Transcript HUKUM ADAT KETATANEGARAAN

HUKUM ADAT
KETATANEGARAAN
• BENTUK DESA
• Hukum Adat Ketatanegaraan adalah aturan-aturan hukum
adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat
adat, bentuk-bentuk persekutuan (masyarakat) hukum
adat (desa), alat-alat (perangkat) desa, susunan jabatan
dan tugas masing-masing anggota perlengkapan desa,
majelis kerapatan adat desa, dan harta kekayaan desa.
• Menurut UUNo.5/79 Desa adalah suatu wilayah yang
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsug di bawah Camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan NKRI.
1
• Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang
merupakan lingkunhan kerja pelaksanaan pemerintahan
desa.
• Pada umumnya yang merupakan bentuk desa
merupakan tempat kediaman penduduk yang terdiri dari
perkampungan yang kecil-kecil yang hanya terdiri dari
beberapa rumah dengan hak ulayat atas tanah
perladangan dan hutan yang luas.
• Kampung-kampung tersebut ada yang setengah berdiri
sendiri, mengatur pemerintahan rumah tangganya
sendiri dengan raja-raja adatnya masing-masing.
Kebanyakan letak perkampungan jauh dari pusat desa.
Bahkan masih ada yang penduduknya tidak menetap,
sesuai dengan kehidupan pertanian ladang atau
penggembalaan ternak.
2
• SUSUNAN MASYARAKAT DESA
• Susunan masyarakat desa dipengaruhi
oleh latar belakanng sejarah terjadinya
desa, harta kekayaan yang dimiliki /
dikuasai oleh keluarga/kerabat tertentu,
sehingga menimbulkan kebangsawanan
desa.
3
Dikalangan masyarakat adat Jawa, susunan
kemasyarakatannya dibedakan menurut harta kekayaan
yang dimiliki setiap keluarga. Perbedaan itu adalah:
1. Tingkat Pertama, disebut Kuli Kenceng, mereka yang
keturunan pembangun desa, dengan memiliki bangunan
rumah dan tanah pekarangan serta tanah pertanian yang
luas. Keturunan mereka kebanyakan menjadi
penyelenggara pemerintahan desa.
2. Tingkat Kedua adalah Kuli Gundul, yaitu mereka yang
hanya mempunyai bangunan rumah dan tanah pekarangan
saja.
3. Tingkat Ketiga adalah Tiang Numpang, adalah mereka yang
tidak mempunyai hak milik apa-apa dan hanya menjadi
buruh tani atau membantu kehidupan keluarga majikan
yang ditumpanginya.
4
Di Minangkabau yang susunan masyarakat nagarinya dipengaruhi
oleh sistem kekerabatan genealogis matrilinial dengan hukum
adatnya yang bermamak-kemenakan dan terikat pada satu
kesatuan rumah gadang (rumah kerabat). Tingkat kedudukan para
kemenakan itu dibedakan antara:
1. Kemenakan batali darah.
Kemenakan yang sekandung dari ibu asal yang berhak dan
berperan sebagai mamak kepala waris dan penghulu.
2. Kemenakan batali adat.
Kemenakan yang diangkat dari keluarga lain dan hanya dapat
menggantikan kedudukan sebagai mamak atau penghulu apabila
kemenakan batali darah sudah tidak ada lagi.
3. Kemenakan batali emas atau batali budi.
Kemenakan yang diakui sebagai kemenakan karena baik budi.
4. Kemenakan di bawah lutut.
• Kemenakan yang asal-usulnya tidak jelas, diasuh karena diperlukan
tenaganya.
5
Di Masyarakat Dayak perbedaannya:
1. Kaum bangsawan (utus gantong)
2. Kaum kaya (utus tatau)
3. Kaum miskin (utus rendah / utus pehebelum)
4. Budak / warga desa yang tidak merdeka (Rewar)
5. Budak yang mengabdi pada orang lain karena hutangnya belum
lunas (japen)
Di Sulawesi Selatan (Bugis & Makasar)
1. Golongan Bangsawan (anak karung / akan karaeng)
2. Golongan Menengah ( tomaradeka )
3. Golongan Bawah ( ata )
Di lingkungan masyarakat yang beragama Hindhu:
• Brahmana
• Ksatria
• Waisya
• Sudra
6
PEMERINTAHAN DESA
• Kepala Desa adalah penduduk desa warga
negara Indonesia yang dipilih oleh penduduk
desa untuk masa jabatan 8 tahun. Jabatan
kepala desa pada masyarakat Jawa yang lama
disebut Lurah, Kuwu, Petinggi. Jabatan ini
biasanya turun temurun. Kepala desa biasanya
dipilih oleh warga karena dianggap berilmu
tinggi, ahli agama, berilmu kebal, atau
mempunyai banyak pengikut / murid.
• Dalam menjalankan pemerintahan Desa, Kepala
Desa dibantu oleh Carik (juru tulis), kamituwa
(kepala dukuh), amil (pejabat agama & pencatat
sipil), petugas keamanan, dan ulu-ulu (petugas
pengairan). Para pembantu desa ini disebut
Perabot desa atau Kokolot.
7
Di Minangkabau:
• Untuk urusan pamong praja dibantu oleh
manti
• Untuk urusan polisi dibantu oleh dubalang
• Untuk urusan agama dibantu oleh malim.
Di Jawa:
• Wakil kepala (kamituwo)
• Panitera (carik)
• Pesuruh (kebayan)
• Petugas keagamaan (alim, ketib)
• Petugas kepolisian (jogo-boyo)
8
Kepala persekutuan adalah kepala rakyat dan
bapak masyarakat, ia mengetuai persekutuan
sebagai ketua suatu keluarga besar. Aktivitas
kepala rakyat pada pokoknya meliputi:
1. Tindakan mengenai urusan tanah.
2. Campur tangan dalam perkawinan.
3. Pembinaan hukum secara preventif.
4. Pembinaan hukum secara represif.
Peradilan perdamaian desa diakui oleh Pemerintah
Republik Indonesia dalam UU Darurat No.1/51.
9
• Untuk mengatur pemerintahan desa, kepala desa
mengadakan kumpulan desa tiap 35 hari sekali
bertempat di balai desa yang dihadiri oleh semua
perabot desa dan para sesepuh desa. Begitu pula
dalam melaksanakan peradilan desa. Kepala Desa
dan staf pembantunya bertindak sebagai hakim
desa. Untuk perkara yang menyangkut hukum
adat, maka kepala desa bertindak pula sebagai
kepala adat.
• Penghasilan kepala desa dan perabot desa
bersalah dari pemerintahan atasannya (Asisten
Wedana / Camat) atau dari tanah yang disediakan
oleh desa (tanah bengkok / tanah pekulen)
10
HARTA KEKAYAAN DESA
Sumber pendapatan desa terdiri dari:
A. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, yang terdiri dari:
1. Hasil tanah-tanah kas desa
2. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa
3. Hasil dari gotong royong masyarakat
4. Hasil dari usaha desa.
B. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari:
1. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat
2. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah daerah
3. Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan
kepada desa
C. Lain-lain pendapatan yang sah.
11
See You Latter
12