Transcript Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1)

TaxSys PUSAKA
LOKAKARYA
PERPAJAKAN–seri PPN
“PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING SERTA TATA CARA PENGISIAN
DAN PELAPORAN SPT TAHUN 2010 DAN KESIAPAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN BERDASARKAN KETENTUAN TERBARU TAHUN 2011”
BREVET PAJAK A & B
UNTUK BADAN URUSAN LOGISTIK
(Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak
Dengan Baik & Benar, Disesuaikan Dengan Ketentuan Perpajakan
Up Date)
By :
Muh. Mustafid Amna, Ak., C.P.A., B.K.P
Sapto Windi Argo, S.E., B.K.P
MEDAN,
13-14 JANUARI 2011
PEMBELIAN
PENJUALAN
Faktur
Faktur
Harga Beli = 150 jt
PM
= 15 jt
Jumlah
= 165 jt
Harga Jual = 200 jt
PK
= 20 jt
Jumlah
= 220 jt
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kurang Setor
= 20 jt
= 15 jt
= 5 jt
Lapor
SPT Masa
KPP
SYARAT PENYERAHAN BARANG/JASA
TERUTANG PPN
1. Ada Proses Penyerahan (PASAL 1A),
2. Yang Diserahkan BKP/JKP (PASAL 4A),
3. Yang Diserahkan Oleh PKP,
4. Yang Diserahkan Di Dalam Daerah Pabean ,
5. Yang Diserahkan Di Dalam Kerangka Usaha.
PROSES PENYERAHAN BKP :
(Pasal 1A UU PPN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli & perjanjian
leasing;
Penyerahan BKP kepada pedagang perantara/melalui juru lelang;
Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat
dikreditkan;
penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang/sebaliknya dan penyerahan
Barang Kena Pajak antar Cabang;
Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka
perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang
penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang
membutuhkan Barang Kena Pajak.
YANG DISERAHKAN BKP/JKP :
(Pasal 4A UU PPN; PP 144 Th. 2000)
Ada 4 Kelompok Jenis Barang Non BKP :
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya;
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak;
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,
rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan
minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
katering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
YANG DISERAHKAN BKP/JKP :
(Pasal 4A UU PPN; PP 144 Th. 2000)
Ada 17 Kelompok Jenis Jasa Non JKP :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jasa pelayanan kesehatan medik;
Jasa pelayanan sosial;
Jasa pengiriman surat dengan perangko;
Jasa keuangan;
Jasa asuransi;
Jasa keagamaan;
Jasa pendidikan;
Jasa kesenian dan hiburan;
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan
udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa
angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.
YANG DISERAHKAN BKP/JKP :
(Pasal 4A UU PPN; PP 144 Th. 2000)
Ada 17 Kelompok Jenis Jasa Non JKP :
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam ;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan;
17. Jasa boga atau katering.
OBJEK PPN :
(Pasal 4, Pasal 16 C, Pasal 16 D)
Ada 10 Objek PPN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha;
Penyerahan JKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha;
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari LDP Ke DDP;
Pemanfaatan JKP Dari LDP Ke DDP;
Impor BKP;
Ekspor BKP Berwujud O/ PKP;
Ekspor BKP Tidak Bewujud O/ PKP;
Ekspor JKP O/ PKP;
Kegiatan Membangun Sendiri Yg Dilakukan Tidak Dalam
Rangka Kegiatan Usahanya;
10. Penyerahan Aktiva Bekas, kecuali atas penyerahan aktiva yang
Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
;
YANG DISERAHKAN OLEH
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) :
Yang dimaksud PKP adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto lebih dari
600.000.000,00
68/PMK.03/2010.
Rp
(enam ratus juta rupiah). Dasar Hukum : PMK-
Konsekuensi PKP :
1. Memungut PPN -------- Terbitkan FP
2. Menyetor PPN ----------- SSP
3. Melapor PPN ------------- SPT 1107 / 1108
4. Memfile Dokumen ----- Hard/Soft Copy, Selama 10 Tahun
YANG DISERAHKAN
DI DALAM DAERAH PABEAN
( Pasal 1 UU PPN )
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di
dalamnya
berlaku
Undang-Undang
yang
mengatur
mengenai
kepabeanan.
- Seluruh wilayah NKRI (termasuk kawasan berikat) adalah Daerah
Pabean.
- Hanya penyerahan dilakukan di wilayah NKRI saja, pembayaran
bisa dilakukan dimana saja.
- PEMBAYARAN
DILAKUKAN
DI
NKRI
DILAKUKAN DI LUR NEGERI, TERUTANG PPN ?
TETAPI
PENYERAHAN
FASILITAS PPN
( Pasal 16 B )
Secara Umum Penyerahan
Barang/Jasa
Tidak Terutang
PPN
Terutang PPN
Tarif/DPP
Normal
Tarif /DPP
Nilai Lain
Ada
Fasilitas
Tidak
Dipungut
Dibebaskan
FASILITAS PPN : PPN DIBEBASKAN
Fasilitas PPN Dibebaskan Diberikan Atas :
- Impor BKP (Tertentu)
- Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003
-
Penyerahan BKP (Tertentu)
- Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003
-
Penyerahan JKP (Tertentu)
- Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003
-
Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis
- Lihat PP 7 Th. 2007 Jo. PP 31 Th. 2007
FASILITAS PPN : PPN TIDAK DIPUNGUT
Fasilitas PPN Tidak Dipungut Diberikan Atas :
- Pelaksanaan Projek Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Hibah Atau
Dana Pinjaman Luar Negeri
- Lihat PP Nomor 42 Th. 1995 Jo. PP Nomor 25 Th. 2001
-
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami
Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
- Lihat PMK 43/PMK.03/2007
-
Penyerahan BKP Ke Pulau Batam & Pulau-Pulau Disekitarnya
Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan berikat
- Lihat PP 63 Th. 2003 Jo. PP 30 Th. 2005
-
Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
- Lihat KEP-229/PJ./2001
FAKTUR PAJAK
PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP.
FAKTUR PAJAK
F P STANDAR
FP
SEDERHANA
FP
GABUNGAN
DOK. LAIN
Lihat :
Faktur Pajak Standar
- PER-13/PJ./2010
Faktur Pajak Sederhana
- KEP-524/PJ./2000
Faktur Pajak Gabungan
-
Dokumen Lain
-
Jo.
KEP-425/PJ./2001
128/PJ./2004, Jo. PER-97/PJ./2005
PER-13/PJ./2010
PER-10/PJ./2010
Jo.
KEP-
FAKTUR PAJAK STANDAR
(Pasal 13 Ayat 5 UU PPN)
Paling sedikit memuat :
a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan
potongan harga;
d. PPN yang dipungut;
e. PPnBM yang dipungut;
f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak.
KODE & NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK STANDAR
YANG LAMA :
ABCDE - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kode Huruf Kode KPP
Nomor Urut
YANG BARU :
0 0 0.000–0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Kode
Kode Cabang
Transaksi
Kode Status
Kode FP Standar
Tahun Penerbitan
Nomor Urut
Nomor Seri FP Standar
KODE TRANSAKSI
01 Peny. Kpd Selain Pemungut PPN
02 Peny. Kpd Pemungut Bendaharawan
03  Peny. Kpd Pemungut PPN lainnya
04  Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg menggunakan DPP Nilai
Lain
05  Selain Pemungut PPN, yang PM-nya di-Deemed
06  Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, Peny. Lainnya (Tarif selain
10%)
07  Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg PPN-nya Tdk Dipungut
08  Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg dibebaskan dr PPN
09  Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, Peny. Aktiva Bekas
KODE STATUS
0  FAKTUR PAJAK NORMAL;
1  FAKTUR PAJAK PENGGANTI
TAHUN PENERBITAN
Diisi dengan Tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar
Tahun 2010  diisi dengan 10;
Tahun 2011  diisi dengan 11.
Nomor Urut FP Standar
 Dibuat secara berurutan tanpa membedakan Kode Transaksi,
Status, dan mata uang;
 Dimulai dari No.Urut 1 pada setiap awal tahun kalender mulai
bulan Januari, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan dimulai
sejak Masa Pajak dikukuhkan;
 Dalam hal sebelum Januari tahun berikutnya, No.Urut telah
mencapai 99999999, maka dimulai lagi dari No. Urut 1, dan PKP
wajib menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP, paling lmaa
pada akhir bulan berikutnya setelah bulan Nomor Urut 00000001
digunakan kembali.
KODE CABANG
PKP yg telah melakukan pemusatan PPN terutang, yg :
a. Sistem penerbitan FP-nya belum online;
b. Kantor Pusat / Cabang ada yang sbg Pengusaha di KB
dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor an/atau berada di Kawasan Ekonomi Khusus.
Kode Cabang diisi sendiri secara
berurutan kode '000' untuk Kantor Pusat
dan dimulai dari kode '001' untuk Kantor
Cabang
Menyampaikan Pemberitahuan paling
lambat akhir bulan berikutnya setelah
bulan penggunaan Kode Cabang
PKP Lainnya
Kode Cabang diisi kode ‘000’
PENANDATANGANAN FAKTUR PAJAK
 Surat pemberitahuan ttg. pejabat yang berhak
menandatangani FP & contoh tanda tangan, paling
lambat akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat
tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur
Pajak;
 Dalam hal Penandatangan = Pihak lain  surat kuasa.
SAAT PENERBITAN FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum
penyerahan Jasa Kena Pajak;
c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan; atau ;
d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan
Faktur Pajak (Gabungan) diterbitkan meliputi seluruh penyerahan
yg dilakukan kpd pembeli BKP atau penerima JKP yg sama selama 1
bulan kalender. Faktur Pajak harus dibuat paling lama pada akhir
bln penyerahan.
PENGISIAN FAKTUR PAJAK
 Lengkap;
 Jelas; dan
 Benar.
Ya
Bukti
Pengkreditan
Pajak Masukan
Tidak
Faktur Pajak
Cacat
PKP Penjual
Sanksi Psl 14
(4) UU KUP
PKP Pembeli
Tidak Dapat
Dikreditkan
FAKTUR PAJAK CACAT
 Isi tidak lengkap dan jelas sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
 Diterbitkan setelah 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat;
 Ditandatangani oleh bukan pejabat/kuasa yang ditunjuk;
 Tidak / terlambat memberitahukan Pejabat/Kuasa yg berhak
menandatangani FP;
 Kode dan No.Seri FP, tidak sesuai ketentuan;
 Tidak / terlambat memberitahukan Kode Cabang, penambahan /
penghentiannya;
 Mengubah peruntukan Kode Cabang;
 Nomor urut tidak dimulai dari 1 pada awal tahun;
 Penggantian/pembatalan FP tidak dibuat sesuai ketentuan;
FAKTUR PAJAK CACAT
PENGECUALIAN FAKTUR PAJAK & TIDAK DIKENAKAN SANKSI DLM
HAL FAKTUR PAJAK TIDAK MEMUAT KETERANGAN MENGENAI:
a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, dan nama dan
tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
NAMUN DEMIKIAN, FAKTUR PAJAK TERSEBUT MERUPAKAN FAKTUR
PAJAK YG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN BAGI PENERIMA
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(Pasal 9 UU PPN)
Pajak Masukan (PM) dalam suatu Masa Pajak dikreditkan
dengan Pajak Keluaran (PK) dalam Masa Pajak yang sama.
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur
Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN.
Apabila dalam suatu Masa Pajak, PK lebih besar daripada PM,
maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh
PKP.
Apabila dalam suatu Masa Pajak, PM yang dapat dikreditkan
lebih besar daripada PK, maka selisihnya merupakan
kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya. RESTITUSI dpt diajukan pada akhir tahun buku.
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(Pasal 9 UU PPN)
Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan
penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian
penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan
pasti dari pembukuannya, maka jumlah PM yang dapat
dikreditkan adalah PM yang berkenaan dengan penyerahan
yang terutang pajak.
Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan
penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk
penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui
dengan pasti, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk
penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan
menggunakan pedoman yang diatur dengan PMK.
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(Pasal 9 UU PPN)
PM tidak dapat dikreditkan
bagi pengeluaran untuk
:
a. perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai
PKP;
b. perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep,
station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang
dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai
PKP;
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(Pasal 9 UU PPN)
e. perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU
PPN;
g. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN ;
h. perolehan BKP/JKP yang PM-nya ditagih dengan penerbitan
ketetapan pajak;
i. perolehan BKP/JKP yang PM-nya tidak dilaporkan dalam SPT
Masa PPN yang diketemukan pada waktu dilakukan
pemeriksaan.
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(Pasal 9 UU PPN)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi
belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada
Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada
Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah
berakhirnya
Masa
Pajak
yang
bersangkutan sepanjang belum dibebankan
sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
SPT MASA PPN
(PER-146/PJ./2006 Jo. PER-142/PJ./2007)
SPT terdiri dari :
a.Induk SPT - Formulir 1107
b.Lampiran I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM Formulir 1107 A ; dan
c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPn BM Formulir 1107 B
SPT MASA PPN
SPT Masa PPN Per Januari 2011 ?????
Lihat Ketentuan :
1. SE-98/PJ./2010
2. PER-44/PJ./2010
3. SE-99/PJ./2010
4. PER-45/PJ./2010
(TERLAMPIR)