PENGUATAN TATA KELOLA PENYUSUNAN SOP BLU

Download Report

Transcript PENGUATAN TATA KELOLA PENYUSUNAN SOP BLU

Jln SOLO Km 9 Yogyakarta www.syncore.co.id

0274-488599 SERI PENGUATAN TATA KELOLA

PELATIHAN PENYUSUNAN SOP KEUANGAN BLU SYNCORE

2013

PERKENALAN !

RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AK

Dosen UMY Kepala BAIC – PPA FE UMY Managing Director SYNCORE

RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AK

Dosen UMY Kepala BAIC – PPA FE UMY Managing Director SYNCORE Senior Auditor Ernst & Young

PENGALAMAN KERJA PENGALAMAN KERJA

Senior Auditor Pricewaterhouse Coopers Senior Auditor Pricewaterhouse Coopers Senior Auditor Ernst & Young

CONTACT :

[email protected]

PIN BB :21439C5E Twitter @rudysyncore FB/YM: [email protected]

081-2299-111-97

POKOK BAHASAN

01 TATA ATURAN PENGELOLAAN BLU 02 PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP 03 PENYUSUNAN SOP 04 PELAKSANAAN & PELAPORAN 05 EVALUASI SOP

PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU

SOP (standard operating procedures) adalah seperangkat aturan, alur dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pimpinan/staff pencatatan dan pelaporan keuangan.

suatu organisasi dalam melaksanakan suatu proses BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 PP No. 23/2005) 4

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

RENSTRA/RSB RBA STRUKTUR & TATA KELOLA SPM SOP REMUNERASI LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA/AUDIT 5

01 TATA ATURAN PENGELOLAAN BLU

1. Pengantar – Pengertian BLU 2. Persyaratan Substantif, Teknis dan Administratif BLU 3. Pencabutan status BLU 4. Tata Aturan BLU & Fleksibilitas BLU 5. Tujuan penyusunan SOP Keuangan 6. Review Tata Aturan sebagai langkah awal penyusunan SOP keuangan 6

PERSYARATAN BLU

1. Persyaratan Substantif 2. Persyaratan Teknis 3. Persyaratan Administratif

PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLU

1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat 2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance) 3. Akuntabillitas program, kegiatan dan keuangan (kebijakan, mekanisme atau prosedur, media pertanggungjawaban dan periodisasi pertanggungjawaban 4. Transparansi 5. Rencana strategis bisnis 6. Laporan keuangan pokok 7. Standar pelayanan minimum 8. Laporan audit terakhir 8

Fleksibilitas Status BLU Penuh

• 1.1 Pengelolaan Pendapatan • 1.2 Pengelolaan Belanja • 1.3 Pengadaan Barang dan/atau Jasa • 1.4 Pengelolaan Barang • 1.5 Pengelolaan Utang • 1.6 Pengelolaan Piutang • 1.7 Pengelolaan Investasi • 1.8 Perumusan Standar, Kebijakan, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Keuangan. 9

ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012

1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.

2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.

4. Tarif layanan.

5. Persetujuan Rekening.

6. Sistem akuntansi.

7. Standard Operating Procedurs (

SOP) Pengelolaan Kas.

8. SOP Pengelolaan Piutang.

9. SOP Pengelolaan Utang.

10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Pencabutan Status BLU

1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; 2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; atau 3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

TUJUAN/ TARGET STRATEGI STRUKTUR Management Control Anggaran Akuntansi Penilaian Kinerja Human Resource Management Kinerja Culture Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem untuk mengarahkan sumber daya Perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan dan upaya terus menerus Dalam peningkatan kinerja. 12

LATAR BELAKANG

• BLU memiliki masa maksimal 2 tahun untuk melengkapi semua persyaratan BLU • SOP Keuangan salah satu syarat memenuhi persyaratan administratif • SOP merupakan sarana untuk menjadi pedoman pencapaian sasaran, pemenuhan butir mutu dan penguatan pengendalian internal. • SOP merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengendalian manajemen

TUJUAN SOP KEUANGAN

1. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI. 2. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan-peraturan lain terkait.

TUJUAN SOP KEUANGAN

3. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan

(consistency)

.

4. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan

(accuracy),

netral / tidak berpihak

(neutrality)

, memberikan informasi yang lengkap

(full disclosure / completeness)

, dan dapat diperbandingkan

(comparability)

.

TUJUAN SOP KEUANGAN

5. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu

(timelines)

dan dapat dimengerti

(understandability),

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

(decision supports)

bagi semua pemakai laporan.

6. Memperkuat sistem pengendalian internal

REVIEW TATA ATURAN

1. Memastikan bahwa institusi kita telah menerapkan secara penuh dan konsisten semua kententuan peraturan yang berlaku 2. SOP disusun untuk memudahkan staff dan pimpinan dalam menjalankan proses sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Oleh karenanya dalam tahap awal kita menyusun SOP harus dipastikan kita mengetahui dan memahami tata aturan yang terkait. 17

TATA ATURAN

UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH (PP) PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN DIRJEN SURAT KEPUTUSAN / BLU SOP JUKLAK 18

TATA ATURAN #1

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengeloalaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barng Milik Negara 8. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas JEnis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Perhubungan 9. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang 10. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 19

TATA ATURAN #2

11. Peraturan Presiden No 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai mana telah dibuah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.

12. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 tahun 2011 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007); 20

TATA ATURAN #3

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007; 18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011); 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009); 20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum; 21.Peraturan menteri Keuangan No 73/PMK,05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja 21

TATA ATURAN #4

22.Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2009 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layananan Umum 23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLU; 24.Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) 25.Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan Barang Milik Negara. 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum; 28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 29.Peraturan Menteri Keuangan No 170/PM.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. 22

TATA ATURAN #5

30.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi bagi Rumah Sakit Eks Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga; 32.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU; 33.Keputuran Menteri Keuangan No 510/KMK.05/2009 tentang Peentapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 34.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran 35.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan 23

TATA ATURAN #6

36.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementrian Perhubungan 37.Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan PSAK PIP Semarang 38.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 39.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 02/PB/2007 tentang Penadatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP 40.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK05/2007 tentang Bagan Akun Standar. 41.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja 24

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) Menghasilkan barang/jasa seluruhnya/sebagian dijual kepada publik yang Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk Pendapatan BLU dapat digunakan langsung Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS Bukan sebagai subyek pajak 25

FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN

1. Pendapatan 2. Belanja 6. Investasi   8. Remunerasi  dapat digunakan langsung

flexible budget

3. Pengelolaan Kas  pemanfaatan 4. Pengelolaan Piutang 5. Utang  jangka panjang ijin Menkeu 7. Pengelolaan Barang   dengan ambang batas.

jawab pelunasan pada BLU

idle cash

, hasil untuk BLU penghapusan piutang sampai batas tertentu dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU  sesuai dapat memberikan piutang usaha, tingkat tanggung jawab dan profesionalisme 9. Surplus/Defisit  surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.

10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs dengan persetujuan Menpan & RB) 26

MATERI REVISI PP 23/2005...(1)

1. Tarif Layanan  Adanya pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan/atau pemimpin BLU 2. Perencanaan dan Penganggaran  Standar Biaya: RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya.

 Pengalokasian: Pagu Anggaran BLU dalam RKA K/L, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.

MATERI REVISI PP 23/2005...(2)

3. Pengelolaan Barang Milik Negara  Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan diatur sebagai berikut: a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.

 Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang 28

MATERI REVISI PP 23/2005...(3)

4. Pengelolaan SDM  Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non pegawai negeri sipil (baik tenaga teknis maupun administratif) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

 Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

 Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil diatur oleh pemimpin BLU.

MATERI REVISI PP 23/2005...(4)

5. Penetapan eks BHMN menjadi BLU berstatus Penuh  Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status BLU Secara Penuh.

Bogor,Universitas Sumatera  Penyesuaian penerapan PPK-BLU diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

MATERI REVISI PP 23/2005...(5)

6. Masa Transisi Pengelolaan BMN bagi eks BHMN  Pengalihan seluruh kekayaan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga kepada Menteri Pendidikan Nasional diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2013.

 Kerjasama aset tetap dengan pihak ketiga sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

REVIEW TATA ATURAN

1. Apakah semua tata aturan sudah lengkap? 2. Apakah tata aturan internal sudah sesuai dengan tata aturan eksternal? Apakah ada kontradiksi?

3. Apakah sudah ada petunjuk pelaksanaan atas peraturan dan kebijakan yang ada tersebut?

4. Apakah ada kendala/kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut?Mengapa?

5. Apakah ada bagian yang bertanggungjawab dalam memonitor perubahan peraturan dan melakukan sinkronisasi denan aturan-aturan internal yang ada?

TATA ATURAN INTERNAL

1. Rencana Strategi Bisnis 2. Struktur organisasi dan Tata Kelola 3. Rencana Bisnis & Anggaran 4. Standar Pelayanan Minimal 5. Sistem Akuntansi 6. Sistem Pengelolaan Kas & Bank 7. Sistem Pengelolaan Aset 8. Sistem Pengelolaan Hutang Piutang 9. Sistem Pengelolaan Pengadaan 10.Sistem Pengelolaan SDM dan Penggajian 33

02 PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP

1. Langkah penyusunan SOP Keuangan 2. Teknik pemetaan proses bisnis 3. Penyusunan Sistematika SOP Keuangan 4. Teknik-teknik pengumpulan data

PROSES PENYUSUNAN SOP

1. Pemahaman terhadap tata aturan 2. Pemahaman terhadap proses bisnis 3. Pemahaman terhadap struktur organisasi dan tata kelola 4. Pemahaman terhadap proses dan system yang ada 5. Penyusunan sistematika SOP 6. Pengumpulan data SOP 7. Penulisan SOP 8. Sosialisasi SOP 9. Pelaksanaan SOP 10.Evaluasi SOP 35

PEMAHAMAN TERHADAP TATA ATURAN

1. Tata aturan terkait pengelolaan BLU harus dipahami dan dipantau karena peraturan tersebut terus di update dan di revisi 2. Salah satu teknik dalam melakukan pemahaman terhadap tata aturan BLU adalah dengan membuat matrik

Matrik Tata Aturan

Jenis Peraturan (1) No Peraturan (2) Pasal Ayat (3) (4) Ketentuan (5) Sanksi Pelanggaran (6)

Keterangan (1) Jenis peraturan ditulis apakah undang-undang, peraturan pemerintah, permen dll (2) No peraturan ditulis lengkap misal PP No 23/2005 (3) Pasal (4) Ayat (5) Ketentuan ditulis dalam format”prasyarat” “siapa” “harus melakukan apa” “kapan” “format seperti apa”, “dilaporkan/diserahkan ke siapa” (6) Konsekuensi tidak terpenuhinya ketentuan tersebut atau keterlambatan penyerahan 37

PEMAHAMAN TERHADAP PROSES BISNIS

1. SOP harus disesuaikan dengan proses bisnis di instansi 2. Proses bisnis adalah bagaimana institusi dapat memenuhi kebutuhan dari customernya 3. Proses tersebut dibagi menjadi dua yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. 4. Ada dua metode yang membantu kita memetakan proses bisnis yaitu dengan menggunakan Business Model Generation dan Value Chain Analysis 38

Business Model Generation (BMG)

Business Model Canvas

Pertanyaaan Wawancara BMG

1. Siapakah klien/customer kita? Seperti apa segmentasi atau pengelompokkannya ?

2. Apa value yang kita tawarkan? 3. Bagaimana kita mendistribusikan value tersebut?

4. Bagaimana pola hubungan kita dengan pelanggan?

5. Apa aktivitas utama kita?

6. Apa sumberdaya utam kita?

7. Siapa saja partner inti kita?

8. Bagaimana pola aliran revenue?

9. Bagaimana pola aliran cost?

RANTAI NILAI

Pelayanan Pra Pendidikan QC Proses Pembelajaran Kurikulum Sumber Daya Manusia Dosen Suasana Akademik Penelitian & Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Informasi Akademik QC Kerjasama Akademik Proses Pelayanan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pelayanan Pasca Pendidikan Sarana Prasar ana Keuan gan Tata Kelola Q C Q C Q C SDM Q C Kegiat an Kemah asiswa an Q C Promo si dan recruit ment Q C Alumni Siste m Inform asi Q C Kerjas ama Sistem Q C Q C Q C syncore.co.id - 43

Pertanyaan Wawancara Rantai Nilai

1. Siapa customer inti kita?

2. Apa produk / value / kemanfaatan utama?

3. Bagaimana proses dari customer kita datang sampai selesai?

4. Apa proses utama ? 5. Apa proses pendukung?

PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR

• Struktur yang baik harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang harus ada untuk mencapai tujuan dan mencapai target-target yang ditetapkan di RSB/RBA • Struktur yang baik harus memenuhi prinsip prinsip Tata Kelola yang baik (Good Governance). Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness • Strutkur yang baik harus memenuhi prinsip prinsip Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties) untuk memenuhi System Pengendalian Internal • Struktur yang baik harus dilengkapi Job Desc yang jelas. 45

STRUKTUR ORGANISASI

syncore.co.id - 46

STRUKTUR vs SOP

1. SOP yang akan disusun harus dikaitkan dengan pelaksana dan job desc, sehingga tidak terjadi konflik di lapangan. 2. Apabila pembagian tugas dan job desc tidak jelas, maka harus dibenahi terlebih dahulu, baru bisa disusun SOP.

PERLU DIPERHATIKAN

Struktur Pengelola BLU, Struktur pengelola anggaran dan struktur pengelola institusi bisa jadi berbeda.

DIREKTUR BLU BENDAHARA BLU PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN PPK/PTK BENDAHARA KA SPM REKTOR/ DIREKTUR RS WAKIL REKTOR/ WAKIL DIIREKTUR KABAG KEUANGAN 48

PEMAHAMAN PROSES

PROSES terkait dengan siklus/tahapan akan dibagi menjadi 4 tahapan yaitu 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan / Realisasi Keuangan 3. Pencatatan/Akuntansi 4. Pemeriksaan PROSES terkait dengan Fungsi akan dibagi menjadi 3 yaitu 1. Proses Operasional 2. Proses Keuangan 3. Proses Akuntansi 49

Proses – Pengelolaan Keuangan

syncore.co.id - 50

Proses Pencatatan Keuangan

syncore.co.id - 51

Proses Pengelolaan Keuangan

syncore.co.id - 52

KAITAN OPERASIONAL – KEU – AKUNTANSI

OPERASIONAL KEUANGAN AKUNTANSI (1) Bagian operasional adalah bagian yang menjalankan kegiatan, mereka berhubungan dengan pihak luar, tetapi tidak bisa melakukan eksekusi pembayaran. Eksekusi pembayaran harus diajukan ke bagian keuangan dan harus ada dalam anggaran.

(2) Bagian keuangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melakukan pembayaran, tetapi harus sesuai dengan anggaran, kebijakan atau otorisasi dari pimpinan. Bagian keuangan bisa melakukan pembayaran tetapi tidak bisa membuat permintaan pembayaran. (3) Bagian akuntansi bisa mengakses semua data keuangan dan berwenang dalam melakukan pembukuan maupun penyesuaian. Namun akuntansi tidak bisa membuat permintaan pembayaran dan melakukan pembayaran. 53

PENYUSUNAN SISTEMATIKA

1. Setelah memahami tata aturan, struktur, proses maka kita bisa lanjutkan dengan penyusunan sistematika SOP 2. Sistematika SOP adalah bagaimana cara kita membagi proses yang saling terkait tersebut ke dalam prosedur-prosedur / langkah-langkah. 3. Prosedur-prosedur / langkah-langkah tersebut apabila dijalankan harus sinkron satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

CONTOH SISTEMATIKA SOP

Perencan aan Renstra RBA RKAT Operasional Pendapatan Pengadaan Penggajian Persedia an Aktiva Tetap Keuangan Realisasi Pemasukan/ Kas Masuk Realisasi Pengeluaran Kas/Realisasi Belanja Akuntans i Kas Penyesuaian Non Kas Pelaporan Laporan Keuangan LRA Rekonsiliasi 55

PENGUMPULAN DATA SOP

Setelah kita menyusun sistematika maka kita akan mulai menyusun / menulis prosedur di masing-masing proses. Antara satu proses dengan proses lain bisa jadi agak sedikit berbeda, namun secara umum data data yang harus dikumpulkan adalah 1.

Ketentuan yang harus dipenuhi misal untuk prasayarat, level kewenangan/otorisasi, (bisa melihat dari matriks tata aturan yang sudah disusun) 2.

Observasi / Wawancara tata urutan langkah yang dijalankan saat ini (apabila proses tidak konsisten, maka dimasukkan ke agenda pembahasan) Wawancara mekanisme dalam menjalankan langkah-langkah tersebut (apabila mekanisme kompleks maka perlu dituangkan dalam Juklak) 4.

Wawancara terjadinya alternatif, insiden, atau kasus Dokumen-dokumen Input dan Output yang digunakan Format isian formulir atau entri ke software (jika suatu langkah menggukan software) Format laporan yang harus dihasilkan Potensi resiko dan sistem pengendalian internal yang dipasang Tata cara pengkodean dan pengarsipan 56

Bentuk / Format Data SOP

1. Narasi hasil wawancara / minutes of meeting 2. Gambar proses / Data flow diagram/Bagan Alir/Flowchart 3. Format dokumen input/formulir 4. Format laporan/ output 5. Format Kode , dan tata cara pengisian kode 6. Ringkasan kendala, ketidakkonsistenan, dan hal-hal yang harus dibicarakan dengan klien/PIC/Pimpinan 57

PENULISAN SOP

Format SOP biasanya ada dua 1. Prosedur / Narasi 2. Flowchart Terdapat beragam cara dan format dalam penyusunan prosedur dan flowchart. Kita harus mengacu pada format yang berlaku umum.

LANGKAH PENULISAN SOP

1. Identifikasi unit terkait 2. Identifikasi urut-urutan kegiatan (titik mulai sd selesai) 3. Identifikasi hasil akhir (Output) 4. Identifikasi dokumen (input/output) 5. Identifikasi alternatif / keputusan 6. Identifikasi ketentuan 7. Identifikasi hubungan antar SOP / Sistematika

FORMAT - FORMAT

1. SOP 2. Flowchart 3. Tatacara 4. Ketentuan 5. Checklist

Catatan

1. Jangan sampai ada garis terputus 2. Jangan sampai salah “kamar” 3. Memakai tiga bentuk simbol “proses”, “dokumen”, “alternatif / keputusan” 4. Jangan mencoba menggambar semua proses dalam satu flowchart. Fokus pada alur utama/normal/rutin 5. Hindari looping dan bottleneck

SOSIALISASI SOP

1. Setelah draft selesai maka draft tersebut perlu di review oleh user dan pimpinan 2. Temuan-temuan di lapangan di serahkan untuk dibahas dan disetujui secara tertulis 3. Apabila draft 1 sudah lolos di user dan pimpinan, maka bisa dijadikan draft 2 untuk disosialisasikan ke pihak yang lebih luas. 4. Apabila dari sosialisasi umum tersebut sudah bisa diterima maka SOP di jadikan draft final dan siap di sahkan. 62

PELAKSANAAN SOP

1. Prinsip SOP adalah perbaikan terus menerus (continous improvement) jadi jangan berharap pada proses sekali jadi. 2. Kita baru akan tahu apakah SOP sesuai atau tidak adalah ketika dijalankan.

3. Setiap adanya ketidaksesuaian maka dicatat dan dilaporkan oleh user ke pihak yang ditunjuk, dan diagendakan revisi untuk masukan-masukan tersebut. 4. Setiap ada revisi dituliskan di status kolom revisi. 63

EVALUASI SOP

SOP dievaluasi secara periodik minimal satu tahun sekali untuk melihat : 1. Kesesuaian antara SOP dengan tata aturan 2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis 3. Kesesuaian SOP dengan kecukupan/keandalan SPI 4. Kesesuaian SOP dengan konsep efektivitas dan efisiensi 5. Kesesuaian SOP dengan perubahan struktur organisasi 64

03 PENULISAN SOP

1. Komponen SOP Keuangan 2. Buku 1 – Sistem Akuntansi 3. Buku 2 – Prosedur 4. Tata cara penulisan Prosedur 5. Contoh Prosedur & simbol yang digunakan

KOMPONEN SOP KEUANGAN

Menurut PP23/2005 dan diperkuat dalam Perdirjen 36/PB/2012, BLU harus menyusun SOP Keuangan minimal untuk 1. Sistem akuntansi.

2. Standard Operating Procedurs (

SOP) Pengelolaan Kas.

3. SOP Pengelolaan Piutang.

4. SOP Pengelolaan Utang.

5. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

6. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

STRUKTUR SOP

SOP Keuangan biasanya di jilid/dikumpulkan dalam bentuk buku-buku / bendel. 1. Buku 1 – System / Pedoman Akuntansi 2. Buku 2 – Prosedur

SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI

BUKU 1 SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI 1. Bab 1 Pendahuluan 2. Bab 2 KONSEP DAN PRINSIP LAPORAN KEUANGAN 3. Bab 3 Laporan Keuangan 4. Bab 4 Neraca 5. Bab 5 Laporan Operasional 6. Bab 6 Laporan Arus Kas 7. Bab 7 Catatan atas Laporan Keuangan 8. Bab 8 Bagan Akun Standar 9. Bab 9 Jurnal Standar 10. Bab 10 Ilustrasi Laporan Keuangan 11. Lampiran 68

BAB 1 - PENDAHULUAN

1. Tujuan Laporan Keuangan keputusan.

RSUD Kraton Pekalongan disusun dengan dipergunakan tujuan sebagai untuk menyediakan informasi yang menyangkut neraca, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu juga dapat bahan pengambilan 2. Ruang Lingkup RSUD Kraton Pekalongan merupakan perwujudan dari pelaksanaan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 69

3. Acuan Penyusunan

• Acuan yang digunakan dalam penyusunan: • Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2011) terkait Laporan Keuangan.

• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU.

Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka RSUD Kraton Pekalongan wajib mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.

4. Ketentuan Lain

• Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat.

• Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan transaksi, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Gubernur, dan ketentuan lain yang terkait dengan RSUD Kraton Pekalongan.

• Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk transaksi atau peristiwa lain maka dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi dapat mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan transaksi serupa dan terkait.

BAB II KONSEP DAN PRINSIP LAPORAN KEUANGAN

1. KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN

a. Dapat Dipahami b. Relevan c. Materialitas d. Keandalan e. Substansi Mengungguli Bentuk f.

Pertimbangan Sehat g. Kelengkapan h. Dapat Dibandingkan i.

Tepat Waktu Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 72

2. PRINSIP AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Basis Akuntansi b. Dasar Pengukuran c. Prinsip Periodesitas (Accounting Period) d. Prinsip Konsistensi (Consistency) e. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) f.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentasion) 73

BAB III LAPORAN KEUANGAN

1. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN a. Tujuan laporan Keuangan Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

b. Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari : a. Laporan Neraca: b. Laporan Operasional; c. Laporan Arus kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan 74

2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain: 1.

Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.

Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.

Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.

Hanya melaporkan informasi yang material.

Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan laba atau nilai aset yang paling kecil.

Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar rumah sakit.

Tidak dapat menyajikan informasi kualitatif, seperti kapabilitas sumber daya manusia dan demografi karyawan.

BAB IV NERACA

1. ASET a. Kas dan setara kas b. Investasi Lancar/Investasi Jangka Pendek c. Piutang d. Persediaan e. Uang Muka f. Biaya Dibayar Dimuka g. Aset Tidak Lancar h. Aset Tetap i.

Aset Tidak Berwujud j.

Aset lainnya 76

2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek • Utang usaha • Utang pajak • Uang muka pasien • Pendapatan yang diterima dimuka • Biaya yang masih harus dibayar • Pendapatan diterima di muka • Bagian lancar utang jangka panjang • Utang jangka pendek lainnya b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang antara lain : a) Kredit investasi; b) Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

3. Ekuitas

Ekuitas Tidak Terikat Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi: a) Ekuitas awal b) Surplus & Defisit Tahun Lalu c) Surplus & Defisit Tahun Berjalan d) Ekuitas Donasi Ekuitas Terikat Temporer a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu; b) Investasi untuk jangka waktu tertentu; c) Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan; d) Dana untuk memperoleh aset tetap.

Ekuitas Terikat Permanen a) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual b) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

78 c) Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

BAB V LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam: a. Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan b. Pendapatan Usaha Lainnya c. Hibah d. Pendapatan APBN/D e. Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha f.

Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar g. Pendapatan dan Kejadian Luar Biasa 79

2. BIAYA

Biaya BLUD rumah sakit diklasifikasikan sebagai berikut: a. Biaya Layanan b. Biaya Umum dan Administrasi c. Biaya Lain-lain (Non Operasional) d. Rugi Penjualan Aset Non Lancar e. Biaya dan Kejadian Luar Biasa 80

3. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan lain-lain meliputi antara lain: a.

Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang diperoleh dari simpanan dana rekening giro BLUD rumah sakit yang bukan merupakan portofolio investasi; Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan yang diperoleh dari bunga deposit dana BLUD rumah sakit yang bukan merupakan portofolio investasi; Pendapatan investasi; Pendapatan royalti; Keuntungan penjualan aset tetap; Keuntungan selisih kurs; Pendapatan sewa yang bersifat insidentil; Pendapatan klaim asuransi kerugian; dan Pendapatan denda kontrak kerja adalah pendapatan berupa uang denda yang diperoleh BLUD rumah sakit dari pihak lain atas kelalaian pelaksanaan kontrak kerja.

4. BIAYA NON OPERASIONAL

Biaya lain-lain antara lain terdiri dari: a. Beban bunga (pendanaan); b. Kerugian selisih kurs; c. Rugi penjualan aset tetap; dan d. Beban Penghapusan Persekot 82

BAB VI LAPORAN ARUS KAS

Tujuan

Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari BLUD rumah sakit melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.

2. Ruang Lingkup

BLUD rumah sakit harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (integrated) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

3. Definisi

a. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan; b. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas; c. Aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD rumah sakit (principal revenue producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan; d. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; 84

4. Dasar Pengaturan

a. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional rumah sakit menggunakan metode langsung (direct method). b. PSAK 2 paragraf 51 c. PSAK 2 paragraf 52 d. PSAK 2 paragraf 54 e. PSAK 2 paragraf 56 f.

PSAK 2 paragraf 57 g. PSAK 2 paragraf 59 h. PSAK 2 paragraf 60 i.

PSAK 2 paragraf 61 PSAK 2 paragraf 62 k. PSAK 2 paragraf 64 85

5. Penjelasan Penyusunan

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih rumah sakit, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solva¬bilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai rumah sakit. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.

Rumah sakit menyajikan arus kas dari aset operasional, inves¬tasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis rumah sakit. 86

BAB VII CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

Pengertian Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum rumah sakit, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

Dasar Pengaturan d.

PSAK 1 paragraf 10 a.

PSAK 1 paragraf 17 b.

PSAK 1 paragraf 28 PSAK 1 paragraf 30 i.

PSAK 1 paragraf 36 PSAK 1 paragraf 40 PSAK 1 paragraf 53 PSAK 1 paragraf 58 PSAK 1 paragraf 63 PSAK 1 paragraf 65 j. PSAK 1 paragraf 72 k. PSAK 1 paragraf 69 l. PSAK 1 paragraf 74 m. PSAK 1 paragraf 75 PSAK 1 paragraf 76 87

3. Urutan penyajian disajikan dengan urutan sebagai berikut: a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD; b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan; c. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan; d. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimna pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk rumah sakit yang menggunakan basis akrual; f.

Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, gambaran umum rumah sakit, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

4. Struktur CaLK a. Pendahuluan b. Kebijakan Akuntansi c. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan d. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya 89

BAB VIII BAGAN PERKIRAAN STANDAR

Struktur Laporan Keuangan Struktur laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima tingkat: a. Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada pemakai b. Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya c. Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis. d. Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub-klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis. e. Akun laporan keuangan merupakan sub-klasifikasi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan.

2. Sistematika Penomoran Kode 1. Digit pertama menggambarkan klasifikasi unsur laporan keuangan, terdiri dari: 1 2 3 4 5 Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Biaya 2. Digit kedua menggambarkan klasifikasi kelompok pos laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya : 1 11 Aset Aset Lancar 12 13 Investasi Jangka Panjang Aset Tetap 91

3. Digit ketiga menggambarkan klasifikasi pos laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya : 1 11 111 112 113 Aset Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Lancar Piutang Pelayanan 4. Digit keempat dan kelima menggambarkan klasifikasi akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya : 1 Aset 11 Aset Lancar 111 Kas dan Setara Kas 11101 Kas di Bendahara Penerimaan 11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 92

5. Digit keenam dan ketujuh menggambarkan klasifikasi sub akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya : 1 Aset 11 114 Aset Lancar Persediaan 11401 1140101 1140102 1140103 1140104 1140105 1140106 1140107 Persediaan Barang Farmasi Persediaan Injeksi Persediaan Tablet Persediaan Sirup/Tetes Persediaan Obat dan bahan medis habis Persediaan Narkotika/Psikotropika Persediaan Radiologi (Bahan & Alat) Persediaan Gigi (Bahan & Alat) 6. Digit kedelapan dan kesembilan menggambarkan klasifikasi sub-sub akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya: 1 Aset 11 Aset Lancar 114 11401 Persediaan Persediaan Barang Farmasi 1140101 114010101 114010102 Persediaan Injeksi Persediaan Alat Injeksi A Persediaan Alat Injeksi B 93

4. Daftar Kode Perkiraan Kode Akun Nama Akun 1 11 ASET ASET LANCAR 111 11101 Kas dan Setara Kas Kas 1110101 Kas di Bendahara Penerimaan 1110102 Kas di Bendahara Pengeluaran 11102 Bank 113010101 Piutang Pasien Umum 1130102 Piutang Pasien Jaminan 113010201 Piutang Pasien ASKES 113010202 113010203 Piutang Pasien JAMKESMAS Piutang Pasien JAMKESDA 113010204 11302 Piutang Pasien JAMPERSAL Piutang Lain-lain 1130201 Piutang Karyawan 1130202 Piutang Sewa 11303 Penyisihan Kerugian Piutang 1130301 Penyisihan Kerugian Piutang 94

BAB IX ILUSTRASI JURNAL

KAS / BANK 1.1.

Pada saat penerimaan kas: Db.

Kr. Kr. Kr. 1.2.

Db. Db.

Db.

Kr.

Kas / Bank Pendapatan Pelayanan Piutang Akun yg dituju lainnya Pada saat penggunaan kas dan setara kas Aset lain Hutang Biaya yang dikeluarkan Akun yang dipengaruhi Kas / Bank 95

2.1.

Db. Kr.

2.2.

Db. Kr. 2.3.

Db. Kr. Db. Kr.

2. INVESTASI JANGKA PENDEK

Pada saat penempatan dana: Investasi Jangka Pendek Kas dan Setara Kas Pada saat pengakuan pendapatan bunga, jika dana sudah diterima: Kas dan Setara Kas Pendapatan Bunga Pada saat pengakuan pendapatan bunga, jika dana belum diterima tunai: Piutang Bunga Pendapatan Bunga Kas dan Setara Kas Piutang Bunga 2.4. Db.

Kr.

Pada saat penerimaan dana (pencairan) dari bank: Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek 96

PIUTANG

3.1.

Pada saat jasa diberikan untuk semua pasien ( Pasien Umum dan atau Pasien Jaminan) : Db. Piutang Pasien dalam perawatan (Umum atau Jaminan) Kr. Pendapatan Pelayanan 3.2.

Pada saat pasien Pulang dan selesai diberikan pelayanan (menggunakan layanan Jaminan) Db. Piutang Pasien Umum Kr. Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan) 97

3.3.

Pada saat menerima pembayaran : 3.3.1.

Jika pasien pulang langsung membayar (lanjutan dari No 1) Db. Kr. Kas dan Setara Kas Piutang Pasien Umum 3.3.2.

Jika pasien pulang belum membayar dan pelunasan piutangnya dilakukan kemudian, jurnal pada saat menerima pembayaran adalah: Db. Kas dan Setara Kas Kr . Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan) 3.4.

Db. Kr. Pada saat melakukan penyisihan kerugian piutang: Biaya Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan 98

3.5.

Pada saat penghapusan piutang: Db.

Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Kr.

Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan) 3.6.

Pada saat penerimaan pelunasan piutang pelayanan yang telah dihapusbukukan: Db. Kr. Piutang pelayanan Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan Db. Kr. Kas dan Setara Kas Piutang pelayanan 99

4.1.

Db. Kr. 4.2.

Db. Kr. 4.3.

4.3.1.

Db. Kr. 4.3.2.

Db. Kr. PERSEDIAAN Pada saat perolehan persediaan: Persediaan Hutang Pada saat melakukan pembayaran: Hutang Kas Pada saat pemakaian untuk pelayanan: Pemakaian pelayanan: Biaya Persediaan Terkait ( Barang farmasi, Bahan Laboratorium, barang gizi, dll) Persediaan Pemakaian non pelayanan: Biaya pemakaian persediaan Non pelayanan (ATK, Perlengkapan Rumah RT) Persediaan 100

4.4.

Db. Kr.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

Pada saat persediaan dijual dengan jasa pelayanan: Piutang Pelayanan Pendapatan Jasa Layanan Kas dan Setara Kas Piutang Pelayanan Biaya persedian terkait Persediaan terkait Barang Barang Kadaluarsa: Pada saat Pemisahan barang kadaluarsa dengan persediaan Db. Barang Kadaluarsa Kr. Persediaan Pada saat penghapusan barang kadaluarsa Db. Biaya Kerugian Barang Kadaluarsa Kr. Barang Kadaluarsa Pada saat penggantian barang kadaluarsa ke suplier ( barang berbeda nilai sama) Db. Persediaan Kr. Barang Kadaluarsa 101

4.6. Pada saat terjadi penurunan nilai di bawah biaya perolehan: Db. Biaya Penurunan Nilai Persediaan Kr. Selisih Penurunan Nilai Persediaan 4.7. Pada saat pemulihan: Db. Selisih Penurunan Nilai Persediaan Kr. Pendapatan Pemulihan Nilai Persediaan 102

UANG MUKA 5.3.

Pada saat pembayaran Biaya dibayar di muka: Db. Biaya Dibayar Di muka Kr. Kas dan setara kas 5.4.

Saat pembiayaan tahun berjalan: Db. Biaya (akun terkait, misalnya sewa) Kr. Biaya Dibayar di muka 103

ASET TETAP 1.1.

Perolehan aset tetap dapat dilakukan melalui: 1.1.1. Pembelian aset tetap: Db. Aset tetap Kr. Kas dan Setara Kas / Hutang 1.1.2. Pembelian tanah: Db. Tanah Db. Biaya yang ditangguhkan-hak atas tanah Kr. Kas dan Setara Kas / Hutang 104

1.1.3.

Db. Kr. 1.1.4.

Perolehan aset tetap sumbangan: Aset tetap Aset Bersih Db.

Db.

Kr.

Db. Kr. 1.3.

Db. Kr. 1.4.

Db.

Kr.

Pertukaran aset tetap: Aset tetap (baru) Akumulasi penyusutan Pembiayaan Penyusutan: Biaya Penyusutan Aset tetap (lama) (Dalam pertukaran aset tetap yang tidak sejenis dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian pertukaran aset tetap).

1.2.

Sewa guna usaha (capital lease): Aset tetap-sewa guna usaha Kewajiban-sewa guna usaha Akumulasi penyusutan aset tetap Amortisasi Biaya yang ditangguhkan hak atas tanah: Biaya Amortisasi Biaya yang ditangguhkan-hak atas tanah 105

1.5.

Pada saat penghentian aset tetap (jika diasumsikan tidak ada manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelepasan di masa yang akan datang dan rumah sakit mengalami kerugian): Db. Db. Kr. 1.6.

Akumulasi penyusutan Kerugian dari penghentian aset tetap Aset tetap (harga perolehan) Pada saat penjualan: Db. Db. Kr. Kas Akumulasi penyusutan Aset tetap (Dalam penjualan aset tetap dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap. Jika hasil penjualannya laba, akun laba/rugi penjualan dikredit. Sebaliknya, jika hasilnya rugi, akun laba/rugi penjualan didebit).

106

2.1.

2.1.1.

Db. Kr. 2.1.2.

Db. Kr. 2.1.3.

Db. Kr. Kr. 2.1.4.

Db. Kr. ASET LAINNYA Transaksi KSO dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build Operate Transfer/BOT): Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari rumah sakit Aset KSO Aset Tetap Pada saat penyertaan dana untuk membangun aset KSO: Penyertaan KSO Kas/Hutang Pada saat menerima bagian hasil dari KSO dan pelunasan penyertaan dana: Kas dan Setara Kas/PiHutang Pendapatan KSO Penyertaan KSO Pada saat akhir konsesi/kontrak (penyerahan aset kepada RS): Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun) Pendapatan KSO 107

2.1.4.

Db. Kr. Kr. 2.1.5.

rumah sakit: Pada saat reklasifikasi aset rumah sakit yang diserahkan kembali dari pengelola KSO kepada Db. Kr. Aset Tetap Aset KSO 2.2.

2.2.1.

Db. Kr. 2.2.2.

Db. Kr. Transaksi KSO dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build Transfer Operate/BTO): Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari rumah sakit: Aset KSO Aset Tetap Pada saat penyertaan dana untuk membangun aset KSO: Penyertaan KSO Kas/Hutang 2.2.3.

Db. Kr. Pada saat akhir konsesi/kontrak (penyerahan aset kepada RS): Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun) Pendapatan KSO Kas Pada saat rumah sakit menerima aset KSO yang dibangun oleh investor: Aset KSO Kewajiban Jangka Panjang KSO 108

2.2.4. Pada saat pembayaran bagian hasil KSO untuk investor: Db. Kr. Kewajiban Jangka Panjang KSO Kas dan Setara Kas 2.2.5. Pada saat akhir masa konsesi: Db. Kr. Kr. Kewajiban Jangka Panjang KSO Penyertaan KSO Pendapatan KSO 2.2.6. Pada saat reklasifikasi aset rumah sakit yang digunakan dalam KSO: Db. Kr. Aset Tetap Aset KSO 109

2.3.

Aset Sewa 2.3.1. Pada saat perolehan: Db. Aset Sewa Kr. Hutang Sewa 2.3.2. Pada Saat Pembayaran: Db. Utang Sewa Db. Beban Bunga Kr. Kas dan setara Kas 2.3.3. Pada saat selesainya Kewajiban: Db. Aset Tetap Kr. Aset Sewa 110

2.4.

Aset Tidak Berwujud 2.4.1.

Pada saat pengeluaran untuk biaya pengembangan atau mem¬peroleh aset tak berwujud: Db. Db. Kr. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Paten/Aset Tidak Berwujud Kas dan Setara Kas 2.4.2.

Pada saat amortisasi Biaya pengembangan yang ditangguhkan: Db. Kr. Biaya Pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan 2.4.3.

Pada saat amortisasi aset tidak berwujud: Db.

Kr.

Biaya Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud 111

1.1.

1.1.1.

Db.

Kr.

1.1.2.

Db.

Kr.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Usaha Pada saat pengadaan persediaan: Persediaan Hutang Usaha Pada saat pelunasan hutang usaha: Hutang usaha Kas 1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

Db.

Kr.

Pendapatan diterima di Muka Uang Muka Pasien Penerimaan uang muka pasien: Kas dan setara kas Uang Muka Pasien 1.2.1.2.

Db.

Kr.

Pada saat pelunasan uang muka pasien: Uang Muka Pasien Pendapatan rawat Inap 112

1.2.2.

1.2.2.1.

Pendapatan Sewa Pada saat penerimaan pendapatan sewa: Db. Kr. Db. Kr. Kas dan Setara Kas Pendapatan diterima di muka 1.2.2.2.

Pada saat penyerahan jasa pelayanan: Pendapatan diterima di muka Pendapatan Pelayanan 1.3.

1.3.1.

Db. Db. Kr. 1.3.2.

Db. Kr. Hutang Biaya Pada saat pengakuan Biaya yang masih harus dibayar: Biaya gaji, iuran jamsostek dan dana pensiun Biaya Langganan/Tagihan Biaya yang masih harus dibayar Pada saat pelunasan: Biaya yang masih harus dibayar Kas 113

1.5.

1.5.1.

1.5.1.1.

Db.

Kr.

1.5.1.2.

Db.

Kr. Kr.

1.5.1.3.

Db. Kr.

Kr.

1.5.1.4.

Db. Kr. Kr. Hutang Pajak Pada saat pengakuan hutang pajak untuk: PPh pasal 21 dan 23 Biaya yang Terkait Hutang Pajak Kas dan Setara Kas PPh Pasal 29 Pajak PPh Badan Uang Muka PPh Pasal 25 Hutang PPH Pasal 29 PPN pungutan pada saat melakukan pembelian: Biaya yang Terkait PPN atas Barang dan Jasa Kas dan Setara Kas PPN pada saat penjualan/sewa: Kas dan Setara Kas PPN Keluaran Pendapatan Sewa 114

Db.

Kr.

Db.

Kr.

Db.

Kr.

Pada saat Penetapan Kekayaan awal berdirinya BLUD: Aset Lancar Aset Tetap Aset Lain - Lain Kewajiban Ekuitas (ekuitas Awal) Pada saat diterima bantuan hibah berupa ASET: Kas / Setara Kas Persediaan Aset Tetap Ekuitas Donasi Pada saat penghasilan dan sumbangan ditutup Ekuitas: Pendapatan Usaha rawat Jalan Pendapatan Usaha rawat Inap Pendapatan Usaha rawat Darurat Ekuitas (Surplus defisit tahun berjalan 115

Pada saat beban dan kerugian ditutup ke Ekuitas : Db.

berjalan Ekuitas (Surplus defisit tahun Kr.

Kr.

Beban Pelayanan Beban Umum dan administrasi Kr.

Kr.

Beban Lainnya Beban Lainnya 5.

Pada saat Keuntungan / kerugian lain – lain ditutup Ekuitas: Db.

Kr.

berjalan) Keuntungan Lain - lain Ekuitas (Surplus defisit tahun Dr.

berjalan) Kr.

Ekuitas (Surplus defisit tahun Kerugian Lain - lain 116

PENDAPATAN OPERASIONAL 1.1.

Db. Db. Kr. Kr. Kr. Kr. lainnya Pada saat pengakuan penghasilan: Kas dan setara kas Piutang pelayanan Pendapatan operasional rawat jalan Pendapatan operasional rawat inap Pendapatan operasional penunjang Pendapatan operasional pelayanan pasien 1.2.

Pada saat pemberian keringanan/ditetapkannya pengurang pen¬dapatan operasional: Db. Kr. Pengurangan pendapatan operasional pelayanan pasien Piutang pelayanan 117

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

PENDAPATAN LAIN - LAIN Pada saat pengakuan dan penerimaan: Db. Kas dan Setara Kas Kr. Pendapatan Lain-lain Pada saat akhir periode untuk pendapatan yang masih harus diterima: Db. Kr. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Lain-lain Pada saat kas diterima di muka: Db. Kas dan Setara Kas Kr. Pendapatan lain-lain diterima di muka Pada akhir periode untuk pendapatan yang diterima di muka: Db. Kr. Pendapatan Lain-lain diterima di muka Pendapatan lain-lain 118

BIAYA OPERASIONAL 1.1.

Bahan langsung - Pada saat penggunaan bahan langsung: Db.

Biaya pelayanan pasien – Biaya bahan farmasi Kr.

Persediaan farmasi 1.2.

Tenaga kerja langsung - Pada saat pembayaran jasa dokter: Db.

Biaya jasa rumah sakit- Biaya jasa dokter Kr.

dibayar Kr.

Kas/Biaya yang masih harus Hutang Pajak (PPh 21) 119

1.3.

Biaya Tidak Langsung 1.3.1.

Pada saat pengakuan penyusutan alat-alat medis: Db.

Biaya pelayanan pasien – Biaya penyusutan alat medis Kr.

Akumulasi penyusutan aset tetap 1.3.2.

komunikasi Pada saat pengakuan Biaya-Biaya: Db.

Biaya pelayanan pasien - Biaya energi dan Kr.

Kas/Biaya yang masih harus dibayar 1.3.3.

1.3.3.1.

muka Proses pembayaran dilakukan di awal: Pada saat realisasi pembayaran operasional: Db. Kr. Biaya dibayar di muka Kas dan Setara Kas 1.3.3.2.

Pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan: Db. Kr. Biaya umum dan administrasi Biaya dibayar di 120

1.3.3.3.

Proses pembayaran dilakukan setelah manfaat diterima (akhir periode): 1.3.3.3.1.

Pada saat manfaat diterima: Db. Biaya umum dan administrasi Kr. Hutang yang terkait 1.3.3.3.2.

Pada saat pelunasan: Db. Kr. Hutang yang terkait Kas dan Setara Kas 1.3.3.4.

Proses pengalokasian Biaya penyusutan: Db. Kr. Biaya Umum dan Administrasi Akumulasi Penyusutan 1.3.3.5.

Proses penyisihan kerugian piutang: Db.

Kr.

Biaya penyisihan kerugian piutang Penyisihan kerugian piutang 1.3.3.6.

Proses pembentukan Biaya estimasian: Db.

Kr.

Biaya Estimasian Kewajiban estimasian 121

BAB X ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN

RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2010 DAN 2011 I II

Uraian Aset

A 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Piutang Lain-lain Persediaan Uang Muka Biaya Dibayar Dimuka Jumlah Aset Lancar 1) 2) 3) 3) Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Jaringan dan Instalasi 4) Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap Aset Lain-Lain 1) 2) Aset Tidak Berwujud Aset KSO 3) Aset Sewa 3) Aset Lainnya Jumlah Aset Tetap Kewajiban Jangka Pendek 1) 2) 3) Hutang Usaha Hutang Pajak Biaya Yang Masih Harus Dibayar 4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh

TAHUN 2010 TAHUN 2011 KENAIKAN(PENURUNAN) JUMLAH %

122

RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2010 DAN 2011 I A II II I V I

e f g h i

Pendapatan Hibah

a b

KETERANGAN PENDAPATAN OPERASIONAL Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

a b c d

Pendapatan dari APBN

Pendapatan dari APBD

Pendapatan Rawat Jalan Pendapatan Rawat Inap Pendapatan IGD Pendapatan ICU Pendapatan Penunjang Medik Pendapatan Elektromedik Pendapatan Farmasi Pendapatan Rekam Medik Pendapatan Usaha Lain lain Jumlah Pendapatan Usaha Terikat Tidak terikat Jumlah Hibah Operasional Jumlah

a b

BIAYA OPERASIONAL

Operasional (barang dan jasa) Gaji dan Tunjangan Jumlah

Jumlah Pendapatan Operasional TAHUN 2010 TAHUN 2011 KENAIKAN(PENURUNA N) JUMLAH %

123

RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2010 DAN 2011 KOMPONEN I II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

1 2 3 4 5 6 7 Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasional

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

1 2 3 4 Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Hibah Penerimaan APBN Penerimaan APBD Penerimaan dari Piutang/tagihan Penerimaan Non Operasional Pengeluaran Operasional Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lain-lain Hasil Investasi Perolehan Aset Tetap 5 Pembelian Investasi Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas Investasi

III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

1 2 3 4 5 6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL JUMLAH SALDO KAS

Tambahan Ekuitas Penerimaan Hibah Penerimaan APBN Penerimaan APBD Perolehan Pinjaman Pembayaran Pinjaman 124

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester I Tahun Anggaran 2012 ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2.

1.3.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II UMUM 2.1.

Sejarah 2.2. Visi dan Misi 2.3. Tujuan 2.4. Produk dan Layanan 2.5. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas 2.6. Sumber Daya Manusia (SDM) 125

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI 3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Entitas Pelapor Keuangan Daerah Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pengakuan Pendapatan dan Beban Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Persediaan Properti Investasi Aset Tetap Aset Lain-lain Hutang Usaha 3.3.9.

Hutang Pajak 3.3.10. Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3.3.11. Ekuitas 3.4.

Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan.

126

BUKU 2

1. SOP Pendapatan 2. SOP Pengelolaan Kas 3. SOP Pengelolaan Piutang 4. SOP Pengadaan 5. SOP Pengelolaan Hutang 6. SOP Pengelolaan Inventaris 7. SOP Penggajian 8. SOP Pendanaan & Investasi

127

CONTOH SISTEMATIKA SOP

PENULISAN SOP

• Kop/Kepala 1. Tujuan 2. Ruang Lingkup 3. Unit Terkait 4. Dokumen 5. Istilah 6. Referensi 7. Kebijakan 8. Prosedur 129

CONTOH Format SOP

130

CONTOH Format SOP

131

CONTOH JUKLAK – LAMPIRAN SOP

132

CONTOH JUKLAK – LAMPIRAN SOP

133

CONTOH JUKLAK – Ketentuan

134

CONTOH Lampiran SOP -CHECKLIST

135

CONTOH CHECKLIST

136

CONTOH PLAFON OTORISASI

137

SIMBOL

138

SIMBOL

139

SIMBOL

140

TIPS PEMBUATAN FLOWCHART

1. Identifikasi unit-unit yang terlibat 2. Identifikasi urut-urutan langkah 3. Identifikasi titik mulai dan berakhir (Start / End) 4. Identifikasi dokumen-dokumen yang digunakan 5. Identifikasi alternatif langkah/ ketentuan 6. Gambarkan draft awal 7. Diskusikan dengan anggota team dan pelaksana 8. Langkah-langkah yang butuh penjelasan dibuat Juklak/Checklist 141

2.II.1. A. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN PENDIDIKAN BLU- Billing dari Universitas BAA BAUK (PKPPB- Fungsi Verifikasi/ Pembuatan Dokumen) BENDAHARA PENERIMAAN BLU - UNDIP BANK PERSEPSI PENYETOR BAUK (PKPPB-Fungsi Akuntansi) 1a Mulai DATA STATUS MAHASISWA VERIFIKASI DATA STATUS MAHASISWA 2a MEMBUATKAN BILLING 2c BILLING/DOKUMEN SEJENIS 2 rangkap DATA LAINNYA 2b 2d.i

2d.ii

A SLIP SETOR BANK 4a REKENING KORAN BILLING/ DOKUMEN SEJENIS SLIP SETOR BANK UANG 3d MENERIMA UANG DAN MENGOTORISASI 3c 3e 3a BILLING/ DOKUMEN SEJENIS 3b MENERIMA BILLING DAN MEMBAYAR TAGIHAN 6a BILLING/DOK SEJENIS REKENING KORAN Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan 1b DATA STATUS MAHASISWA Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek 5a REKENING KORAN 5b memverifikasi tidak 4b Memverifikasi dan membuat rekapitulasi penerimaan per rincian obyek 4c 4d Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek REKENING KORAN 3f A SLIP SETOR BANK 6b BUKU BESAR 6c Jurnal Diverifikasi kelengkapa nnya 5e,5f,5g 5c 5d ya sah Membuat SPTP SPTP Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek REKENING KORAN Diotorisasi oleh Kuasa Otorisator BLU 5h LAPORAN Selesai 142

2.II.4.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA -PNBP Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker BLU)

Mulai

KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP 1a Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB) verifikator (BAUK) tdk 2d SPP-UP (3 rangkap) 2a Lengkap & Benar ya 2c 2b Membuat SPP-UP Membuat SPM-UP 1b SPP-UP (3 rangkap) 1c 3b SPM-UP (3 rangkap) 3a Otorisasi oleh Kuasa otorisator 2e SPM-UP (4 rangkap) SPP-UP (3 rangkap) SPP-UP (2 rangkap) Arsip urut tgl 3c Register 3d SP2D-UP (1 rangkap) Register 2g 7b Arsip urut Tgl(1 rangkap) 2f Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP BANK PERSEPSI Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB) akuntansi (BAUK) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi Verifikasi 4a SPM-UP (2 rangkap) SPP-UP (1 rangkap) KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP 4b 4c Memverifikasi SPM dan PPKB memberi stempel serta tandatangan persetujuan penerbitan SP2D pada dok SPM SPM-UP (2 rangkap) SPP-UP (1 rangkap) 5a SPM-UP (1 rangkap) 6a SP2D-UP (3 rangkap) 5b 5c Membuat dan menandatangani SP2D nomor urut tercetak dan berhologram Pengesahan oleh PKPPB-Fungsi Verifikasi 5eiii SP2D-UP (5 rangkap) 5d SPM-UP (1 rangkap) Arsip urut tgl 5eii 5ei 6b Melakukan Verifikasi SP2D dan meneliti kelengkapan 6c Realisasi SP2D-UP dan bayar melalui transfer rekening bank 6d SP2D-UP (2 rangkap) Stempel lunas bayar 6e Rekening Koran BLU 6f Rekening Koran unit/ subsatker BLU Arsip 4d urut tgl DITERIMA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 7a Arsip urut tgl 6g 9 Rekening Koran BLU SP2D-UP (1 rangkap) Jurnal BUKU BESAR LAPORAN konsolidasi selesai 7c 8a 8b Rekening Koran unit/ subsatker BLU SP2D-UP (1 rangkap) Arsip urut tgl 143

2.II.1. B. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN PENDIDIKAN BLU- Billing dari Unit BIDANG AKADEMIK UNIT UNIT (PKPPUB-Fungsi Verifikasi/ Pembuat Dokumen) BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UNIT-BLU BANK PERSEPSI PENYETOR BAUK (PKPPB-Fungsi Akuntansi) Mulai 2a DATA STATUS MAHASISWA DATA LAINNYA 2b A 4a SLIP SETOR BANK SLIP SETOR BANK UANG 3c 3a BILLING/ DOKUMEN SEJENIS DATA STATUS MAHASISWA 1a VERIFIKASI MEMBUATKAN BILLING 2c BILLING/DOKUMEN SEJENIS 2 rangkap 2d i 2d ii REKENING KORAN BILLING/ DOKUMEN SEJENIS 3d MENERIMA UANG DAN MENGOTORISASI 3e 3b MENERIMA BILLING DAN MEMBAYAR TAGIHAN 6a BILLING/DOK SEJENIS REKENING KORAN Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan 4b DATA STATUS MAHASISWA BAA 1b Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek REKENING KORAN 5a 5b memverifikasi 5d ya sah 5c tidak 4d Memverifikasi dan membuat rekapitulasi penerimaan per rincian obyek 4c Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek REKENING KORAN 3f A SLIP SETOR BANK 6b 6c Jurnal BUKU BESAR LAPORAN Diverifikasi kelengkapa nnya oleh PKPPB (fungsi verifikasi) 5e,5f,5g Membuat SPTP SPTP Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek REKENING KORAN Diotorisasi oleh Kuasa Otorisator BLU 5h Selesai 144

2.II.2.PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN HIBAH Bidang kerja sama Bendahara Penerimaan Pembantu Unit-Blu Bank Persepsi Mulai Perjanjian Hibah Yang Sah Menerima tranfer dana dari pemberi hibah Perjanjian Hibah 2b 2a dana 1a Verifikasi perjanjian hibah Rekening Koran Verifikasi Dikembali kan ke pihak calon pemberi hibah tdk disetujui 1b 1c ya Otorisasi oleh pejabat yang berwenang 2c Mencocokkan dan mencatat dalam BKU serta membuat rekapitulasi penerimaan per rincian obyek Rekening Koran Perjanjian Hibah Yang Sah 1d Buku Kas Umum (BKU) Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek 2d 2e PKPPUB – Fungsi Verifikasi/Pembuatan dokumen Rekening Koran 3a Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek tdk 3b 3c memverifikasi sah ya 3d PKPPB – Fungsi Verifikasi dan Pembuatan Dokumen.

PKPPB fungsi akuntansi 3f Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek Rekening Koran 3g 4a Rekening Koran Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan Perjanjian Hibah Yang Sah jurnal 4b 4c Verifikasi & pengesahan BUKU BESAR 4d tdk 3h Sah ya 3i LAPORAN Selesai Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek Rekening Koran 3e 145

2.II.3.PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN DARI KERJASAMA Bidang Kerjasama BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UNIT-BLU Bank Persepsi UNIT (PKPPUB- Fungsi Verifikas/Pembuatan Dokumeni) Mulai Perjanjian Kerjasama Yang Sah 4 a 3 a Menerima tranfer dana dari pihak yg bekerjasama Rekening Koran 5b 1 a Perjanjian kerjasama Rekening Koran 3 d dana 3 b Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek 5 a 1 b Verifikasi perjanjian kerjasama Verifikasi memverifikasi 1 c Dikembali kan ke pihak calon pemberi hibah tdk 2 a disetujui Menerima dokumen kerjasama ya 4 b Mencocokkan dan mencatat dalam BKU serta membuat rekapitulasi penerimaan per rincian obyek Rekening Koran 3 c 3 e 4 e tidak sah ya 5 c 2 b Mengotorisasi dan menerbitkan dokumen yang sah 4 c 4 d Buku Kas Umum (BKU) Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek 5 d 5 e BAUK PKPPB- Fungsi Verifikas/Pembuatan Dokumen) 6 a Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek Rekening Koran 6b Verifikasi & pengesahan tidak 6 c Sah 6 d ya 2 d 1 rangkap Perjanjian Kerjasama Yang Sah 2 c 2 e 2 f Rekapitulasi Penerimaan per rincian obyek Rekening Koran BAUK (PKPPB-Fungsi Akuntansi) 7 a Rekening Koran Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan Perjanjian kerjasama Yang Sah jurnal 7b BUKU BESAR LAPORAN Selesai 146

2.II.4.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA -PNBP Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP Membuat SPP-UP Membuat SPM-UP 1b SPP-UP (3 rangkap) 1c 3b SPM-UP (3 rangkap) 3a Otorisasi oleh Kuasa otorisator 2e SPM-UP (4 rangkap) SPP-UP (3 rangkap) Arsip urut tgl 3c Register BLU) 1a

Mulai

SPP-UP (2 rangkap) 3d SP2D-UP (1 rangkap) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB) verifikator (BAUK) tdk 2d 2g SPP-UP (3 rangkap) Register 7b 2a Lengkap & Benar ya 2c 2b Arsip urut Tgl(1 rangkap) 2f Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP BANK PERSEPSI Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB) akuntansi (BAUK) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi Verifikasi 4a SPM-UP (2 rangkap) SPP-UP (1 rangkap) KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP 4b 4c Memverifikasi SPM dan PPKB memberi stempel serta tandatangan persetujuan penerbitan SP2D pada dok SPM SPM-UP (2 rangkap) SPP-UP (1 rangkap) 5a SPM-UP (1 rangkap) 6a SP2D-UP (3 rangkap) 5b 5c Membuat dan menandatangani SP2D nomor urut tercetak dan berhologram Pengesahan oleh PKPPB-Fungsi Verifikasi 5eiii SP2D-UP (5 rangkap) 5d SPM-UP (1 rangkap) Arsip urut tgl 5eii 5ei 6b Melakukan Verifikasi SP2D dan meneliti kelengkapan 6c Realisasi SP2D-UP dan bayar melalui transfer rekening bank 6d SP2D-UP (2 rangkap) Stempel lunas bayar 6e Rekening Koran BLU 6f Rekening Koran unit/ subsatker BLU Arsip urut 4d tgl DITERIMA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 7a Arsip urut tgl 6g 9 Rekening Koran BLU SP2D-UP (1 rangkap) Jurnal BUKU BESAR LAPORAN konsolidasi selesai 7c 8a 8b Rekening Koran unit/ subsatker BLU SP2D-UP (1 rangkap) Arsip urut tgl 147

2.II.5.A.PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN OLEH UNIT/SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-PNBP-NON HONOR PEJABAT TEKNIS BLU MULAI Membuat rencana anggaran belanja untuk melaksanakan kegiatan 1a Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit/Subsatker BLU (PKPPUB) – Fungsi Verifikasi dan Pembuat Dok.

Pejabat Keuangan Kuasa Otorisator Unit/Subsatker BLU Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis) NPPD (3 rangkap) 2a 1b DIPA-BLU RBA 3b Otorisasi NPPD tidak 2d Tersedia anggaran ya 2c Membuat NPPD dan memberi paraf bahwa telah diteliti kebenarannya 2b 3c NPPD-otorisasi (3 rangkap) NPPD (3 rangkap) NPPD-otorisasi (2 rangkap) 3a Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker BLU) Rekening Koran Bank Unit Satker BLU Mengisi brankas (saldo maks. 10 juta dalam 1 hari) BRANKAS NPPD-otorisasi (1 rangkap) 4c 4a pencairan dlm 1 hari <5 juta 4b tidak 4d ya Membuat cek dan draft kwitansi 4e Uang dan membuat draft kwitansi Kwitansi sementara (1 rangkap) Kwitansi (2 rangkap) Tanda tangan lunas bayar Kwitansi (2 rangkap) 5f Penerima Panjar Kerja / Pihak Ketiga yang berhak menerima pembayaran 1 uang Kwitansi (3 rangkap) Panjar kerja ya 5a Menandat angani kwitansi sementara Kwitansi sementara (2 rangkap) 5b 1 5d cek Kwitansi (3 rangkap) 3d 2 register Kwitansi (3 rangkap) 3 Memeriksa dan memberi paraf Pengesahan SPJ UP/GU/TU SELESAI Kwitansi (3 rangkap) Memberi setuju bayar Kwitansi (3 rangkap) Pengesahan SPJ UP/GU/TU Lengkap dan benar 6b Pengesahan SPJ UP/GU/TU cek 6c register 3 Kwitansi (3 rangkap) 4f uang Buku BPP Merekap pengelu aran Rekapitulasi pengeluaran Kwitansi (3 rangkap) 1 2 Membuat dok. pengesahan SPJ UP/GU/ TU 5g 6a Pengesahan SPJ UP/GU/TU Menyelesaikan pekerjaan 5c Menandat angani kwitansi definitif Kwitansi (3 rangkap) tgl 5e 148

2.II.5.B.PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN OLEH UNIT/SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-PNBP- PEMBAYARAN HONORARIUM Pejabat Teknis BLU Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahan Unit /Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi Verifikasi & pemb. dokumen Pejabat Keuangan Kuasa Otorisator Unit/Subsatker BLU Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker BLU) Bank Persepsi Penerima Honor 5c 5d MULAI 1a Membuat rencana anggaran belanja utk melaksanakan kegiatan Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis) Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis) 1b 2a Amprah Honor 3a NPPD (1 rangkap) Amprah Honor Menandatangani NPPD dan amprah honor 3c NPPD (1 rangkap) 4a Amprah Honor 4d 6a Daftar Transfer 6c Daftar Transfer Amprah Honor 7a 2d DIPA-BLU RBA tidak Tersedia anggaran 2b ya Membuat (NPPD) dan memberi paraf bahwa telah diteliti kebenarannya 2c 2f Daftar Transfer (2 rangkap) 5a 3b Amprah Honor 4c Membuat daftar transfer (2 rangkap) 6b Memverifikasi dokumen dan mengotorisasi transfer uang ke rek. penerima 7b Bukti Transfer 7c Menerima bukti transfer uang dan menandatangani amprah honor 2e NPPD (2 rangkap) Amprah Honor Memberi otorisasi pembayaran dan menandatangani daftar transfer 5b 6d Bukti Transfer Melalui BPP Daftar Transfer 8a Amprah Honor yg telah ditandatangani Memeriksa dan menandatangani 8b Daftar Transfer 8c Amprah Honor yg telah ditandatangani 8d Melalui BPP 7d Daftar Transfer Amprah Honor yg telah ditandatangani SELESAI 149

2.II.6.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker BLU) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit /Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB)- Fungsi Verifikasi (BAUK) Mulai Rekpitulasi pengeluaran (2 rangkap) Kwitansi definitif (2 rangkap) Rekpitulasi pengeluaran (2 rangkap) Kwitansi definitif (2 rangkap) SPJ pengeluaran UP bulan lalu (4 rangkap) 2a SPJ pengeluaran UP bulan lalu (4 rangkap) SPTB 3a DIPA-BLU RBA Bendahara PengeluaranBLU - UNDIP 2 BANK PERSEPSI SP2D GUP (3 rangkap) 9a Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB)- Fungsi Akuntansi (BAUK) 10a Rekening koran BLU SP2D GUP (1 rangkap) 1b Rekpitulasi pengeluaran (2 rangkap) Kwitansi definitif (2 rangkap) SPJ pengeluaran UP bulan lalu (4 rangkap) SPTB 1a Maks. tgl 5 menyusun pertanggungjawaban pengeluaran UP unit BLU yang telah dikeluarkan pada bulan sebelumnya 1c 4a Pengesahan SPJ UP bulan lalu 1d Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ serta meminta pengesahan ke PPKUB berupa stempel dan tandatangan dan SPTB dari kuasa otorisator unit BLU 2e tidak Sah 9e 2b 2c ya Rekpitulasi pengeluaran (2 rangkap) SPJ pengeluaran UP bulan lalu (4 rangkap) Kwitansi definitif (2 rangkap) SPTB 3d 2d 3e tidak 2f Memeriksa kelengkapan & ketersediaan anggaran Melalui BPP Sah 3c 3b 8d SPM GUP (1 rangkap) 8a Membuat dan menandatangani SP2D dilampiri Bilyet Giro Bank Dimintakan otorisasi ke PKPB SP2D GUP (5 rangkap) SPM GUP (1 rangkap) DITERIMA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU tgl 8b 8c 8e Melakukan verifikasi dan otorisasi SP2D dengan stempel lunas bayar melalui transfer rekening bank 9c SP2D GUP (3 rangkap) Rekening koran BLU Rekening koran unit/ subsatker BLU tgl 9b 9f 10b 10c 10d Jurnal Buku Besar Laporan SELESAI Diserahkan ke PKPPB oleh Bendahara Pengeluaran BLU UNDP 9d tgl 9g Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi Verifikasi 11a Pengesahan SPJ UP bulan lalu SPTB SP2D GUP (1 rangkap) Rekenin g koran unit/ subsatke r BLU 11b tgl 1 150

Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker BLU) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB)- Fungsi Verifikasi (BAUK) Kuasa Otorisator Unit/Subsatker BLU 1 SPTB Pengesahan SPJ UP bulan lalu Membuat SPP GUP SPP GUP (3 rangkap) SPTB Pengesahan SPJ UP bulan lalu 4c 4b 5d SPP GUP (2 rangkap) SPTB Pengesahan SPJ UP bulan lalu 5a Memveri fikasi kebenar annya 5b Sah 1 7a SPM GUP (2 rangkap) SPTB Pengesahan SPJ SPP GUP (1 rangkap) UP bulan lalu 7b Memverifikasi SPM dan PKPPB memberi stempel serta tandatangan persetujuan penerbitan SP2D pada dok. SPM 7d tgl Membuat SPM GUP dan PKPPUB memberi paraf bahwa telah diteliti dan diuji kebenarannya 5c SPM GUP (1 rangkap) 2 7c SPM GUP (4 rangkap) Menandat angani SPM GUP SPM GUP (4 rangkap) 6a 6b tgl 5e SPM GUP SPTB (4 rangkap) Pengesahan SPJ SPP GUP (2 rangkap) UP bulan lalu 5f tgl SPM GUP (3 rangkap) SPTB Pengesahan SPJ SPP GUP (1 rangkap) UP bulan lalu 6d 1 tgl tgl 6c 151

2.II.7.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker BLU) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit/ Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB)- Fungsi Verifikasi (BAUK) Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP BANK PERSEPSI Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB)-Fungsi Akuntansi (BAUK) MULAI 1a Pengesahan SPJ TUP bulan lalu Pengesahan SPJ UP bulan lalu 2a SPP-TUP (3 rangkap) Pengesahan SPJ TUP bulan lalu Pengesahan SPJ UP bulan lalu 1b Membuat SPP-TUP berdasarkan kebutuhan tambahan UP yg diperlukan 1c SPP-TUP (3 rangkap) Pengesahan SPJ TUP bulan lalu Pengesahan SPJ UP bulan lalu 1d ditolak 2c tidak Lengkap & benar 2b ya 2d 2e Membuat & mengotorisa si SPM-TUP SPP-TUP (2 rangkap) SPM-TUP (3 rangkap) tgl 2gi 2gii SPM-TUP (4 rangkap) SPP-TUP (3 rangkap) tgl 2f SPP-TUP (1 rangkap) 3f tidak 3a SPM-TUP (2 rangkap) ya Pengesahan SPJ TUP bulan lalu Pengesahan SPJ UP bulan lalu 3b 3c Lengkap & benar tidak 3e 3d Nilai TUP disetujui 3g ditolak Memverifikasi SPM dan PPKB memberi stempel serta tandatangan persetujuan penerbitan SP2D pada dok. SPM 3h SPM-TUP (2 rangkap) SPP-TUP (1 rangkap) 3i SPM-TUP (1 rangkap) 4a Membuat dan menandatangani SP2D SP2D-TUP (5 rangkap) SPM-TUP (1 rangkap) Diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu 4b tgl 4d 4c 4e 5e SP2D-TUP (3 rangkap) 5b Memverifikasi dan mengotorisasi SP2D dengan memberi stempel lunas bayar melalui transfer rek. bank SP2D-TUP (3 rangkap) 5c Rekening koran BLU Rekening koran unit/ subsatker BLU 5a tgl 5f 5d Rekening koran BLU SP2D-TUP (1 rangkap) 7b 7c Jurnal Buku Besar Laporan 7d SELESAI 7a Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi Verifikasi 6a Rekening koran unit/ subsatker BLU SP2D-TUP (1 rangkap) 6b 5gii tgl SP2D-TUP (1 rangkap) 5gi 152

2.II.8. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN LS DARI DANA DIPA BLU-RBA Bendahara Pengeluaran Pembantu ( Unit /Subsatker BLU) Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB) verifikator (BAUK) Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP BANK PERSEPSI Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / BLU (PKPPB) Subsatker BLU akuntansi (PKPPUB)- Fungsi (BAUK) Verifikasi tgl Mulai Dokumen Kontrak & pendukungnya (4 rangkap) Membuat SPP-LS SPP-LS (3 rangkap) Dokumen Kontrak & pendukungnya (4 rangkap)

Dokumen Kontrak & pendukungnya (4 rangkap) SPM-LS (3 rangkap)

3eii

tgl

3ei 1a 3e

SPP-LS (2 rangkap)

2b 2c

Dokumen Kontrak & pendukungnya (4 rangkap) DIPA-BLU RBA Anggaran

tersedia tdk ditolak

SPP-LS (1 rangkap)

SPM-LS (2 rangkap) Dokumen Kontrak & pendukungnya (4 rangkap)

SPM LS (1 rangkap)

4ci 4ciii

tdk Lengkap & ada bukti veifikasi dari PPKBU ditolak Otorisasi oleh PKPPB-Verifikator ya

4cii

Memverifikasi SPM dan PPKB memberi stempel serta tandatangan persetujuan penerbitan SP2D pada dok SPM Membuat dan menandatangani SP2D dilampiri Bilyet Giro Bank

SP2D-LS (5 rangkap) & Bilyet Giro SPM-LS (1 rangkap)

Memverifikasi SPP dan membuat draft SPM tdk

SPP benar & lengkap

ya PPKBU memberi paraf bahwa telah diuji kebenarannya dan menandatangankan SPM ke kuasa otorisator

3a,3b

SPP-LS (2 rangkap) SPM-LS (4 rangkap) Dokumen Kontrak &

pendukungnya (4 rangkap)

SPM-LS (2 rangkap) SPP-LS (1 rangkap) tgl Diserahkan ke pihak ke 3

tgl

Register

6b 6g

Diarsip oleh BPP urut tanggal

SP2D-LS (3 rangkap) & Bilyet Giro Melakukan verifikasi dan otorisasi SP2D dengan stempel lunas bayar melalui transfer rekening bank SP2D-LS (3 rangkap)

Arsip urut tgl

Rekening Koran BLU tgl

3d 6f 6d 8a

SP2D-LS (1 rangkap) Jurnal BUKU BESAR

LAPORAN selesai

8d 8b 8c 7a

SP2D-LS (1 rangkap)

153

tgl

2.II.9.PROSEDUR AKUNTANSI PENGESAHAN SPM KE KPPN ATAS PENGGUNAAN DANA DIPA BLU-RBA Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB) verifikator (BAUK) Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP Otorisator Keuangan BLU UNDIP ( PR2) KPPN Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB) akuntansi (BAUK) Satuan Pengendalian Internal BLU UNDIP Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit / Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi Verifikasi Mulai Rekap pengeluaran Data dokumen SP2D-LS SP2D-LS PENGESAHAN SPJ UP/GU (3 bulan) PENGESAHAN SPJ TU

Memverifikas i kecocokan dokumen (3 bulan terakhir)

tdk cocok

ya Membuat SPM pengesahan dan PPKB memberi paraf bahwa telah diuji kebenarannya

SPM Pengesahan (5 rangkap)

Arsip urut tgl SP2D-GU (3 bulan) PENGESAHAN SPJ UP/GU (3 bulan) SP2D-TU PENGESAHAN SPJ TU

Menyusun rekap pengeluaran yang sah Rekap pengeluaran

SPM Pengesahan (5 rangkap)

Menandatangani SPM Pengesahan

SPM Pengesahan

Memverifikasi kelengkapan SPM Pengesahan SPM Pengesahan (5 rangkap)

Petugas dari PKPPB

Melalui PKPPB tdk lengkap

Mengesahkan SPM Pengesahan (5 rangkap) Arsip urut tgl

SPM Pengesahan (3 rangkap) Jurnal dgn aplikasi KPPN

Arsip urut tgl

4c 4c 5a

SPM Pengesahan (1 rangkap) Arsip urut tgl

5b 6a

SPM Pengesahan (1 rangkap) Arsip urut tgl

6b 154

04 PELAKSANAAN & PELAPORAN

1. Pengesahaan 2. Pelaksanaan 3. Revisi

155

Pengesahan SOP

1. SOP harus disahkan oleh pejabat yang berwenang 2. SOP langsung berlaku setelah disahkan 3. Pelaksanaan SOP didahului adanya sosialisasi / pelatihan 4. Apabila dari awal telah melibatkan user / pelaksana maka tahapan pelaksanaan tidak banyak ada masalah 5. Apabila ada kesalahan-kesalahan di inventarisir terlebih dahulu untuk kemudian direvisi 156

05 EVALUASI SOP

1. Faktor-faktor yang dievaluasi 2. Revisi

157

LANGKAH-LANGKAH EVALUASI SOP

TERIMAKASIH !!!

CONSULTING

• • • www.syncore.co.id

Penyusunan SOP Keuangan Penyusunan Business Plan/RBA Audit Internal

SYSTEM

• • • • • Sofware Keuangan BLU (PT/RS) Software Point of Sales (POS) Software Anggaran Software Akuntasi UKM Software Hotel

TRAINING

• • • • Pelatihan Penyusunan RBA BLU Pelatihan Penyusunan Lap Keu BLU Pelatihan Audit Internal BLU Pelatihan Penyusunan SOP Keuangan BLU