Transcript KEPUTUSAN/BESCHIKING

KEPUTUSAN/BESCHIKING
PERISTILAHAN
• Istilah Beschiking di Indonesia oleh sebagian sarjana
seperti Utrecht dan Prof.Budi Susetio diterjemahkan
sebagai ketetapan ,sedangkan sebagian sarjana
lainnya menterjemahkan beschiking sebagai
keputusan dengan alasannya masing-masing.
Kuncoro Purbopranoo
• Beliau menggunakan istilah keputusan sebagai
teremahan dari beschiking. Alasannya
penggunaan istilah ketetapan itu sekarang sudh
mempunyai arti yang yuridis teknis yaitu sebagai
keputusan MPR yang berlaku umum.Karena itu
menurut beliau sbainya digunakan istilah
keputusan sebagai terjemahan dari beschiking
dan juga istilah keputusan sudah lazim digunakan
oleh administrasi Negara ,misalnya surat
keputusa dekan,Surat keputusan Pegawai Neeri
Sipil (PNS).
DR.Zaenal Huzein Kusuma Hatmaja,SH
Dalam bukunya “Pokok –Pokok Hukum Tata
Usaha Negara“ beliau menggunakan istilah
ketetapan sebagai terjemahan dari Beschiking.
Alasan beliau menggunaka istilah ketetapan
justru menunjuk kepada suatu bentuk
keputusan yang khusus.
Kalau dilihat dari pendapat dan alasan dari para
sarjana tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa istilah beschiking dapat
diterjemahkan sebagai ketetapan dan bisa
pula keputusan. Akan tetapi Administrasi
Negara lazimnya menggunakan istilah
keputusan.
Pengertian Beschiking
• Seorang sarjana yang bernama Prins dalam
bukunya “ IN LEIDING en HET ADMINISTRATIF
RECHT VAN INDONESIA “, menyatakan
beschiking adalah suatu perbuatan hukum
yang bersifat sepihak dalam lapangan
pemerintah yang dilakukan oleh alat
pemerintahan berdasarkan wewenang atau
kekuasaan istimewa yang ada pada alat atau
organ pemerintahan itu.
Unsur Pengertian Beschiking Menurut
Prins
1.
2.
3.
4.
5.
Perbuatan hukum
Bersifat sepihak
Dalam lapangan pemerintahan
Dilakukan oleh alat pemerintahan
Berdasarkan wewenang istimewa yang ada
pada alat / organ pemerintahan itu
Ciri-ciri Keputusan
1.Konkret : mengatur orang-orang tertentu yang
identitasnya disebutkan di dalam keputuan dan obyek
yang diputuskan adalah kokret ,tidak abstrak. Subyek
dan Obyek dalam keputusan harus diputuskan dengan
tegas :
– Dalam hal apa keputusan itu dibuat ? (Obyek)
– Kepada siapa keputuan itu diberikan ? (Subyek )
2.Kasuistis ,keputusan itu tugasnya menylesaikan kasus
per asus dimana kasus yang satu dengan yag lainnya
berbeda missal : Surat keputusan mendirikan
benaunan,Surat Keputusan reklame,Surat Keputusan
Pemberhentian PNS.
3.Individual
tidak ditujukan untuk umum tapi keputusan itu ditujukan kepada
orang-orang tertentu yang nama dan identitasnya disebutkan
dalam keputusan. Keputusan itu hanya berlaku dan mengikat
terhadap seseorang tertentu/berupa orang tertentu yang nama
dan identitasnya disebutkan dalam keputusan itu. Apabila nama
yang disebutkan lebih dari satu maka tiap orang yang dalam
keputusan itu harus disebutkan (nama dan dentitasnya) satu
persatu.
4.Final (keputusan Akhir)
keputusan itu sudah mempunyai akibat hukum. Keputusan itu
melahirkan suatu hubungan hukum baru,keputusan itu
menetapkan suatu status social baru. keputusan itu sudah
mendapatkan persetujuan dari atasan yang merupakan keputusan
akhir.
Bagian dari Keputusan Tata Usaha
Negara
1.Konsideras : tentang pertimbangan (membaca
,menimbang,meningat). Di belakang kata-kata
menimbang disebutkan apa yang menjadi alasan
pertimbangan dikeluarkannya surat keputusan itu
Di belakang kata – kata mengingat disebutkan
beberapa peraturan-peraturan (perundangundangan) atau keputusan-keputusan yang
menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan
itu.
2.Dictum : merupakan inti dari surat keputusan
3.Bagian yang menyebutkan kepada siapa
salinan atau tembusan / kutipan dari surat
keputusan itu diberikan.