Transcript Materi Ajar PIH_UAS

HANDOUT
PENGANTAR ILMU HUKUM
(Materi UAS)
Dr.M.Syamsudin,S.H.,M.H.
Program Studi Ilmu Hukum
FH UII
SUMBER-SUMBER HUKUM
Sumber Hukum
 adalah tempat di mana kita dpt menemukan atau
menggali norma2 hukum
Apa arti penting Sumber Hukum terkait dengan Masalah
Hukum?
 Sumber hukum berfungsi sebagai dasar dalam
memecahkan masalah hukum
Ada 2 macam Sumber Hukum (ALGRA):
 Sumber hukum materiil (dilihat dari segi isinya)
 Sumber hukum formil (dilihat dari segi bentuknya)
2
Achmad Sanusi, ada 2 Sumber Hukum:
 Sumber Hukum Normal, dibagi 2 macam:
a. Langsung pengakuan UU, spt: UU, perjanjian
antar negara, kebiasaan
b. Tidak langsung diakui UU, spt: perjanjian,
doktrin dan yurisprudensi
 Sumber hukum Abnormal, yaitu:
a. Proklamasi
b. Revolusi
c. Kudeta (yang berhasil)
Sumber Hukum Formil







Konstitusi
Peraturan Perundang-undangan
Traktat
Yurisprudensi
Perjanjian atau kontrak
Hukum Kebiasaan
Doktrin
Hak Cipta Ridwan Khairandy
4
Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia
Berdasarkan UU No.12/2011 ttg Pembentukan
Peraturan PerUU
 UUD 1945
 Tap MPR
 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti




Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Propinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Hak Cipta Ridwan Khairandy
5
Undang-Undang
 Aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara
yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat
Makna
UU
Dalam
Arti Materiil
Dalam
Arti Formal
Hak Cipta Ridwan Khairandy
6
Makna UU
 Dalam arti materiil: Semua aturan yang dibuat
oleh organ negara dan mengikat masyarakat
(peraturan perundang-undangan)
 Dalam arti formal: Hanyalah peraturan
perundang-undangan yang memenuhi syarat
sebagai undang-undang
Hak Cipta Ridwan Khairandy
7
Asas UU
 UU tidak berlaku surut (non retroaktif)
 Lex specialis derogat legi generale
 Lex superior derogat legi inferiori
 Lex posterior derogat legi priori
Fiksi Hukum
Setiap orang dianggap mengetahui hukum
Setiap orang dianggap mengetahui adanya UU
Hak Cipta Ridwan Khairandy
8
Hukum Kebiasaan
Kebiasaan
Perbuatan manusia yang dilakukan
secara berulang-ulang untuk hal yang
sama
Dapat menjadi Hukum Kebiasaan
Syarat:
1. Pola tindak yang berulang-ulang mengenai suatu
2.
hal/peristiwa yang sama
Ada pendapat masyarakat yang menerima pola yang
berulang-ulang itu sebagai suatu hal yang dipatuhi diterima
sebagai aturan yang mengikat (opinio iuris necissitas)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
9
Traktat
Perjanjian Internasional antara:
1. Negara – Negara
2. Negara – Organisasi Internasional
3. Sesama Organisasi Internasional
Traktat
Traktat
Multilateral
Traktat
Bilateral
Hak Cipta Ridwan Khairandy
10
Perjanjian atau Kontrak
 Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih
di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak atau
di mana keduanya saling mengikatkan diri.
 3 Unsur perjanjian: essensialia (syarat sahnya perjanjian),
naturalia (pembawaan asli), accidentalia (tempat terjadinya).
 Syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan, kecakapan, obyek
tertentu, sebab atau dasar yg halal.
 Sepakat dan cakap –syarat subyektif; Obyek tertentu dan sebab
yg halal –sayarat obyektif
 Pihak yg mengingkari perjanjian karena adanya unsur kesalahan
disebut –wanprestasi, Jika tidak ada unsur kesalahan disebut -Overmacht /force major
11
Asas-asas Perjanjian
 Asas konsensualisme , artinya perjanjian hrs didasarkan
pada persesuaian kehendak kedua belah pihak
(kesepakatan)
 Asas pacta sunt servanda, artinya perjanjian mengikat
kdeua belah pihak dan menjadi UU bagi pihak-pihak yg
terikat
 Asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas
membuat perjanjian baik isi atau bentuknya. Kebebasan
ini dibatasi oleh UU, Ketertiban Umum, hak2 org lain.
Yurisprudensi
Putusan pengadilan yg memiliki kekuatan hukum tetap yg
kemudian diikuti hakim lain utk masalah yg sama
Peranan
1. Memberikan penafsiran thd ketentuan per-UU-an
2. Mengisi kekosongan peraturan per-UU-an
Hak Cipta Ridwan Khairandy
13
Doktrin
 Doktrin adalah pendapat atau ajaran yang




dikemukan pakar hukum
Dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum
(legal writing)
Doktrin merupakan sumber hukum tidak
langsung
Doktrin merupakan sumber hukum pelengkap
Doktrin menjadi sumber jika dijadikan dasar
oleh hakim dalam memutuskan perkara
Hak Cipta Ridwan Khairandy
14
SISTEM HUKUM
Sistem Hukum adalah satu kesatuan dari unsurunsur atau komponen-komponen di dalam hukum
di mana masing2 unsur atau komponen tsb saling
berhubungan satu dgn lainnya
Hukum sbg sebuah sistem berarti di dalamnya
terdiri dari unsur2 atau komponen2 yg saling
bekerja sedemikian rupa, shg membentuk pola dg
ciri-ciri tersendiri
Hak Cipta Ridwan Khairandy
15
Unsur/Komponen Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman
Structure
Berupa
lembagalembaga yang
berwenang
membuat dan
menegakkan
hukum
Substance
Berupa
materi atau
substansi
aturan
hukum
(norma2
hukum)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Legal Culture
Berupa nilai2
dan sikap
orang atau
masyarakat
terhadap
hukum dan
sistem hukum
16
Sistem Hukum
Norma2, lembaga hukum2 dan budaya hukum yang
berlaku di suatu negara
Sistem
Hukum
Indonesia
Sistem
Hukum
Singapura
Sistem
Hukum Saudi
Arabia
Sistem
Hukum
Perancis
Dapat ditarik kepada satu induk hukum (Parents Legal
Families atau Major Legal System)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
17
Major Legal System
A group of jurisdictions may be classified under a generic heading
by virtue of heaving similar characteristic
Civil Law
Socialist Law
Common Law
Sistem Hukum yang lain
Misal:
Hukum
Islam
Hukum
Yahudi
Hukum
Hindu
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hukum China
dan Jepang
18
Kriteria yang Digunakan untuk
mengklasifikasikan Sistem Hukum ke dalam Major
Legal System





Latar belakang sejarah dan perkembangan sistem
Karakteristik (typical) metode berpikir yuridis
Perbedaan lembaga-lembaga hukumnya
Bentuk-bentuk sumber hukum dan perlakuan
terhadap sumber hukum itu
Ideologi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
19
Sejarah dan Perkembangan Civil Law
Hukum Romawi
Hukum Perancis
(Sejak 527 SM)
Romano Germanic
(Hukum Romawi yg
Seluruh negara di daratan
(benua) Eropa
diadopsi Hukum
Jerman)
Negara-negara di
Amerika Latin
Negaranegara di
Afrika
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Negaranegara di
Asia
20
Gaya Berpikir Yuridis dari Jurist Civil Law
 Cenderung merumuskan norma hukum secara abstrak;
 Kejadian-kejadian konkrit ditempatkan di bawah rumusan-
rumusan peraturan perundang-undangan yang bersifat
umum;
 Bentuk berpikir ditentukan oleh gambaran mengenai
masyarakat dan manusia yg cenderung terencana, dan selalu
ingin menemukan aturan hukum yang mampu berlaku untuk
jangka waktu yang panjang
 Hukum utk mengantisipasi masalah yang muncul di kemudian
hari
Hak Cipta Ridwan Khairandy
21
Perlakuan terhadap Sumber Hukum dalam
Civil Law System
Sumber
Hukum
Sumber Hukum
Primer
Peraturan
Perundangundangan
Sumber
Hukum Sekunder
Yurisprudensi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
22
Precedent di Civil Law System
Pengadilan
Kasus
Hakim
Metode Deduksi
Peraturan
Perundangundangan
Undang-undang diterapkan pada kasus konkrit
Hak Cipta Ridwan Khairandy
23
Silogisme Hukum
Premis Mayor
Premis Minor
Konklusi
: Peraturan Perundang-Undangan
: Fakta atau Peristiwa Konkrit
: Hukum Diterapkan dalam
Peristiwa Konkrit
Premis Mayor
Premis Minor
Konklusi
: Pasal 362 KUHP
: A Mencuri barang orang lain
: A dihukum karena mencuri
Hak Cipta Ridwan Khairandy
24
Common Law
Sejarah hukum Inggris berawal setelah King William I Raja
Normandia pada 1066 menguasai Inggris
Menata – Mensentralisasi sistem feodal Inggris
King menjadi “supreme feodal overlord”
Dilanjutkan oleh King Henry I (1110 – 1135)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
25
Peran Pengadilan dalam Pertumbuhan Sistem
Common Law di Inggris
King Henry I (1110 – 1135)
Sentralisasi
Pengadilan
Unifikasi
Hukum
Reformasi
Perpajakan
Writ System
King Courts
(Royal Courts)
The Circuit of
Judge
Case Law
Local Custom
Precedent, Stare Decisis
Hak Cipta Ridwan Khairandy
26
Daerah
Baron (Landlord)
Daerah
Baron (Landlord)
Setiap daerah memiliki hukum dan pengadilan sendiri yang diciptakan
para landlord (no national legal system)
King
Sentralisasi Pengadilan
Unifikasi Hukum
Royal Courts (King Courts)
Judge Made Law
Case Law
Common Law
Precedent
(Stare Decisis)
The law of
common people
Of England
Hak Cipta Ridwan Khairandy
27
Gaya
Berpikir Yuridis Jurist Common Law
 Cenderung berpikir konkrit, kasusistik, kejadian
demi kejadian
 Karena bersifat pragmatis, jiwa empiris, yang
tidak ingin dikungkung oleh formula-formula
yang abstrak melainkan menginginkan setiap
kejadian konkrit dicari penyelesaiannya secara
ad hoc.
 Hukum bersifat responsif atas kasus-kasus
hukum yang muncul
Hak Cipta Ridwan Khairandy
28
Perlakuan terhadap Sumber Hukum dalam
Common Law System
Sumber Hukum
Sumber Hukum
Primer
Pada mulanya hanya precedent (yurisprudensi)
menjadi sumber hukum primer
Sekarang Peraturan Perundang-undangan juga
menjadi sumber hukum primer
Hak Cipta Ridwan Khairandy
29
Precedent dalam Common Law
Pengadilan
Hakim
Metode Induksi
Bermula dari isu-isu yang aktual atau membandingkan
Isu-isu yang serupa/sama yang telah diputuskan
oleh pengadilan sebelumnya kemudian baru
membuat aturan hukum yang mengikat
Hak Cipta Ridwan Khairandy
30
HAKIKAT, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM
Apa Hukum itu?
 Hukum sulit didefinisikan,
Mengapa ?
Van Apeldoorn :
 Keberadaan hukum terdapat di seluruh dunia (universal), di mana ada
masyarakat manusia, di situ ada hukum
(Cecero: Ubi Societas Ibi Ius)
I Kisch :
 Hakikat hukum tdk dapat ditangkap oleh panca indera , shg sulit
membuat definisi hukum yg memuaskan orang.
Ahmad Ali
 Hukum pada hakekatnya adalah sesuatu yg abstrak,
tapi manifestasinya berujud hal yg konkrit, shg
melahirkan definisi hukum yg amat beragam,
tergantung persepsi org thd hukum.
 Hukum cakupannya luas sekali :
- Hakim
: Hukum adl keputusan
- Ilmuwan : Hukum adl kaidah / norma
- Rakyat
: hukum adl tradisi / kebiasaan
- Agamawan : Hukum adl ketentuan Tuhan
- Penguasa : Hukum adl kekuasaan
KONSEP HUKUM
Ada + 5 Konsep Hukum (Wignjosoebroto S.,1994):
1. Hukum sbg asas2 moralitas & keadilan yg bersifat universal & mjd bagian
inheren sistem hukum alam (ius constituendum)
2. Hukum sbg kaidah2 yg dipositipkan, berlaku umum in abstracto pd
waktu ttt & di wilayah ttt, & terbit sbg produk eksplisit suatu sumber
kekuasaan politik ttt yg berlegitimasi, dikenal sbg hukum positip/hukum
negara (ius constitutum)
3. Hukum sbg putusan2 yg diciptakan hakim in concreto dlm proses2
peradilan sbg bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau
perkara, yg berkemungkinan juga berlaku sbg preseden utk
menyelesaikan perkara2 berikutnya.
4. Hukum adl institusi sosial yg riil & fungsional di dlm
sistem kehidupan bermasyarakat, baik dlm proses2
pemulihan ketertiban & penyelesaian sengketa
maupun dlm proses2 pengarahan & pembentukan
pola2 perilaku yg baru (Hukum sbg pola perilaku
manusia yg ajek)
5. Hukum sbg makna2 simbolik yg termanifestasikan
& tersimak dlm & dari aksi2 serta interaksi warga
masyarakat dan dapat dimengerti lewat
interpretasi (Hukum sbg simbol yg penuh makna)
Konsep 1, 2 & 3 adl Konsep Normatif/Dogmatik, Yi
Melihat Hukum Sbg :
 Norma yang berisi nilai2 keadilan yg hrs diwujudkan (ius
constituendum);
 Norma2 yg nyata2 telah terwujud sbg Hukum Positip yg telah terumus
jelas (ius costitutum) guna menjamin kepastiannya;
 Norma2 hasil cipta penuh pertimbangan hakim di pengadilan tatkala
hakim menghukumi perkara dg memperhatikan terwujudnya
kemanfaatan & kemaslahatan bagi para pihak berperkara (Judge Made
Law)
Melahirkan : Kajian Hukum Doktrinal / Normatif (Perspektif Internal)
Tujuannya:
 Mengajarkan suatu doktrin utk menemukan & menegakkan hukum
Konsep 4 & 5 adl Konsep Hukum yg Nomologik, Yi
Melihat Hukum Sbg :
 keteraturan (regularities) yg ada di alam empirik dlm kehidupan sehari-
hari, sine era et studio.
 hasil konstruksi & interpretasi para pelaku hukum dari aksi2 serta
interaksi warga masyarakat dlm memahami simbol2 hukum
Melahirkan : KAJIAN NON-DOKTRINAL (Perspektif Eksternal)
Tujuannya:
 Utk mengkaji dan menjelaskan secara keilmuan atas fenomena hukum
 Bukan mengajarkan suatu doktrin utk menemukan & menegakkan
hukum.
Pengertian Hukum
Pandangan Dogmatik/Doktrinal/Normatif :
 Memandang hukum sebagai ajaran / normos utk
mengatur perilaku manusia.
Pandangan Non-Dogamatis/Empirik :
 Tidak memandang hukum sbg normos tapi
sebagai nomos (perilaku ajek yg mempola).
Banyak diikuti oleh paham antropologis, historis,
sosiologis dan realis
TUJUAN HUKUM
Teori Etis:

Tujuan pokok hukum adl utk menemukan dan merealisasikan keadilan.
Yg menjadi fokus yaitu:
1) hakikat keadilan (subtansi)
2) prosedur utk mewujudkan keadilan (prosedural).

Hakikat keadilan terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan /
tindakan. Ada 2 pihak yi pihak yang memperlakukan dan pihak yg
menerima perlakuan. Keadilan hrs terwujud pd kedua belah pihak.

Aristoteles, ada 2 macam keadilan yi :
1. keadilan distributive yakni menghendaki agar setiap orang
mendapatkan apa yg menjadi haknya,
2. keadilan commutative yakni menghendaki agar setiap org
mendapatkan hak yg sama banyaknya.
Keadilan Hukum seperti apa?
Prosedural dan Subtantif
Teori Positivis:
 Tujuan hk adl semata-mata utk menciptakan
kepastian.
 Kepastian hukum diwujudkan dg adanya aturan
hukum yg jelas dan tegas.
 Aturan hk itu adil/ tidak, ditatati / tidak, bukan
urusan hukum, yg penting adanya aturan
Teori Utilitis :
 Tujuan hukum adalah utk menciptakan
kemanfaatan / kebahagiaan warga masyarakat
yg sebanyak-banyaknya.
Tujuan Ideal Hukum:
Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan
( 3 nilai dasar hukum)
FUNGSI HUKUM
 As a tool of social control
Yi utk mengontrol perilaku masyarakat dg cara
menormakan perilaku tsb dg larangan & sanksi
tertentu.
Kontrol sosial menentukan tingkah laku yg dianggap
menyimpang. Makin kuat kontrol sosial pada tingkah
laku makin berat nilai penyimpangan pelakunya.
Misalnya masyarakat yg menganut secara konsekuen
syariat Islam, hukuman bagi pezina adalah hukuman
fisik yang cukup berat, tetapi bagi masyarakat Eropa
Barat umumnya, hukuman bagi pezina (overspel)
adalah jauh lebih ringan.
 As a tool of social engineering
Yi hukum digunakan utk rekayasa / perubahan
masyarakat sesuai yg dikehendaki.
Pelopor perubahan (Agent of change) adl
seseorang atau sekelompok org yg
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
sbg pemimpin satu atau lebih lembaga2
kemasyarakatan (Pemerintah).
Contoh UU Perkawinan, UU Agraria, dsb.
 Sbg Instrumen Politik
Yi sarana utk menyalurkan kebijakan2/kepentingan politik melalui
produk perUU. Dalam sistem hukum Indonesia UU adalah produk
bersama DPR dan pemerintah. Kenyataan ini tidak dapat disangkal
bahwa para politisi yg duduk di DPR lah yg memproduk UU (hukum
positip). Ini berarti bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dg politik
oleh karena hukum merupakan produk keputusan politik.
Menurut Mac Iver ada 2 jenis hukum kaitanya dg kekuasaan politik: (1)
hukum yg mengemudikan negara; (2) hukum yg digunakan negara
sbg alat memerintah.
Hukum yg mengemudikan negara disebut Hukum Konstitusi, lainya
disebut hukum biasa (ordinary law). Hukum konstitusi terwujud
dalam suatu UUD yg tertulis, yg hrs dibedakan dg UU biasa. Ordinary
law jika ingin difungsikan sbg alat politik tetap tdk boleh
bertentangan dg hukum konstitusi yg mengemudikan negara.
Dengan kata lain fungsi hukum sebagai alat politik mempunyai batas,
yaitu sepanjang tidak bertentangan dg konstitusi.
 Sbg Mekanisme Integrasi
Yi hukum merupakan pengintegrasi berbagai
kepentingan warga masyarakat baik sblm ada konflik
maupun setelah terjadinya konflik, bersama dengan
norma2 sosial lainnya.
Sblm terjadi konflik misal: jika seseorang pembeli
barang membayar harga barang, dan penjual
menerima uang pembayaran.
Setelah terjadinya konflik misal: jika si pembeli sudah
membayar lunas harga barang, akan tetapi penjual
tidak mau menyerahkan barang yang telah dijualnya.
PENEGAKAN & PENEMUAN HUKUM
 Penegakan Hukum – upaya mengkonkritkan
norma-norma hukum yg abstrak menjadi
kenyatan oleh petugas hukum (das sollen—das
sein)
 Penegakan hukum pada intinya menegakkan 3
nilai dasar hukum (kepastian, kemanfaatan, dan
keadilan).
 Dlm penegakan hukum dianut asas: IUS CURIA
NOVIT (hakim tdk boleh menolak perkara dg
alasan hukumnya tidak ada).
PENEMUAN HUKUM
Adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/petugas hukum lain
yg diberi tugas melaksanakan hukum atas peristiwa hukum yg
konkrit, yg meliputi kegiatan penafsiran dan konstruksi hukum.
Hukum
Undang-Undang
Teks UU tetap atau sulit
berubah, sementara
masyarakat terus berubah
Terkadang:
1. Tidak lengkap;
2. Tidak Jelas; atau
3. Kurang Jelas
UU selalu ketinggalan dengan peristiwa/fakta
46
Pengadilan
Perkara
Tidak boleh
menolak perkara
(ius curia novit)
Apa yang harus
dilakukan pengadilan
Dapat Terjadi:
1. Hukumnya tidak
ada
2. Hukumnya tidak
lengkap
3. Hukumnya kurang
atau tidak jelas
Penemuan Hukum (Rechtsvinding)
Interpretasi/Penafsiran
Hukum
Konstruksi
Hukum
Hak Cipta Ridwan Khairandy
47
Kewajiban Hakim untuk Melakukan
Penemuan Hukum
Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004:
Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya
Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004:
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
Penemuan Hukum meliputi: Interpretasi dan Konstruksi
Hukum
48
Macam-Macam
Metode Interpretasi Hukum menurut J.A. Pontier
 Interpretasi Berdasar Tata Bahasa
 Interpretasi Sistematik
 Interpretasi berdasar Sejarah Pembentukan




Peraturan Perundang-undangan
Penafsiran Sejarah Hukum
Interpretasi Toleologis
Interpretasi Antisipatif
Interpretasi Evolusi Dinamik
Hak Cipta Ridwan Khairandy
49
Interpretasi Berdasar Tata Bahasa
(De Gramatikale of Taalkunde Interpretatie)
 Penafsiran yang berusaha menemukan arti kata-kata
atau kalimat dalam teks peraturan perundang-undangan
 Dihubungkan dengan arti kata-kata yang lazim
digunakan dalam bahasa sehari-hari
 Dalam peraturan perundang-undangan, kata atau katakata harus diberi arti sebagaimana kata atau kata-kata
itu diartikan bahasa sehari-hari
Ketentuan:
Fakta:
Dilarang menginjak rumput di taman kota
Ada orang berlari atau berjalan di rumput taman
Apakah berjalan atau berlari masuk dalam kategori menginjak?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
50
Interpretasi Sistematik
(Sistimatische Interpretatie)
 Hukum merupakan satu sistem
 Untuk menemukan arti suatu norma,
harus menghubungkan satu ketentuan
dengan yang lain baik dalam peraturan
perundang-perundangan yang sama
maupun dengan peraturan perundangundangan yang lain
 Misal : Apa makna telah dewasa ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
51
Syarat adanya Perjanjian Pasal
Buku III Pasal 1320 KUHPerdata
 Kata sepakat
 Dibuat oleh orang cakap membuat perjanjian
 Hal tertentu
 Objek perjanjian tidak bertentangan dengan
kausa yang dibenarkan hukum
Apa tolok ukur orang yang cakap membuat perjanjian ?
Dewasa
Hak Cipta Ridwan Khairandy
52
Dewasa
 Tidak ada pengertian dan tolok ukur
dewasa dalam Buku III KUHPerdata
 Makna dan tolok dewasa terdapat
dalam Buku I KUHPerdata (21 tahun
atau telah menikah)
 Tolok ukur kedewasaan juga
ditemukan dalam UU No.1 Tahun
1974 (16 pr dan 19 lk)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
53
Interpretasi Berdasar Sejarah
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Wetshistorie Interpretatie)
 Menelusuri bahan-bahan penyusunan RUU, RPP,
Raperda, dll;
 Menelusuri naskah pembicaraan di DPR, DPRD,
dll;
 Hasil kajian atau naskah akademik rancangan
tersebut
Hak Cipta Ridwan Khairandy
54
Interpretasi Sejarah Hukum
(Rechtshistorie Interpretatie)
 Berkaitan dengan asal muasal atau pengertian
suatu kaidah
 Merupakan metode riwayat suatu pranata atau
pengertian hukum
 Misalnya: Mengapa dan sejak kapan ada asas
hukum nullum delictum nulapoena sine lege
 Misalnya: Mengapa dan sejak kapan ada asas
hukum unus testis nullus testis (1 saksi bukan saksi)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
55
Interpretasi Toleologis
(Toleologische Interpretatie)
 Menemukan pengertian suatu norma
dengan cara menemukan tujuan atau
maksud suatu norma atau tujuan yang
hendak dicapai undang-undang
 Misal: Apa tujuan ancaman minimal
terhadap suatu perbuatan pidana?
 Misal: Apa tujuan penetapan umur
untuk melangsungkan perkawinan?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
56
Interpretasi Antisipatif
(De Anticeperende Interpretatie)
 Suatu permasalahan hukum diselesaikan dengan
menggunakan ketentuan hukum yang akan
berlaku pada masa mendatang
 Dalam praktik seringkali suatu UU yang telah
ditetapkan tidak serta merta berlaku. UU akan
berlaku setelah melewati masa tertentu
 Hakim dapat menggunakan ketentuan yang
belum berlaku sebagai dasar dalam
menyelesaikan masalah yang ia hadapi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
57
Selain interpretasi menurut
J.A. Pontier masih ada
interpretasi yang lain,
yakni:
 Interpretasi Sosiologis; dan
 Interpretasi Ekstensif
Hak Cipta Ridwan Khairandy
58
Interpretasi Sosiologis
 Peraturan Perundang-undangan tidak
dimaksudkan untuk mengatur masa lampau
 Peraturan Perundang-undangan dibuat
untuk mengatur atau memecahkan
persoalan hukum pada masa sekarang
 Oleh karena itu peraturan perundangundangan harus diartikan sesuai dengan
kebutuhan dan perubahan sosial, ekonomi,
budaya, dan politik dewasa ini
Hak Cipta Ridwan Khairandy
59
Interpretasi Ekstensif
 Memperluas makna suatu kata dalam
peraturan perundang-undangan
 Misalnya : Pengertian barang di Pasal 362
KUHP ditafsir lebih luas oleh hakim
 Makna barang mencakup pula aliran listrik
 Jadi, menyambung listrik tanpa izin atau
secara tidak sah, dikategorikan sebagai
pencurian
Hak Cipta Ridwan Khairandy
60
Konstruksi Hukum
Bentuknya:
 Analogi (Argumentum per
analogium)
 Penghalusan /Penyempitan
Hukum (Rechtsvervijning)
 Argumentum a Contrario
Hak Cipta Ridwan Khairandy
61
Analogi
Analogi adalah penerapan suatu
ketentuan hukum terhadap
keadaan/peristiwa yang pada dasarnya
ada kemiripan dengan unsur-unsur
yang eksplisit diatur dengan ketentuan
hukum tersebut.
Hak Cipta Ridwan Khairandy
62
Contoh Analogi
 Pasal 1576 KUHPerdata: “Jual beli tidak
memutuskan perjanjian sewa-menyewa
sebelum jangka waktu sewa berakhir”
Pertanyaan:
 Apakah adanya hibah dan pewarisan
memutuskan perjanjian sewa-menyewa?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
63
Ada kemiripan unsur jual beli dgn
hibah atau pewarisan, yaitu:
 Tujuan ketiganya adalah peralihan hak
 Jadi ada kemiripan unsur dalam jual beli
dengan pewarisan dan hibah
Kesimpulannya:
 Hibah dan pewarisan tidak dapat mengakhiri
perjanjian sewa menyewa
Hak Cipta Ridwan Khairandy
64
Penghalusan/Penyempitan Hukum
 Dalam analogi penerapan hukum diperluas
pada keadaan yang tidak secara eksplisit
diatur dalam ketentuan hukum
 Dalam penghalusan hukum, hakim demi
keadilan, dalam suatu peristiwa tidak
menerapkan ketentuan hukum yang
semestinya berlaku
 Sering pula disebut “Pengecualian Hukum”.
 Contoh..?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
65
Argumentum a contrario
 Mempersempit jangkauan
berlakunya ketentuan
peraturan perundangundangan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
66
Argumentum a contrario
 Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975: Waktu
tunggu untuk perempuan untuk menikah
kembali setelah putus perkawinan selama
130 hari.
 Apakah ketentuan itu dapat diterapkan
terhadap duda yg hendak kawin lagi
setelah bercerai?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
67
 Pada analogi berlaku asas: Peristiwa yg sama
harus diperlakukan sama
 Pada argumentum a contrario berlaku asas:
Peristiwa yg tidak sama harus diperlakukan
tidak sama
 Asas ini yg menjadi dasar precedent oleh
hakim dalam memutuskan perkara.
BIDANG-BIDANG
STUDI HUKUM
Bidang2 Studi Hukum
Filsafat
Hukum
Politik
Hukum
Sosiologi
Hukum
Antroplogi
Hukum
HUKUM
Dogmatika
Hukum
Psikologi
Hukum
Sejarah
Hukum
Perbandingan
Hukum
SOSIOLOGI HUKUM
 Yaitu Cabang Sosiologi yg Mempelajari Hukum
 Berkembang di Indonesia sekitar tahun 1960-an
 Tokohnya: Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo,
Soetandyo W,
 Apa perbedaanya dg Ilmu Hukum (Dogmatik)?
 Apa yg mjd objek/fokus kajian Sosiologi Hukum?
Objek/Fokus Sosiologi Hukum
 Struktur Normatif Masyarakat: Norma2 sosial
sbg kontrol kehidupan masyarakat
 Proses Pembentukan dan penegakan hukum di
masyarakat
 Ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat
 Hukum dan Perubahan masyarakat
 Hukum dan stratifikasi masyarakat
Apa Manfaat Mempelajari Sosiologi
Bagi Ilmu Hukum Apa…?
Titik Temunya di Sosiologi Hukum, Yi menjelaskan :
-
Bgm kekuatan2 sosial politik, ekonomi, dan kekuasaan berproses dan
mempengaruhi pembuatan kaedah hukum (Hukum Positip) dan penegakannya.
-
Bgm stratifikasi sosial terkait dg penegakan hukum. Apakah dalam realita sama
orang yg stratifikasi tinggi dg yg rendah ?
-
Bgm operasionalisasi hukum di tengah2 masyarakat yg tradisonal dan masyarakat
maju (modern)
-
Bgm perubahan masyarakat dikaitkan dengan perubahan hukum ? Dapatkah
perubahan sosial dikendalikan oleh hukum ?
-
Bgm keadaan hukum itu senyatanya di tengah2 masyarakat. Bgm keadilan,
kepastian, efektifitas / kemanfaatan sosial hukum, penegakan hukum, dan
kesadaran hukum itu bekerja dalam masyarakat.
Sosiologi Hukum bersifat Obyektif dan Deskriptif :
Memahami objek kajian apa adanya dan senyatanya , tanpa memberikan penilaian
baik dan buruk (non-etis)
Perbedaan
Sosiologi Hukum
Ilmu Hukum Dogmatik
• Mengkaji hukum secara
heteronom, yi dikaitkan dg
variabel2 sosial di masyarakat
• Mengkaji hukum secara otonom, yi
melulu mengkaji bangunan norma2
hk dan tdk dikaitkan dg variabel2
sosial
• Mengkaji bekerjanya hukum
secara faktual di masyarakat (law
in society)
• Pendekatan yg digunakan
deskriptif dan non etis (bebas
nilai)
• Tujuan kajiannya utk
memberikan penjelasan
(explanation)
• Yang dikaji hukum sbg perilaku
masyarakat (behaviour of law)
• Mengkaji sistematika hukum secara
normatif sbg peraturan-peraturan
(law in books)
• Pendekatan yg digunakan
preskriptif dan etis (syarat nilai)
• Tujuan kajiannya utk memberikan
putusan (decision)
• Yang dikaji hukum sbg peraturanperaturan hk (rules)
FILSAFAT HUKUM
Menurut Poedjawijatna (1986) Objeknya ada 6
bagian:
1. Filsafat Ada Umum (Ontologia / metafisika
generalis)
2. Filsafat Ada Mutlak (Theodicea)
3. Filsafat Alam (Cosmologia)
4. Filsafat Manusia (Antropologia)
5. Filsafat Tingkah Laku (Etika)
6. Filsafat Budi (Logika)
Letak Filsafat Hukum
Umum
Ada
Ada Mutlak
Ada Khusus
Tdk Mutlak
Alam
Antropologia
Manusia
Logika
Etika
Fil.Hukum
APA FILSAFAT HUKUM ITU?
W.Zevenbergen (dalam Hamidjojo, 2011)
 Filsafat Hukum adalah filsafat khusus yang dikenakan pada obyek
tertentu yaitu hukum.
Lili Rasyidi
 FH adl cabang dr filsafat etika /moral. Objek kajiannya: hakikat
hukum (inti yg terdalam dari hukum), yi hal2 yg tdk dpt dijangkau
oleh ilmu hukum (Bagian metafisik hukum).
Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto (1979)
 FH adl kegiatan perenungan & perumusan nilai2, penyerasian
nilai2 (kebendaan dg keakhlakan, konservatisme dg pembaruan,
ketertiban dg ketentraman, dsb)
Satjipto Rahardjo (1982)
 FH mempertanyakan hal2 yg mendasar dari hukum, yi hakikat
hukum, dasar2 mengikatnya hukum, mengapa org menaati
hukum dsb.
Gustav Radbruch (1952)
 FH adalah cabang filsafat yg mempelajari
hukum yg benar / valid yang didasarkan pada
nilai2 dasar hukum yaitu keadilan, kepastian,
& kegunaan
Van Apeldoorn (1975)
FH menghendaki jawaban atas pertanyaan:
1. Apa hakikat hukum itu?
2. Bagaimana wujud hukum itu, abstrak/konkrit?
Oeripan Notohamidjojo (2011)
Filsafat Hukum membicarakan ttg:
 Apa asal dari hukum?
 Apa hakikat dari hukum?
 Apa tujuan dari hukum?
 Apa kedudukan manusia dalam hukum?
 Apa norma-norma bagi penggembalaan
hukum?
Objek Kajian Filsafat Hukum
Lingkup/objek kajiannya adalah masalah2 mendasar dari
hukum spt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Apa asal muasal dari hukum?
Apa hakikat hukum itu ?
Apa tujuan hukum itu ?
Apa fungsi hukum itu ?
Mengapa orang menaati hukum ?
Apa yg mjd kekuatan mengikatnya hukum ?
Bagaimana kedudukan Manusia dalam Hukum?
Apa norma-norma bagi penggembalaan hukum?
Apa hubungan hukum dg kekuasaan, keadilan, nilai2 sosial
budaya, HAM dsb
Apa Kegunaan Mempelajari FH ?
 Menghindarkan pemikiran sempit akibat
berkembangnya spesialisasi di bidang hukum
 Mengetahui corak pemikiran hukum /aliran2
pemikiran hukum dari zaman kuno sampai
sekarang
 Secara praktis untuk menjelaskan peranan
hukum dalam pembangunan.
 Mengembangkan pemikiran hukum untuk
pengembanan Ilmu Hukum
ANTROPOLOGI HUKUM
Yang menjadi titik perhatian adalah kenyataan manusianya
berperilaku dalam masyarakat, berdasarkan pada nilai-nilai
budaya masyarakat terkait dengan hukum (Adat)
Misalnya:
 Bagaimana perilaku orang Batak dalam kaitannya dengan




larangan perkawinan dalam satu kesatuan marga ?
Sampai sejauh mana tanggung jawab “urang sumande” di
Minangkabau terhadap anak kandungnya ?
Benarkah hak dan kedudukan “anak penyimbang” di
Lampung sebagai ahli waris mayorat ?
Apakah perkawinan dalam bentuk “nyalindung ka gelung”
masih tetap membudaya di kalangan orang Pasundan?
Sampai sejauh mana orang Bugis mempertahankan “siri” nya
apabila ia menjadi delik adat “silariang “.