Transcript slide pp 53 tahun 2010 kanreg v bkn jakarta

PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
NO. 21 TAHUN 2010
Oleh :
Drs. GHOZALI AMIRSYAH, M.Si.
KEPALA BIDANG BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN
KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA
TAHUN 2013
File : PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DAN PERKA BKN NO 21 TAHUN 2010-KANREG V-KAWANUA-06-01-2011
Pengertian :
1. Disiplin PNS :
Kesanggupan PNS menaati kewajiban &
menghindari larangan Per-UU/Peraturan
kedinasan
jika
dilanggar
dijatuhi
hukuman disiplin.
2. PNS : PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Hukuman Disiplin :
Hukuman yg dijatuhkan kpd PNS
karena melanggar peraturan disiplin
PNS.
ucapan
setiap kata-2 yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar orang
lain  rapat – ceramah – diskusi – TV – telepon – rekaman –
dan atau alat komunikasi lainnya
tulisan
pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam
bentuk tulisan – gambar – coretan – karikatur dan yang
serupa dengan itu
perbuatan
setiap tingkah laku – sikap – atau tindakan yang dilakukan PNS
atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
dilakukan
di dalam atau diluar jam kerja
TIDAK DISIPLIN
maka
1. Kewajiban dan Larangan (Psl 3 dan Psl 4)
a. 17 Kewajiban (Psl 3) dan 15 Larangan (psl 4)
(PP 30/1980 = 26 kwajiban dan 18 larangan)
b. Beberapa larangan masih dirinci menyangkut
Netralitas PNS (psl 3 UU 43/1999)
c. Mencapai sasaran kerja pegawai (SKP)
2. PNS yang tidak menaati Psl 3 dan/atau melanggar Psl 4
dijatuhi HD (Pjbt ybw tidak menjatuhkan HD,maka atasannya dijatuhi HD)
dalam kedudukan sebagai aparatur negara
maka
pns harus “netral” dari pengaruh semua gol
dan parpol serta tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masy
o/ki
“dilarang”
menjadi anggota dan/atau pengurus parpol
(Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999)
I. LATAR BELAKANG
Alasan ditetapkannya PP 53 Tahun 2010 :
a. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan
PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
b. Penyesuaian kewenangan bagi pejabat yang berhak menjatuhkan
hukuman disiplin seiring dengan adanya otonomi daerah.
c. Penjatuhan hukuman disiplin yang sama terhadap jenis
pelanggaran disiplin yang sama dengan mengkaitkan antara
kewajiban dan larangan yang dilanggar dengan tingkat dan jenis
hukuman yang dijatuhkan.
d. Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang
kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan
hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.
e. Menumbuhkan keberanian kepada setiap pemegang jabatan
struktural untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai
dilingkungannya.
9
II. POKOK-POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980 MENJADI
PP 53 TAHUN 2010
1. Pada Pasal 2 mengenai kewajiban (26 butir) dan Pasal 3 mengenai
larangan (18 butir) disempurnakan dengan merumuskan kembali
kewajiban dan larangannya.
a. Adapun penyempurnaan tersebut meliputi :
 7 butir kewajiban/larangan dimasukkan sebagai etika.
 pengelompokan beberapa butir kewajiban dan larangan
dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS
sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan menaati sumpah/
janji PNS dan jabatan.
 penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sbg kewajiban.
 penambahan butir larangan dalam mendukung capres/
cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD)
sebagaimana amanat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU
Nomor 42 Tahun 2008.
 penambahan butir larangan dalam mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan di
dalam S.E. Menpan.
10
b. Dengan penyempurnaan tersebut, maka butir-butir kewajiban
yang semula berjumlah 26 butir berubah menjadi 17 butir,
sedangkan butir larangan yang semula berjumlah 18 butir
berubah menjadi 15 butir
2. Pada Pasal 7 bagian kedua mengenai tingkat dan jenis hukuman
disiplin, disempurnakan dengan mengubah dan menambah jenis
hukuman sebagai berikut :
a. Untuk jenis hukuman sedang :
 jenis hukuman yang berupa penurunan gaji sebesar 1
(satu) kali gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
dihapuskan, karena tidak diamanatkan dalam Penjelasan
Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 penambahan jenis hukuman penurunan pangkat 1 (satu)
tingkat untuk selama 1 (satu) tahun, selama ini sebagai
hukuman berat.
11
b. Untuk jenis hukuman berat :
 perubahan jenis hukuman berupa penurunan pangkat
1 (satu) tingkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
menjadi selama 3 (tiga) tahun.
 jenis hukuman berupa penurunan pangkat 1 (satu)
tingkat untuk paling lama 1 (satu) tahun dihapus,
diturunkan menjadi hukuman tingkat sedang.
 penambahan jenis hukuman berupa pemindahan
dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan
setingkat lebih rendah sesuai dengan Penjelasan Pasal
29 UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
12
...........?
c. Tingkat dan jenis hukuman disiplin:
1. Hukuman disiplin ringan:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun
3. Hukuman disiplin berat:
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan
setingkat lebih rendah
c. Pembebasan Jabatan
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
14
3. Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja,
dirumuskan secara rinci untuk menjaring PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan sah adalah sebagai berikut :
a. selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan.
1) 5 hari kerja dijatuhi hukuman teguran lisan;
2) 6 s/d 10 hari kerja dijatuhi hukuman teguran tertulis;
3) 11 s/d 15 hari kerja dijatuhi hukuman pernyatan tidak puas
secara tertulis.
b. selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai hukuman sedang.
1) 16 s/d 20 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun;
2) 21 s/d 25 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun;
3) 26 s/d 30 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
15
c. selama 31 s/d 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman berat.
1) 31 s/d 35 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2) 36 s/d 40 hari kerja dijatuhi hukuman pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang menduduki
jabatan struktural atau fungsional tertentu;
3) 41 s/d 45 hari kerja dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu;
4) 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS.
Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuan jam kerja. Keterlambatan akan dihitung secara
kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.
Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus-menerus meskipun telah
dipanggil 2 (dua) kali tetapi tetap tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi HD
tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah
hari ketidakhadiran secara kumulatif.
16
4. penambahan butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres
dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana
amanat dalam UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008.
Dan penambahan butir larangan dalam mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan di dalam
S.E. Menpan, yaitu:
a. Hukuman Sedang :
1) memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres, DPR, DPD,
atau DPRD dgn cara ikut serta sbg pelaksana kampanye,
menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau
atribut PNS, sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain
2) memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres dgn cara
mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan thd
pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dalam lingk.
unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
3) memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat
dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
17
4) memberikan dukungan kpd calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dgn cara terlibat dalam kegiatan kampanye utk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yg
mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yg menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS
dalam lingk. unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
(yg dimaksud terlibat dlm kegiatan kampanye adalah seperti PNS bertindak
sbg pelaksana kampanye, petugas kampanye / tim sukses, tenaga hali,
penyandang dana, pencari dana, dll. (penjelasan Pasal 4 Angka 15 huruf a))
b. Hukuman Berat :
1) memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres, DPR, DPD, atau
DPRD dgn cara sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas
negara;
2) memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres dgn cara membuat
keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
3) memberikan dukungan kpd calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
dgn cara menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dalam kegiatan
kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yg
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye.
18
5. Klausul baru yang mengatur mengenai klasifikasi tingkat HD
terhadap butir-butir kewajiban dan larangan.
6. Tujuan penjatuhan HD pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu
untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar ybs mempunyai sikap menyesal dan berusaha
tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yg akan
datang. Juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan
pelanggaran disiplin. Oleh karena itu:
a. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan HD
wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas
pelanggaran disiplin tersebut.
b. Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi
faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari
pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis HD yang akan dijatuhkan
berbeda.
c. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus
dijatuhi HD yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
Tingkat dan jenis HD yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.
19
d. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, misalnya jabatan yang lowong karena pejabatnya berhalangan tetap, belum
diangkat untuk jabatan tersebut, atau tidak terdapat dalam struktur
organisasi, maka kewenangan menjatuhkan HD menjadi kewenangan
pejabat yang lebih tinggi.
e. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya akan dijatuhi HD yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan
Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan HD kepada
PPK instansi induknya disertai BAP.
f. Penjatuhan HD yang menjadi wewenang Presiden diusulkan oleh PPK
dan tembusannya disampaikan kepada BAPEK dengan melampirkan:
1) BAP;
2) Bukti-bukti pelanggaran disiplin; dan
3) Bahan-bahan lain yang diperlukan.
g. Penjatuhan hukuman disiplin berupa tingkat hukuman ringan, sedang
dan berat sesuai dengan berat ringannya perbuatan/pelanggaran
yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan mempertimbangkan :
1) latar belakang dilakukannya pelanggaran;
2) protap/SOP yang ditetapkan oleh instansi;
3) dampak dari pelanggaran yang dilakukan terhadap unit kerja,
instansi yang bersangkutan, dan pemerintah/negara;
20
6. Pengaturan mengenai pejabat yang berwenang menghukum
secara lebih tegas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian,
dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
a. oleh Presiden bagi pejabat struktural eselon I dan jabatan lain yang
pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden
sepanjang mengenai jenis hukuman berat.
b. oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Pusat maupun Daerah) bagi
pejabat struktural eselon II, III, IV, V, Jabatan Fungsional Tertentu, dan
Jabatan Fungsional Umum sepanjang mengenai jenis hukuman berat.
c. untuk jenis hukuman sedang diatur two step down, bagi pejabat yang
berwenang menghukum kecuali PPK misalnya: Pejabat struktural
eselon I menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural
eselon III, dan seterusnya.
d. untuk jenis hukuman ringan diatur one step down, bagi pejabat yang
berwenang menghukum kecuali PPK misalnya : Pejabat struktural
eselon II menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural
eselon III, dan seterusnya.
21
7. Ketentuan baru yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang
menghukum wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.
a. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut
dijatuhi HD oleh atasannya. (Pasal 21 PP No 53 Tahun 2010).
b. Ketentuan penjatuhan HD oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan secara berjenjang.
c. Penjatuhan HD oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan
HD, dilakukan setelah mendengar keterangannya dan tidak perlu
dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP.
d. Tingkat dan Jenis HD yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak
menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
sama dengan jenis HD yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.
e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum, juga menjatuhkan HD
terhadap PNS yang melakukan pelanggaran.
22
10. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN (HD)
a. Pemanggilan
1) PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara
tertulis oleh atasan langsung utk dilakukan pemeriksaan.
2) Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan.
3) Apabila pada tanggal yg seharusnya ybs diperiksa tidak hadir,
maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal seharusnya ybs diperiksa pada pemanggilan
pertama.
4) Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS ybs tdk hadir juga maka
pejabat yg berwenang menghukum menjatuhkan HD berdasarkan
alat bukti dan keterangan yg ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
b. Pemeriksaan
1) Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa
terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk BAP.
3) BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS
yg diperiksa.
4) Dalam hal PNS yg diperiksa tdk bersedia menandatangani BAP,
BAP tsb tetap dijadikan sebagai dasar utk menjatuhkan HD.
5) PNS yg diperiksa berhak mendapat foto copy BAP.
6) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yg berwenang menghukum
menjatuhkan HD.
7) Dalam keputusan HD harus disebutkan pelanggaran disiplin yg
dilakukan oleh PNS ybs
Cth BAP
c. Penjatuhan Hukuman Disiplin
1) Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan utk menjatuhkan
HD kepada PNS tsb merupakan kewenangan :
a) atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajib
menjatuhkan HD.
b) pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib
melaporkan secara hierarki disertai BAP.
2) Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang
dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain
yang ditunjuk (Pasal 25 PP 53 Thn 2010).
3) Tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan
unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
4) Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat
yg berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang
lain.
Cth SK HD
d. Penyampaian Hukuman Disiplin
1) Setiap penjatuhan HD ditetapkan dgn keputusan pejabat yg
berwenang menghukum.
2) Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yg berwenang
menghukum atau pejabat lain yg ditunjuk kpd PNS ybs serta
tembusannya disampaikan kpd pejabat instansi terkait.
3) Penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
4) Dalam hal PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada saat penyampaian
keputusan HD, keputusan dikirim kpd ybs
e. Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya
Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yg diduga melakukan
pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi HD tingkat berat,
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung
sejak ybs diperiksa (Pasal 27 PP 53 Tahun 2010), dengan ketentuan sbb:
1) Pembebasan sementara dilakukan oleh atasan langsungnya.
2) Pembebasan sementara berlaku sejak ybs diperiksa sampai dengan
ditetapkannya HD.
3) PNS yang dibebaskan sementara tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4) Apabila atasan langsungnya tidak ada, maka pembebasan sementara
dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
f. Dasar Penjatuhan Hukuman Disiplin
1) PNS yang berdsrkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan
beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat
dijatuhi
satu
jenis
HD
yg
terberat
setelah
mempertimbangkan pelanggaran yg dilakukan.
2) PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian melakukan
pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya dijatuhi
jenis Hukuman Disiplin yg lebih berat dari HD terakhir yg
pernah dijatuhkan kepadanya.
3) PNS tdk dapat dijatuhi HD dua kali atau lebih untuk satu
pelanggaran disiplin.
4) Dalam hal PNS yang dpk/dpb dilingkungannya akan dijatuhi
HD yg bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi
atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan HD
kepada PPK instansi induknya disertai BAP
11. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
a. Hukuman disiplin mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan
oleh:
1) PRESIDEN;
2) PPK untuk jenis HD, berupa :
a) Semua jenis HD ringan,
b) Semua HD sedang,
c) HD berat berupa :
• penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn;
• pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
• pembebasan dari jabatan.
3) GUBERNUR selaku wakil pemerintah untuk jenis HD, berupa :
a) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah; dan
b) pembebasan dari jabatan.
4) KEPALA PERWAKILAN RI. Untuk jenis HD ringan dan berat berupa:
a) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
b) pembebasan dari jabatan
5) PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM utk semua jenis HD
ringan.
28
b. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin yg dijatuhkan oleh pejabat
SELAIN sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila :
1) tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15
(lima belas) setelah keputusan HD diterima.
2) diajukan keberatan maka mulai berlaku
ditetapkannya keputusan atas keberatan.
pada
tanggal
c. HD yg dijatuhkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah
untuk jenis HD berat berupa :
1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; dan
2) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
apabila :
1) tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada
hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan HD diterima.
2) diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya keputusan banding administratif.
d. Apabila PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada waktu penyampaian
keputusan HD maka HD berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak
tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan HD.
29
12. UPAYA ADMINSTRATIF
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administrasi
(Pasal 32 PP 53 tahun 2010)
13. HUKUMAN DISIPLIN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF YAITU HD YANG DIJATUHKAN OLEH :
a. PRESIDEN;
b. PPK untuk jenis HD, berupa :
1) Semua jenis HD ringan,
2) Semua jenis HD sedang,
3) HD berat berupa :
a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn;
b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
c) pembebasan dari jabatan.
c. GUBERNUR selaku wakil pemerintah utk jenis HD berat berupa :
1) pemindahan dlm rangka penurunan jabtn setingkat lebih rendah;
2) pembebasan dari jabatan.
d. KEPALA PERWAKILAN RI Untuk jenis HD ringan dan berat
1) pemindahan dlm rangka penurunan jabtn setingkat lebih rendah;
2) pembebasan dari jabatan
e. PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM utk semua jenis HD
ringan.
30
14. HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN ADALAH JENIS
HD SEDANG, BERUPA :
a. penundaan KGB selama 1 thn; dan
b. penundaan KP selama 1 thn.
yang dijatuhkan oleh :
1) Pejabat strukt. eselon I dan pejabat yg setara;
2) Sekda/Pejabat strukt. eselon II Kab/Kota;
3) Pejabat eselon II di lingk. Instansi vertikal;
4) Pejabat strukt. eselon II di lingk. instansi vertikal (memimpin satuan
organisasi di daerah yang bersifat mandiri) dan unit dgn sebutan
lain yg atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yg bukan
PPK (mis. Kanwil Bea Cukai dan Kanwil Pajak) ditambah
kewenangan menjatuhkan HD berupa penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun utk eselon IV kebawah dan golru
III/d kebawah (Psl 16 ayat (4);
5) Pejabat strukt. eselon II di lingk. instansi vertikal (memimpin satuan
organisasi di daerah yang bersifat mandiri) dan Kantor Perwakilan
Provinsi dan unit setara dgn sebutan lain yg berada di bawah dan
bertanggung jawab kpd PPK (mis. Kanreg BKN, Kanwil Agama, Ktr
Perw. BPKP, dll) ditambah kewenangan menjatuhkan HD berupa
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun utk
eselon IV kebawah dan golru III/d kebawah (Psl 16 ayat (4);
31
c. Keberatan dapat diajukan secara tertulis pada atasan pejabat yg
berwenang menghukum disertai alasan keberatan yg tembusannya
disampaikan kpd pejabat yg berwenang menghukum.
d. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung mulai tanggal ybs menerima keputusan hukuman disiplin.
e. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberi tanggapan atas
keberatan dan disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja
terhitung mulai tanggal ybs menerima tembusan surat keberatan.
f. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS dalam waktu 21
(dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs menerima
surat keberatan.
g. Keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, dapat
berupa penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan
hukuman disiplin serta bersifat final dan mengikat.
h. Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, atasan
pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan
atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
32
15. Banding Administratif ke BAPEK.
a. PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya
tetap dibayarkan sepanjang PNS ybs tetap masuk kerja dan
melaksanakan tugas.
b. Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS
ybs harus mengajukan permohonan izin kepada PPK.
c. Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan
melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan
mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja yang ditetapkan dengan
keputusan.
d. PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada
pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan keputusan
dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas.
33
e. PNS yang sedang melakukan banding administratif dan tetap
masuk kerja dan melaksanakan tugas, apabila melakukan
pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat
dikenakan hukuman disiplin, maka PPK membatalkan
keputusan tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas
bagi PNS yang sedang melakukan banding administratif ke
BAPEK, kemudian diikuti dengan penghentian pembayaran
gaji.
f. Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya
dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15
(lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
g. PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK
tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan
pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
34
16. Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin
a. PNS yang mencapai BUP atau meninggal dunia pada saat menjalani
HD:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
4) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS
b. PNS yg meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
c. PNS yang mencapai BUP sebelum ada keputusan atas keberatan,
dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS.
d. PNS yang sedang mengajukan banding adminsitratif dan telah
mencapai BUP, apabila meninggal dunia maka ybs diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS.
Dalam hal PNS ybs sebelumnya dijatuhi HD berupa pemberhentian
tidak dengan hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau
kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat.
35
17. Hak-hak kepegawaian
a. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya
administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan
diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. PNS yang mencapai BUP sebelum ada keputusan atas
keberatan, dianggap telah selesai menjalani HD dan
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hakhak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah
mencapai BUP apabila meninggal dunia maka ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
d. PNS yang mencapai BUP sebelum ada keputusan atas banding
administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan
ditetapkannya keputusan banding administratif.
36
18. Ketentuan lain-lain
a. Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi HD berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan
kompetensinya.
b. PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak
diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala
sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
c. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga
melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan
upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
d. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga
melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya.
e. PNS yang sedang menjalani HD tidak dapat dipertimbangkan
kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
37
f. PNS yang sedang menjalani HD dan melakukan pelanggaran
disiplin, dijatuhi HD.
g. Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat
digunakan sebagai bahan utk melakukan pemeriksaan atau
melengkapi BAP terhadap PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin.
h. Surat panggilan, BAP, surat keputusan dan bahan lain yang
mengangkut HD adalah bersifat rahasia.
i. Calon PNS yang dijatuhi HD tingkat sedang atau berat,
dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS
dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.
j. Apabila PNS masih menjalani HD karena melanggar kewajiban
masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan
melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada
ybs dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang
harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan HD yang
baru ditetapkan.
38
k. Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi HD penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru
menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila ybs kemudian
dijatuhi HD berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun, maka PNS ybs hanya menjalani masa
hukuman selama 3 (tiga) tahun kedepan.
l. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati
ketentuan masuk kerja dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai
dengan bulan Desember tahun ybs.
m. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran
disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan masuk kerja
selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan atas
pertimbangan obyektif dari PPK
39
Terimakasih
40
MATRIKS TENTANG KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS
DIKAITKAN DENGAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN
I. KEWAJIBAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
1
KEWAJIBAN
2
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
Mengucapkan sumpah/janji
PNS;
Mengucapkan
sumpah/janji PNS
tanpa alasan yang
sah
2
Mengucapkan sumpah/janji
jabatan;
Mengucapkan
sumpah/janji
Jabatan tanpa
alasan yang sah
3
Setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, UndangPelanggaran
Undang Dasar Negara Republik
berdampak negatif
Indonesia Tahun 1945, Negara
pada unit kerja
Kesatuan Republik Indonesia
dan Pemerintah;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
4
Menaati kepada segala
peraturan perundang
undangan;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
5
Melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan Pelanggaran
kepada PNS dengan penuh
berdampak negatif
pengabdian, kesadaran, dan
pada unit kerja
tanggung jawab;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
1
6
41
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
1
KEWAJIBAN
2
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
6
Menjunjung tinggi
kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat
PNS;
Pelanggaran
Pelanggaran
berdampak negatif
berdampak negatif
pada instansi yang
pada unit kerja
bersangkutan
7
Mengutamakan kepentingan
negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang dan/atau
golongan;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
8
Memegang rahasia jabatan
yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus
dirahasiakan;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
9
Bekerja dengan jujur, tertib,
cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara;
Pelanggaran
Pelanggaran
berdampak negatif
berdampak negatif
pada instansi yang
pada unit kerja
bersangkutan
Melaporkan dengan segera
kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat Pelanggaran
10 membahayakan atau merugikan berdampak negatif
Negara atau Pemerintah
pada unit kerja
terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
6
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
42
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
1
KEWAJIBAN
2
Masuk kerja dan
11 menaati ketentuan jam
kerja;
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
6
• 31-35 hari kerja
(penurunan pangkat
pada pangkat setingkat
lebih rendah selama 3
(tiga) tahun)
• 36-40 hari kerja
(pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang
menduduki jab. Struk
atau fungs tertentu)
• 41-45 hari kerja
(pembebasan dari
jabatan bagi PNS yg
menduduki jab. struk
atau fungs tertentu)
• 46 hari kerja atau lebih
(pemberhentian dengan
hormat tidak atas
permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak
dengan hormat sbg PNS)
Keterlambatan
masuk kerja
dan/atau pulang
cepat dihitung
secara kumulatif dan
dikonversi 7½ jam
dihitung 1 (satu) hari
kerja
•16-20 hari kerja
(penundaan gaji
berkala selama 1
(satu) tahun)
•5 hari kerja
•21-25 hari kerja
(teguran lisan)
(penundaan
•6-10 hari kerja
kenaikan pangkat
(teguran tertulis) selama 1 (satu)
•11-15 hari kerja
tahun)
(pernyataan
•26-30 hari kerja
tidak puas
(penurunan
secara tertulis)
pangkat pada
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 1 (satu)
tahun)
43
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
1
KEWAJIBAN
2
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
Mencapai sasaran kerja
12
pegawai yang ditetapkan;
Pencapaian sasaran
kerja pada akhir
tahun hanya
mencapai 25% s/d
50%
Pencapaian sasaran
kerja pada akhir
tahun kurang dari
25%
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
Menggunakan dan
memelihara barang-barang
13
milik negara dengan sebaikbaiknya;
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
Memberikan pelayanan
14 sebaik-baiknya kepada
masyarakat;
Pelayanan tidak
sesuai dengan
peraturan
perundangundangan
Pelayanan tidak
sesuai dengan
peraturan
perundangundangan
Membimbing bawahan dalam
15
melaksanakan tugas;
Tidak sengaja tidak
membimbing
bawahan
Sengaja tidak
membimbing bawahan
Memberikan kesempatan
16 kepada bawahan untuk
mengembangkan karier; dan
Tidak sengaja tidak
memberi
kesempatan
Sengaja tidak
memberi kesempatan
Menaati peraturan kedinasan
17 yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
Pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan
6
Pelayanan tidak
sesuai dengan
peraturan
perundangundangan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
44
II. LARANGAN
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
1
LARANGAN
2
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
Menyalahgunakan wewenang
Menyalahgunakan
wewenang
2
Menjadi perantara untuk
mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan
kewenangan orang lain;
Menjadi perantara
untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
dan/atau orang lain
dengan menggunakan
kewenangan orang
lain
3
Tanpa izin Pemerintah menjadi
pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga
atau organisasi internasional
Tanpa izin Pemerintah
menjadi pegawai atau
bekerja untuk negara
asing dan/atau lembaga
internasional
4
Bekerja pada perusahaan asing,
konsultan asing atau lembaga
swadaya asing.
Bekerja pada
perusahaan asing,
konsultan asing atau
lembaga swadaya asing
5
Memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau
tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara
secara tidak sah;
1
Pelanggaran
Pelanggaran
berdampak negatif
berdampak negatif
pada instansi yang
pada unit kerja
bersangkutan
6
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
45
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
LARANGAN
1
2
6
Melakukan kegiatan bersama
dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di
dalam maupun diluar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan,
atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung
merugikan negara;
7
8
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
Pelanggaran
berdampak
negatif pada unit
kerja
Pelanggaran
berdampak
negatif pada
instansi yang
bersangkutan
6
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
Memberi atau menyanggupi akan
memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan.
Memberi atau
menyanggupi akan
memberi sesuatu
kepada siapapun baik
secara langsung atau
tidak langsung dan
dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam
jabatan
Menerima hadiah atau suatu
pemberian apa saja dari
siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaannya
Menerima hadiah atau
suatu pemberian apa
saja dari siapapun
juga yang
berhubungan dengan
jabatan dan/atau
pekerjaannya
46
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
1
9
LARANGAN
2
Bertindak sewenang-wenang
terhadap bawahannya;
Melakukan suatu tindakan atau
tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau
10
mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani;
11
Menghalangi berjalannya tugas
kedinasan;
Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD,
atau DPRD dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana
kampanye;
b. menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut
12
partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan PNS lain;
dan/atau
d. sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan fasilitas
negara.
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
Pelanggaran
dilakukan dengan
tidak sengaja
Pelanggaran dilakukan
dengan sengaja
Tidak sesuai
Tidak sesuai dengan
dengan ketentuan
ketentuan perundangperundangundangan
undangan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada unit kerja
6
Tidak sesuai
dengan ketentuan
perundangundangan
Pelanggaran
berdampak negatif pada
instansi yang
bersangkutan
Pelanggaran
berdampak negatif
pada pemerintah
dan/atau negara
• Ikut serta sebagai
pelaksana kampanye
• Menjadi peserta
kampanye dengan
menggunakan atribut
partai atau atribut PNS
• Sebagai peserta
kampanye dengan
mengerahkan PNS
lain
Sebagai peserta
kampanye dengan
menggunakan
fasilitas negara
47
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
LARANGAN
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan
cara:
a. membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada
13
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan atau
pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan
masyarakat.
Mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan
sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan atau
pemberian barang
kepada PNS dalam
lingkungan unit
kerjanya, anggota
keluarga, dan
masyarakat.
Membuat
keputusan
dan/atau
tindakan yang
menguntungkan
atau merugikan
salah satu
pasangan calon
selama masa
kampanye
Memberikan dukungan kepada calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara
14 memberikan surat dukungan disertai
photo copy Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan;
Memberikan surat
dukungan disertai
fotocopy KTP atau
Surat Keterangan
Tanda Penduduk
1
2
6
48
Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran
No
1
LARANGAN
2
Memberikan dukungan kepada
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk
mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan /
atau tindakan yang
menguntungkan atau
merugikan salah satu
15
pasangan calon selama
masa kampanye; dan/atau
d. Mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat
KET
Ringan
Sedang
Berat
3
4
5
6
• Terlibat dalam
kegiatan kampanye
untuk mendukung
calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
• Menggunakan
Daerah
fasilitas yang
• Mengadakan
terkait dengan
kegiatan yang
jabatan dalam
mengarah kepada
kegiatan
keberpihakan
kampanye
terhadap pasangan
calon yang menjadi • Membuat
keputusan
peserta pemilu
dan/atau tindakan
sebelum, selama,
yang
dan sesudah masa
menguntungkan
kampanye meliputi
atau merugikan
pertemuan, ajakan,
salah satu calon
himbauan, seruan,
pasangan selama
atau pemberian
masa kampanye
barang kepada PNS
dalam lingkungan
unit kerjanya,
anggota keluarga,
dan masyarakat
49
PEJABAT YANG BERWENANG
MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
PRESIDEN
NO
1
PEJABAT
PRESIDEN
TERHADAP PNS
1. Pejabat Struktural eselon I
2. Jabatan lain yang yang
pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi
wewenang Presiden
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman berat, jenis HD :
− Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih
rendah
− Pembebasan dari jabatan
− Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS
− Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS
Keterangan:
Penjatuhan Hukuman Disiplin
ditetapkan berdasarkan usul PPK
50
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
2
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
A. YG MENDUDUKI
JABATAN :
1. Struktural eselon I
dilingkungannya
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
2. Fungs Utama
dilingkungannya
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat
3. Fungs Umum golru IV/d
dan IV/e dilingkungannya
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemberhentian dgn hormat
tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS
– Pemberhentian tidak dengan
hormat sbg PNS
51
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
A. YG MENDUDUKI
JABATAN ....
4. Struktural eselon II,
dilingkungannya
5. Fungs Madya dan
Penyelia
dilingkungannya
a. Hukuman sedang
b. Hukuman berat
6. Struktural eselon II
dilingk instansi vertikal
dan pejabat yang setara
yg berada dibawah dan
bertanggungjawab
kepada PPK
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat
7. Fungs Umum golru IV/a
s/d IV/c dilingkungannya
a. Hukuman sedang
b. Hukuman berat
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemberhentian dgn hormat
tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS
– Pemberhentian tidak dengan
hormat sbg PNS
52
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
A. YG MENDUDUKI
JABATAN ....
8. Struktural eselon III ke
bawah, dilingkungannya
9. Fungs Muda dan
Penyelia ke bawah
dilingkungannya
a. Hukuman sedang, jenis HD
10.Fungs Umum golru III/d
ke bawah
dilingkungannya
a. Hukuman sedang, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
b. Hukuman berat
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
b. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemberhentian dgn hormat
tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS
– Pemberhentian tidak dengan
hormat sbg PNS
53
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
B. YG DIPEKERJAKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon I
Hukuman ringan
2. Fungs Utama
a. Hukuman ringan
b. Hukuman berat, jenis HD
– Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
– Pembebasan dari jabatan
3. Fungs Umum golru IV/d
dan IV/e
Hukuman ringan
4. Struktural eselon II ke
bawah
5. Fungs Madya dan
Penyelia ke bawah
Hukuman berat, jenis HD
– Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
– Pembebasan dari jabatan
54
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon I
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
2. Fungs Utama
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
– Pembebasan dari jabatan
55
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA ....
3. Fungs Umum golru IV/d
dan IV/e
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
4. Struktural eselon II
5. Fungs Madya
a. Hukuman sedang
b. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
– Pembebasan dari jabatan
6. Fungs Umum golru IV/a
s/d IV/c
a. Hukuman sedang
b. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
56
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA ....
7. Struktural eselon III ke
bawah
8. Fungs Muda dan
Penyelia ke bawah
a. Hukuman sedang, jenis HD
− Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
b. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
– Pembebasan dari jabatan
9. Fungs Umum golru III/d
ke bawah
a. Hukuman sedang, jenis HD
− Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
b. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
57
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
D. YG DIPEKERJAKAN
KELUAR INSTANSI
INDUKNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon I
a. Hukuman sedang
b. Hukuman berat, jenis HD
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
2. Struktural eselon II ke
bawah
3. Fungs Utama ke bawah
4. Fungs Umum golru IV/e
ke bawah
a. Hukuman sedang
b. Hukuman berat
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemberhentian dgn hormat
tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS
– Pemberhentian tidak dengan
hormat sbg PNS
58
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
E. YG DIPERBANTUKAN
KELUAR INSTANSI
INDUKNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon II ke
bawah
2. Fungs Utama ke bawah
3. Fungs Umum golru IV/e
ke bawah
Hukuman berat, jenis HD
– Pemberhentian dgn hormat
tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS
– Pemberhentian tidak dengan
hormat sbg PNS
F. YG DIPEKERJAKAN
Hukuman sedang
ATAU DIPERBANTUKAN
Hukuman berat
PADA PERWAKILAN RI DI
– Penurunan pangkat setingkat
LUAR NEGERI
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemberhentian dgn hormat
tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS
– Pemberhentian tidak dengan
hormat sbg PNS
59
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
PUSAT
G. YG DIPEKERJAKAN
ATAU DIPERBANTUKAN
PADA NEGARA LAIN
ATAU BADAN
INTERNASIONAL, ATAU
TUGAS DI LUAR NEGERI
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
a. Hukuman ringan
b. Hukuman sedang
c. Hukuman berat
– Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
– Pemberhentian dgn hormat
tidak atas permintaan sendiri
sbg PNS
– Pemberhentian tidak dengan
hormat sbg PNS
60
INSTANSI PUSAT
NO
3
PEJABAT
TERHADAP PNS
Pejabat eselon I A. YG MENDUDUKI
dan pejabat
JABATAN
yang setara
1. Struktural eselon II
dilingkungannya
2. Fungs Madya
dilingkungannya
3. Fungs Umum golru IV/a
s/d IV/c dilingkungannya
4. Struktural eselon III
dilingkungannya
5. Fungs Muda dan Penyelia
dilingkungannya
6. Fungs Umum golru III/b
s/d III/d dilingkungannya
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman ringan
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
61
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Pejabat eselon I B. YG DIPEKERJAKAN ATAU
dan pejabat
DIPERBANTUKAN
yang setara
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon II
2. Fungs Madya
3. Fungs Umum golru IV/a
s/d IV/c
Hukuman ringan
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon III
2. Fungs Muda dan Penyelia
3. Fungs Umum golru III/b
s/d III/d
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
62
INSTANSI PUSAT
NO
4
PEJABAT
Pejabat eselon
II dan pejabat
yang setara
TERHADAP PNS
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
A. YG MENDUDUKI
JABATAN
1. Struktural es III
dilingkungannya
2. Fungs Muda dan Penyelia
dilingkungannya
3. Fungs Umum golru III/c
s/d III/d dilingkungannya
Hukuman ringan
4. Struktural es. IV
dilingkungannya
5. Fungs Pertama dan
Pelaksana Lanjutan
dilingkungannya
6. Fungs Umum golru II/c
s/d III/b dilingkungannya
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
63
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
Pejabat eselon
II dan pejabat
yang setara
B. YG DIPEKERJAKAN ATAU
DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon III
2. Fungs Muda dan Penyelia
3. Fungs Umum golru III/c
s/d III/d
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman ringan
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon IV
2. Fungs Pertama dan
Pelaksana Lanjutan
3. Fungs Umum golru II/c s/d
III/b
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
64
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
5
Pejabat eselon
II yang atasan
langsungnya :
a. PPK; dan
b. Pejabat
Struktural
eselon I
yang
bukan
PPK
A. YG MENDUDUKI JABATAN
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1. Struktural eselon III
dilingkungannya
2. Fungs Muda dan Penyelia
dilingkungannya
3. Fungs Umum golru III/c
s/d III/d di lingkungannya
Hukuman ringan
4. Struktural eselon IV ke
bawah dilingkungannya
5. Fungs Pertama dan
Pelaksana Lanjutan
dilingkungannya
6. Fungs Umum golru III/d
kebawah dilingkungannya
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
−Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
65
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
Pejabat eselon
II yang atasan
langsungnya :
a. PPK; dan
b. Pejabat
Struktural
eselon I
yang
bukan
PPK
B. YG DIPEKERJAKAN ATAU
DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon III
2. Fungs Muda dan Penyelia
3. Fungs Umum golru III/c
s/d III/d
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman ringan
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon IV
2. Fungs Pertama dan
Pelaksana Lanjutan
3. Fungs Umum golru II/c s/d
III/b
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
66
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
6
Pejabat eselon
III dan pejabat
yang setara
A. YG MENDUDUKI JABATAN
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1. Struktural eselon IV
dilingkungannya
2. Fungs Pertama dan
Pelaksana Lanjutan
dilingkungannya
3. Fungs Umum golru II/c s/d
III/b dilingkungannya
Hukuman ringan
4. Struktural eselon V
dilingkungannya
5. Fungs Pelaksana dan
Pelaksana Pemula
dilingkungannya
6. Fungs Umum golru II/a s/d
II/b dilingkungannya
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
67
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
Pejabat eselon
III dan pejabat
yang setara
B. YG DIPEKERJAKAN ATAU
DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon IV
2. Fungs Pertama dan
Pelaksana Lanjutan
3. Fungs Umum golru II/c s/d
III/b
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman ringan
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon V
2. Fungs Pelaksana dan
Pelaksana Pemula
3. Fungs Umum golru II/a s/d
II/b
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
68
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
7
Pejabat eselon
IV dan pejabat
yang setara
A. YG MENDUDUKI JABATAN
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1. Struktural eselon V
dilingkungannya
2. Fungs Pelaksana dan
Pelaksana Pemula
dilingkungannya
3. Fungs Umum golru II/a s/d
II/b dilingkungannya
Hukuman ringan
4. Fungs Umum golru I/a s/d
I/d
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
69
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
Pejabat eselon
IV dan pejabat
yang setara
B. YG DIPEKERJAKAN ATAU
DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
1. Struktural eselon V
2. Fungs Pelaksana dan
Pelaksana Pemula
3. Fungs Umum golru II/a s/d
II/b
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman ringan
C. YG DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
Fungs Umum golru I/a s/d I/d
Hukuman sedang, jenis HD :
−Penundaan KGB selama 1 (satu)
tahun
−Penundaan KP selama 1 (satu)
tahun
70
INSTANSI PUSAT
NO
PEJABAT
TERHADAP PNS
8
Pejabat eselon
V dan pejabat
yang setara
A. YG MENDUDUKI JABATAN
Fungs Umum golru I/a s/d I/d
dilingkungannya
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman ringan
B. YG DIPEKERJAKAN ATAU
DIPERBANTUKAN
DILINGKUNGANNYA YG
MENDUDUKI JABATAN
Fungs Umum golru I/a s/d I/d
Hukuman ringan
71
INSTANSI PUSAT
NO
9
PEJABAT
Kepala
Perwakilan RI
TERHADAP PNS
YANG DIPERKERJAKAN
ATAU DIPERBANTUKAN
PADA PERWAKILAN RI DI
LUAR NEGERI
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
a. Hukuman ringan
b. Hukuman berat, jenis HD
– Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
– Pembebasan dari jabatan
72
Terimakasih
73
74
75
76