Transcript AKUNTANSI IMBALAN KERJA BERDASARKAN PSAK 24 (REVISI

IMBALAN KERJA
09/04/2015
Tata Salta
UU NO.13 TAHUN 2003
PEMUTUSAN
HUBUNGAN
KERJA
HUBUNGAN
KERJA
PENGUPAHAN
UU NO.13 TAHUN 2003
09/04/2015
Tata Salta
UU NO.13 TAHUN 2003
Siapa sajakah yang merupakan subjek UU No.13 Tahun
2003?
•
Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 pasal 1, pengusaha
adalah perorangan, persekutuan baik fa maupun CV,
badan hukum yang berdiri sendiri seperti, yayasan,
koperasi, PT dan organisasi nirlaba, baik LSM maupun
organisasi yang dibentuk pemerintah,
•
Badan Usaha Milik Negara.
09/04/2015
Tata Salta
JENIS IMBALAN KERJA
VERSI UU. NO. 13 TAHUN 2003
• Imbalan Kerja Jangka Pendek (IKJP) terdiri dari:
–
–
–
–
gaji
Uang lembur,
bonus,
Cuti tahunan,
– THR dan tunjangan lainnya
• Imbalan Pasca Kerja (IPK) terdiri dari:
– Uang Pesangon (UP),
– Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK),
– Uang Penggantian Hak (UPH).
09/04/2015
Tata Salta
UU NO.13 TAHUN 2003
PROGRAM IMBALAN PASCA KERJA SECARA UMUM
DIKELOMPOKKAN MENJADI DUA JENIS, YAITU PROGRAM
IMBALAN PASTI DAN IURAN PASTI
DENGAN BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2003, MAKA
IMBALAN PASCA KERJA YANG TERDIRI DARI PESANGON,
PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN UANG PENGGANTIAN
HAK MENJADI BERSIFAT PASTI ATAU DEFINED BENEFIT.
HAL INI SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM PASAL 167
09/04/2015
Tata Salta
Pengertian Kesejahtran
• Kesejahtraan pekerja meliputi unsur-unsur :
– Senantiasa berkaitan hubungan antara
pemberi kerja dengan pekerja sebagai
peserta.
– Pemberi kerja adalah pihak yg aktif memberi
mamfaat.
– Mamfaat yang diberikan dalam hal pekerja
tidak mampu lagi bekerja, setelah lanjut usia
atau meninggal.
09/04/2015
Tata Salta
Dana Pensiun
Badan hukum yang mengelola dan menjalankan
program yang menjanjikan mamfaat pensiun.
TUJUAN
Karyawan :
Pemberi Karja :
•
•
09/04/2015
• Rasa Aman terhadap
masa depan.
•Kompensasi yang
lebih baik karena
pekerja m tambahan
konpensasi.
Kewajiban Moral
• Loyalitas
Kompetisi pasar
tenaga kerja :
Tata Salta
Mamfaat Pensiun :
Pensiun Normal
Pensiun
Cacat
Pensiun
Dipercepat
Pensiun ditunda
09/04/2015
Tata Salta
Sistem Pembayaran Manfaat Pensiun
• Pembayaran secara sekaligus (Lump sum)
• Pembayaran secara berkala ( anuity)
09/04/2015
Tata Salta
Dasar Hukum Pensiun
• PP tentang Dana Pensiun
• UU No.,13 tahun 2003 tentang tenaga
kerja hubungan kerja dan Imbalan kerja
dan Pasca Kerja.
09/04/2015
Tata Salta
PP dana Pensiun UU No 13
• Mengatur :
1. Siapa yang berhak menjadi peserta pensiun
2. Dasar pensiun.
3. mamfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam
bentuk apa.
4. Kapan dapat meninkmatinya dan berapa besar
mamfaat yang dijanjikan kepada peserta.
5. Iuran pensiun.
6. Hak-hak sebelum mencapai usia pensiun
7. Sumber pembiayaan.
09/04/2015
Tata Salta
Janis Program Pensiun
1. Program pensiun memfaat Pasti.
2. Program peniun iuran Pasti.
09/04/2015
Tata Salta
1. Program pensiun mamfaat pasti
:
•
•
•
•
K
E
L
E
B
I
H
A
N
Kel
em
ah
an
Final Earning pension plan.
Final average earning.
Career Average earnings.
Falt benafit
• Lebih menekankan pada hasil akhir.
• Mamfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu
• Program pensiun manfaat pasti dapat mengakomdasi masa
kerja yg dilalui pekerja
• Karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yg
akan diterima pd saat mencapai masa peniun.
• Perusahaan menanggung kekurangan dana apabila hasil
investasi tidak mencukupi.
• Relatif lebih sulit untuk diadministrasikan
09/04/2015• .
Tata Salta
2. Program Pensiun Iuran Pasti
• Money Purchase Plan
• Profit Sharing Plan
• Saving plan
•
Kel
ebi
han
•
•
Kel
em
aha
n
09/04/2015
•
•
•
Pendanaan (biaya/iuran) dari perusahaan lebih dapat diperhitungan
atau diperkirakan.
Karyawan dpt memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap
tahun.
Lebih mudah untuk diadministrasikan
Penghasilan pd saat pensiun lebih sulit untuk diperkirakan
Kkaryawan menanggung risiko atas ketidak berhasilan Investasi
Tiadak dapat
mengakomodasikan masa kerja yang telah dilaui
karyawan.
Tata Salta
PROGRAM PENSIUN DG IURAN & TANPA IURAN
1
2
• CONTRIBUTORY,
dimana pekerja dan
pemberi kerja
diwajibakan
membayara iuran
09/04/2015
• NON
CONTRIBUTORY,
dimana pekerja dan
pemberi kerja
diwajibakan
membayara iuran
Tata Salta
1. Kelebihan cotributory :
• Secara teoritis, program pensiun dengan iuran (
contributory plan ) ini akan mengurangi biaya pemberi
kerja, dg benefit yg sama dibandingkan dg non
contributory plan.
• Iuran karyawan merupakan pengurangan pajak.
• Karyawan akan lebih berkepentingan dan menghargai
program pensiun apabila ikut membayar iuran.
• Apabila karyawan berhenti bekerja sebelum mencapai
usia pensiun, mereka akan memperoleh kembali
akumulasi iuran ditambah hasil pengembanganya.
09/04/2015
Tata Salta
2. Kelebihan non-contributory
1. Dalam contributory karyawan dpt
menuntut, tetapi dalam noncontributory tidak.
2. Peng administrasian noncontributory lebihmudah
dibandingkan contributory pensiun
plan.
3. Jumlah gaji pekerja akan lebih
besar karena tidak dipotong untuk
iuran pensiun.
09/04/2015
Tata Salta
Penyelenggaraan Program Pensiun
• Pemberi kerja
Membentuk
sendiri lembaga
dana pensiun.
• Mengikut
sertakan
pekerjanya ke
DPLK lain.
09/04/2015
Tata Salta
UU NO.13 TAHUN 2003
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN IMBALAN PASCA KERJA:
JENIS MANFAAT
BESARAN
•Pensiun (psl 167)
•Pekerja meninggal dunia (psl 166)
•Pekerja mengundurkan diri (psl 162)
Diberhentikan karena:
•Pekerja melakukan kesalahan (psl 158)
•Pekerja melakukan tindak pidana sehingga
ditahan oleh yang berwajib (psl 160)
•Pekerja melakukan pelanggaran PKB (psl 161)
•Perubahan status akibat merger & akuisisi (psl 163)
•Perusahaan tutup karena rugi secara terus
menerus (psl 164 ayat 1)**
•Perusahaan melakukan efisiensi (psl 164 ayat 3)
•Perusahaan pailit (psl 165)
•Sakit berkepanjangan (psl 172)
2 P + 1 PMK + UPH
2 P + 1 PMK+ UPH
UPH
*diatur berdasarkan PKB,
** kerugian dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir
yang diaudit oleh akuntan publik
09/04/2015
Tata Salta
UP* + UPH
1 PMK + UPH
1 P + 1 PMK + UPH
2 P + 1 PMK + UPH
1
2
1
2
P
P
P
P
+
+
+
+
1
1
1
2
PMK
PMK
PMK
PMK
+
+
+
+
UPH
UPH
UPH
UPH
P =Pesangon
UPH: Uang Penggantian Hak
PMK=
Penghargaan
masa kerja.
UU NO.13 TAHUN 2003
Besarnya perhitungan pesangon sebagaimana diatur dalam
pasal 156 ayat 2 adalah sebagai berikut:
09/04/2015
MASA KERJA
(DALAM TAHUN)
BESAR PESANGON X
UPAH
MK < 1
1  MK < 2
2  MK < 3
3  MK < 4
4  MK < 5
5  MK < 6
6  MK < 7
7  MK < 8
8  MK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tata Salta
UU NO.13 TAHUN 2003
Besarnya perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana
diatur dalam pasal 156 ayat 3 adalah sebagai berikut:
09/04/2015
MASA KERJA
(DALAM TAHUN)
PENGHARGAAN MASA
KERJA X UPAH
MK < 3
3  MK < 6
6  MK < 9
9  MK < 12
12  MK < 15
15  MK < 18
18  MK < 21
21  MK < 24
24  MK
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Tata Salta
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
•
PSAK No.24 (revisi 2004) merupakan adopsi dari IAS
No.19 tentang, “Employee Benefits” yang dikeluarkan
pada tahun 1999.
•
IAS No.19 telah direvisi dengan dikeluarkannya
Amendment to IAS No.19 tentang, “Actuarial Gains and
Losses, Group Plan and Disclosures” pada tahun 2004,
•
Amendemen tersebut banyak membahas tentang
alternatif-alternatif perlakuan akuntansi atas laba atau rugi
yang berasal dari perubahan asumsi aktuaria yang
digunakan.
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IKJP
Berdasarkan PSAK No.24 (revisi 2004) par. 9, imbalan
kerja jangka pendek (IKJP) terdiri dari:
•
•
•
•
•
Upah, gaji dan iuran jaminan sosial,
Cuti berimbalan jangka pendek,
Hutang bagi laba atau bagi bonus,
Imbalan non-moneter,
Tunjangan hari raya (tidak diatur).
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IKJP
Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka
pendek:
•
Imbalan kerja jangka pendek diakui dengan jumlah
tidak didiskonto (undiscounted basis),
•
Diakui sebagai beban operasi pada tahun berjalan.
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA
KERJA TANPA PENDANAAN
IMBALAN KERJA
JANGKA PENDEK
UNDISCOUNTED
PSAK NO.24
(REVISI 2004)
EFEKTIF
BERLAKU 1 JULI
2004
09/04/2015
IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG
Tata Salta
DISCOUNTED
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
IMBALAN PASCA KERJA
SEPERTI PESANGON,
PMK, UPH, JHT,
JAMSOSTEK, DLL
IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG
IMBALAN JANGKA PANJANG
LAINNYA SEPERTI CUTI
BERIMBALAN JANGKA PANJANG
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
KEWAJIBAN IMBALAN
PASCA KERJA UU NO.13
TAHUN 2003
BERDASARKAN PSAK NO.24 IMBALAN PASCA
KERJA IMBALAN PASTI HARUS DIUKUR
DENGAN MENGGUNAKAN METODE
PROJECTED UNIT CREDIT
09/04/2015
Tata Salta
PROFESI AKTUARIS DAN AKUNTAN
PUBLIK
MELAKUKAN
PERHITUNGAN
BERDASARKAN
STANDAR KERJA YANG
DIKELUARKAN OLEH
PERSATUAN AKTUARIS
INDONESIA
AKTUARIS
INDEPENDEN
09/04/2015
Tata Salta
AKTUARIS HARUS
MELAKUKAN
PERHITUNGAN SECARA
OBJEKTIF DAN NETRAL,
SEHINGGA DAPAT
DITERIMA DALAM
LAPORAN KEUANGAN
Peranan Aktuaris dan Akuntan Publik
•
•
•
•
•
Aktuaris adalah profesi atau ahli yang bertugas melakukan
penaksiran terhadap tingkat kematian, cacat dini, resiko
ansuransi dan hal-hal lain yang terkait dengan manusia.
Ahli ini mempelajari ilmu aktuaria yang merupakan cabang
ilmu matematika.
Aktuaris ditugaskan oleh perusahaan sebagai ahli untuk
melakukan estimasi atas berapa besar imbalan pasca
kerja yang harus diakui pada laporan keuangan.
Aktuaris haruslah bersifat independen dalam melakukan
tugasnya tanpa memihak manajemen ataupun pekerja.
Output dari pekerjaan aktuaris adalah laporan yang berisi
tentang perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja serta
asumsi-asumsi yang dipakai dalam perhitungan.
09/04/2015
Tata Salta
Peranan Aktuaris dan Akuntan Publik
•
Kewajiban imbalan pasca kerja adalah suatu
estimasi akuntansi sehingga perhitungan estimasi
atas kewajiban imbalan pasca kerja adalah
tanggung jawab manajemen.
•
Peranan aktuaris hanyalah sebagai ahli yang
membantu manajemen dalam melakukan estimasi.
•
Manajemen tetap bertanggung jawab atas estimasi
yang dihasilkan seperti yang dijelaskan pada SA
seksi 342 tentang, ‘Audit atas Estimasi Akuntansi’.
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
PSAK NO.24 (REVISI 2004) PAR.75:
ASUMSI
KEUANGAN
ASUMSI
AKTUARIA
ASUMSI
DEMOGRAFI
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
MORTALITAS
TURN OVER
DEMOGRAFI
CACAT
KLAIM
KESEHATAN
BUNGA DISKONTO
KEUANGAN
KENAIKAN
GAJI
HASIL AKTIVA
PROGRAM
LAIN-LAIN
09/04/2015
Tata Salta
L
A
B
A
D
A
N
R
U
G
I
A
K
T
U
A
R
I
A
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Contoh:
Pada tahun pelaporan 31 Desember 2003 Tuan Tata Salta SE
Ak. bekerja pada Bank “BRI” dengan gaji sebesar Rp
10.000.000 per bulan sebagai Kepala Analis Kredit. Umur pada
tanggal pelaporan adalah 30 tahun dan mulai bekerja pada
saat umur 25 tahun dan akan pensiun pada usia 55. Tingkat
kenaikan gaji diasumsikan 8% per tahun dengan tingkat suku
bunga diskonto 10% per tahun, berapakah imbalan pasca kerja
yang akan dibayar oleh Bank “BRI” dan berapakah kewajiban
yang diakui untuk tahun-tahun yang lalu? Buatlah jurnal
pencatatan pada tahun 2003!
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Jawab:
Gaji pada saat pensiun = Rp 10.000.000 x (1+0,08)(55-30)
= Rp 10.000.000 x (6,84848)
= Rp 68.484.800
(a) 2 x pesangon = 2 x Rp 68.484.800 x 9 = Rp 1.232.726.400
(b) Penghargaan masa kerja = 10 x Rp 68.484.800 = Rp
684.848.000
(c) Uang pengantian hak = 15 % x ((a) + (b)) = Rp 287.636.160
(d) IPK pada masa yang akan datang = (a) + (b) + (c)
= Rp 2.205.210.560
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Berdasarkan metode projected unit credit, maka terlebih dahulu kita
hitung satuan unit manfaat dan biaya jasa kini, sebagai berikut:
(e) Satuan unit manfaat (SUM) adalah,
(d)/total masa kerja = Rp 2.205.210.560/(55thn-25thn)
= Rp 73.507.019
(f) Biaya jasa kini = SUM x PV x P
= Rp 73.507.019 x 0.0923 x 0.8402*
= Rp 5.700.503
(g) Saldo awal kewajiban = (f) x (29 – 25)
= Rp 22.802.012
(h) Biaya bunga = 10% x ((f)+(g)) = Rp 2.850.252
*angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, diperoleh dari tabel aktuaria atau
pengalaman tahun-tahun sebelumnya
Keterangan:
SUM : Satuan Unit Manfaat
PV : Present Value
P
: Peluang
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Dari perhitungan diatas diperoleh data sebagai berikut:
Nilai kini kewajiban imbalan pasca
kerja per 1 Januari 2003
Biaya jasa kini
Beban bunga
Nilai kini kewajiban imbalan pasca
kerja per 31 Desember 2003
09/04/2015
Tata Salta
Rp
22.802.012
5.700.503
2.850.252
Rp
31.352.767
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah:
(Jurnal Pencatatan-1)
(Dr)Laba ditahan
22.802.012
(Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja
22.802.012
Mencatat beban imbalan kerja yang harus diakui untuk tahun-tahun
sebelumnya (g)
(Jurnal Pencatatan-2)
(Dr)Beban imbalan pasca kerja
8.550.755
(Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja
8.550.755
Mencatat beban imbalan kerja yang harus diakui pada tahun berjalan
((f) + (h))
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
BAGAIMANA SEANDAI NYA ASUMSI
AKTUARIA BERUBAH PADA TAHUN
BERIKUTNYA
?
PSAK No.24 (revisi 2004) paragraf 94:
Perusahaan harus mengakui sebagian keuntungan dan kerugian aktuaria
sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian
aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya
melebihi jumlah yang lebih besar 10% dari nilai kini imbalan pasti pada
tanggal tersebut.
PSAK No.24 (revisi 2004) paragraf 95:
Bagian yang diakui sebagai keuntungan atau kerugian aktuaria adalah selisih
antara koridor pada paragraf 94 dengan perbedaan angka sebagai akibat
perubahan asumsi aktuaria dibagi dengan sisa masa kerja karyawan yang
bersangkutan.
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Pada contoh diatas apabila pada pelaporan 31 Desember 2004 ada
asumsi aktuaria yang berubah, dimana tingkat bunga diskonto
menurun menjadi 5% pada tahun berikutnya, maka hitungan untuk
tahun 2004 akan menjadi:
(e) Satuan unit manfaat adalah,
(d.)/total masa kerja = Rp 2.205.210.560/(55thn-25thn)
= Rp 73.507.019
(f) Biaya jasa kini = SUM x PV x P
= Rp 73.507.019 x 0.3101 x 0.8402*
= Rp 19.151.961
(g) Saldo awal kewajiban = (f) x (30 – 25)
= Rp 95.759.805
(h) Biaya bunga = 5% x ((f)+(g)) = Rp 5.745.588
*angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, diperoleh dari tabel aktuaria atau
pengalaman tahun-tahun sebelumnya
Keterangan:
SUM : Satuan Unit Manfaat
PV : Present Value
P
: Peluang
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Dari perhitungan diatas diperoleh data sebagai berikut:
Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja
per 1 Januari 2004
Biaya jasa kini
Beban bunga
Rugi aktuaria (selisih)
Nilai kini kewajiban imbalan pasca
kerja per 31 Desember 2004
Rp
31.352.767
19.151.961
5.745.588
64.407.038
Rp 120.657.354
Rugi aktuaria yang diakui adalah rugi aktuaria setelah dikurangi
nilai koridor 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja
sebesar Rp 12.065.735 (10% x Rp 120.657.354).
Rugi aktuaria yang diakui adalah sebesar Rp 2.093.652 (Rp
64.407.038-Rp 12.065.735 )/25.
Rugi aktuaria yang tidak diakui adalah sebesar Rp 62.313.386 (Rp
64.407.038 – Rp 2.093.652).
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan pada tahun 2004
adalah:
(Jurnal pencatatan-3)
(Dr)Rugi aktuaria
2.093.652
(Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja
2.093.652
Mencatat kerugian akibat perubahan asumsi aktuaria
Pembebanan imbalan pasca kerja pada tahun berjalan adalah
sebagai berikut:
(Jurnal pencatatan-4)
(Dr)Beban imbalan pasca kerja
24.897.549
(Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja
24.897.549
Mencatat Penambahan beban imbalan pasca kerja untuk tahun
yang berjalan ((f.)+(h.)).
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
APA YANG PERLU DIUNGKAPKAN
PADA LAPORAN KEUANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
?
PSAK NO.24
(REVISI 2004)
PAR. 126
Kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan atau kerugian aktuaria,
Keuntungan atau kerugian aktuaria yang tidak diakui,
Nilai kini jumlah kewajiban imbalan pasca kerja,
Jumlah kewajiban yang diakui pada neraca,
Mutasi kewajiban selama tahun berjalan,
Jumlah biaya yang diakui pada laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:
- Biaya jasa kini,
- Biaya bunga,
- Keuntungan atau kerugian aktuaria,
- Biaya jasa lalu,
- Pengaruh PHK atas keuangan perusahaan.
Asumsi-asumsi aktuaria yang dipakai, seperti tingkat bunga diskonto, kenaikan gaji dan
asumsi-asumsi yang lain.
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
Pada tahun 2003, Perusahaan mencatat kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan
Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berlaku efektif sejak
25 Maret 2003. Kewajiban ditentukan berdasarkan penilaian atas kewajiban imbalan
pasca kerja per 31 Desember 2003 dengan menggunakan metode projected unit credit.
Imbalan pasca kerja untuk tahun yang berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi
dan neraca. Rincian kewajiban imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut:
2004
Nilai kini kewajiban imbalan
pasca kerja per 1 Januari
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Rugi aktuaria yang tidak
diakui
Rp
95.759.805
19.151.961
5.745.588
(
62.313.386)
Nilai kini kewajiban imbalan
pasca kerja per 31 Desember Rp
09/04/2015
58.343.968
Tata Salta
2003
Rp
22.802.012
5.700.503
2.850.252
-
Rp
31.352.767
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Lanjutan
Mutasi saldo kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:
2004
2003
Saldo kewajiban per 1 Januari
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Rugi aktuaria
Rp
31.352.767
19.151.961
5.745.588
2.093.652
Rp
Saldo kewajiban per 31 Desember
Rp
58.343.968
Rp
09/04/2015
Tata Salta
22.802.012
5.700.503
2.850.252
31.352.767
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Lanjutan
Jumlah beban yang diakui pada laporan laba rugi sebagai berikut:
2004
2003
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Rugi aktuaria yang diakui
Rp
19.151.961
5.745.588
2.093.652
Beban imbalan pasca kerja
Rp
26.991.201
Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan:
Diskonto
Kenaikan gaji
Probabilita yang berasal dari tingkat
turnover pegawai
09/04/2015
Tata Salta
5%
8%
0,8402
Rp
Rp
5.700.503
2.850.252
8.550.755
10%
8%
0,8402
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Bagaimana seandainya jika Tuan Deni
mengalami sakit berkepanjangan pada
awal Januari tahun 2005
?
Tuan Dian akan memperoleh sebesar:
Manfaat karyawan = 2P + 2 PMK + UPH
= (2(Rp 10.800.000*) x 7)+(2(Rp10.800.000*)
x 3) + 15% x 216.000.000
= Rp 248.400.000
*Gaji awal pada tahun 20x5
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah:
(Jurnal pencatatan-5)
(Dr)Kewajiban imbalan kerja
(Dr)Rugi akibat PHK
(Cr)Kas
58.343.968
190.056.032
248.400.000
Mencatat pembayaran imbalan pasca kerja kepada Tuan Dian dan
kerugian akibat pemutusan hubungan kerja
Kerugian akibat PHK kerja akan dicatat pada laporan laba rugi
sebagai bagian dari beban dan pendapatan lain-lain.
09/04/2015
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA
TANPA PENDANAAN
Jurnal pencatatan yang dibutuhkan bila kita menghitung PPh
pasal 21 atas uang pesangon adalah :
(Jurnal pencatatan-5)
(Dr)Kewajiban imbalan kerja
58.343.968
(Dr)Rugi akibat PHK
190.056.032
(Cr)Kas
215.050.000
(Cr) Hutang PPh pasal 21 (final)
33.350.000
Mencatat pembayaran IPK kepada Tuan Dian dan kerugian akibat
pemutusan hubungan kerja
Kerugian akibat PHK kerja akan dicatat pada laporan laba rugi
sebagai bagian dari beban dan pendapatan lain-lain.
09/04/2015
Tata Salta
Terima kasih
09/04/2015
Tata Salta