak.
Perubahan Kontrak dapat terjadi apabila:
a. Perubahan pekerjaan
b. Perubahan jadual pelaksanaan
c. Perubahan harga kontrak
d. Amandemen bisa dilaksanakan apabila
disetujui oleh para pihak yang membuat
kontrak
4/13/2015
35
7.
HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK
a. pengguna barang
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan
- meminta laporan secara periodik
- membayar pekerjaan
b. penyedia barang/jasa
- menerima pembayaran
- melaporkan pelaksanaan
- melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan
- menyerahkan hasil pekerjaan
4/13/2015
36
8. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. kapan kontrak mulai berlaku
b. kapan pekerjaan mulai dilaksanakan
c. kapan penyerahan hasil pekerjaan
4/13/2015
37
9. PENGAWASAN
pengguna barang dapat memerintahkan
kepada pihak ketiga untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau
sedang dilaksanakan
4/13/2015
38
10. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN
a. keterlambatan dalam pelaksanaan pek
b. sanksi
4/13/2015
39
11. PEMUTUSAN KONTRAK
a. pemutusan kontrak oleh penyedia
barang/jasa
b. pemutusan kontrak oleh pengguna
barang/jasa
Kembali
4/13/2015
40
PENGGUNAAN PROGRAM MUTU
1. disusun oleh penyedia barang/jasa dan
disepakati pengguna barang/jasa pada
saat rapat persiapan pelaksaan kontrak
dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lapangan
4/13/2015
41
Lanjutan…………
2. program mutu penyedia barang/jasa
berisi:
a. informasi penyedia barang/jasa
b. organisasi proyek, pengguna
barang/jasa dan penyedia barang/jasa
c. Jadual pelaksanaan
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan
e. prosedur instruksi kerja
f. Pelaksana kerja
4/13/2015
42
MOBILISASI
1.
2.
Mobilisasi paling lambat harus sudah dilaksanakan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
SPMK
Mobilisasi dilakukan sesuai lingkup pekerjaan:
a. PEMBORONGAN
1) mendatangkan peralatan-peralatan
terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan
2) mempersiapkan fasilitas:kantor,
lab,bengkel,gudang, dsb
3) mendatangkan personil-personil
4/13/2015
43
Lanjutan………..
b. KONSULTANSI
1. mendatangkan tenaga ahli
2. menyiapkan peralatan pendukung
3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan
4/13/2015
44
PEMERIKSAAN BERSAMA (mc 0)
1.
2.
3.
Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak
dan pada pelaksanaan pekerjaan, keduabelah
pihak melakukan pemeriksaan bersama.
Untuk pemeriksaan bersama ini, pengguna
barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat
peneliti pelaksanaan kontrak
Apabila dalam pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi kontrak maka
harus dituangkan dalam bentuk adendum
kontrak.
4/13/2015
45
PEMBAYARAN UANG MUKA
1.
2.
3.
Penyedia jasa mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis disertai
rencana penggunaan uang muka
Pengguna barang/jasa mengajukan surat
permintaan pembayaran paling lambat 7
(tujuh) hari setelah jaminan uang muka
diterima pengguna barang/jasa
Besarnya jaminan uang muka harus bernilai
sekurang-kurangnya sama dengan jumlah
uang muka yang diberikan
4/13/2015
46
Lanjutan………………..
4.
5.
6.
Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh
bank umum atau perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (surety
bond) dan harus direasuransikan sesuai
ketentuan Menkeu
Pengembalian uang muka diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada
setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100%.
Untuk kontrak tahun jamak nilai jaminan uang
muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai
dengan pencapaian prestasi pekerjaan
4/13/2015
47
PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
1.
2.
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan
yang disepakati dilakukan apabila telah
mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan.
Pengguna barang/jasa dalam kurun
waktu 7 (tujuh) hari harus sdh
mengajukan surat permintaan
pembayaran prestasi kerja.
4/13/2015
48
Lanjutan…………
3.
4.
5.
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dapat dilakukan dengan sistem
bulanan atau termijn.
Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong
jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka,
denda (jika ada), dan pajak.
Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh subkontraktor.
4/13/2015
49
PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN
1.
2.
Untuk kepentingan pemeriksaan,
pengguna barang/ujasa dapat
membentuk panitia peneliti pelaksanaan
kontrak.
Perubahan kontrak meliputi antara lain:
a. Menambah atau mengurangi volume
pekerjaan yang tercantum dalam
kontrak
b. mengurangi atau menambah jenis
pekerjaan
4/13/2015
50
Lanjutan………..
c. mengubah spesifikasi pekerjaan
sesuai kebuthan lapangan
d. melaksanakan pekerjaan tambah
yang belum tercantum dalam
kontrak yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.
3. pekerjaan tambah tidak boleh
melebihi 10 % (sepuluh persen) dari
harga yang tercantum dalam kontrak awal
4/13/2015
51
Lanjutan……
4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
pengguna barang/jasa secara tertulis
kepada penyedia barang/jasa.
5. Apabila terdapat negosiasi harga dan teknis,
tetap mengacu ketentuan dalam kontrak
6. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara
sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak
4/13/2015
52
DENDA dan GANTI RUGI
1.
Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan
kepada penyedia barang/jasa.
Ganti rugi adalah sanksi finansial yang
dikenakan kepada pengguna barang/jasa.
2. Besarnya denda atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu
perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yg
belum dikerjakan (apabila bagian pekerjaan yg
sdh dilaksanakan dpt berfungsi) atau 1‰ (satu
perseribu) dariharga kontrak (apabila bagian
kontrak yg sdh dilaksanakan belum berfungsi).
4/13/2015
53
Lanjutan……..
3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh
PPK atas keterlambatan pembayaran
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan
yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia, atau
dapat diberikan kompensasi sesuai
ketentuan dalam dokumen kontrak.
4. Tata cara pembayaran denda dan/atau
ganti rugi diatur di dalam dokumen
kontrak
4/13/2015
54
PENYESUAIAN HARGA
1.
Penyesuaian
harga
diberlakukan
terhadap kontrak jangka panjang lebih
dari 12 (dua belas) bulan dan
diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan
2.
Penyesuaian harga dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang tercantum
dalam dokumen kontrak.
4/13/2015
55
KEADAAN KAHAR (force majeur)
Apabila terjadi keadaan kahar
maka penyedia barang/jasa
memberitahukan dalam waktu 14
(empat belas) hari dari terjadinya
keadaan kahar dengan
menyertakan pernyataan dari
instansi yang berwenang.
4/13/2015
56
PENGHENTIAN KONTRAK
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena
pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan
kahar.
2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadi
hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak
(keadaan Kahar) antara lain:
a. timbul perang
b. pemberontakan
c. keributan, kekacauan, huru-hara
d. bencana alam
1.
4/13/2015
57
PEMUTUSAN KONTRAK
1.
2.
Pemutusan kontrak dilakukan bilamana
penyedia barang/jasa cidera janji atau
tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagaimana diatur
di dalam kontrak
Kepada penyedia barang/jasa dikenakan
sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen
kontrak
4/13/2015
58
Lanjutan……….
2.
Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para
pihak melakukan kolusi, kecurangan atau
tindak korupsi baik dalam proses pemilihan
maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini
:
a. penyedia barang/jasa dapat
dikenakan sanksi yaitu:
1) jaminan pelaksanaan dicairkan.
2) sisa uang muka harus dilunasi
3) black-list untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun
b. pengguna barang/jasa dikenakan sanksi PP
30/1980
4/13/2015
kembali
59
PENYERAHAN LAPANGAN
1. PPK wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan
kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya SPMK.
2. Sebelum penyerahan lapangan, PPK bersama-sama
penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan
berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh
aset milik pengguna jasa yang akan menjadi tanggung
jawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan
dipelihara.
3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita
acara serah terima lapangan yang ditandatangani
kedua belah pihak.
4/13/2015
60
LAPORAN HASIL PEKERJAAN
1.
Laporan Harian:
a.Kuantitas , macam bahandilapangan
b.penempatan tenaga kerja
c.jumlah, jenis dan kondisi peralatan
d.kuantitas jenis pekerjaan yang
dilaksanakan
e.cuaca, dan peristiwa lainnya
f. catatan-catatan lainnya
4/13/2015
61
Lanjutan……
2. Laporan Mingguan:
Terdiri dari rangkuman laporan harian
dan berisi hasil kemjuan fisik pekerjaan,
foto-foto dokumantasi.
3. Laporan Bulanan:
Terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi kemajuan fisik dalam perioda
satu bulan, foto-foto dokumentasi.
4/13/2015
62
KERJASAMA ANTARA PENYEDIA dan SUKKONTRAKTOR
1.
2.
Harga kontrak diatas Rp.25.000.000.000
(dua puluh miliar rupiah), wajib bekerja
sama dengan golongan usaha kecil
termasuk koperasi kecil.
Bagian yang disubkontrakan sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama
dan diatur dalam kontrak serta disetujui
oleh pengguna barang/jasa.
4/13/2015
63
B. SYARAT-SYARAT KHUSUS
KONTRAK
Ketentuan yang merupakan perubahan,
tambahan dan/atau penjelasan dari
ketentuan yang ada pada syarat-syarat
umum kontrak
4/13/2015
64
IV. Spesifikasi Teknis
1). Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup
kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;
2). Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar
nasional (SNI);
3). Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat
dilaksanakan;
4). Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda
pelaksanaan;
5). Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah
peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan;
6). Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan;
7). Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan
hasil produk;
8). Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output
performance) yang diinginkan;
9). Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara
pembayaran.
4/13/2015
65
PENGERTIAN UMUM

SPESIFIKASI adalah bagian dari Dokumen
Lelang yang menjelaskan persyaratan teknik
pekerjaan yang dilelangkan.
Persyaratan Teknik tersebut mencakup :
 Persyaratan Bahan Baku
 Persyaratan Bahan Olahan
 Cara Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk persyaratan
teknik peralatan yang dipergunakan.
 Persyaratan teknik produk akhir pekerjaan yang harus
dicapai.
4/13/2015
66
SPESIFIKASI UMUM (General Spesifications)
mencakup semua persyaratan teknik yang berlaku
umum untuk seluruh paket proyek yang ada.
SPESIFIKASI KHUSUS (Special Spesifications)
mencakup persyaratan-persyaratan teknik yang
berlaku hanya untuk paket-paket proyek atau jenisjenis pekerjaan tertentu saja.
4/13/2015
67
MAKSUD SPESIFIKASI :
Sebagai pedoman bagi Peserta Pelelangan dalam mengajukan
Penawaran.
Sebagai pedoman bagi Pelaksana / Kontraktor dalam melaksanakan
Pekerjaan.
Sebagai pedoman bagi Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan
Pekerjaan oleh Kontraktor.
Sebagai pedoman bagi PPK yang mewakili Employer, dalam
mempertanggungjawabkan proyek secara keseluruhan.
TUJUAN SPESIFIKASI :
Tercapainya produk akhir pekerjaan yang memenuhi keinginan
Pemilik Pekerjaan (Owner).
4/13/2015
68
KEINGINAN PEMILIK PEKERJAAN :
Dinyatakan dalam :


Gambar Rencana (bentuk, ukuran, elevasi, lokasi)
Spesifikasi (persyaratan-persyaratan teknik)
Mutu hasil pekerjaan disebut baik, apabila :
Produk Akhir = Keinginan Pemilik
(persis sesuai dengan yang tertera dalam Gambar dan
Spesifikasi Teknik / Dokumen Kontrak)
4/13/2015
69
JENIS-JENIS SPESIFIKASI
End Result Specification / Performance Specification
(Spesifikasi Produk Akhir), yaitu jenis Spesifikasi dimana
yang dipersyaratkan adalah dimensi dan kualitas produk
akhir yang harus dicapai, tanpa mempersoalkan metode
kerja untuk mencapai hasil akhir tsb.
 Process Specification (Spesifikasi Proses Kerja), yaitu
jenis Spesifikasi dimana yang diatur adalah semua
ketentuan yang harus dilaksanakan selama proses
pelaksanaan pekerjaan. Dengan mengatur semua proses
pelaksanaan pekerjaan, diharapkan hasil kerja akan
diperoleh sesuai dengan yang diinginkan.
 Multi Step and Method Specification, yaitu jenis
Spesifikasi yang mengatur semua langkah, material,
metode kerja dan hasil kerja yang diharapkan.

4/13/2015
70
STRUKTUR SPESIFIKASI
Secara umum, isi Spesifikasi terdiri dari :
Uraian Umum
 Persyaratan Teknik Bahan
 Persyaratan Teknik Peralatan
 Cara Pelaksanaan Pekerjaan
 Cara-cara Pengendalian Mutu
 Cara Pengukuran Hasil Kerja
 Cara Pembayaran


Untuk setiap jenis pekerjaan sudah ada Nomor Mata
Pembayaran tertentu, tercantum di dalam spesifikasi.
4/13/2015
71
Spesifikasi “Jalan dan Jembatan”
Terdiri dari 10 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
 Divisi
4/13/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
: Umum
: Drainase
: Pekerjaan Tanah
: Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
: Perkerasan Berbutir
: Perkerasan Aspal
: Struktur
: Pengembalian Kondisi dan Pek. Minor
: Pekerjaan harian
: Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
72
V. GAMBAR-GAMBAR BENTUK-BENTUK JAMINAN
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan
harus disusun secara terinci, lengkap dan jelas,
antara lain:
- Peta Lokasi
- Lay out / denah
- Potongan memanjang
- Potongan melintang
- Detail-detail
- dan lain lain yang diperlukan.
4/13/2015
73



GAMBAR RENCANA (DESIGN DRAWING).
Gambar rencana merupakan gambar yang disediakan pengguna jasa
dan termuat dalam dokumen pelelangan. Gambar ini disiapkan oleh
perencana teknis yang bertanggungjawab atas hasil
perencanaannya dan akan digunakan sebagai acuan dalam
menyiapkan penawaran oleh peserta lelang dan akan digunakan
sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.
GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING).
Gambar kerja dibuat oleh kontraktor berdasarkan gambar rencana
dan merupakan penjabaran dari gambar rencana serta merupakan
acuan detail untuk pelaksanaan di lapangan. Gambar kerja harus
disetujui oleh direksi pekerjaan/direksi teknis. Namur persetujuan
direksi pekerjaan/direksi teknis tidak melepaskan tanggung jawab
kontraktor atas kesalahan yang terjadi.
GAMBAR TERLAKSANA (AS BUILT DRAWING).
Gambar terlaksana merupakan gambar pelaksanaan yang
menunjukkan hasil pelaksanaan atas gambar kerja yang harus
disiapkan oleh kontraktor dan wajib diserahkan lepada pengguna
jasa pada serah terima akhir pekerjaan.
Keterlambatan atau kegagalan penyerahan gambar terlaksana ini
lepada pengguna jasa dapat berakibat ditahannya atau
diperhitungkannya pembayaran lepada kontraktor.
4/13/2015
74
JAMINAN – JAMINAN
* Jaminan Pelaksanaan ( Bank ) selambatlambatnya 14 hr kerja setelah Surat Penunjukan
* Masa berlaku sejak penandatanganan sd
penyerahan pertama
* Uang muka dibayarkan setelah menyerahkan
jaminan uang muka
* Jaminan Pemeliharaan untuk menarik
uang retensi 100%
* Jaminan-jaminan dalam bentuk jaminan
bank atau surety bond.
4/13/2015
75
JAMINAN BANK & SURETY BOND
* BANK mengabaikan hak preferensi, sesuai ps 1832 & ps 1831

Pasal 1832 :
“ Si penanggung tidak dapat menuntut supaya bendabenda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk
melunasi utangnya :
Dst. ……………………. “.

Pasal 1831 :
“ Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada
si berpiutang, selain jika si berutang lalai,sedangkan
benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita
dan dijual untuk melunasi utangnya . “
* SURETY melepaskan hak istimewa, sesuai ps 1832 & ps 1831
4/13/2015
76
VI. DAFTAR KUANTITAS

KUANTITAS :
– - Gambar Rencana
– - perkiraan
– - dasar perhitungan penawaran
– - kuantitas pasti ditentukan dari volume
pekerjaan yang telah disetujui Pemilik
4/13/2015
77

HARGA SATUAN
kecuali ditetapkan lain, harga dalam
Daftar Kuantitas mencakup semua
kewajiban Kontraktor, serta segala hal
yang diperlukan unutk pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan,sebagaimana ditetapkan
dalam Syarat-syarat Kontrak termasuk
biaya umum dan keuntungan
perusahaan
4/13/2015
78

BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN
tidak dimasukkan dalam Mata Pembayaran
Mobilisasi dan Demobilisasi
- mencakup :
* asuransi
* operasional kantor Pusat
* pelaksana pengawas, akuntansi,
pelatihan, auditing
* perijinan, registrasi
* periklanan
* dan lain-lain
-
4/13/2015
79

SINGKATAN-SINGKATAN
m3---------------- meter kubik
ha----------------- hektar
m2---------------- meter persegi
m------------------ meter
cm---------------- senti meter
mm--------------- milimeter
kg----------------- kilogram
t ------------------- ton
l ------------------- liter
bh ---------------- buah
Rp ---------------- rupiah
LS ---------------- lumpsum
4/13/2015
80
ANALISA HARGA SATUAN MP UTAMA
Nama Bagian Proyek
:
Nomor Mata Pembayaran :
Jenis Pekerjaan
:
No
1.
2.
3.
4/13/2015
Uraian
Koefisien/ kuantitas
Tenaga kerja
1. Mandor
2. Pekerja
3.
……………
……………
……………
Bahan
1. Semen
2. Pasir
3.
……………
……………
……………
Peralatan
Alat Berat
……………
Total Harga (termasuk overhead dan profit)
Harga Satuan
Dasar
Harga
81
4/13/2015
82
EVALUASI dokumen kontrak
Apakah yang dimaksud dengan Dokumen
Kontrak, dan jelaskan tantangan
dilapangan pada saat implementasi
ketentuan yang ada didalam dokumen
kontrak.
4/13/2015
83