Transcript PPN - STMIK DHARMAPALA RIAU

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH
UNDANG-UNDANG NOMO 8
TAHUN 1983 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 2009
Diedit kembali oleh :
Bambang Sumantri
1
PENGERTIAN UMUM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN)
PPN ADALAH
PAJAK ATAS KONSUMSI
BARANG ATAU JASA
DI DALAM DAERAH
PABEAN
OLEH
- ORANG PRIBADI; ATAU OLEH
- BADAN;
2
CIRI KHAS PPN
1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN
BERDASARKAN SISTEM FAKTUR
2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN
BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN
FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK
MERUPAKAN
BUKTI PUNGUTAN PPN
FAKTUR PAJAK
BAGI PENJUAL
MERUPAKAN BUKTI
PAJAK KELUARAN
FAKTUR PAJAK
BAGI PEMBELI
MERUPAKAN BUKTI
PAJAK MASUKAN
3
DAERAH PABEAN
Ps. 1 angka 1
WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA
BERLAKU UU YANG MENGATUR
MENGENAI KEPABEANAN
MELIPUTI WILAYAH
DARAT
DAN
RUANG UDARA
DI ATASNYA
PERAIRAN
TEMPAT-TEMPAT TERTENTU
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
LANDAS KONTINEN
4
BARANG
Ps. 1 angka 2
BARANG ADALAH
BARANG
BERWUJUD
BARANG
BERGERAK
BARANG
TIDAK BERGERAK
BARANG
TIDAK BERWUJUD
CONTOH :
• HAK ATAS MEREK
DAGANG
• HAK PATEN
• HAK CIPTA
5
BARANG KENA PAJAK
(BKP)
Ps. 1 angka 3
ADALAH
BARANG
YANG DIKENAKAN PAJAK
BERDASARKAN UU PPN
6
PENYERAHAN
BKP
Ps. 1 angka 4
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
ADALAH :
SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK
7
JASA
Ps. 1 angka 5
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG
MENYEBABKAN
- SUATU BARANG;
- FASILITAS;
- KEMUDAHAN;
- HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
TERMASUK
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN
DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
8
JASA KENA PAJAK
(JKP)
Ps. 1 angka 6
JASA
YANG DIKENAKAN
PAJAK BERDASARKAN
UU PPN
9
PENYERAHAN
JASA KENA PAJAK
Ps. 1 angka 7
SETIAP KEGIATAN
PEMBERIAN
JASA KENA PAJAK
10
PEMANFAATAN JKP DAN BKP
TIDAK BERWUJUD
DARI LUAR DAERAH PABEAN
Ps. 1 angka 8 & 10
ADALAH :
SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN
JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN
Ps. 1 angka 8
SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN
BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR
DAERAH PABEAN KARENA SUATU
PERJANJIAN DI DALAM DAERAH
PABEAN
Ps. 1 angka 10
11
IMPOR, EKSPOR DAN
PERDAGANGAN
Ps. 1 angka 9, 11, 12
IMPOR
( Ps. 1 angka 9 )
ADALAH SETIAP KEGIATAN
MEMASUKKAN BARANG
DARI LUAR DAERAH
PABEAN KE DLM DAERAH
PABEAN
ADALAH SETIAP KEGIATAN
EKSPOR
( Ps. 1 angka 11)
PERDAGANGAN
( Ps. 1 angka 12)
MENGELUARKAN BARANG
DARI DLM DAERAH PABEAN
KE LUAR DAERAH PABEAN
ADALAH KEGIATAN USAHA
MEMBELI & MENJUAL BRG,
TERMASUK KEGIATAN
TUKAR MENUKAR BRG
TANPA MENGUBAH
BENTUK ATAU SIFATNYA
12
BADAN
Ps. 1 angka 13
SEKUMPULAN ORANG DAN
ATAU
MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN
BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN
YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA
MELIPUTI :
PERSEROAN TERBATAS;
PERSEROAN KOMANDITER;
PERSEROAN LAINNYA;
BUMN / BUMD;
FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN;
PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN;
ORGANISASI MASSA; ORGANISASI SOSPOL DAN
ORGANISASI LAIN; LEMBAGA; DAN BENTUK
BADAN LAINNYA;
TERMASUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN
BUT
13
PENGUSAHA
Ps. 1 angka 14
ORANG PRIBADI
BADAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU
PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK
BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA, TERMASUK
MENGEKSPOR JASA;
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR
DAERAH PABEAN
14
PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)
Ps. 1 angka 15
PENGUSAHA
YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP/JKP
YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN
UU PPN
15
MENGHASILKAN
Ps. 1 angka 16
A. KEGIATAN MENGOLAH
MELALUI PROSES
MENGUBAH BENTUK
ATAU SIFAT SUATU
BARANG DARI BENTUK
ASLINYA
MENJADI
BARANG
BARU
MEMPUNYAI
DAYA GUNA
BARU
B. KEGIATAN MENGOLAH SUMBER DAYA
ALAM
C. MENYURUH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN LAIN MELAKUKAN KEGIATAN
TERSEBUT PADA HURUF A DAN B DI ATAS
16
DASAR PENGENAAN PAJAK
(DPP)
Ps. 1 angka 17
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN
17
HARGA JUAL
Ps. 1 angka 18
NILAI BERUPA UANG
TERMASUK
SEMUA BIAYA
YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA
OLEH PENJUAL
KARENA PENYERAHAN BKP
TIDAK
TERMASUK
PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN
& POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM
FAKTUR PAJAK
18
PENGGANTIAN
Ps. 1 angka 19
NILAI BERUPA UANG TERMASUK SEMUA BIAYA
YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA
OLEH PEMBERI JASA
KARENA PENYERAHAN JKP, EKSPOR JKP ATAU EKSPOR
BKP TIDAK BERWUJUD
TIDAK
TERMASUK
PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN
HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK
ATAU
NILAI BERUPA UANG YANG DIBAYAR ATAU
SEHARUSNYA DIBAYAR OLEH PENERIMA JASA
KARENA PEMANFAATAN JKP DAN/ATAU PENERIMA
MANFAAT BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR
DAERAH PABEAN
19
NILAI IMPOR
Ps. 1 angka 20
NILAI BERUPA UANG
YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN
BEA MASUK DITAMBAH PUNGUTAN
LAINNYA YG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN
KETENTUAN DLM PERUNDANG-UNDANGAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
UNTUK IMPOR BKP
TIDAK
TERMASUK
PAJAK YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN
20
PEMBELI DAN
PENERIMA JASA
Ps. 1 angka 21 & 22
BADAN
ORANG PRIBADI
YANG MENERIMA ATAU
SEHARUSNYA MENERIMA
PENYERAHAN BKP/JKP
&
YANG MEMBAYAR ATAU
SEHARUSNYA MEMBAYAR
HARGA BKP ATAU PENGGANTIAN
ATAS
JKP TSB.
21
FAKTUR PAJAK
Ps. 1 angka 23
BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG
DIBUAT OLEH PKP
YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN
BKP
JKP
22
PAJAK MASUKAN
Ps. 1 angka 24
PPN YG SEHARUSNYA SUDAH
DIBAYAR OLEH PKP
KARENA
PEROLEHAN BKP
PEROLEHAN JKP
PEMANFAATAN BKP
TIDAK BERWUJUD
PEMANFAATAN JKP
D
A
R
I
LUAR
DAERAH
PABEAN
IMPOR BKP
23
PAJAK KELUARAN
Ps. 1 angka 25
PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB
DIPUNGUT OLEH PKP
YANG
MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP / JKP, EKSPOR
BKP BERWUJUD, EKSPOR BKP TIDAK
BERWUJUD, DAN/ATAU EKSPOR JKP
24
NILAI EKSPOR
Ps. 1 angka 26
NILAI BERUPA UANG
TERMASUK
SEMUA BIAYA YANG DIMINTA
ATAU SEHARUSNYA DIMINTA
OLEH
EKSPORTIR
25
PEMUNGUT PPN
Ps. 1 angka 27
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;
- BADAN;
- INSTANSI PEMERINTAH.
YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN
UNTUK
MEMUNGUT
MENYETOR
PAJAK YG TERUTANG
OLEH PKP ATAS
PENYERAHAN BKP/
JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN
MELAPORKAN
26
EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
Ps. 1 angka 28
SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN
BKP TIDAK BERWUJUD
DARI
DALAM DAERAH PABEAN
DI
LUAR DAERAH PABEAN
27
EKSPOR JKP
Ps. 1 angka 29
SETIAP KEGIATAN
PENYERAHAN JKP
KE
LUAR DAERAH PABEAN
28
TERMASUK DALAM
PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
Ps. 1 A ayat (1)
ADALAH :
PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU
PERJANJIAN, MIS : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, JUAL BELI
DENGAN ANGSURAN
PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI, DAN/ ATAU PERJANJIAN LEASING
PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA
(KOMISIONER), ATAU MELALUI JURU LELANG
PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA
ATAS BKP
BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ATAU AKTIVA YG MENURUT
TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YG
MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU
SEBALIKNYA DAN/ATAU PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
PENYERAHAN BKP OLEH PKP DALAM RANGKA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN SYARIAH, YANG PENYERAHANNYA DIANGGAP
LANGSUNG DARI PKP KEPADA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN
BKP
29
TIDAK TERMASUK DALAM
PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
Ps.1 A ayat (2)
ADALAH :
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN
UTANG PIUTANG
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG
ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR
CABANG, DALAM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN
PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN,
PEMECAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN USAHA
DENGAN SYARAT PIHAK YANG MENGALIHKAN
DAN YANG MENERIMA BKP ADALAH PKP
BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN
SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YANG
MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN
PERUSAHAAN YANG PAJAK MASUKAN ATAS
PEROLEHANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN SBG
MANA DIMAKSUD PADAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN C
30
HUBUNGAN ISTIMEWA
Ps. 2 ayat (1)
DALAM HAL HARGA
JUAL/PENGGANTIAN LEBIH RENDAH
DARI HARGA PASAR WAJAR KARENA
PENGARUH HUBUNGAN ISTIMEWA
MAKA
HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN
SEBAGAI DPP DIHITUNG ATAS DASAR
HARGA PASAR WAJAR
PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP
DILAKUKAN
31
HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP
ADA DALAM HAL
Ps. 2 ayat (2)
HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN
YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK
DITEKAN LEBIH RENDAH DARI
HARGA PASAR WAJAR
YANG DISEBABKAN OLEH :
1. FAKTOR KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN
LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG SEBESAR
25% ATAU LEBIH PADA PENGUSAHA LAINNYA,
ATAU HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA
DENGAN PENYERTAAN 25% ATAU LEBIH
2. FAKTOR PENGUASAAN MELALUI MANAJEMEN
ATAU PENGGUNAAN TEKNOLOGI
3. FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA, SEDARAH DAN
SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS
SATU DERAJAT DAN KESAMPING SATU DERAJAT
32
CONTOH FAKTOR
KEPEMILIKAN / PENYERTAAN
(DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)
PENYERTAAN
LANGSUNG (PL)
PT A
PT D
> 25 %
P
L
P
T
L
> 50 %
P
T
L
PT B
P
L
P
T
L
> 50 %
PT C
PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG
33
CONTOH FAKTOR
PENGUASAAN MANAJEMEN
DAN TEKNOLOGI
(DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)
APABILA LEBIH DARI SATU ATAU
BEBERAPA PERUSAHAAN BERADA DI
BAWAH PENGUASAAN PENGUSAHA
YANG SAMA DALAM BIDANG
MANAGEMEN DAN TEKNOLOGI, MAKA
DIANGGAP ADA HUBUNGAN ISTIMEWA
CONTOH :
- PT. A SELAKU PERUSAHAAN REAL
ESTAT MENEMPATKAN TENAGA AHLI
PEMASARANNYA PADA PT. B YANG
JUGA PERUSAHAAN REAL ESTAT.
- ANTARA PT. A DENGAN PT. B
DIANGGAP TELAH TERJADI
HUBUNGAN ISTIMEWA
34
CONTOH FAKTOR
HUBUNGAN KELUARGA
(DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA)
SEMENDA
SEDARAH
SAUDARA
KANDUNG
AYAH
+
IBU
MERTUA
PKP
10 KE ATAS
10 KE ATAS
10
KE
SAM
PING
10
PKP + ISTRI
10 KE BAWAH
ANAK
KANDUNG
SEDARAH
KE
SAM
PING
IPAR PKP
10 KE BAWAH
ANAK
TIRI PKP
SEMENDA
35
KEWAJIBAN PENGUSAHA
MELAPORKAN USAHANYA UNTUK
DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
Ps. 3 A ayat (1), (1a) dan (2)
PENGUSAHA YANG MELAKUKAN :
BKP
• PENYERAHAN
• PENYERAHAN JKP
• EKSPOR BKP BERWUJUD
•
•
EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
EKSPOR JKP
KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG BATASANNYA
DITETAPKAN MENKEU (68/PMK.03/2010)
WAJIB
MELAPORKAN USAHANYA UNTUK
DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
MEMUNGUT
MENYETORKAN
PPN DAN PPN
BM TERUTANG
MELAPORKAN
36
KEWAJIBAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MEMANFAATKAN BKP TIDAK
BERWUJUD DAN JKP
DARI LUAR DAERAH PABEAN
Ps. 3A ayat (3)
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MEMANFAATKAN :
- BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI
-
LUAR DAERAH PABEAN;
JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERH PABEAN
W
A
MEMUNGUT
J
I
MENYETOR, DAN
B
PPN
YG
TERUTANG
MELAPORKAN
PENGHITUNGAN & TATA CARANYA
DIATUR DENGAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN (40/PMK.03/2010)
37
OBJEK PAJAK
Ps. 4
PPN DIKENAKAN ATAS
PENYERAHAN BKP ATAU JKP
DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH
PENGUSAHA
IMPOR BKP
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD
ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN
EKSPOR BKP BERWUJUD OLEH PKP
EKSPOR BKP TAK BERWUJUD OLEH PKP
EKSPOR JKP OLEH PKP
38
BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JKP YANG
EKSPORNYA DIKENAI PPN
Ps. 4 ayat (2)
BATASAN DAN JENIS JASA KENA
PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA
DIKENAI PPN
DIATUR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
70/PMK.03/2010
39
SYARAT SUATU PENYERAHAN
UNTUK DAPAT DIKENAKAN PPN
Penjelasan Ps. 4 huruf a dan c.
PPN DIKENAKAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN JASA
APABILA
BARANG BERWUJUD DAN JASA YG
DISERAHKAN ADALAH BKP ATAU JKP;
BARANG TIDAK BERWUJUD YANG
DISERAHKAN ADALAH BKP TIDAK
BERWUJUD;
PENYERAHAN DILAKUKAN DI DALAM
DAERAH PABEAN;
PENYERAHAN DILAKUKAN DALAM RANGKA
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN
PENGUSAHA
40
JENIS BARANG YANG TIDAK
DIKENAI PPN
Ps. 4 A ayat (2)
JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN
DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB :
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL
PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI
SUMBERNYA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG
SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL,
RESTORAN , RUMAH MAKAN, WARUNG DAN
SEJENISNYA, BAIK YANG DIKONSUMSI DI TEMPAT ATAU
TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG
DISERAHKAN OLEH USAHA KATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN
SURAT-SURAT BERHARGA
41
JENIS JASA YANG TIDAK
DIKENAI PPN
Ps. 4 A ayat (3)
JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDIS
JASA PELAYANAN SOSIAL
JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
JASA KEUANGAN
JASA ASURANSI
JASA KEAGAMAAN
JASA PENDIDIKAN
JASA KESENIAN DAN HIBURAN
JASA PENYIARAN YANG TIDAK BERSIFAT IKLAN
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR SERTA JASA
ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI YANG MENJADI BAGIAN
YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKUTAN USARA
LUAR NEGERI
JASA TENAGA KERJA
JASA PERHOTELAN
JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA
MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM
JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR
JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAM
JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS
JASA BOGA ATAU KATERING
42
OBYEK PPn BM
Ps. 5 ayat (1), (2)
Ps. 5 (1)
PPn BM
DIKENAKAN ATAS
PENYERAHAN BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
IMPOR BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG
MENGHASILKAN BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
DALAM DAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU
PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP
YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU PADA
WAKTU IMPOR
Ps. 5 (2)
43
DASAR PERTIMBANGAN
PENGENAAN PPn BM
Penjelasan Ps. 5 (1)
ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG
MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR
BKP YANG TERGOLONG MEWAH, DI SAMPING
DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM
DENGAN PERTIMBANGAN
PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK
ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN
RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG
BERPENGHASILAN TINGGI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA
KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG
MEWAH
PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP
PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL
PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN
NEGARA
44
BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH
Penjelasan Ps. 5 (1)
YANG DIMAKSUD DENGAN BKP YANG
TERGOLONG MEWAH AADALAH :
BARANG YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG
KEBUTUHAN POKOK
BARANG YANG DIKONSUMSI OLEH
MASYARAKAT TERTENTU
BARANG YANG PADA UMUMNYA DIKONSUMSI
OLEH MASYARAKAT BERPENGHASILAN TINGGI
BARANG YANG DIKONSUMSI UNTUK
MENUNJUKKAN STATUS
45
TERMASUK PENGERTIAN
MENGHASILKAN
Penjelasan Ps. 5 (1)
ADALAH KEGIATAN
MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN
LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG
SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI, SEPERTI
MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT
RUMAH TANGGA, DSB.
MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA
MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU
TIDAK
MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR
(ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG
LAIN
MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM
SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN
DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN PEMASARANNYA
MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA
CAIR KE DALAM BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA
TERTENTU
46
PENYERAHAN BKP/JKP YANG
DIKEMBALIKAN/DIBATALKAN
Ps. 5A ayat (1), (2) & (3)
PPN ATAU PPn BM atas :
PENYERAHAN BKP
YANG DIKEMBALIKAN
PENYERAHAN JKP
YANG DIBATALKAN
SELURUHNYA
ATAU SEBAGIAN
DAPAT DIKURANGKAN dari :
PPN ATAU PPnBM
YANG TERUTANG
PPN YANG
TERUTANG
DALAM MASA PAJAK
TERJADINYA
PENGEMBALIAN
DALAM MASA PAJAK
TERJADINYA
PEMBATALAN
TATACARA PENGURANGAN PPN/PPnBM DIATUR
DENGAN PERATURAN MENKEU (65/PMK.03/2010)
47
TARIF PPN & PPn BM
Ps. 7 & Ps. 8
10 %
TARIF
PPN
DENGAN PP
TARIF PPN DAPAT DIUBAH
(Ps. 7)
ATAS
EKSPOR
BKP/JKP 0%
SERENDAH-2
NYA 5 %
SETINGGI-2
NYA 15 %
PALING RENDAH
10%
TARIF
PPn BM
(Ps. 8)
PALING TINGGI
200 %
ATAS EKSPOR BKP
YG TERGOLONG MEWAH
0%
48
KELOMPOK & JENIS BKP
YANG TERGOLONG MEWAH YANG
DIKENAKAN PPn BM
Ps. 8 ayat 3 dan 4
DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH DIATUR KELOMPOK
BKP YG TERGOLONG MEWAH
YANG DIKENAKAN PPn BM
JENIS BARANG YANG
DIKENAKAN PPn BM ATAS
BKP YANG TERGOLONG MEWAH
DIATUR DENGAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
49
CARA MENGHITUNG PPN
YANG TERUTANG
Ps. 8A
PPN TERUTANG
TARIF PPN X DPP
DPP MELIPUTI :
* HARGA JUAL
* PENGGANTIAN
* NILAI IMPOR
* NILAI EKSPOR
* NILAI LAIN
KETENTUAN MENGENAI NILAI LAIN DIATUR
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
(75/PMK.03/2010)
50
CONTOH CARA MENGHITUNG
PPN YANG TERUTANG
Penjelasan Ps. 8 ayat (1)
1. PENJUALAN TUNAI BKP OLEH PKP “A”
- HARGA JUAL
= Rp. 25.000.000
- PPN TERUTANG 10% X Rp 25.000.000 = Rp. 2.500.000
PPN Rp. 2.500.000 MERUPAKAN :
* PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “A”
2. PENYERAHAN JKP OLEH PKP “B”
- NILAI PENGGANTIAN
= Rp. 20.000.000
- PPN TERUTANG 10 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000
PPN Rp. 2.000.000 MERUPAKAN :
* PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “B”
3. IMPOR BKP
- NILAI IMPOR
= Rp.15.000000
- PPN TERUTANG 10 % X Rp.15.000.000
= Rp. 1.500.000
PPN Rp. 1.500.000 DIPUNGUT MELALUI DJBC,
4. EKSPOR BKP OLEH PKP “D”
- NILAI EKSPOR
= Rp.10.000000
- PPN TERUTANG 0 % X Rp.10.000.000
= Rp. 0
PPN Rp. 0 MERUPAKAN PAJAK KELUARAN BAGI PKP “D”
51
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Ps. 9 ayat (2), (2a), (2b) (3), (4), (4a)
PM DIKREDITKAN DG PK
DALAM MASA PAJAK YG SAMA
Ps. 9 (2)
PK > PM
SELISIH DISETOR
OLEH PKP
Ps. 9 (3)
PK < PM
SELISIH DIKOMPENSASI KE
MASA PAJAK BERIKUTNYA
dan DAPAT DIRESTITUSI
PADA AKHIR TAHUN BUKU
Ps. 9 (4) & (4a)
Bagi PKP yg belum berproduksi dan
belum melakukan penyerahan, PM atas
barang modal dapat dikreditkan
Ps. 9 ayat (2a)
PM yang dikreditkan harus menggunakan
Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan
sesuai Ps 13 ayat (5) dan Ps 13 ayat (9).
Ps. 9 ayat (2b)
52
PENGEMBALIAN SETIAP MASA PAJAK
Ps. 9 ayat (4b)
MENYIMPANG DARI KETENTUAN PASAL 9
AYAT (4) DAN (4A), PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PADA SETIAP MASA PAJAK
DAPAT DILAKUKAN OLEH :
• PKP YANG MELAKUKAN EKSPOR
BKP BERWUJUD
• PKP YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN
• PKP YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP/JKP YANG PPN
NYA TIDAK DIPUNGUT
• PKP YANG MELAKUKAN EKSPOR
BKP TIDAK BERWUJUD
• PKP YANG MELAKUKAN EKSPOR
JKP
• PKP DALAM TAHAP BELUM
BERPRODUKSI SESUAI PASAL 9
AYAT (2A)
53
PENGEMBALIAN UNTUK PKP
BERISIKO RENDAH
Ps. 9 ayat (4c), (4d), (4e), (4f)
PENGEMBALIAN KEPADA PKP SELAIN PKP
DALAM TAHAP BELUM BERPRODUKSI
BERKRITERIA SEBAGAI
PKP BERISIKO RENDAH
DILAKUKAN
DENGAN
DIATUR DG
PERATURAN
MENKEU
(71/PMK.03/2010)
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PAJAK SESUAI PASAL 17C UU KUP
DIRJEN PAJAK DAPAT MELAKUKAN
PEMERIKSAAN DAN MENERBITKAN SKP
SETELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
JIKA DITERBITKAN SKPKB, KEKURANGAN
PAJAK DITAMBAH SANKSI BUNGA PASAL
13 AYAT (2) UU KUP
54
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DLM
SUATU MASA PAJAK DALAM HAL PKP
MELAKUKAN PENYERAHAN YANG
TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN
YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
Ps. 9 ayat (5), (6)
DLM HAL PENYERAHAN
TERUTANG PAJAK
TIDAK
TERUTANG PAJAK
PM = TIDAK DPT
DIKREDITKAN
PM DAPAT DIKETAHUI
DG PASTI DARI
PEMBUKUAN
PM TIDAK DAPAT
DIKETAHUI
DENGAN PASTI
PM YG TERKAIT
DG PENYERAHAN YANG
TERUTANG PPN
DAPAT DIKREDITKAN
PM YG DAPAT
DIKREDITKAN DIHITUNG
DG PEDOMAN YG
DIATUR DENGAN
PERATURAN MENKEU
(78/PMK.03/2010)
55
CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA
PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN
YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG TIDAK
TERUTANG PAJAK
Penjelasan Ps. 9 ayat (5)
DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK,
PM DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI DARI
PEMBUKUAN PKP
PM YG DPT DIKREDITKAN ADALAH PM YG
BERKENAAN DG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN
CONTOH :
PKP MELAKUKAN BEBERAPA MACAM PENYERAHAN :
a. PENYERAHAN TERUTANG PPN
= Rp. 25.000.000
PAJAK KELUARAN = Rp. 2.500.000
b. PENYERAHAN TDK DIKENAKAN PPN
= Rp. 5.000.000
c. PENYERAHAN DIBEBASKAN DARI PPN = Rp. 5.000.000
PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN :
•
BKP/JKP TERUTANG PPN
= Rp. 1.500.000
•
BKP/JKP TDK DIKENAKAN PPN
= Rp.
300.000
•
BKP/JKP DIBEBASKAN DARI PPN
= Rp.
500.000
PM YG DPT DIKREDITKAN DGN PK Rp. 2.500.000
HANYA SEBESAR Rp. 1.500.000
56
CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA
PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN
YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG
TIDAK TERUTANG PAJAK
Penjelasan Ps. 9 ayat (6)
DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK,
PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI
PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN
YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
CONTOH :
PKP MELAKUKAN DUA MACAM PENYERAHAN :
a. PENYERAHAN TERUTANG PPN
= Rp. 35.000.000
PAJAK KELUARAN = Rp. 3.500.000
b. PENYERAHAN TDK TERUTANG PPN
= Rp. 15.000.000
PM YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YG
BERKAITAN DENGAN SELURUH PENYERAHAN =
Rp. 2.500.000, SEDANGKAN PM ATAS PENYERAHAN
YG TERUTANG PPN TIDAK DIKETAHUI DGN PASTI.
PM SEBESAR Rp. 2.500.000 TDK SELURUHNYA DPT
DIKREDITKAN DG PK SEBESAR Rp. 3.500.000
BESARNYA PM YG DPT DIKREDITKAN DIHITUNG DG
PEDOMAN YG DIATUR PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
57
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG GAGAL
BERPRODUKSI
Ps. 9 ayat (6a) dan (6b)
BAGI PKP YG BELUM BERPRODUKSI DAN BELUM
MELAKUKAN PENYERAHAN, PM ATAS BARANG
MODAL DAPAT DIKREDITKAN
PS. 9 AYAT (2a)
TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN
GAGAL BERPRODUKSI
PM YG TELAH DIKREDITKAN WAJIB DIBAYAR
KEMBALI
PALING LAMA DALAM JK WAKTU 3 TAHUN
SEJAK MASA PAJAK PENGKREDITAN PAJAK
MASUKAN DIMULAI
KETENTUAN MENGENAI PENENTUAN WAKTU,
PENGHITUNGAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN
KEMBALI DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
(81/PMK.03/2010)
58
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN
PAJAK MASUKAN
Ps. 9 ayat (7), (7a), (7b)
BESARNYA PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN
OLEH
PKP YANG PEREDARAN
USAHANYA DALAM 1
TAHUN TIDAK MELEBIHI
JUMLAH TERTENTU
DAPAT
DIHITUNG
DENGAN
PKP YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA
TERTENTU
DIHITUNG
DENGAN
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN
PAJAK MASUKAN
KETENTUAN MENGENAI PEREDARAN USAHA,
KEGIATAN USAHA TERTENTU, DAN PEDOMAN
PENGHITUNGAN PENGKEDITAN PAJAK MASUKAN
DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN (74/PMK.03/2009 &
79/PMK.03/2010)
59
PENGKREDITAN PM TIDAK DAPAT
DIBERLAKUKAN
Ps. 9 ayat (8)
BAGI
PENGELUARAN UNTUK :
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN
SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN
LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
SEDAN DAN STATION WAGON
KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN
JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA
DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK
MEMENUHI KETENTUAN PASAL 13 AYAT (5) ATAU AYAT (9) ATAU
TIDAK MENCANTUMKAN NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI
BKP/PENERIMA JKP
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP
DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK
MEMENUHI KETENTUAN PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN
KETETAPAN PAJAK
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN
DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU
DILAKUKAN PEMERIKSAAN
PEROLEHAN BKP SELAIN BARANG MODAL ATAU JKP SEBELUM
PENGUSAHA BERPRODUKSI
60
PM YANG DAPAT DIKREDITKAN
TETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK
PADA MASA PAJAK YG SAMA
Ps. 9 ayat (9)
DAPAT DIKREDITKAN
PADA MASA PAJAK
BERIKUTNYA
SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN
SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN
DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS.
& BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
SELAMBAT-LAMBATNYA
TIGA BULAN SETELAH
BERAKHIRNYA
MASA PAJAK
APABILA JANGKA
WAKTU
TSB. DILAMPAUI
PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN
MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS
61
KETENTUAN MENGENAI
PENGHITUNGAN DAN TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK
MASUKAN
PS. 9 AYAT (13)
PASAL 9
AYAT (4a)
PENGEMBALIAN PADA AKHIR
TAHUN PAJAK
PASAL 9
AYAT (4b)
PENGEMBALIAN SETIAP MASA
PAJAK
PASAL 9
AYAT (4c)
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
UTK PKP BERISIKO RENDAH
DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
(72/PMK.03/2010)
62
PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PEMEKARAN, PEMECAHAN, DAN
PENGAMBILALIHAN USAHA
PS. 9 AYAT (14)
PAJAK MASUKAN ATAS BKP YANG DIALIHKAN
YANG BELUM DIKREDITKAN OLEH PKP YANG
MENGALIHKAN
DAPAT DIKREDITKAN OLEH PKP YANG
MENERIMA PENGALIHAN
SEPANJANG FAKTUR PAJAKNYA DITERIMA
SETELAH TERJADINYA PENGALIHAN DAN
PAJAK MASUKAN TERSEBUT BELUM
DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA ATAU
DIKAPITALISASI.
63
CARA MENGHITUNG PPn BM
YANG TERUTANG
Ps. 10 ayat (1), (2), (3)
PPn BM YANG TERUTANG
DIHITUNG DENGAN CARA :
TARIF PPn BM X DPP
Ps. 10 (1)
PPn BM YANG SUDAH DIBAYAR
TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
DG PPN ATAU PPn BM
YANG TELAH DIPUNGUT
Ps. 10 (2)
UNTUK BKP YG TERGOLONG MEWAH
YG DIEKSPOR , PPn BM YG DIBAYAR
PADA WAKTU PEROLEHAN BKP TSB
DAPAT DIMINTA KEMBALI
Ps. 10 (3)
64
SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Ps. 11 ayat (1), (2), (4)
TERJADI PADA SAAT :
PENYERAHAN BKP/JKP
IMPOR BKP
11 (1)
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD / JKP
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN
EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TDK
BERWUJUD DAN JKP
11 (2)
SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN
DITERIMA SEBELUM :
PENYERAHAN
BKP / JKP
11 (4)
PEMANFAATAN BKP TDK
BERWUJUD/JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN
SAAT LAIN YG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK
(PER-8/PJ/2010)
65
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK
Ps. 12 ayat (1), (3), (4)
PKP
• TEMPAT TINGGAL,
• TEMPAT
KEDUDUKAN,
• TEMPAT KEGIATAN
USAHA
DILAKUKAN,
• TEMPAT LAIN
YANG DIATUR
DENGAN PER
DIRJEN PAJAK
(PER-4/PJ/2010)
Ps. 12 (1)
IMPOR
PEMANFAATAN
BKP TDK BERWUJUD/
JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN
TEMPAT BKP
DIMASUKKAN
DAN DIPUNGUT
MELALUI DJBC
Ps. 12 (3)
TEMPAT TINGGAL/
TEMPAT
KEDUDUKAN/
TEMPAT KEGIATAN
USAHA DARI
ORANG PRIBADI/
BADAN YG
MEMANFAATKAN
BKP TDK BERUJUD/
JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN
TERSEBUT
Ps. 12 (4)
66
PEMUSATAN TEMPAT
TERUTANGNYA PAJAK
Ps. 12 ayat (2)
ATAS PEMBERITAHUAN SECARA
TERTULIS DARI PENGUSAHA
KENA PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAPAT MENETAPKAN 1 (SATU)
TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI
TEMPAT PAJAK TERUTANG
PER DIRJEN NO. PER-19/PJ/2010
TENTANG PENETAPAN SATU
TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI
TEMPAT PPN TERUTANG
67
KEWAJIBAN MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
Ps. 13 ayat (1), (3)
PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK
SETIAP :
• PENYERAHAN BKP/JKP
• PENYERAHAN EKS PS 16D
• EKSPOR BKP BERWUJUD
• EKSPOR BKP TDK BERWUJUD
• EKSPOR JKP
Ps. 13 ayat (1)
MENYIMPANG DARI
KETENTUAN TSB.
PKP DAPAT MEMBUAT SATU FAKTUR PAJAK
(FAKTUR PAJAK GABUNGAN) MELIPUTI
SELURUH PENYERAHAN YG DILAKUKAN
KEPADA PEMBELI BKP/JKP YG SAMA
SELAMA 1 BULAN KALENDER
Ps. 13 ayat (2)
68
SAAT PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK
Ps. 13 ayat (1a), (2a)
FAKTUR PAJAK HARUS DIBUAT PADA :
SAAT PENYERAHAN BKP / JKP
SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM
HAL PENERIMAAN PEMBAYARAN TERJADI
SEBELUM PENYERAHAN BKP / JKP
SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIN
DALAM HAL PENYERAHAN SEBAGIAN
TAHAP PEKERJAAN
SAAT LAIN YANG DIATUR DENGAN
PERATURAN MENKEU
FAKTUR PAJAK GABUNGAN HARUS DIBUAT
PALING LAMA PADA AKHIR BULAN
PENYERAHAN
69
KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK
Ps. 13 ayat (5), (9)
PALING SEDIKIT MEMUAT :
NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL
ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT
KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
NAMA & TANDA TANGAN YG BERHAK
MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL
DAN MATERIAL
PS. 13 AYAT (9)
FAKTUR PAJAK YANG TIDAK DIISI SESUAI KETENTUAN
MENGAKIBATKAN PPN YANG TERCANTUM TIDAK BISA
DIKREDITKAN
PENJELASAN PS. 13 AYAT (5)
70
DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG
KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN
FAKTUR PAJAK STANDAR
Ps. 13 ayat (6), (9)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT
MENETAPKAN DOKUMEN TERTENTU
YANG KEDUDUKANNYA
DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR
PAJAK (Peraturan Dirjen Pajak Nomor
10/PJ/2010 )
FAKTUR PAJAK HARUS MEMENUHI
PERSYARATAN FORMAL DAN
MATERIAL
PS. 13 AYAT (9)
71
TATACARA PEMBUATAN DAN PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
Ps. 13 ayat (8)
KETENTUAN LEBIH LANJUT
MENGENAI TATA CARA PEMBUATAN
DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
DIATUR DENGAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 38/PMK.04/2010
72
LARANGAN MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
Ps. 14 ayat (1), (2)
ORANG PRIBADI / BADAN YG
TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
DILARANG MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
DLM HAL FAKTUR
PAJAK TELAH DIBUAT
PAJAK YG TERCANTUM
DLM FAKTUR PAJAK
HARUS DISETORKAN
KE
KAS NEGARA
73
JATUH TEMPO PENYETORAN
DAN PELAPORAN
Ps. 15A ayat (1), (2)
JATUH TEMPO
PENYETORAN
JATUH TEMPO
PELAPORAN
APABILA DALAM SUATU
MASA PAJAK, PAJAK
KELUARAN LEBIH
BESAR DARIPADA
PAJAK MASUKAN,
SELISIHNYA HARUS
DISETOR OLEH PKP (PS.
9 AYAT (3))
SPT MASA PPN
DISAMPAIKAN
PALING LAMA AKHIR
BULAN BERIKUTNYA
SETELAH
BERAKHIRNYA MASA
PAJAK
PENYETORAN
PALING LAMA AKHIR
BULAN BERIKUTNYA
DAN SEBELUM SPT
MASA PPN
DISAMPAIKAN
74
PENYERAHAN BKP / JKP
KEPADA PEMUNGUT PPN
Ps. 16 A (Ketentuan Khusus)
ATAS PENYERAHAN BKP / JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN
PPN YANG TERUTANG
WAJIB
WAJIB
DIPUNGUT
DISETOR
O
L
E
H
PEMUNGUT
PPN
DILAPORKAN
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PPN YANG TERUTANG
DIATUR DGN KEP. MENTERI KEUANGAN
(73/PMK.03/2010)
75
TIDAK DIPUNGUT ATAU
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
Ps. 16 B ayat (1) (Ketentuan Khusus)
DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
SEBAGIAN/SELURUHNYA, UNTUK
SEMENTARA/SELAMANYA
DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK UNTUK
SEMENTARA/ SELAMANYA
UNTUK
KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU ATAU
TEMPAT TERTENTU
DI DALAM DAERAH PABEAN
PENYERAHAN BKP / JKP TERTENTU
IMPOR BKP TERTENTU
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD TERTENTU
DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DLM DAERAH PABEAN
PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN
76
PM ATAS PPN TERUTANG
TIDAK DIPUNGUT
Ps. 16 B ayat (2) (Ketentuan Khusus)
PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR
UNTUK PEROLEHAN BKP/JKP
YANG ATAS PENYERAHANNYA
TIDAK DIPUNGUT PPN
DAPAT DIKREDITKAN
77
PM ATAS PPN DIBEBASKAN
Ps. 16 B ayat (3)
(Ketentuan Khusus)
PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR
UNTUK PEROLEHAN BKP/JKP
YANG ATAS PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
KARENA
FASILITAS PEMBEBASAN
PENGENAAN PPN, MENGAKIBATKAN
TIDAK ADANYA PAJAK KELUARAN
78
PPN ATAS KEGIATAN
MEMBANGUN SENDIRI
Ps. 16 C (Ketentuan Khusus)
ORANG PRIBADI
BADAN
MEMBANGUN SENDIRI
DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN
USAHA ATAU PEKERJAANNYA
HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI
ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
DIKENAKAN PPN
BATASAN DAN TATACARANYA DIATUR KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN (39/PMK.03/2010)
79
PENYERAHAN BKP BERUPA
AKTIVA OLEH PKP
YG MENURUT TUJUAN SEMULA
AKTIVA TSB. TDK UNTUK
DIPERJUAL BELIKAN OLEH PKP
Ps. 16 D (Ketentuan Khusus)
DIKENAKAN PPN
KECUALI
PENYERAHAN AKTIVA YANG
PAJAK MASUKANNYA TIDAK
DAPAT DIKREDITKAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 9 AYAT (8)
HURUF B DAN HURUF C.
80
RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH
ORANG PRIBADI PEMEGANG
PASPOR LUAR NEGERI
Ps. 16 E ayat (1), (3) (Ketentuan Khusus)
PPN DAN PPnBM YANG SUDAH DIBAYAR
ATAS PEMBELIAN BKP
YANG DIBAWA KE LUAR DAERAH PABEAN
OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG
PASPOR LUAR NEGERI
DAPAT DIMINTA KEMBALI
DILAKUKAN PADA SAAT MENINGGALKAN
INDONESIA DAN DISAMPAIKAN KEPADA
DIRJEN PAJAK MELALUI KANTOR DJP DI
BANDAR UDARA YANG DITETAPKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN (141/KMK.03/2010)
81
RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH
ORANG PRIBADI PEMEGANG
PASPOR LUAR NEGERI
Ps. 16 E ayat (2), (4) (Ketentuan Khusus)
PERSYARATAN YG
HARUS DIPENUHI
•
•
•
NILAI PPN MINIMAL
Rp500.000 DAN DAPAT
DISESUAIKAN DG
PERATURAN PEMERINTAH
PEMBELIAN BKP
DILAKUKAN DALAM JK
WAKTU 1 BULAN SEBELUM
KEBERANGKATAN
FP HRS MEMENUHI
KETENTUAN PS. 13 AYAT (5)
KECUALI KOLOM NPWP
DAN ALAMAT PEMBELI DIISI
DG NOMOR PASPOR DAN
ALAMAT LENGKAP DI
NEGARA YANG
MENERBITKAN PASPOR
ATAS PENJUALAN KPD OP
BERPASPOR LN YG TIDAK
MEMPUNYAI NPWP
DOKUMEN YG HARUS
DITUNJUKKAN
• PASPOR
• BOARDING PASS
UNTUK
KEBERANGKATAN
KE LUAR DAERAH
PABEAN
• FAKTUR PAJAK
82
RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH
ORANG PRIBADI PEMEGANG
PASPOR LUAR NEGERI
Ps. 16 E ayat (5) (Ketentuan Khusus)
KETENTUAN MENGENAI TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PPN DAN
PPnBM OLEH ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DIATUR DENGAN ATAU
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
(76/PMK.03/2010)
83
TANGGUNG JAWAB
RENTENG
Ps. 16F (Ketentuan khusus)
PEMBELI BKP/
PENERIMA JKP
BERTANGGUNG JAWAB
SECARA RENTENG ATAS
PEMBAYARAN PAJAK
SEPANJANG
TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI BAHWA
PAJAK TELAH DIBAYAR
84
TERIMA KASIH
koreksi dan saran dapat
disampaikan ke :
[email protected]
85