Transcript 104704017 Tugas Klausula Baku

NAMA KELOMPOK :
1. Sylvia Nanda N A
(104704002)
2. Aulia Kurnia R
(104704017)
3. Elis Winarsih
(104704021)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Perjanjian baku (bahasa Indonesia)
Perjanjian standar (bahasa Indonesia)
Standaard contract (bahasa Inggris)
Take it or leave it contract (bahasa
Inggris)
Standaard voorwarden (bahasa Belanda)
Algemene geschafte bedingen (bahasa
Jerman)
Contrat D’adhesion (bahasa Perancis)
PENGERTIAN
Menurut wikipedia :
Klausula Baku adalah setiap aturan atau
ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak
yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon,
perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi
jual beli tidak boleh merugikan konsumen.
 Sutan Remy Sjahdeni
perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir
seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan
oleh pemakainya dan pi-hak yang lain pada
dasarnya tidak mempunyai peluang untuk
merundingkan atau meminta perubahan.
 Johanes Gunawan
perjanjian standar adalah perjanjian yang
bentuknya tertulis berupa formulir-formulir,
yang isinya telah disstandardisasi ter-lebih
dahulu secara sepihak oleh produsen, serta
bersi-fat massal tanpa mempertimbangkan
perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.
 Mariam Darus Badrulzaman
perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk
formulir.
 Hondius
perjanjian standar adalah konsep janji-janji
tertulis yang disusun tanpa membica-rakan
isinya serta pada umumnya dituangkan dalam
perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas
jumlahnya, na-mun sifatnya tertentu.
 Drooglever Fortuijn
perjanjian baku adalah perjanjian di mana
bagian isinya yangpenting di-tentukan dalam
susunan janji.
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999
Klausula baku adalah setiap aturan atau
ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiap-kan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalamsuatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi
oleh konsumen.
Produsen/ pengusaha
Konsumen/ karyawan
Ditetapkan oleh produsen/ kreditur
Pihak yg
menetapkan isi
dan persyaratan
Kesepakatan dua pihak
Ditetapkan oleh pihak ketiga
JENIS KONTRAK
STANDAR
Format atau
bentuk
perjanjian
menyatu
terpisah
Penandatanganan
perjanjian
baru dianggap mengikat saat
ditandata-ngani
tidak perlu ditandatangani saat
penutupan
adalah klausula yang dibuat untuk membebaskan
tanggung jawab kreditur dari resiko-resiko yang
sebenarnya/secara yuridik merupakan tanggung
jawabnya.
 Klausula eksonerasi berbeda dengan force majeur
 Suatu klausula yang dicantumkan dalam perjanjian
yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk
memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti
rugi seluruhnya atau terbatas, yang disebabkan
karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum
(Rijken).
 Perjanjian
baku sepihak;
 Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah;
 Perjanjian baku yang ditetapkan di lingkungan notaris
atau advokad.

Sumber: Mariam Darus Badrul Zaman, 2005 Aneka
Hukum Bisnis, PT Alumni,, hlm. 48-49).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bentuk perjanjian tertulis
Format perjanjian distandarisasi;
Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh
pengusaha;
Konsumen hanya menerima atau menolak;
Penyelesaian
sengketa
melalui
musyawarah atau badan peradilan;
Perjanjian standar selalu menguntungkan
pengusaha.
 Pasal
18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
menyatakan
bahwa
pelaku
usaha
dalam
menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk dipedagangkan dilarang membuat dan/atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
dan/atau perjanjian apabila :
1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
menyerahkan kembali barang yang dibeli oleh
konsu-men;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas
barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen
kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun
tidak lang-sung untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli
oleh konsumen se-cara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya
keguna-an barang atau pemanfaatan jasa yang
dibeli oleh kon-sumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk
mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta
kekayaan konsu-men yang menjadi objek jual beli
jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,
lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam massa konsumen memanfaatkan
jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa
kepa-da pelaku usaha untuk membebankan hak
tanggungan, hak gadai, dan hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran.
 Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula
baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat
atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang
mengungkapkannya sulit dimengerti.
 Setiap klausula baku yang telah ditetapkan
pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian
yang memenuhi ketentu-an 1 dan 2, dinyatakan
batal demi hukum.
Empat persoalan dalam pengaturan
sanksi pidana dalam klausula baku
besarnya/
lamanya
sanksi
kepada
siapa
sanksi
pidana
dijatuh
kan
pengaturan
sanksi
pidana
dalam
klausula baku adalah
salah satu
bentuk
kriminalisasi
menempatkan
perjanjian yang
memuat klausula
baku, bukan lagi
seratus persen
dalam lingkup
hukum privat,
tetapi secara
normatif sudah
termasuk dalam
lapangan hukum
publik.
• Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu
syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh
nasabahnya menyatakan bahwa
“ Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau
kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank
sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen
lainnya, atau pegawai mereka ;
Kuitansi atau / faktur pembelian barang, yang
menyatakan :
"Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau
dikembalikan" ;
"Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam
nota penjualan kami batalkan"



Setiap transaksi jual beli barang dan atau jasa
yang mencantumkan Klausula Baku yang tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku;
Konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang
mencantumkan Klausula Baku yang dilarang dan
pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi
pidana denda atau pidana penjara;
Pencantuman Klusula Baku yang benar adalah
yang tidak mengandung 8 unsur atau pernyataan
yang dilarang dalam Undang-Undang, bentuk dan
pencantumannya mudah terlihat dan dipahami;
 Kerusakan
dan Kehilangan Bukan Tanggung
Jawab Pengelola Parkir“
 "Atas hilangnya kendaraan dan atau barangbarang yang berada di dalam kendaraan atau
rusaknya kendaraan selama berada di dalam
petak parkir merupakan tanggung jawab
pemakai tempat parkir’’.
 “harga sewaktu-waktu dapat mengalami
perubahan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu”
Kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan,
keduanya kehilangan mobilnya di Plaza Cempaka Mas
pada tahun 2000 lalu. Kini perkaranya sudah
berkekuatan hukum tetap (inkracht). Keduanya
berhasil meminta ganti rugi pada Secure Parking
Rp60 juta sebagai kompensasi kehilangan mobil.
Putusan
Mahkamah
Agung
(MA)
No.
1246/K/PDT/2003 menegaskan, sesuai dengan Pasal
1365 jo Pasal 1367 KUHPerdata, Secure Parking
selaku pengelola perparkiran, bertanggung jawab atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri
ataupun pegawainya yang mengakibatkan kerugian
penggugat (Anny dan Hontas).
Dalam kasus terebut dalam gugatannya Anny R.
Gultom dan Hontas Tambunan meminta ganti rugi
atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebesar:
A. Biaya Materiil
Mobil
Rp
60.000.000
Sewa Mobil untuk kegiatan sehari-hari 57.800.000
Biaya Pengacara
Rp 20.000.000
B. Biaya Immateriil
Rp 100.000.000
Total
:
Rp. 237.800.000,-
Analisis:
Dalam kasus tersebut ada klausula baku yang dimuat dalam
karcis parkir yang menyatakan bahwa “Pengelola tidak
bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan, kecelakaaan
atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang
terdapat di dalam kendaraan dan/atau yang menimpa orang
yang menggunakan area parkir pihak pengelola (security
parking)”
Klausula baku tersebut yang menimbulkan masalah dalam
menentukan apakah pihak pengelola yang dalam hal ini adalah
PT. Securindo Packatama Indonesia harus bertanggungjawab
atas kehilangan mobil dari Anny R. Gultom dan Hontas
Tambunan. Dalam tinjauan dari segi perdata yaitu Pasal 1366
jo. Pasal 1367 KUHPedata, yang berarti semua tanggung jawab
berada dibawah kekuasaan Pengelola dalam hal ini PT.
Securindo Packatama Indonesia sebagai pihak yang
menyediakan jasa parkir di ITC Cempaka Mas.
Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat menyatakan bahwa hal tersebut tidak
terlepas dari kelalaian dan kekuranghati-hatian pihak
pengelola ataupun pegawai Tergugat yang bertugas
tidak hanya mengatur kelancaran dalam parkir,
melainkan bertugas untuk mengontrol semua
kendaraan yang lalu lalang dalam tempat parkir
tersebut. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung No. 1226K/Sip/1997 tertanggal 13
April 1978, yang berisi segala tindakan yang dilakukan
oleh bawahan menjadi tanggung jawab dari majikan.
Apabila dikaitkan dengan kasus ini maka, pegawai dari
PT. Securindo Packatama Indonesia yang memberikan
pelayanan parkir mempunyai tanggung jawab secara
hirarkis kepada pihak pengelola.
Oleh karena itu, tanggung jawab ini terpenuhi oleh pihak
Tergugat yaitu PT. Securindo Packatama Indonesia.
Pertimbangan lain dari Majelis Hakim PN Jakpus adalah
mengenai klausula baku yang dikeluarkan oleh PT. Securindo
Packatama Indonesia sebagai penyedia jasa secure parking
adalah Perjanjian tersebut mempunyai kesepakatan bercacat
hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima
klausula baku sebab manakala pengendara mobil memasukii
areal parkir, ia yidak mempunyai pilihan selain memilih parkir
disitu, sehingga kesepakatan tersebut tidak berat sebelah.
Kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa
oleh pihak pengendara. Dalam putusan PN Jakpus dimasukkan
juga penyelesaian menggunakan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengacu
pada pengertian konsumen, hak-hak konsumen dan klausula
baku.
Dalam pertimbangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang
mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada
konsumen
dengan
cara
apapun.
Dengan
demikian,
pertimbangan ini yang semakin menguatkan bahwa Perbuatan
Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak PT.
Securindo Packatama Indonesia berusaha melemparkan
tanggung jawab kepada Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan
dalam hal hilangnya mobil pemilik aslinya. Dalam Putusan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan
Pihak PT. Securindo Packatama Indonesia terbukti melakukan
Perbuatan Melawan Hukum dengan mengabulkan sebagian dari
gugatan Pihak Penggugat dalam hal ini adalah Anny R. Gultom
dan Hontas Tambunan dengan menyuruh pihak penggugat
membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah).