Transcript Slide 1 - WordPress.com

SILABUS MATA KULIAH
PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN (PKn)
DOSEN PENGAMPU :
ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, SMn, M.Pd.
DESKRIPSI MATA KULIAH :
Setelah mengikuti Mata Kuliah ini, mahasiswa dapat
meningkatkan kesadaran bela Negara; tumbuh dan
meningkat kecintaan kepada Tanah Air : yakni kebenaran
Pancasila sebagai ideologi negara / bangsa; rela berkorban
untuk kepentingan bangsa dan negara; serta mampu
berpikir secara komprehensif integral dalam menghadapi
masalah-masalah nasional.
POKOK BAHASAN :
1. Pengertian dan Tujuan PKn.;
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara & HAM
3. Demokrasi di Indonesia;
4. Wawasan Nusantara;
5. Ketahanan Nasional;
6. Politik dan Strategi Nasional;
7. Politik Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional;
8. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa :
- Memahami pentingnya berpartisipasi dalam
kelestarian NKRI 17-8-1945;
menjaga
- Mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan,
dan gangguan;
- Turut mengambil bagian dalam pembangunan nasional.
DAFTAR KEPUSTAKAAN :
1.
Ahadin, H.M. Ridhwan Indra, Hak Asasi dalam UUD 1945,
Jakarta; CV H. Massagung;
2.
Lemhanas, 1991, Kewiraan untuk Mahasiswa, Jakarta;
Ditjen Dikti Depdikbud & PT Gramedia;
3.
Lemhanas, 2000, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta,
Diktat SUSCADOSWAR, XLIV, Lemhanas;
4.
Subagyo, dkk., 2009,
Unnespres, Semarang.
Pendidikan
Kewarganegaraan,
BAB I
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
1.
Pengertian dan Tujuan PKn
Pendidikan mengarah 2 aspek :
a.
Memberi bekal penget & pengalaman akademis; ket
profesional; ketajaman & kedalaman intelektual; kepatuhan
pada nilai-nilai / kaidah ilmu ( it is matter of having );
b. Membentuk kepribadian / jati diri, menjadi sarjana / ilmuwan
yang selalu comited kepada kepentingan bangsa ( it is
matter being).
VISI PKn :
.....Mengantarkan
mahasiswa
mengembangkan
kepribadian selaku warga negara yang berperan
aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat
madani.
MISI PKn :
... Membantu mahasiswa selaku WN agar
mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa
Indonesia
serta
kesadaran
berbangsa
dan
bernegara dalam menerapkan ilmunya secara
bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.
Melalui PKn diharapkan mahasiswa :
1.
Mampu : memahami, menganalisis & menjawab masalahmasalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negaranya
secara berkesinambungan & konsisten dengan cita-cita &
Tujuan nasional seperti yang digambarkan dalam Pembukaan
UUD 1945;
2.
Dapat menghayati & hakikat konsepsi Wawasan Nusantara,
Ketahanan Nasional, sehingga menjiwai tingkah lakunya
selaku warga negara RI yg patriotik & cinta tanah air dalam
melaksanakan profesinya;
3.
Mahasiswa menjadi manusia WNI terlebih dahulu, sebelum
menguasai dan memiliki iptek & seni yang dipelajarinya.
Didambakan bahwa WNI unggul dalam menguasai ipteks, namun
tidak kehilangan jati dirinya & apalagi tercabut dari akar
budaya bangsa & keimanannya.
2. LANDASAN ILMIAH DAN LANDASAN HUKUM
Pandangan bgs Indonesia ttg Bela Negara tercermin dalam
Pembukaan UUD 1945 :
(1)Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa ... .
(2)pemerintah melindungi segenap bangsa ... .
(3)menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta
dalam usaha pembelaan negara.
... Menganut prinsip : setiap WN berhak & wajib membela serta
mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkannya,
meliputi segenap rakyat Indonesia & seluruh wilayah Indonesia.
Bgs Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada
kemerdekaan dan kedaulatannya.
Bgs Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai
bentuk dan menganut politik bebas aktif .
Hankamneg keluar bersifat Defensif Aktif : tidak agresif & tidak
ekspansif & sejauh kepentingan nasional tidak terancam,
tidak akan mulai menyerang.
Hankamneg ke dalam bersifat preventif aktif : sedini mungkin
mengambil langkah & tindakan guna mencegah & mengatasi
setiap kemungkinan timbulnya ancaman dalam bentuk apa
pun.
Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela &
mempertahankan kemerdekaan bersifat : kerakyatan,
kesemestaan, & kewilayahan.
-
Melibatkan seluruh rakyat, segenap sumber daya nasional &
prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan
tumpuan perlawanan.
Sejarah perjuangan bgs Indonesia membuktikan : tumpuan
perlawanan dalam menghadapi ATGH adalah : RAKYAT.
Rakyat Indonesia
TNI / Polri
: Pejuang
: Prajurit Pejuang
Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 : Rakyat
tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa.
Dimulai perang mempertahankan kemerdekaan dengan
Jepang maupun terhadap Sekutu / Belanda.
Pertempuran di daerah, bukti keikutsertaan rakyat :
-Pertempuran di Surabaya
: Hari Pahlawan
-Pertempuran di Ambarawa
: Monumen Palagan Ambarawa
-Pertempuran di Semarang
: Pert 5 hr di Semarang
-Pertempuran di sekitar : Jakarta – Karawang – Bekasi
-Pertempuran di Medan
: Medan Area
-Pertempuran di Palembang : Pertempuran 5 hr 5 mlm
-Pertempuran di Bali
: Perang Puputan
-Pertempuran di Makasar
: Perang Ujung Pandang
Bukan karena paksaan, melainkan : kesukarelaan, merasa
ikut memiliki, dan sbg konsekuensinya harus ikut
bertanggung jawab.
Pada awalnya belum diatur, lama kelamaan pengaturan
dan pengorganisasian lembaga perlawanan rakyat
dilaksanakan secara bertahap.
Adapun kekuatan pokok dalam melawan penjajah :
BKR
TKR
TRI
TNI
Dari uraian di atas, dpt ditarik kesimpulan : bahwa
mahasiswa & pelajar dalam masa revolusi fisik, ikut aktif
dlm perjuangan bersenjata utk mempertahankan
kemerdekaan. Tradisi ini perlu dipertahankan sesuai dgn
eranya.
Dlm rgk perjuangan non fisik sesuai dgn bid profesi
masing-2, maka saran kegiatan yg tepat bagi setiap WNI pd
umumnya & mhsw pd khususnya adalah melalui PKn.
Hal ini telah diatur dlm Kep. Mendiknas RI No.
232/U/2000, ttg Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
ditetapkan Pengelompokan mata kuliah pd program
sarjana dan Diploma di mana PKn termasuk dlm kelompok
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
Pkn berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat
cerdas, penuh tanggung jawab dr peserta didik dgn
perilaku yang :
a.Beriman dan bertaqwa kpd Tuhan Yang Maha Esa &
menghayati nilai-2 falsafah bgs;
b.Berbudi luhur, disiplin dlm bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara;
c.Bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak &
kewajiban sebagai warga negara;
d.Bersikap profesional yg dijiwai oleh kesadaran bela
negara;
e.Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
BAB 2
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
1.Pengertian HAM
Dlm Tap MPR No. XVII/1998 :
Hak dasar yg melekat pd dr manusia : scr kodrati,
universal, dan abadi, sbg anugrah Tuhan YME. Hak-2 itu
meliputi hak utk hidup, hak berkeluarga, hak
mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan,
hak
berkomunikasi,
hak
keamanan,
dan
hak
kesejahteraan.
Hak-hak itu tidak boleh diabaikan atau dirampas
oleh siapa pun.
Dalam UU No. 39/1999 :
HAM : seperangkat hak yang melekat pd hakikat dan
keberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugrah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
2. Pengakuan atas Martabat dan Hak-hak yang Sama
sebagai Manusia Hidup di Dunia
Sejarah mutakhir HAM dimulai ketika PD II usai, di mana
HAM diinjak-injak, kemudian timbul keinginan utk
merumuskan HAM itu dlm suatu naskah internasional.
HAM berkembang melalui tahapan-2 dlm bbrp naskah :
a.Magna Charta (Piagam Agung, 1215)
Suatu Dokumen yg mencatat bbrp hak yg diberikan
oleh Raja John (Inggris) kpd bbrp bangsawan bawahannya
atas tuntutan mereka.
b. Bill of Right (Undang-Undang Hak, 1689)
Suatu UU yg diterima oleh Parlemen Inggris setelah
berhasil dlm tahun sebelumnya mengadakan perlawanan
thdp Raja James II dlm suatu revolusi tak berdarah (The
Glorious Revolution of 1688)
c. Declaration des Droits de I’homme et du Citoyan
(Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, 1789)
Suatu naskah yg dicetuskan pd permulaan Revolusi
Perancis, sbg perlawanan thdp kesewenangan dr rezim
lama.
d. Bill of Roghts (Undang-Undang Hak)
Suatu naskah yg disusun oleh rakyat Amerika thn 1789,
dan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun
1791.
Yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 tsb
dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam, dan
bersifat politik saja.
Pada abad ke-20, hak-hak politik dianggap kurang
sempurna, dan dibuat lebih luas ruang lingkupnya, yg
dirumuskan Presiden AS, RD Roosevelt pd permulaan PD II,
yg dikenal dgn istilah The Four Freedoms (empat
kebebasan) yaitu :
a.Kebebasan untuk Berbicara dan Menyatakan Pendapat
(Freedom of Speech);
b.Kebebasan Beragama (Freedom of Religion);
c.Kebebasan dari Ketakutan (Freedom from Fear);
d.Kebebasan dari Kemelaratan (Freedom from want).
Sejalan dgn pemikiran itu, Komisi Hak-Hak Asasi yg
didirikan pada 1946 oleh PBB telah menatapkan :
-Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia
(Universal Declaration of Human Rights) pada tahun
1948.
-Perjanjian tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights)
serta Perjanjian ttg Hak-Hak Sipil dan Politik (Convenant
on Civil and Political Rights) pada 1966.
-Declaration on the Rights of People to Peace (1984);
-Declaration on the Rights to Developpment (1986).
Apabila dikaji hak-hak yg tercantum dlm Universal
Declaration of Human Rights (UDHCR), terdapat 3
kelompok hak :
a.Yang menyangkut hak-hak Politik dan Yuridis;
b.Yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas
manusia, dan
c.Yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.
Ciri khas UDHCR adalah pembabakan konsepsi dasar HAM
dlm 3 tahap :
a.Generasi I : HAM dlm bidang politik;
b.Generasi II : HAM dlm bidang sosekbud;
c.Generasi III : HAM yg dikenal dgn sebutan The rights to
development.
3. Penghargaan dan Penghormatan atas Hak-hak Manusia
dgn Perlindungan Hukum di Indonesia.
-
Indonesia sdh memasukkan bbrp HAM dlm UUD, baik
dlm UUD 1945, maupun UUD berikutnya, terutama
pasal 27 – 34.
-
Akan tetapi yg dimuat dan dirumuskan terlalu singkat.
-
Para tokoh-tokoh masyarakat terdapat perbedaan :
* Soekarno : “Jikalau betul-2 hendak mendasarkan
negara kita kepada faham gotong royong dan
keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap
faham individualisme dan liberalisme”
•M. Hatta : “ Walaupun yg dibentuk itu negara
kekeluargaan, tetapi maih perlu ditetapkan beberapa
hak dari warga negara, jangan sampai timbul negara
kekuasaan.”
Dalam perkembangannya, sesuai tuntutan masyarakat
global maka masalah HAM di Indonesia diatur dalam :
a.Kepres No. 50 tahun 1993 ttg Komnas;
b.Tap MPR No. XVII/MPR/1998 ttg HAM;
c.UU No. 26/2000 ttg Pengadilan HAM;
d.Perubahan keempat UUD 1945/2002.
BAB 3
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A.Pengertian Bangsa dan Negara
1.Bangsa
- Ernest Renan, Guru Besar Universitas Sorbone :
* Suatu kesatuan solidaritas, yg terdiri dari orang-2
yg saling merasa setia kawan satu sama lain.
* Suatu jiwa, suatu asa spiritual.
* Suatu kesatuan solidaritas yg besar, tercipta oleh
perasaan pengorbanan yg telah dibuat di masa lampau dan
oleh orang-2 ybs bersedia di buat masa depan.
•Melalui suatu kenyataan yg jelas : yaitu kesepakatan,
keinginan yg dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup
bersama.
•Tidak bergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa,
agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis.
-Ben Enderson :
•Komunitas politik yang dibayangkan (anggotanya tdk
saling kenal) dalam wilayah yang jelas batasnya (batas wil
yg jelas) dan berdaulat
(kekuasaan atas seluruh
wiayahnya).
•Terlepas adanya kesenjangan para anggota bangsa itu
selalu memandang satu sama lain sebagai saudara
sebangsa dan setanah air.
- Otto Bauer :
• Satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan
nasib.
- Bung Hatta :
• Ditentukan keinsyafan, sebagai persekutuan yg tersusun
menjadi satu, yaitu terbit krn percaya atas persamaan
nasin dan tujuan.
• Keinsayafan bertambah besar, krn sama seperuntungan,
malang sama diderita, mujur sama didapat, oleh karena
jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendekanya oleh
karena peringatan kepada riwayat bersama yg tertanam
dalam hati dan otak.
- SIMPULAN :
- Jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang
bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan, dan
ketunggalan serta semuanya itu yang dimaksud adalah
aspek kerohaniannya
-Bangsa bukanlah kenyataan yg bersifat lahiriah,
melainkan bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat
disimpulkan
berdasarkan
pernyataan
senasib
sepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas.
2. NEGARA
... alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan
untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat
... di samping itu juga menertibkan gejala-2 kekuasaan
yang timbul oleh karena adanya hubungan-2 tsb di
masyarakat.
Manusia dlm kehidupannya pada dasarnya memp sifat
kerjasama yg baik, saling membantu dalam berbagai
kesukaran yg mereka hadapi, juga mempunyai sifat
persaingan yg penuh pertentangan di antara mereka.
Negara dapat memaksakan kekuasaannya scr sah terhadap
semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan
tujuan-2 dari kehidupan bersama.
SIMPULAN :
Negara mempunyai tugas penting :
- Mengendalikan dan mengatur gejala-2 kekuasaan yg
timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama
lain.
- Mengorganisasi dan mengintegrasi aktivitas-2 individu /
perseorangan dan golongan agar dpt dicapai tujuan-2
masyarakat seluruhnya seperti apa yg dicita-citakan.
Terbentuknya negara harus memenuhi bbrp unsur pokok
sbg syarat, yaitu : rakyat, wilayah, dan pemerintah yang
berdaulat.
a.Rakyat
... atau penduduk : suatu kelompok manusia yg
merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di
suatu tempat tertentu.
... sekumpulan manusia yg dipersatukan oleh suatu rasa
persamaan dan yang bersama-sama mendiami wilayah
tertentu.
-
Rakyat lebih dahulu adanya dari pada negara, dan
negara didirikan dgn tujuan menyelenggarakan
kepentingan rakyat.
-
Jumlah manusia yang diperlukan utk syarat beridirinya
suatu negara tdk ada standar ukurannya.
-
Jumlah rakyat yg besar dgn kualitas yg memadai akan
lebih menguntungkan bagi kehidupan negara itu,
terutama ditinjau dari sudut kepentingan produksi dan
pertahanan.
b. Wilayah
-
Apabila penduduk merupakan isi atau subyek di suatu
negara, maka wilayah adalah landasan material atau
landasan fisik negara.
-
Sekelompok manusia dgn pemerintahan yg stabil, baru
dapat disebut negara apabila kelompok tersebut
menetap pada suatu wilayah tertentu.
-
Bangsa nomaden, tdk mungkin mendirikan negara.
-
Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak
hanya tanah tetapi juga laut di sekitarnya dan udara di
atasnya.
c. Pemerintah
... Pemerintah yang memiliki kekusaan tertinggi, yang
tidak berada di bawah kekuasaan lainnya.
... Suatu pemerintahan yang stabil dan kuat merupakan
syarat utama bagi terlaksananya berbagai tugas yang
harus ditanggung oleh negara dalam rangka mencapai
tujuan negara.
B. Proses Berbangsa dan Bernegara
Bangsa Indonesia yg mendiami nusantara, menyadari
bahwa scr kodrati memiliki kemajemukan dan
kebhinekaan dlm hal suku, budaya, agama, dan
kepercayaan thdp Tuhan Yang Maha Esa.
Dari tinjauan sejarah semenjak zaman Kedatuan Sriwijaya
abad ke-7 dan kerajaan Majapahit abad ke-8, tlh ada
upaya menyatukan nusantara.
Hal ini disebabkan kekurangmampuan dan tdk adanya
konsep kebangsaan dlm arti luas dan modern, shg
mudah dipecah belah oleh penjajah.
Semangat kebangsaan berkembang melalui :
syarat utama bagi terlaksananya berbagai tugas yang harus
ditanggung oleh negara dalam rangka mencapai tujuan
negara.