Transcript pokok2 uu 6 dan pp 43 2014 – desa

UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
Disampaikan Oleh :
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
(Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan Bidang Ekonomi dan Keuangan)
Pada Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
MANNA, JUNI 2014
1
BIODATA
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Pangkat/Golongan
Pendidikan Terakhir
Diklat Struktural
Diklat Teknis Fungsional
:
:
:
:
:
:
Pengalaman Jabatan
:
Jabatan Sekarang
Isteri
Anak
:
:
:
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Bengkulu Selatan, 07-11-1967
Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010
S2 Perencanaan Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995
Adum, Adumla, SPAMA dan PIM II (LAN Jakarta)
a. TOT Manajemen Pemdes (Kemendagri)
b. TOF Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri)
c. PPNS Bidang Perdagangan (Pusdik Reskrim)
d. AMDAL A – C (UGM, UNS)
e. Sistem Industri IV (Kemenprind)
f. Ekonomi Perdagangan (Kemendag), dll.
Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB,
Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM
SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan (Eselon IIb)
Asmeri Yosita, S.E
Alvalif Ilham Ganesha
PP 72 TH 2005 TTG DESA
UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA
Naik Kelas
Turun
Ranjang
UU NO. 32 TAHUN 2004
Siuman setelah tidur panjang
PP No. 76 TAHUN 2001
UU NO. 22 TAHUN 1999
PENYUSUTAN OTONOMI DESA
EKSPANSI OTONOMI DAERAH
UU NO. 5 TAHUN 1979
UU NO. 19 TAHUN 1965
KONSTRUKSI DESA
KE DEPAN
MAJU, MANDIRI
& SEJAHTERA
4
SUBSTANSI PENGATURAN
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
( 16 BAB, 122 PASAL )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KETENTUAN UMUM
KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA
PENATAAN DESA
KEWENANGAN DESA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
PERATURAN DESA
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
KERJASAMA DESA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
DESA
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
5
TUJUAN DAN AZAS PENGATURAN
TUJUAN PENGATURAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS
DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA
MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM
ATAS DESA
MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA
MASYARAKAT
MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY
MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL,
EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN
KESEJAHTERAAN UMUM
MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
6
AZAS PENGATURAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
REKOGNISI
SUBSIDIARITAS
KEBERAGAMAN
KEBERSAMAAN
KEGOTONGROYONGAN
KEKELUARGAAN
MUSYAWARAH
DEMOKRASI
KEMANDIRIAN
PARTISIPASI
KESETARAAN
PEMBERDAYAAN
KEBERLANJUTAN
7
KEDUDUKAN
DAN
JENIS DESA
 DESA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
 DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT
Penyebutan Desa dan Desa adat
disesuaikan dengan penyebutan
di daerah setempat
8
PENATAAN DESA
 PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KAB/KOTA DAPAT MELAKUKAN PENATAAN DESA
 TUJUAN PENATAAN DESA:
a. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMDES
b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY DESA
c. MEMPECEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
d. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMDES
e. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA
 PENATAAN DESA, meliputi:
a. PEMBENTUKAN
b. PENGHAPUSAN
c. PENGGABUNGAN
d. PERUBAHAN STATUS
e. PENETAPAN DESA
9
LANJUTAN………
 PEMBENTUKAN DESA MERUPAKAN TINDAKAN MENGADAKAN DESA
BARU DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRAKARSA MASYARAKAT
DESA, ASAL USUL, ADAT ISTIADAT, KONDISI SOSIAL BUDAYA,
KEMAMPUAN DAN POTENSI DESA, SERTA MEMENUHI SYARAT (a.l.
JUMLAH PENDUDUK, AKSES TRANSPORTASI, SARANA DAN
PRASARANA PEMERINTAHAN DESA, dll).
 PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN MELALUI DESA PERSIAPAN,
DENGAN JANGKA WAKTU 1 – 3 TAHUN DAN DIEVALUASI UNTUK
DITETAPKAN MENJADI DESA
 DESA DAPAT DIHAPUS KARENA BENCANA ALAM DAN ATAU
KEPENTINGAN PROGRAM NASIONAL
 PEMERINTAH DAPAT MEMPRAKARSAI PEMBENTUKAN DESA DI
KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS BAGI
KEPENTINGAN NASIONAL
10
LANJUTAN………
 PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN
DUA (2) DESA ATAU LEBIH BERDASARKAN KESEPAKATAN DESA DAN
SESUAI PERSYARATAN
 PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN
PRAKARSA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT
MASYARAKAT SERTA MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADI
KELURAHAN
 PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN
PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DESA.
 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA KELURAHAN MENJADI
DESA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KAB/KOTA DAN
DIUNDANGKAN SETELAH MENDAPAT NOMOR REGISTRASI DARI
GUBERNUR DAN KODE DESA OLEH MENTERI
11
KEWENANGAN DESA
1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT,
PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY).
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR
DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).
3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI
PERATURAN PERUNDANGAN
CATATAN:


KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA
KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN
DISERTAI BIAYA )
INI
12
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH DESA
PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN
PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT
DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN
PERANGKAT TEKNIS .
13
TUGAS KEPALA DESA
 KEPALA DESA BERTUGAS MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
 MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN SEJAK
TANGGAL PELANTIKAN DAN DAPAT MENJABAT PALING
BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.
 KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI
SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
14
HAK KEPALA DESA
 MENGUSULKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMDES
 MENGAJUKAN RANCANGAN DAN MENETAPKAN
PERDES
 MENERIMA PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN,
TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YG SAH
SERTA JAMINAN KESEHATAN
 MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN
 MEMBERIKAN MANDAT PELAKSANAAN TUGAS KPD
PERANGKAT DESA
15
KEWAJIBAN KEPALA DESA
 MEMEGANG TEGUH PANCASILA,UUD 1945, MEMPERTAHANKAN NKRI
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
 MENINGKATKAN KESEJAHGTERAAN MASY DESA
 MEMELIHARA TRANTIB
 MENAATI DAN MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 MELAKSANAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YG GOOD
GOVERNANCE
 MENJALIN KERJASAMA DAN KOORDINASI DGN SELURUH PEMANGKU
KEPENTINGAN
 MENYELENGGARAKAN ADM PEMDES
 MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA
 MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI
KEWENANGANNYA
 MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY DESA
 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASY DESA
 MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN NILAI SOSBUD MASY DESA
 MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN
MELESTARIKAN LINGKUNGAN
 MEMBERIKAN INFORMASI KPD MASY DESA
16
ATAS TUGAS, WEWENANG,
HAK DAN KEWAJIBAN
KEPALA DESA TSB
 KADES WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR
MASA JABATAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA
 MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN AKHIR TAHUN ANGGARAN SECARA TERTULIS
KEPADA BPD
 MEMBERIKAN/MENYEBARKAN INFORMASI PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS KPD MASY DESA SETIAP AKHIR
TAHUN ANGGARAN
 KADES TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TSB DIKENAI SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA TREGURAN LISAN DAN /ATAU TERTULIS
 DLM HAL SANKSI TSB TDK DILAKSANAKAN DILAKUKAN
PEMEBERHENTIAN SEMENTARA DAN DPT DILANJUTKAN
PEMBERHENTIAN
17
LARANGAN KEPALA DESA
 MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM
 MEMBUAT KEPUTUSAN YG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, PIHAK
LAIN DAN/ATAU GOLONGAN TERTENTU
 MENYALAHGUNAKAN EWENANG, TUGAS , HAK DAN KEWAJIBAN
 MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF
 MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN KELOMPOK TERTENTU
 MELAKUKAN KKN, MENERIMA UANG, BARANG DAN / ATAU JASA DARI PIHAK
LAIN YG DAPAT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YG AKAN
DILAKUKAN
 MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK
 MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG
 MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA DAN/ATAU ANGGOTA BPD, DPR RI,
DPRD PROV,KAB/KOTA, DAN JABATAN LAIN YG DITENTUKAN DLM UU
 IKUT SERTA DAN / ATAU TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU DAN /ATAU
PEMILUKADA
 MELANGGAR SUMPAH DAN JANJI
 MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 30 HARI KERJA SECARA BERTURUT-TURUT
TANPA ALASAN YG JELAS DAN TDK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
18
PERANGKAT
DESA
 PERANGKAT DESA BERTUGAS MEMBANTU KEPALA DESA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA
 PERANGKAT DESA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH
KEPALA DESA SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN CAMAT
ATAS NAMA BUPATI
 PERANGKAT DESA DIANGKAT DARI WARGA DESA YANG
MEMENUHI SYARAT
 PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR LARANGAN, DIBERI
SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
19
MUSYAWARAH DESA
 MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI
OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA
DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK
MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA
 HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA,
PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA
INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN
BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA,
DAN KEJADIAN LUAR BIASA
 MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG
SEKALI DALAM 1 TAHUN
 MUSYAWARAH DESA DIBIAYAI DARI APBDESA
20
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA
PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA
 BPD MEMPUNYAI FUNGSI;
1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES
BERSAMA KEPALA DESA
2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DESA
3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
 MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT
PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN
 JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING
BANYAK 9 ORANG
 PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA
21
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH
PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN, BERSUMBER DARI
DANA PERIMBANGAN DALAM APBN YANG DITERIMA
KAB/KOTA DAN DITETAPKAN DALAM APBD KAB/KOTA.
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENERIMA
TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI APB-DESA
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH
JAMINAN KESEHATAN DAN MEMPEROLEH PENERIMAAN
LAIN YANG SAH
 KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN
PEMERINTAH
22
HAK DAN KEWAJIBAN DESA
DAN MASYARAKAT DESA
 HAK DAN KEWAJIBAN DESA
> DESA BERHAK
1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT
BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD
2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA
3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN
> DESA BERKEWAJIBAN
1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA
KERUKUNAN MASYARAKAT DESA
2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA
3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DESA
23
 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA
> MASYARAKAT DESA BERHAK
1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI
KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA
2. MEMPEROLEH PELAYANAN
3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT
4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN )
> MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN
1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA
2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK
3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM
4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN,
KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG
5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA
24
PERATURAN DESA
 JENIS PERATURAN DI DESA ; PERATURAN DESA, PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA
 PERATURAN DESA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN
KEPENTINGAN UMUM DAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
 DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN
DISEPAKATI BERSAMA BPD
 RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa,
PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI MASYARAKAT DESA
HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA
 PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA
OLEH SEKRETARIS DESA
 PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH
KEPALA DESA DARI 2 DESA ATAU LEBIH YANG MELAKUKAN
KERJASAMA ANTAR DESA
25
KEUANGAN DAN ASET DESA
 PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI :
1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET
DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN
2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA
PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA
5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD
KAB/KOTA.
6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA
7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH
 KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA
PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI
KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
26
ALOKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
 ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA
PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG
BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN.
 BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE
DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER
DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP
 ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG
BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN,
LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS
>>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT
DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
27
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PALING SEDIKIT 10%
DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
28
ALOKASI DANA DESA
BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10%
DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA
KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI
DANA ALOKASI KHUSUS
> KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA
(ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN
DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG
SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA
29
PEMBANGUNAN DESA
DAN
KAWASAN PERDESAAN
PEMBANGUNAN DESA:
1 PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA MENGACU PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA.
2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)
TAHUNAN, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN
MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA
3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA
DAN INFORMASI YANG AKURAT
30
LANJUTAN
4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU
MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG
BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN ATAU
DIDELEGASIKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA
6 PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE
DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMDES UTK
DIINTEGRASIKAN DENGAN PEMBANGUNAN DESA.
31
LANJUTAN……..
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN
PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAB/KOTA
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKSANAKAN UTK
MEMPERCEPAT DAN MENINGKATKAN PELAYANAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
 RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DIBAHAS
BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, KAB/KOTA DAN
PEMERINTAH DESA
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERSKALA LOKAL DESA
WAJIB DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA ATAU
KERJASAMA ANTAR DESA
32
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)
 PENDIRIAN BUM DESA DISEPAKATI DALAM
MUSYAWARAH DESA DAN PENDIRIAN DITETAPKAN
DENGAN PERDES
 BUM DESA MENJALANKAN USAHA DIBIDANG EKONOMI,
DAN PELAYANAN UMUM
 HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA DAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK
MASYARAKAT MISKIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUM
DESA) MERUPAKAN BADAN
USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT
DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI
33
KERJA SAMA DESA
 PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI
NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING
 KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN,
PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
 KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH
ANTAR-DESA
 KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKSANAKAN OLEH BADAN KERJA
SAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA
 DALAM PELAYANAN USAHA ANTAR DESA DAPAT DIBENTUK
BUM Desa YANG MERUPAKAN MILIK 2 DESA ATAU LEBIH
34
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN
LEMBAGA ADAT DESA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
1. DESA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
YANG ADA DALAM MEMBANTU PELAKSNAAN FUNGSI
PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MERUPAKAN WADAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI MITRA PEMDES
3. TUGAS ; MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, IKUT
SERTA MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA
4. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH,
PROVINSI, KAB/KOTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH WAJIB
MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADA DI DESA
35
LANJUTAN
LEMBAGA ADAT DESA
1. PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DAPAT
MEMBENTUK LEMBAGA ADAT DESA
2. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT
ISTIADAT DAN MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI
DESA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS PRAKARSA
MASYARAKAT
3. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI
MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN
MENGEMBANGKAN ADAT ISTIADAT
SEBAGAI WUJUD
PENGAKUAN TERHADAP ADAT ISTIADAT MASYARAKAT
DESA
36
KETENTUAN KHUSUS
DESA ADAT
 PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MELAKUKAN
PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
DITETAPKAN MENJADI DESA ADAT (PENETAPAN DESA ADAT
DILAKUKAN HANYA 1 KALI)
 DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA DAN
SESUAI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN
 SYARAT DESA ADAT, a.l : KESATUAN MASY HUKUM ADAT
BESRTA HAK TRADISIONALNYA SECARA NYATA MASIH HIDUP,
BAIK YG BERSIFAT TERITORIAL, GENEALOGIS, DAN
FUNGSIONAL
 PEMBENTUKAN DESA ADAT DILAKUKAN DENGAN
MEMPERHATIKAN FAKTOR PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA,
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
37
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
( PEMERINTAH PUSAT )
 MEMBERIKAN PEDOMAN DAN STANDAR PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 MEMBERI PEDOMAN TTG DUKUNGAN PENDANAAN DARI PEMERINTAH,
PEMDAPROV,PEMDAKAB/KOTA KEPADA DESA
 MEMBERIKAN PENGHARGAAN, PEMBIMBINGAN, PEMBINAAN KEPADA
LEMBAGA MASYARAKAT DESA
 MEMBERI PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
 MEMBERIKAN PEDOMAN STANDAR JABATAN BAGI PERANGKAT DESA
 MEMBERIKAN BIMBINGAN, SUPERVISI, DAN KONSULTASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, BPD, DAN LKD
 MENETAPKAN BANTUAN KEUANGAN LANGSUNG KEPADA DESA
 MELAKUKAN DIKLAT TERTENTU KPD APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DAN BPD
 MELAKUKAN PENELITIAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA DAN DESA ADAT
 MENYUSUN DAN MEMFASILITASI PETYUNJUK TEKNIS BAGI BUMDESA
DAN LEMBAGA KERJASAMA DESA
38
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA
MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
 PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT, DENGAN :
1. MENERAPKAN HASIL PENGEMBANGAN IPTEK,
TEKNOLOGI TEPAT GUNA, UTK EKONOMI DAN PERTANIAN
2. MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN DAN
MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN , PELATIHAN
DAN PENYULUHAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN DENGAN
PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN
DAN PEMANTAUAN
39
40
SELAYANG PANDANG
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43
TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
Oleh :
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
MANNA, JUNI 2014
41
PP NO. 43 TAHUN 2014
TTG PERLAK UU NO 6 TTG DESA
PP 72 TH 2005 TTG DESA
UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA
Naik Kelas
Turun
Ranjang
UU NO. 32 TAHUN 2004
Siuman setelah tidur panjang
PP No. 76 TAHUN 2001
UU NO. 22 TAHUN 1999
PENYUSUTAN OTONOMI DESA
EKSPANSI OTONOMI DAERAH
UU NO. 5 TAHUN 1979
UU NO. 19 TAHUN 1965
Kewenangan Desa
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:
a.
b.
c.
d.
Sistem organisasi masyarakat adat;
Pembinaan kelembagaan masyarakat;
Pembinaan lembaga hukum adat;
Pengelolaan tanah kas desa; dan
43
Kewenangan Lokal Berskala Desa :
Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya
meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengelolaan tambatan perahu;
Pengelolaan Pasar Desa;
Pengelolaan tempat pemandian umum;
Pengelolaan jaringan irigrasi;
Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;
7. Pengelolaan Embung Desa;
8. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
9. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
10.Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat
menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi,
kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP Desa).
44
Pemerintahan Desa :
“Penjabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota,”
Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada Pasal
40 PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa
dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam)
tahun.
Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang serentak,
maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa.
Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :
45
Jabatan Kepala Desa
Lama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa
memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling
lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.
“Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum
habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala
Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa
jabatan,” Pasal 47 Ayat (5).
46
Perangkat Desa
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:
Sekretariat Desa yang dipimpin oleh
Sekretaris Desa;
Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya
ditentukan secara proporsional; dan
Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga)
seksi.
47
Syarat Menjadi Perangkat Desa :
PP 43/2014 menegaskan, perangkat desa diangkat
dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah
Umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 tahun – 42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak
telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
daerah kabupaten/kota.
48
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
(ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pengalokasian ADD untuk Kepala Desa dan perangkat
desa menggunakan perhitungan sebagai berikut: a.
ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000
digunakan maksimal 60%; b. ADD RP 500 juta – Rp
700 juta digunakan maksimal 50%; c. ADD Rp 700 juta
– Rp 900 juta digunakan maksimal Rp 40%; dan d. ADD
di atas Rp 900 juta digunakan maksimal 30%.
49
“Bupati/Walikota menetapkan besaran
penghasilan tetap a. Kepala Desa; b. Sekretaris
Desa paling sedikir 70% dari penghasilan
Kepala Desa setiap bulan; c. Perangkat Desa
paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala
Desa setiap bulan,” bunyi Pasal 81 Ayat (4a,b,c),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
PP 43/2014 menyebutkan juga tentang
tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain
menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan
Perangkat Desa menerima tunjangan dan
penerimaan lain yang sah, yang dapat
bersumber dari APB Desa.
50
Penyelenggaraan Kewenangan Desa
"Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening
kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa," Pasal 91
PP 43 Tahun 2014
Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan pada hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa,
dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun
Kabupaten/Kota melalui ADD misalnya.
Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat
atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN
melalui alokasi dari bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan
disalurkan melalui SKPD - Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang
didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD
dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota
51
Dana Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun
anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota. Pasal 95 ayat 1 PP 43/2014.
52
Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014
seperti pemerintah kabupaten/kota akan
mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi
daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10
persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi
daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya
adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi
secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen
sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masingmasing.
53
Pasal 95
(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa
dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara setiap tahun anggaran yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota.
(2) Ketentuan mengenai pengalokasian
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan
Pemerintah.
54
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 155
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, sekretaris Desa yang berstatus
sebagai pegawai negeri sipil tetap
menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
55