BIMBINGAN TEKNIS KOMPETENSI PENYUSUNAN SPESIFIKASI DAN HPS PERPRES 54 TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MANADO– SULAWESI UTARA ARYA DUTA HOTEL, 1-3 April 2013 KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

JUFRI JACOB 081340101363 : 081252525696 [email protected]

Pengertian Korupsi Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

(UU No. 31 Tahun 1999)

Keuangan negara atau perekonomian negara, secara ekplisit dan implisit menyangkut kekayaaan milik ‘pemerintah’, atau ‘swasta’ atau ‘masyarakat’, baik sebagian atau keseluruhan

Kategori Tindak Pidana Korupsi

1.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara (Pasal 3) 2.

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 13)

Lanjutan Kategori …

3.

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15) 4.

Setiap orang di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16) 5.

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanaan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (UU No. 20/2001 Pasal 7)

Lanjutan Kategori …

6.

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang (UU No. 20/2001 Pasal 7) 7.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau memberikan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut (UU No. 20/2001 Pasal 8)

Lanjutan Kategori …

8.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (UU No. 20/2001 Pasal 9) 9.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja (termasuk membiarkan dan membantu orang lain) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang (UU No. 20/2001 Pasal 10)

Lanjutan Kategori …

10.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah mempunyai utang kepadanya (UU No. 20/2001 Pasal 12) 11.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (UU No. 20/2001 Pasal 12)

Tindak Pidana Korupsi di Pengadaan Barang/Jasa 1.

Mark-up 2.

Pengadaan fiktif 3.

Jumlah dan atau kualitas barang tidak sesuai dengan dokumen anggaran dan dokumen pengadaan 4.

Tidak didukung ketersediaan dana 5.

Pajak tidak disetor

Lanjutan Tindak Pidana Korupsi ..

6.

Kelebihan pembayaran 7.

PPh ditanggung proyek/kegiatan 8.

Tidak mengenakan denda keterlambatan 9.

Perjalanan Dinas tidak logis

15 TAHAPAN KORUPSI PBJ

56 PENYAKIT KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

3 PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN PENYAKIT 3A DOKUMEN ADMINISTRATIF TIDAK MEMENUHI SYARAT PENYAKIT 3B DOKUMEN ADMINISTRATIF ‘ASPAL’ PENYAKIT 3C LEGALISASI DOKUMEN TIDAK DILAKUKAN PENYAKIT 3D EVALUASI TIDAK SESUAI KRITERIA 4 PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG PENYAKIT 4A SPESIFIKASI YANG DIARAHKAN PENYAKIT 4B REKAYASA KRITERIA EVALUASI PENYAKIT 4C DOKUMEN LELANG NON-STANDAR PENYAKIT 4D DOKUMEN LELANG YANG TIDAK LENGKAP

5 PENGUMUMAN LELANG PENYAKIT 5A PENGUMUMAN LELANG YANG SEMU ATAU FIKTIF PENYAKIT 5B JANGKA WAKTU PENGUMUMAN TERLALU SINGKAT PENYAKIT 5C PENGUMUMAN LELANG TIDAK LENGKAP 6 PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG PENYAKIT 6A DOKUMEN LELANG YANG DISERAHKAN TIDAK SAMA (INKONSISTEN) PENYAKIT 6B WAKTU PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN TERBATAS PENYAKIT 6C LOKASI PENGAMBILAN DOKUMEN SULIT DICARI

7 PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENYAKIT 7A GAMBARAN NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI DITUTUP-TUTUPI PENYAKIT 7B PENGGELEMBUNGAN (MARK-UP) UNTUK KEPERLUAN KKN.

PENYAKIT 7C HARGA DASAR YANG TIDAK STANDAR (DALAM KKN) PENYAKIT 7D PENENTUAN ESTIMASI HARGA TIDAK SESUAI ATURAN 8 PENJELASAN /AANWIJZING PENYAKIT 8A PRE BID MEETING YANG TERBATAS PENYAKIT 8B INFORMASI & DESKRIPSI TERBATAS PENYAKIT 8C PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL

9 PENYERAHAN & PEMBUKAAN PENAWARAN PENYAKIT 9A RELOKASI TEMPAT PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN PENYAKIT 9B PENERIMAAN DOKUMEN PENAWARAN YANG TERLAMBAT PENYAKIT 9C PENYERAHAN DOKUMEN FIKTIF PENYAKIT 9D KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN 10 EVALUASI PENAWARAN PENYAKIT 10A KRITERIA EVALUASI CACAT PENYAKIT 10B PENGGANTIAN DOKUMEN PENYAKIT 10C EVALUASI TERTUTUP DAN TERSEMBUNYI PENYAKIT 10D PESERTA LELANG TERPOLA DALAM RANGKA BERKOLUSI

11 PENGUMUMAN CALON PEMENANG PENYAKIT 11A PENGUMUMAN SANGAT TERBATAS PENYAKIT 11B TANGGAL PENGUMUMAN SENGAJA DITUNDA PENYAKIT 11C PENGUMUMAN YANG TIDAK INFORMATIF 12 SANGGAHAN PESERTA LELANG PENYAKIT 12A TIDAK SELURUH SANGGAHAN DITANGGAPI PENYAKIT 12B SUBSTANSI SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI PENYAKIT 12C SANGGAHAN PROFORMA UNTUK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR PENYAKIT 12D PANITIA KURANG INDEPENDEN DAN AKUNTABEL

13 PENUNJUKKAN PEMENANG LELANG PENYAKIT 13A SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK LENGKAP PENYAKIT 13B SURAT PENUNJUKAN YANG SENGAJA DITUNDA PENGELUARANNYA PENYAKIT 13C SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKAN DENGAN TERBURU BURU PENYAKIT 13D SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH 14 PENANDATANGANAN KONTRAK PENYAKIT 14A PENANDATANGANAN KONTRAK YANG KOLUTIF PENYAKIT 14B PENANDATANGAN KONTRAK YANG DITUNDA-TUNDA PENYAKIT 14C PENANDATANGANAN KONTRAK SECARA TERTUTUP PENYAKIT 14D PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH

15 PENYERAHAN BARANG/JASA 15-A PENYERAHAN BARANG PENYAKIT 15A-1 KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI PENYAKIT 15A-2 PEMENANG LELANG MENSUB KONTRAKKAN PEKERJAAN PENYAKIT 15A-3 VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGAN YANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG PENYAKIT 15A-4 JAMINAN PASCA JUAL PALSU