PENYUSUNAN KODE ETIK APARATUR
Download
Report
Transcript PENYUSUNAN KODE ETIK APARATUR
Company
LOGO
PENYUSUNAN KODE ETIK
APARATUR
M. ARIF ALDIAN, S.IP, M.Si
Mengapa Kode Etik Penting ?
Amanat dari PP No. 42/2004
PPK masing-masing instansi menetapkan
Kode Etik Instansi (diikuti penetapan Kode
Etik SKPD)
Instansi Pembina menetapkan Kode Etik
Profesi
Kode Etik ditetapkan berdasarkan
karakteristik SKPD dan tidak bertentangan
PP No. 42/2004
Kapan Kode Etik harus diketahui
dan dipahami PNS?
Saat PNS pertama kali bekerja pada satu
unit kerja/ SKPD
Waktu berikutnya setelah Kode Etik SKPD
ditetapkan
Cakupan Kode Etik PNS di
Pemkab. Gunungkidul
Etika bernegara
Etika berorganisasi
Etika dalam bermasyarakat
Etika dalam melakukan pelayanan
masyarakat
Etika terhadap diri sendiri
Etika terhadap sesama pegawai
KODE ETIK SKPD
KARAKTERISTIK
SKPD
Kepala
SKPD
KODE ETIK
SKPD
PELANGGARAN KODE ETIK
UCAPAN
TULISAN
PERBUATAN
MELANGGAR
KODE ETIK
SANKSI
MORAL
SANKSI PELANGGARAN KODE
ETIK
permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pernyataan
penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup
oleh Pegawai, apabila pelanggaran kode etik, dimana
menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan
pelanggaran kode etik yang pertama kali dilakukan oleh
Pegawai;
Permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pernyataan
penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka
oleh Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1)pada apel
bersama dimana Pegawai dimaksud bertugas, apabila
pelanggaran kode etik dimaksud menurut hasil
pemeriksaan Majelis Kode etik dirasakan berat atau telah
terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama
oleh Pegawai.
Pejabat yg berwenang
menjatuhkan Sanksi Moral
Bupati bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi pegawai di
lingkungan kerjanya, kecuali pegawai yang bertugas di
UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan
Dinas Kesehatan;
Kepala UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga bagi pegawai yang bertugas di UPT dimaksud;
Kepala UPT pada Dinas Kesehatan bagi Pegawai yang
bertugas pada UPT dimaksud.
Yang perlu diperhatikan dalam
penjatuhan Sanksi Moral
Sanksi moral dijatuhkan berdasarkan keputusan sidang
Majelis Kode Etik (lampiran I, D. Format Contoh Putusan
Majelis Kode Etik Peraturan Bupati No. 8/2014)
Keputusan pejabat yang berwenang harus memuat jenis
kode etik yang dilanggar
(lampiran I, E. Format Contoh Penjatuhan Sanksi Moral)
MAJELIS KODE ETIK
MAJELIS KODE ETIK
adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul dan bertugas melaksanakan
penegakan Kode Etik
Pejabat yang Berwenang
menetapkan Majelis Kode Etik
Bupati Gunungkidul apabila dugaan pelanggaran kode
etik dilakukan oleh pejabat struktural eselon II dan
eselon III (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah);
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila dugaan
pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat struktural
eselon III bukan pimpinan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, pejabat struktural eselon IV ke bawah,
fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final
dan tidak dapat diajukan keberatan
Sanksi moral hanya dapat diberikan
apabila Majelis Kode Etik telah
merekomendasikan bahwa yang
bersangkutan dinyatakan telah melanggar
kode etik PNS
pelanggaran kode etik selain dikenakan
sanksi moral, dapat dikenakan tindakan
administratif sesuai PP No. 53/2010
tentang Disiplin PNS, atas rekomendasi
Majelis Kode Etik.
KEANGGOTAAN MAJELIS
KODE ETIK
Keanggotaan Majelis Kode Etik :
1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota, atau 1
(satu) orang Anggota apabila jumlah pegawai yang
ada terbatas yaitu kurang dari 5 (lima) orang.
Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima)
orang, maka jumlahnya harus ganjil.
Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak
boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai
yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
TUGAS MAJELIS KODE ETIK
melakukan persidangan dan menetapkan
jenis pelanggaran Kode Etik;
membuat rekomendasi pemberian sanksi
moral dan tindakan administratif kepada
Pejabat yang berwenang; dan
menyampaikan keputusan sidang majelis
kepada Pejabat yang berwenang.
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGENAAN SANKSI MORAL
Sebelum pengenaan sanksi moral, Majelis
Kode Etik wajib memeriksa terlebih dahulu
pegawai yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Sidang Majelis
Kode Etik
Pegawai yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik, dipanggil secara
tertulis oleh Majelis Kode Etik.
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN
DAN PENYAMPAIAN REKOMENDASI
PNS YG DIDUGA
MELANGGAR KODE ETIK
PEMANGGILAN I
SECARA TERTULIS O/
MAJELIS KODE ETIK
7 HARI KERJA
HADIR
TIDAK HADIR
PEMERIKSAAN
PEMANGGILAN II
7 HARI KERJA
HADIR
PEMERIKSAAN
TDK HADIR
KEPUTUSAN HASIL
PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN
PNS YG DIDUGA
MELANGGAR KODE ETIK
PEMERIKSAAN O/
MAJELIS KODE ETIK
TERTUTUP
TTD MAJELIS KODE ETIK
& PNS YG DIPERIKSA
BAP
PNS TDK BERSEDIA
MENANDATANGANI BAP
KEPUTUSAN HASIL
PEMERIKSAAN
PNS DIBERI FC BAP
PENJATUHAN SANKSI
MORAL
DISEBUTKAN JENIS
PELANGGARAN KODE ETIK
PEMERIKSAAN
PNS YG DIDUGA
MELANGGAR KODE ETIK
PEMERIKSAAN O/
MAJELIS KODE ETIK
TERTUTUP
TTD PEJABAT YG
MEMERIKSA & PNS YG
DIPERIKSA
BAP
PNS TDK BERSEDIA
MENANDATANGANI BAP
PNS DIBERI FC BAP
PENJATUHAN SANKSI
MORAL
DISEBUTKAN JENIS
PELANGGARAN KODE ETIK
Company
LOGO